BISNIS MILITER DI DAERAH KONFLIK (Studi Kasus dalam Kerusuhan Poso di Sulawesi Tengah)


Oleh: Harli Abdul Muin

Kerusuhan di Provinsi Sulawesi Tengah sejak Desember 1998 mengalami eskalasi yang tajam. Daerah pemekaran Poso di kabupaten Morowali tepatnya di Lembah Palu, kekerasan antar komunitas seringkali terjadi dengan beragam latar belakang. Di Poso, kekerasan acapkali dipandang sebagai konflik komunal antar kelompok agama Islam dan Kristen. Pandangan semacam ini, bisa dilihat dari sejumlah propaganda pejabat publik dan aparat keamanan terutama polisi dan tentara selama konflik Poso berlangsung. Bahkan media massa nasional ataupun lokal juga turut serta dalam kesimpangsiuran atas disinformasi tersebut. Padahal kenyataanya, selama konflik Poso terjadi, ada banyak pihak yang memperoleh keuntungan dibalik kekerasan yang tak kunjung berkesudahan itu. Dalam skala yang lebih luas, kasus peredaran-perdagangan senjata dan perdagangan peluru. Peluru buatan PT Pindad banyak ditemukan dalam berbagai kasus penembakkan misterius selama ini (Sangadji, 2005a; Aditjondro, 2002).


Sejak awal Mei 2000, penggunaan senjata menandai transformasi kekerasan di Poso (Sangadji, 2003). Di saat yang sama, korupsi terjadi di birokrasi sipil yang melibatkan pejabat negara setingkat Bupati, Dinas Kesehatan, Sosial dan lainnya mencapai milyaran rupiah. Laporan resmi yang dikeluarkan Dinkesos Provisi Sulawesi Tengah menyebut angka Rp 77,680 milyar dana JADUP (jaminan hidup) dan BEDUP (bekal hidup) yang sudah diserahkan kepada 31.326 keluarga pengungsi Poso (Seputar Rakyat edisi IV/Tahun II/2005). Dana BBR (bahan bantuan rumah) mencapai Rp 34.305.000.000 karena setiap unit rumah bernilai Rp 5 juta. Hasil pemeriksaan BPKP Sulteng dari Rp 13 milyar dana pemulangan pengungsi yang disalurkan melalui kontraktor pada tahun 2002, hanya Rp 6 milyar yang bisa dipertanggungjawaban (Seputar Rakyat edisi IV/Tahun II/2005).
Meningkatnya tindak kekerasan dan pelanggaran HAM diberbagai daerah di Indonesia menunjukkan aparat keamanan negara mengindikasikan telah abai pada pekerjaan utama mereka menyediakan sarana dan jaminan keamanan bagi warga negara. Secara faktual praktek pengamanan acapkali diikuti berbagai kepentingan ekonomi. Termasuk pengelolaan dana bantuan kemanusiaan kini di sorot publik seperti di Aceh sudah menyeret Abdullah Puteh ke bui. Inilah gambaran tumpang-tindih peran sipil-militer, kebijakan pemerintah sipil bertugas menata struktur, peran dan kontrol atas militer, serta anggaran belanja militer oleh publik(Yulianto, 2002)
Perdebatan bisnis militer mulai digugat kembali setelah pemerintahan orde baru runtuh dari kekuasaannya. Kritik pertama, peran bisnis TNI sudah menyebabkan bergesernya loyalitas sebagai alat utama pertahanan negara karena mencari profit. Kedua, dalam lima tahun terakhir, perdebatan mengenai penghapusan bisnis TNI mengalami pasang surut di Parlemen meski sudah ada sejumlah solusi di tawarkan, pilihannya masih menjadi perdebatan apakah bentuknya kepres atau setingkat Undang-undang.

Bisnis Militer

Merujuk UU No.34 tahun 2005 tentang TNI dalam pasal 3 menyebutkan bisnis militer mencakup mencakup: 1) perusahaan-perusahaan militer baik yang berada langsung di bawah TNI dan perusahaan-perusahaan TNI dalam berbagai yayasan; 2) penyertaan saham yang dimiliki TNI di berbagai perusahaan swasta; 3) usaha-usaha koperasi baik berada di Mabes mau Kodam dan seterusnya; dan; 4) Komersialisasi aset militer dan jasa pengamanan. Empat cakupan bisnis militer diatas merupakan bisnis legal TNI bila merujuk pasal 76, UU No. 34/2004 akan dihapuskan. Bagaimana dengan bisnis militer diluar cakupan diatas? Indira Samego menyebutkan bisnis TNI meliputi bisnis intitusi dan non instusi (Indira Samego 1998). Ada dua kategorisasi Bisnis militer, yakni bisnis intitusi dan non institusi.

Pertama, bisnis institusi, sudah termasuk bisnis yang disebutkan dalam UU No.34 tentang TNI dalam pasal 3. Sebagian contohnya: TNI Angkatan Darat memiliki Yayasan Kartika Eka Paksi dengan badan usaha di antaranya PT Aerokarto Indonesia, PT Asuransi Cigna Indonesia, PT Cilegon Fabricators, PT Kayan River Indah Timber Plywood, dan PT Kultujaya Tri Usaha (Kompas, 8 Oktober2004). TNI Angkatan Udara memiliki Yayasan Adi Upaya dengan badan usaha di antaranya PT Chandra Dirgantara, PT Upaya Guna Dirgantara, PT Dirgantara Husada, dan PT Padang Golf Halim. TNI Angkatan Laut memiliki Bhumyamca dengan badan usaha seperti PT Bhumyamca Sekawan, PT Admiral Line, PT Yala Trada, PT Yala Ladang Kurnia, dan PT KGA (Kompas, 20 Oktober 2000).

Kedua, binis non-institusi, adalah sejumlah tentara aktif terlibat didalam perusahaan, baik melibatkan individu maupun atas nama organisasi militer. Individu ini sudah termasuk purnawirawan. Bisnis non-institusi ini melibatkan petinggi TNI dalam bentuk kepemilikan saham dan menjadi komisaris di perusahaan. Penempatan TNI aktif di perusahaan, belakangan ini banyak menimbulkan gugatan atas pengelolaan keamanan dalam negeri oleh kelompok sipil.

Ketiga, bisnis abu-abu, George Junus Aditjondro menyebutnya sebagai bisnis kelabu (abu-abu). Sementara Widoyoko, pengamat politik militer Indonesia menyebut criminal economy untuk kekerasan yang dilakukan anggota TNI dan memperoleh keuntungan atas kekerasan itu. Bisnis militer jenis ini bukan dibawah intistusi bisnis abu-abu. Bisnis militer jenis ini melibatkan anggota tentara (individual) kedalam bentuk bisnis backing. Backing perjudian, tempat pekerja seks komersil, dan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan pengamanan.

Praktrek Bisnis Militer di Sulawesi Tengah

Sejak Desember 1998 di Poso dan kabupaten Morowali operasi pemulihan keamanan sudah dilakukan dan diiringi dengan pengerahan pasukan organik dan non-organik (Polri dan TNI AD) dalam jumlah besar untuk memulihkan keamanan di Poso. Jumlah tertinggi pernah mencapai 5.000 personel dan terendah sekitar 1.500. Pengerahan pasukan memakai sandi operasi tertentu misalnya, Maleo dan Operasi Sintuwu Maroso yang kini memasuki tahapan ketujuh. Pada level operasionalnya pasukan TNI diperbantukan kepada polisi (Sangadji, 2005b).
Akhir September 2004, Departemen Kehutanan menerbitkan 20 Surat Keputusan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan alam maupun hutan tanaman industri. Diantara perusahaan yang memperoleh izin kembali adalah PT Palopo Timber salah satu perusahaan yang beroperasi di Wilayah Kabupaten Banggai milik yayasan TNI Angkatan Darat dibawah Yayasan Kartika Eka Pasksi (YKEP). Di Sulawesi Tengah, perusahaan ini dipimpin oleh Letkol (Purn) Sampe Pamelay sebagai direktur utama yang juga mantan ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. PT Dhatama Adiyaksa dipegang mantan Kapolri RI Awaloedin Djamin sebagai direktur utama perusahaan kayu ini. Perkebunan kelapa sawit PT. Hardaya Inti Plantations seluas 51 ribu hektar di Kabupaten Buol Toli-Toli, salah seorang pemegang saham dan komisarisnya adalah Rony Narpatisuta Hendropriyono putra Letjen (Purn.) AM Hendropriyono mantan Kepala Badan Intelijen Negara(Aditjodro, 2002).
Komodifikasi Kekerasaan
Istilah komodifikasi kekerasan dirujuk sebagai alat untuk menggambarkan kekerasan yang terjadi di Poso dalam hubungan dengan penyalahgunaan kewenangan militer. Penyalahgunaan kewenangan merupakan praktek meraup keuntungan untuk diri sendiri atau kelompok dengan cara melawan hukum. Istilah komodifikasi sendiri diadopsi dari komoditi (kekerasan) sebagai produk (keuntungan). Jadi hasil dari kekerasan dengan berbagai modus operandi di Poso dan daerah diluar Sulawesi Tengah menghasilkan keuntungan pada sekelompok atau individu tertentu. Merujuk situasi diataslah istilah penad kemudian dipakai untuk menjelaskan kejadian di Poso sebagai komodifikasi kekerasan.
Dalam pandangan ini, kekerasan tidak dilihat sebagai satu kejadian biasa atau kasus perkasus, melainkan berasosiasi dengan berbagai kepentingan dalam berbagai lapisan, antara lain:
a. Komudifikasi kekerasan kepentingan pertama, atas nama kekerasan, konflik, kebutuhan keamanan menjadi penting. Kelompok yang ditempatkan sebagai pengamanan diluar tugas diberikan negara melakukan pengamanan untuk memperoleh langsung keuntungan dari orang membutuhkan rasa aman. Hubungan langsung antara warga atau kelompok dan pemangku kekuasaan keamanan (Kodam), dimana prakarsa datang dari pemangku kepentingan keamanan. Di Indonesia praktek seperti ini dikenal bisnis pengamanan, bisnis penggunaan jasa keamanan.
b. Komudifikasi kekerasan kepentingan kedua, kekerasan digunakan sebagai alat untuk memperoleh keuntungan terutama di daerah konflik, acapkali menggunakan dana operasi begitu besar yang bersumber dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Bila dana bersumber dari pemerintah.
Berdasarkan dua konseptuliasasi diatas, secara kronologis akan diuraikan motif dibalik kekerasan yang terjadi di Poso dan Sulawesi Tengah selama periode 1998 sampai sekarang. Pertama, proyek kekerasan atas kepentingan pengamanan. Dibalik pengamanan, ada keuntungan yang diperoleh langsung dari kekerasan karena proyek-proyek dermawan pemerintah, bantuan lembaga asing dapat direalisasikan serta perusahaan membutuhkan jasa pengamanan untuk melindungi kepentingan bisnis mereka. Kedua, penggunaan kekerasan dan pengamanan agenda merebut kepentingan terselubung dibalik kekerasan yang terjadi di Poso, misalnya isu menghidupkan kembali Kodam (Kodam Wirabuana di Makassar dan Kodam Merdeka di Manado).
A. Level Pertama
Pembangunan kontruksi PLTA Sulewana , yang dimulai dari pembangunan PLTA Sulwana-2, Sulewana-1 dan Sulewana-3. Belakangan banyak ditentang masyarakat dan aktifis di Poso dan Palu yang dibarengi dengan berbagai eskalasi kekerasan. Modus operandi aksi penculikan dikampung-kampung Kristen dengan pembunuhan sadis, sasarannya orang yang beragama Islam dan Kristen (Aditjondro, 2002). Sejak tahun 2004-2005 mengalami perubahan dimana penembakkan misterius dan mutilasi yang menimpa kepala desa Pinedapa serta akhir Oktober 2005 tiga orang anak sekolah SMA Kristen Poso. Proyek pembangunan PLTA ini pada awalnya melibatkan PT Bukaka Teknik utama dan sejumlah perusahaan swasta dari Makassar, Soroako, Palu, Manado, dan Medan. PT. Bukaka merekrut 16 personil militer dalam pembangunan jalan ke proyek. Mereka itu adalah anggota Zipur (Zeni Tempur) TNI AD, yang direkrut oleh PT. Bukaka lengkap dengan alat-alat berat yang sebelumnya dipakai membangun Markas TNI/AD Batalyon 714/Sintuwu Maroso yang baru di Maliwuko. Jalan baru menuju ke lokasi proyek dengan mengitari desa Ulewana sehingga tidak perlu melewati jalan kampung ke Air Meluncur (Aditjondro, 2005a: 4).

Sejak mulai dibangun, strategi penanganan dan pengaman proyek ini menempatkan pos-pos militer dan polisi di dekat tapak proyek. Hampir setiap titik bisa ditemukan tentara dan Polisi. Pos-pos pengamanan di tapak proyek antara lain: 1) Pos Brimob di Dusun 3, Desa Sulewana; 2). Pos TNI/AD dari Batalyon 714/Sintuwu Maroso di Dusun 4, Desa Sulewana; 3) Pos Brimob di Jalan CERD menuju ke proyek PLTA Poso-2; 4) Pos Gabungan TNI dan Polri di KM 9 dari Tentena; 5) Pos Gabungan Yon 714 dan satpam di Bandara; 6) pos satpam di jalan masuk ke desa Sulewana di kampung Watununcu; 7) Pos Brimob didekat lokasi PLTA Poso-2; 8) pos satpam dan jarak 50 meter dari Pos Brimob di atas; 9) Pos TNI di lokasi cottages berwujud rumah-rumah panggung Minahasa; 10) Kamp Yon 714/Sintuwu Maroso berwujud tenda besar di bawah pekuburan umum di Desa Sulewana (Aditjondro, 2005a:11). Masalah yang dirasakan oleh masyarakat sekitar pembangunan proyek adalah intimidasi berkaitan dengan perlawanan terhadap pembangunan PLTA Poso-2. Patok-patok yang diberi masyarakat diatas tanahnya yang belum diganti oleh PT Bukaka dicabut oleh aparat keamanan.

CV. Welma salah satu perusahaan yang bergerak di bidang Izin Pengolahan Kayu (IPK). Perusahaan ini ikut melakukan ilegal logging dengan menebang habis kayu jati di Morowali diluar areal izin yang diberikan. Reaksi aparat Kepolisian dalam kasus pembalakan kayu haram di Morowali tidak terdengar. Kantor perwakilan mereka di Morowali berlamat di kantor Komado Distrik Militer perisapan, Morowali di Kolonedale. Bisa disebutkan, bisnis kayu ilegal ini di-backing oleh petinggi militer di daerah itu (Investigasi penulis ke Morowali 2004)

Binis pengawalan bus-bus—yang menghubungkan poros Palu-Luwuk, Palu-Kolonedale, Palu-Makassar (melaluiPindolo). Tiap pos dipungut upeti antara Rp.5000 sampai dengan Rp.10.000. Praktek ini sudah dilakukan sejak tahun 2000 dan surut pada tahun 2004 karena banyak menuai kritik. Selain di darat, di laut, oknum militer Anggkata Laut acap kali melindungi penyeludup kayu dari Morowali ke Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan dan lainnya. Prakteknya menggunakan perahu motor layar dengan imbalan antara Rp. 3 juta hingga Rp 10 juta tergantung jenis kayu yang diselundupkan (Aditjondro, 2002). Bila kayu eboni, maka jasanya dipastikan akan lebih besar (Aditjodro 2002). Hasil yang diperoleh dari bisnis militer jenis ini di Sulawesi Tengah antara Rp. 500 juta sampai dengan Rp. 1 milyar

Juni 2001, sebuah sumber bekas Kombatan menyatakan pernah menyewa senjata jenis RPD seharga Rp 350 ribu sehari dan SS-1 seharga Rp 150 ribu sehari dari oknum aparat keamanan dari satuan Brimob BKO asal Sulawesi Selatan. Itu di luar amunisi, dimana penyewa harus merogoh saku untuk membayar amunisi senilai Rp 3000 perbutir. Bisnis penyewaan ini juga terjadi dalam kasus penembakan di gereja Bethani Kecamatan Poso Kota, 21 Oktober 2004. Seorang Briptu RF menyewakan senjatanya seharga Rp 1,5 juta kepada AM untuk melakukan kekerasan di halaman gereja itu. AM sendiri saat ini ditahan dalam dugaan tindak pidana korupsi Dana Jaminan Hidup (jadup) dan Bekal Hidup (bedup) di Poso (Sangadji, 2005). Bukan hanya itu, pengakuan mantan Kadis Depsos Poso, Anwar Ali menyatakan, menyerahkan uang kepada Koordinator Wilayah Badan Intelijen Negara (BIN) Sulawesi Tengah, Kolonel Joko Purwoko sebesar Rp.112 juta. Akibatnya, Kolonel Joko kemudian dimutasikan dari jabatannya. Dalam rapat kerja dan konsultasi dengan Menko Polhukam dan jajarannya (Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, Jaksa Agung, dan Mendagri) tanggal 19 Mei 2005 di gedung DPR RI di Jakarta, pihak BIN menyatakan telah menindak tegas oknum anggota BIN yang terlibat dalam kasus korupsi dana pengungsi, dengan memindahtugaskan oknum tersebut (Seputar Rakyat/edisi IV/Tahun II/2005). Dalam catatan Anwar yang diserahkan kepada Seputar Rakyat menuliskan nama Kapolres Poso, AKBP Abdi Dharma Sitepu memperoleh Rp 50 juta dan Wakapolres Poso Rp 30 juta(Seputar Rakyat/edisi IV/Tahun II/2005).
Agenda terselubung selanjutnya adalah untuk jasa pengaman melibatkan PT. Inco—perusahaan nikel TNC asal Canada di Bungku Kabupaten Morowali. Saat ini tengah mengembangkan perluasan ke wilayah Sulawesi Tengah awal tahun lalu dan Bungku yang dianggap wilayah kurang aman, karena perlawanan masyarakat disana terhadap PT Inco juga meningkat.
PT. Exspan Tomori (patungang antara PT. Pertamina dan PT Medco Oil Energi) Sulawesi salah perusahaan eksplorasi gas alam dan minyak di Kabupaten Banggai dengan luas wilayah tidak kurang dari 400 KM persegi. Latihan perang-perangan di Toili, Kabupaten Banggai—awal Agustus 2002, yang dilakukan militer sebagai usaha pemerintah untuk melindungi investor. Latihan militer yang digelar di Batui, Kabupaten Banggai tanggal 1 sampai dengan 3 Oktoer 2002 dengan menurunkan satu pleton pasukan dari kompi A Raktasama 711 Luwuk, dua pleton pasukan Brimob dan Perintis Polres Banggai serta dua Pleton dari Kodim Luwuk dengan jumlas seluruhnya 125 personil. Latihan ini dihadiri Komandan Kodim Banggai, Kapolres Banggai dan unsur Muspida Kabupaten Banggai. (Aditjondro, 2002).

B. Level Kedua
Kekerasan di Poso tak kunjung berkesudahan. Pemerintah telah merealisasikan permintaan masyarakat untuk mengakhiri konflik di wilayah stategis Provinsi Sulawesi Tengah tepatnya Poso sebagai daerah penghubung ibukota Provisi Sulawesi Tengah dengan Banggai, Palu dengan Morowali, Paling Banggai Kepulauan, Palu dengan Tojo-Unana. Tidak kurang operasi Poso memperoleh dana dari berbagai projek keamanan selama ini.
Pertama, selama operasi keamanan berlangsung, pemerintah Poso mengucurkan projek pengamanan melalui dana operasi keamanan, dana pemulihan sudah cukup besar. Pada tahun anggaran 2003 Pemerintah Daerah mengeluarkan biaya pengamanan sebesar Rp. 1.377.062.000, pada tahun anggaran 2002 Rp. 624.800.000. Pada tahun anggaran 2001 sekitar 4.000.000.000 (Kesbang Poso 2003; Pemeritah Daerah Poso 2002). Selama dua tahun berturut-turut antara tahun 2001-2003, Pemerintah Daerah Poso telah memberikan Rp 6.001.862.000 dana itu digunakan untuk mengerahkan pasukan, lihat tabel satu:
Tabel 1 . Pengerahan Pasukan di Poso

Periode Polri TNI Jumlah
Oktober 2003 1300 700 2000
Juni 2003 1796 968 2764
2002 2270 968 3238
2001 1172 852 2024
2000 832 489 1321

Kedua, dana diperoleh dari bisnis jual beli. Binis jual beli ini di Poso dilihat dari banyaknya peluru buatan PT. Pindad yang digunakan pelaku penembakan misterius dalam aksinya. Kasus yang paling menonjol ditemukan jenis peluru standar TNI dan Brimob, yakni ukuran 5,56 Milimeter, 7,62 Milimeter merupakan peluru standar tentara. Detasemen Polisi Militer (Denpom) VII Palu menetapkan tiga anggota TNI berinisial MR, CP dan AT dari Kodim 1307 Poso sebagai tersangka karena menyuplai amunisi kepada salah satu kelompok yang bertikai (Kristen), ketika berlangsung tragedi kemanusiaan tahap III, Mei-Juni 2000 (Sangadji, 2005: 15).

Kasus lainnya, anggota Koramil (Komando Rayon Militer) Poso Pesisir Kabupaten Poso acapkali memesan satu set kursi dari kayu hitam kepada para pengrajin di Poso Pesisir, dengan imbalan rata-rata antara satu hingga dua juta rupiah. Kemudian kursi itu dipasarkan di Jakarta dan kota besar di Tanah air dengan nilai diatas lima juta rupiah (Aditjondro, 2003). Selain kursi, kayu hitam juga dibuat jam dinding, kaligrafi dan lainnya. Bisnis tipe ini juga marak di Poso dibawah komando Koramil. Berbeda dengan sebelum kerusuhan, bisnis tipe ini marak tumbuhnya ditangan masyarakat sipil.

Pada awal 1999, pemerintah memekarkan Kabupaten Poso menjadi Kabupaten Morowali . Pemekaran Morowali menjadi kabupaten baru sejalan dengan pembentukan Kodim dan pembangunan satuan Kompi-C 714 setelah Morowali dimekarkan. Kemudian menyusul pemekaran Kabupaten Tojo Unauna pada awal tahun 2004, pemerintah telah merencanakan membangun satu kompi, yakni kompi C, di kabupaten tersebut. Sementara di Poso paska kerusuhan diikuti pembangunan Batalion 714 Sintuwu Maroso di Kecamatan Lage dan Kecamatan Poso Kota dan pembangunan satu unit kompi C 714 di Pindolo, Kecamatan Pamona Utara. Pembengkakan jumlah kompi dan pemekaran batalion 711 Raktasama menjadi 714 Sintuvu Maroso sudah pasti menambah beban anggaran biaya negara.

Epilog
Bisnis militer terdiri dari bisnis institusi, non-institusi dan abu-abu. Bisnis intitusi dan non-intitusi dilarang dalam UU No.34 Tahun 2004 sementara bisnis abu-abu tidak ada pengaturannya. Meski penghapusan bisnis institusi dan non-institusi dilakukan tetapi bisnis abu-abu masih tetap berlanjut, dengan alasan kebutuhan operasional prajurit (yang notabene tak pernah sejahtera).
Kedua, di daerah konflik dimana rasa aman menjadi kebutuhan utama masyarakat dan perusahaan-perusahaan, maka bisnis militer yang dominan tumbuh adalah pengamanan dan penyedia jasa bagi pelaku ilegal. Maka tidak heran kemudian bila banyak bus umum menyewa aparat untuk pengaman transportasinya. Demikian pula dengan usaha-usaha yang ilegal tumbuh subur disaat terjadinya kerusuhan karena bisa melakukan operasi dengan sukses atau dukungan pengamanan dari militer.
Ketiga, kekerasan dan konflik bukanlah satu hal yang berdiri sendiri. Dengan kata lain memainkan isu tunggal seperti konflik antar agama, etnis, sumber daya alam, melainkan ada banyak issu yang menyertai dengan berbagai kepentingan. Konflik di Poso cenderung berkembang ke arah penggunaan konflik sebagai komoditi untuk menyuburkan kekerasan. Untuk mencegah konflik kekerasan dan pelanggaran HAM di Sulawesi Tengah, maka penting melihat bisnis militer yang ketiga, yakni bisnis abu-abu. Karena cakupan bisnis abu-abu belum terkamodasi dalam UU TNI dan atau Kepres. Meskipun militer sudah memiliki kode etik bahkan peradilan khusus militer sampai sekarang bisnis pengaman ilegal tak kunjung selesai. Apa lagi ditengah kebutuhan keamanan masyarakat meningkat, menyusul berbagai kekerasan berdarah, maka pembentukan kompi-kompi ini menjadi penting artinya bagi keamanan ”masyarakat”. Namun disisi lain, acap kali satuan-satuan semacam ini hanya digunakan untuk memperkuat bisnis tentara yang abu-abu. Selama ini bisnis backing masih dijalankan oknum tentara ataupun institusi militer secara langsung dalam kasus-kasus illegal logging, perjudian, ataupun bisnis hitam lain membawa ekses buruk bagi TNI dan alam politik dalam demokrasi. Perlu diingat larangan militer berbisnis, bukan hanya kali ini, sudah dilakukan sejak zaman dulu melalui PP No.6 tahun 1974.
Untuk menghindari peredaran peluru buatan PT. Pindad yang digunakan di daerah konflik yang tidak diberi kewenangan perlu audit penggunaan peluru dan penggunaan senjata yang ketat. Begitu juga dengan penyerahan bisnis militer, apakah ke BUMN dan badan lainnya, perlu mempertimbangkan transparasi dan akuntabilitas. Informasi yang dibutuhkan publik dari PT. Pindad mengenai berapa banyak senjata dan peluru yang diproduksi, distribusikan, dan stock-pilling. Sehingga tidak akan terjadi kasus-kasus didaerah seperti konflik Ambon dan Poso dimana bisa membeli peluru dan senjata dengan mudah dari personil militer yang bermental korup.
Penulis adalah peneliti pada Yayasan Tanah Merdeka Palu dan Dewan Nasional WALHI

Referensi:
Aditjondro, J George, 2005a, Setelah Gemuruh Wera Sulewana Dibungkam: Dampak Pembangunan Plta Poso & Jaringan Sutet Di Sulawesi, Paper Posisi No.03, Yayasan Tanah Merdeka, Palu.

………………., 2005b, Menghadapi Gelombang Tsunami Kedua: Studi Kasus Rekonstruksi Aceh, pasca-Helsinki, Makalah untuk Seminar Sehari Mengenang 100 Tahun Dr. Johannes Leimena bertema “Menyuburkan Kembali Semangat Bhineka Tinggal Ika dalam Kehidupan Berbangsa Berdasarkan Pancasila” di Auditorium Balai Pustaka, Jakarta, Sabtu, 24 September 2005.

Aditjondro, George , 2002, Pemekaran Kodam di Sulawesi, Laporam Riset untuk National Democatic Institute-NDI. NDI, Jakarta.
…..………., 2005, Kegagalan Keamanan di Poso, Opini yang di terbitkan Harian Kompas, Jum’at 11 November 2005, Jakarta
Elwert, 1999, Market Of Violece: The Violence Trade and the Rationallity Of Violence, Law and State Jurnal, Voleme 59/60-1999, Institute for scientfic Co.operation, federal republic of germany, Berlin.

Sangadji, Arianto, 2005a, Peredaran Ilegal Senjata Api Di Sulawesi Tengah. Paper Posisi No.04, Yayasan Tanah Merdeka, Palu.

Samego, Indria dkk (1998). Bila ABRI berbisnis. Bandung: Mizan.

Pemda Poso, 2003, Laporan Pertanggung jawaban Akhir Tahun anggaran 2002, Buapti Poso Mengenai Pelaksanaan APBD 2002, Pemda Poso, Poso
……., 2002, Laporan Pertanggung jawaban Akhir Tahun anggaran 2002, Buapti Poso Mengenai Pelaksanaan APBD 2001, Pemda Poso, Poso
Yulianto, Ari, 2002, Mencari Pola Hubungan Sipil-Militer untuk Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, Cetakan I November 2002
Draft Kepres Tentang Penghapusan Bisnis Tentara

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s