Ekspansi Modal, Isu Identias, Kekerasan : Perlawanan Rakyat Terhadap Ekspansi Kapitalis Di Sulawesi Tengah


Oleh: Harli Abdul Muin

I. PENDAHULUAN

Tulisan ini bertujuan untuk mengungkap konflik sumber daya alam di Poso dalam hubungannya dengan konflik serupa di daerah lain di Sulawesi Tengah. Dibalik terjadinya konflik di Poso, sejak Desember 1998, merupakan rangkaian konflik serupa yang terjadi secara umum di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, yang seringkali diperlihatkan melalui berbagai modus operandi dan issu yang berbeda-beda. Sementara khalayak ramai dan media secara umum memahami konflik di Poso sebagai konflik pertarungan diantara kelompok keagamaan radikal. Seperti halnya, Tragedi Kemanusian di Poso, pandangan umum mengenai konflik Poso seringkali dialamatkan pada konflik antara Islam Fundamental di balik Jaringan al-Qaeda (Suara Merdeka, 14 Desember, 2001; Detikcom,12 Desember, 2001). Pada sisi berlawanan, seperti di Maluku kelompok Kristen dibalik Republik Maluku Selatan [RMS], maka di Poso dianggap kelompok kristen dibalik Gerakan Pemuda Sulawesi Tengah [GPST] (Aditjondro, 2002a; Detikcom, 23 November 2001; Suara Merdeka 20 Oktober, 2002; Radar Sulteng, 26 Desember 2001).

Opini yang dominan secara umum dipahami di Palu, daerah sekitar Poso, Jakarta dan bahkan publik internasional melalui pemberitaan media yang begitu dominant kekerasan antar agama dan jama’ah islamiayah. Apa lagi opini itu didukung oleh kampanye anti- teroris yang dimotori Amerika Serikat. Pada hal kenyataan lain, yang belum pernah di sajikan oleh media terutama melihat konflik di Poso dalam hubungannya dengan konflik vertikal antara pemerintah dan rakyat korban, yang menumpuk melalui korupsi dari proyek-proyek pemerintah dan perampasan tanah oleh perusahaan swasta.

Kenyataannya sampai dengan tahun 2001, luas wilayah Propinsi Sulawesi Tengah yang subur dan masih dapat eksploitasi, yang dibagi ke dalam tata guna wilayah hutan, antara lain kawasan hutan produksi, yang dapat dieksploitasi 2.228.923 hektar (50.71%); yang hingga kini diperebutkan untuk akumulasi modal dan kepentingan pengggunaan sumber daya bagi nelayan, komunitas pribumi, petani/peladang dan lainnya; kawasan konservasi, yang tak dapat dieksploitasi yang merupakan hutan negara dengan fungsi khusus 676.248 hektar (15,39%) ; kawasan lindung adalah kawasan tidak dapat dieksploitasi—yang ditetapkan dengan fungsi khusus karena kemiringan, fungsi khusus 1,489.923 hektar (33,90%). Jadi total luas kawasan hutan di Sulawesi Tengah hingga kini seluas 4.305.094 hektar (Dinas Kehutanan Sulawesi Tengah, 2001).

Kenyataan lain dari sekitar 1.000 proyek penanaman modal asing maupun domestik selama 20 tahun terakhir (1980-2002) telah melahirkan 500 ketegangan antara rakyat korban di satu sisi, dan di sisi lain pemerintah dan investor—yang berlatar konflik agraria (Walhi Sulteng, 1997). Aktor konflik para pelaku bisnis dan rakyat korban telah menyebar luas ke daerah dan berhubungan secara kuat ke level aktor-aktor lokal, regional dan nasional (Dopalak Indonesia, 1999) .

Selanjutnya, penjelasan mengenai konflik sumber daya alam—sebagai salah satu penyebab konflik di Poso dapat dilihat dari rangkaian peristiwa konflik–konflik di Sulawesi Tengah secara umum, selama sepuluh tahun terakhir ini . Dalam menelusuri, konflik dilihat dalam skala mata rantai kepentingan akumulasi modal—yang menghasilkan surplus dari tiap mata rantai mulai aras desa hingga ke aras nasional dan internasional. Dengan kata lain menghasilkan surfruls dari desa diaman exploitasi berlangsung di Sulawesi Tengah hingga ke bursa efek di Jakarta dan Wall Street Journal di New York dan begitu pula sebaliknya.

Untuk membantu analisis itu, teori ketergantungan Andre Gunder Frank (1966) tentang Development and Under Development, menyimpulkan bahwa eksploitasi daerah pinggiran akan menghasilkan surplus pada berbagai tingkatan mulai dari level desa, kabupaten, provinsi, ibu kota dan hingga internasional. Surplus terbesar akan menumpuk di level metropolis. Pendapatan Frank itu, dengan kata lain eksploitasi daerah pinggiran hingga mentropolis, maka nilai surplus terbesar akan menumpuk di metropolis. Sementara, daerah pinggiran hanya menjadi ajang eksploitasi, yang melahirkan sejumlah dampak. Dampak itu berupa konflik, kekerasan, peminggiran.

Sebaliknya analisis mengenai gerakan sosial yang berkembang di berbagai belahan dunia dan berbagai macam varian gerakan dan issunya, sepuluh tesis yang diungkap Andre Gunder Frank dan Martha Fuertas (1986) akan menjadi perbandingan dengan gerakan-gerakan sosial di Sulawesi Tengah. Sementara analisa mengenai konflik-konflik vertikal, analisa Munir dalam Aditjondro (2003) tentang konflik akan membatu dalam analisa tulisan ini; dan Aditjondro (2003) tentang jaringan militer dan para militer.

Uraian mengenai konteks eksploitasi berdasarkan aktor dan kemunculannya, maka tulisan ini kemudian menjelaskan bagaimana para aktor-aktor pelaku modal itu memainkan perannya dalam memainkan dinamika konflik di daerah-daerah yang sumber daya alam kaya dan subur (Watss, 2001). Kemudian tulisan ini juga coba memahami pelanggengan konflik yang dilakukan kapitalis untuk memperoleh nilai surplus dari hasil eksploitasi serta meningkatnya akumulasi modal.

Selanjutnya, setelah terjadinya peralihan sumber daya alam itu, maka tulisan ini juga hendak melihat bagaimana reaksi-reaksi dari kelompok korban, terutama nelayan, buruh, mahasiswa, tani dan komunitas pribumi. Perjuangan mereka akan dipahami ke dalam beberapa tingkatan.

II. Ekspansi Kapital Di Sulawesi Tengah
Bagian ini akan mengungkap di balik ruang yang dikuasai investasi dan rakyat di Provinsi Sulawesi Tengah. Lalu penjelasan pola penempatan investasi yang diatur secara seragam melalui kebijakan negara untuk melindungi investasi itu.

Perusahaan yang tumbuh di Sulawesi Tengah didominasi oleh perusahaan usaha swasta skala besar, feodal dan komprador domestik yang ada di daerah ini. Sampai pada lima tahun terakhir, sumber daya alam yang telah jatuh ke tangan para pemilik modal secara besar-besaran(Walhi Sulteng, 2003). Sebaliknya terjadi krisis sumber daya alam di Sulawesi Tengah, terutama wilayah kelola petani/peladang, nelayan, komunitas pribumi serta merosotnya kesejahteraan buruh . Sebaliknya meningkatnya nilai surplus dari hasil hasil ekspansi, baik diperoleh dari pajak, retribusi.

Laporan Bappeda Sulawesi Tengah tahun 2000 selama lima tahun terakhir, Product Domestic Regional Brutto (PRDB) Tahun 1998 berjumlah Rp 6.630 triliyun; dan tahun 1999 berjumlah Rp.7.342 triliun. Kontribusi sektor tertinggi berturut-turut yaitu : Sektor Pertanian 45,11%; jasa-jasa 13,33%; perdagangan, hotel dan restoran 12,44 %; industri pengolahan 8,34%; akungkutan dan komunikasi 7,35%; dan bangunan 6,85% [Bappeda 2000; BKPMD 2001; Dinas Perindustrian, 2000]. Nilai eksport tahun 1998 sebesar US$ 100.004 ribu, dan tahun 1999 sebesar US$ 72.413 ribu dengan tujuan 25 negara7

Besar surplus, antara tahun 1998 sampai dengan tahun 2000, yang diperoleh dari sumber daya alam berbanding lurus dengan meningkatnya nilai ekspor selama dua tahun berturut-turut. Hal ini juga menunjukkan perluasan ekspansi modal yang cukup tinggi ke dalam sektor sumber daya alam. Sebaliknya, pada komunitas pribumi menyempitnya wilayah tinggal mereka sejalan dengan jatuhnya lahan-lahan produktif ke tangan investor ( Walhi Sulteng, 2003)

Makanya, jika ditelusuri penguasaan sumber daya alam, maka sampai dengan tahun 1970, ekspansi perusahaan Hak Pengusahaaan Hutan (HPH) yang mengusai sekitar 2.000.000 Hektar hutan dari 6.000. 000 hektar hutan di Sulawesi Tengah (Dinas Pertambangan Sulawesi Tengah, 2000). Perusahaan HPH didominasi oleh PT Palu Iradat Puri. Perusahaan ini berjasa melahirkan sejumlah anak perusahaan pengolah kayu di Sulawesi Tengah.

Pada saat yang sama pula perusahaan pertambangan PT Inco juga mulai merambah ke Bungku Kabupaten Morowali sejak akhir tahun 1960. Kemudian menyusul perusahaan perkebunan kelapa swasta di tahun 1980, dan komoditi lainnya.

Pada tahun 2001, wilayah daerah ini telah dimiliki oleh 14 perusahaan konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan empat wilayah Hak Pengusahaan Tanaman Industry (HPTI) seluas 1.090.966 hektar. Sementara luas perkebunan yang dikuasai swasta 301.852 hektar ; kebun rakyat 250.596 hektar dan kebun negara 100.000 Ha (Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Tengah, 2001, ). .

Di sektor pertambangan golongan strategis ada 13 perusahaan skala mengenah dan besar, empat usaha yang mengantongi kontrak karya, delapan usaha yang memiliki kuasa pertambangan dan satu usaha mengantongi Kontrak Bagi Hasil (KBH) yang menempati areal 2.531.157 hektar (Dinas Pertambangan Sulawesi Tengah, 2002; Kimpraswil Sulawesi Tengah 2001)

Kecenderungan dominasi perusahaan Trans Nasional yang bermarkas di Amerika Serikat, Canada, Korea Selatan, Australia(DetikCom, 2003; BKPMD Sulawesi Tengah, 2002). Sementara di sektor proyek sosial pemerintah seperti Transmigrasi selama 30 tahun terakhir, ruang yang telah beralih ke transmigrasi dari 78.813 Kepala Keluarga peserta transmigrasi sudah sebesar 157.626 Kepala Keluarga yang berada di Sulawesi Tengah(Kimpraswil Sulawesi Tengah, 2001)

Secara garis besar ada tiga ekspansi aliran kapital ke Sulawesi Tengah, Pertama, pola penempatan, penanaman modal strategis di kawasan pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan pemerintah. Di kawasan ini, tersedia fasilitas yanng dibangun negara, terutama di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet) Batui , yang telah ditetapkan oleh pemerintah, baik merupakan kebijakan pemerintah nasional maupun kebijakan pemerintah lokal. Ketersediaan fasilitas yang memadai dan pengamanan yang berlebihan di wilayah ini sangat luar biasa dilakukan oleh negara( Bappenas, 1999)

Pada level kerjasama internasional, pemerintah telah membangun daerah segitiga pertumbuhan yang disebut Brunei Darussalam, Malaysia, Indonesia dan Philipina-Economic Growth Area (BIMP-EGA) . Daerah yang menjadi sasaran BIMP-EGA di Indonesia adalah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimatan Timur. Kantor penghubung di Sulawesi ditempatkan di Manado (ADB, 1996).

Kedua, penempatan wilayah konsesi industri strategis di kawasan konservasi. Investasi ini lebih banyak dimonopoli perusahaan asing.

Sementara ketiga, penempatan investasi di wilayah Komunitas Pribumi yang masih menganut sistem pertanian tradisional, tinggal di wilayah hutan yang komposisi penduduknya heterogen.

Pola pertama, Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet) di Sulawesi Tengah adalah Kapet Batui. Di kawasan yang meliputi 475 kilo meter persegi di Batui, investasi PT Expan Tomori Sulawesi —yang mengelola perusahaan minyak dengan model Job Operation Body (JOB) Pertamina. Dalam laporannya, Block Matindok, Luwuk, Sulawesi Tengah. ditemukan lima wilayah PT.Expan Tomori Sulawesi deposit minyak, antara lain Tiaka, Minahaki, Matindok, Senoro dan Dongin. Diperkirakan kelima wilayah itu, memiliki sekitar 14 sumur minyak dan gas yang dapat dieksploitasi. Pertamina dan Expan Tomiri Sulawesi merencanakan akan melakukan pengeboran di-14 wilayah tersebut pada dua tahun mendatang (Pertamina, 2002)

Pertamina juga sudah melaporkan enam perusahaan luar negeri calon pembeli hasil penyulingan gas dan minyak di wilayah Kapet Batui adalah Philipina Nasional Oil Company (PNOC),Filipipina, Marathon El paso (AS) Rentech (AS), Itochu dan Mitsui (Jepang), Union Texas, Arco. Inc, Shell International, PT Inco, PT Pusri (Minergy News, 2001). Diantara blok yang sudah eksploitasi di wilayah Kapet, Batui, antara lain: 1) Blok Tiaka, Dalam Laporannya hasil pengujian (drill steam test) empat sumur di Blok Tiaka (Tiaka 1,2 dan 4) pada formasi Tomori terdapat cadangan minyak (Orginal Oil in Place) sebesar 106,56 juta Barel minyak (MMBO) dengan Recoverable Reselves sebesar 100,7 juta Barel minyak (Fajar Timur, No. 9/I Thn I, Oktober, 2002).

Dari masa sembilan tahun, kemampuan produksi total aksimum 6500 Barel minyak sehari (BOPD) yang diperoleh dari enam sumur produksi, dengan kapasitas produksi rata rata 1.083,33 BOPD per hari. Dalam proyek yang disebut Joint Operation Body (JOB) Pertamina PT Expan Tomori Sulawesi, 50% sahamnya dikuasai Pertamina dan 50% sahamnya dikusai PT Expan Tomiri Sulawesi beberapa blok antara lain Block Senorang (Senoro), Block Minahaki, Dongin. ( Lebih Jelasnya bagian ini lihat tulisan Liant Gogali – Marmer, Migas, Dan Militer Di Ketiak Sulawesi Timur: Antara Kedaulatan Rakyat Dan Kedaulatan Investor pada bagian buku ini)

Jika investasi di beberapa Blok di Wilayah Kapet, maka eksploitasi perusahaan Hak Pengusaha Hutan (HPH) aktif menyebar dari Timur hingga ke Barat—yang memenuhi punggung Bukit Suaka Margasatwa Bakkiriang, Perusahaan tersebut di antaranya PT Palopo Timber, di Kecamatan Batui seluas 70.000 hektar; PT Balantak Rimba Raya, di Desa Lamala Balantak seluas 72.500 hektar ; PT Dahatama Adhikarya, di Kecamatan Bunta seluas 64.620 hektar; dan PT Sentral Alam Makmur di Kintom-Pagimana seluas 40.000 hektar (Bergerak edisi 09. thn II.2002; Dinas Kehutanan Banggai, 2001)

Penempatan industri strategis lapisan kedua di kawasan konservasi, inilah yang menjadi pola kedua. Contoh kasus yang sama dapat dilihat pada 81 persen cadangan mineral Indonesia berada di kawasan Timur. Saat ini ada 22 kontrak karya dengan nila US$ 3,2 Milayar (Tempo Interaktif, 9 Juni 2002). Pemerintah telah mengabulkan 150 Kontrak Karya yang berada di kawasan lindung dan konservasi seluas 11,4 juta hektar (Lihat Siaran Pers Bersama Yayasan WWF Indonesia, Yayasan Kehati, ICEL, WALHI, JATAM, Pelangi, Forest Watch Indonesia, dan Mineral Policy Institute,11 November 2002).

Sementara di Sulawesi Tengah perusahaan tambang yang beroperasi di kawasan konservasi dan hutan lindung dengan mengantongi kontrak karya sejak tahun 1997 adalah PT Palu Citra Mineral (PT CPM) seluas 561.050 hektar di Taman Hutan Raya Palu; Selain itu PTCPM juga beroperasi di wilayah Donggala, Buol, Tolitoli, Luwuk; Sedangkan PT Mandar Uli Mineral (PT MUM) seluas 590.000 hektar di Taman Nasional Lore Lindu, meliputi wilayah hutan lindung Mamuju, Donggala, Luwuk, dan Poso(Maning Directoy, 2002). Kedua maskapai tambang emas raksasa itu bermarkas di Australia dan Inggris dan 90% sahamnya milik Rio Tinto itu. Jika PT CPM berkonflik dengan orang Poboya dan orang yang tinggal di sekitar wilayah Gunung Kambuno, maka PT MUM berkonflik dengan orang-orang Seko di Sulawesi Selatan dan Kaili Da,a di punggung Gunung Palu.

Sementara tambang emas PT Samideco beroperasi di kaki Bukit Hutan Lindung Sojol (Donggala) memanjang hingga Kawasan Lindung Gunung Tinombala di Tolitoli hingga di kawasan konservasi Cagar Alam Gungung Pogogul di Buol– dengan luas kekuasaan operasi 247. 880 hektar. Sahamnya 90% dikuasai perusahaan Korea Selatan. Perusahaan ini berkonflik dengan komunitas Laudje, Dondo dan Tolitoli di Gunung Tinombala; Komunitas Pribumi Dampelas di Gunung Sojol; komunitas Pribumi Buol di Pogogul.

Sementara Pola Ketiga, penempatan modal diwilayah pemukiman dimana komunitas pribumi masih aktif menjalankan sistem tenurial sumber daya alam mereka. PT Inco Salah satu perusahaan yang bermarkas di Kanada dan beroperasi di wilayah Komunitas Pribumi Bahumotefe di Kabupaten Morowali, Sulteng dan Komunitas Pribumi Dongi di Sulawesi Selatan. Perusahaan swasta asing ini, selain berkonflik dengan komunitas adat, juga berkonflik dengan trasmigrasi asal lombok, Nusa Tenggara Barat, Flores, Nusa Tenggara Timut, Jawa Tengah.

Berawal dari Hak Pengusaha Hutan (HPH) PT Palu Iradat Puri, di wilayah Bangsa Pribumi, Tajio di Punggung Bukit Kasimbar, Donggala, HPH inilah yang kemudian banyak melahirkan bisnis di bidang kehutanan–yang tumbuh secara kuat, didominasi oleh keluarga cendana, Siti Hardiyati Rukmana, pengelola kayu Ebony, Keluarga Habibie, Baramuli dan mantan Jendral—orang dekat Soeharto.

Kemudian disusul tumbuhnya sejumlah bisnis kehutanan,—yang lebih banyak didominasi pemilik HPH dan HPTI perusahaan milik mantan kroni Soeharto. Seperti ‘raja hutan’ Hi. Mohammad Bob Hasan, PT Kayumanis Holding Company (PT Kalhold), yang beroperasi di dua Kabupaten, Buol dan Tolitoli, meliputi, dibagian barat ke Timur, Kecamatan Dampal Selatan, Dampal Utara, Kecamatan Dondo, dan Kecamatan Ogodede, Kecamatan Galang. PT Kalhold masuk ke Tolitoli tahun 1989, pemerintah memberikan kemudahan penggunaan pelabuhan di Malala, dengan luas operasi 48.000 hektar. Tapi kenyataanya meliputi seluruh kabupaten Buol dan Tolitoli (Dopalak Indonesia, 2002). Sebelumnya pada awal Soeharto berkuasa tanah di wilayah Tolitoli sebagian dikuasai oleh Suku Dondo, Suku Dampal, Suku Tolitoli, Suku Buol.

Keluarga Cendana, Sigit Harjojudanto, PT. Wahana Sari Sakti, pada tahun 1998, perusahaan ini sudah dikuasakan kepemilikannya kepada Samuael Rengku, SH (ketua APHI), dan Ir. Upi Sugianto, Msc, manantu keluarga raja Banggai. Belakangan perusahaan ini tidak lagi mengelola kayu, tetapi disuplay dari pasar illegal di wilayah Morowali. Dengan usaha itu, biaya produksi bisa dikurangi.

Kerajaan bisnis dekat Soeharto, Hartati Murdaya, PT Hardaya Inti Plantation (PTHIP), seluas 52.000 Ha di Buol di tiga kecamatan. Selain Murdaya, Aziz Lamadjido juga memiliki saham di PTHIP. Perusahaan ini beroperasi sejak tahun 1993. Lalu Hartati Murdaya juga memiliki perusahaan HPH, PT Bina Balantak Rimba Raya. PT HIP memperoleh fasilitas kemudahan dari Aziz Lamadjido (Mantan Gubernur Sulawesi Tengah)—yang duduk sebagai komisaris di PT.HIP, kemudahan itu berupa kayu hasil land clearing diberikan secara cuma-cuma kepada Hartati Murdaya, lalu diolah di Intraca Wood, Tarakan Kalimantan Timur, salah satu usaha kongsi antara Murdaya dan PT Inhutani PTHIP tanpa ada beban pajak. Hingga saat ini, perusahaan telah menanam 40% sawit dari 52.000 Ha yang diberikan pemerintah. Perusahaan kongsi dengan TNI Wirabuana, Hak Pengusaha Hutan di Bunta, Kebupaten Banggai, PT Bina Balantak Rimba Raya, perusahaan kayu yang sahamnya 50% dimiliki Hartati Murdaya dan 50% dimiliki Kodam Wirabuana.

Selain itu, bisnis Murdaya juga di Industri semen Donggala—yang masuk sesudah kerajaan bisnis Azis Lamadjido meninggalkan kursi gubenur Sulawesi Tengah. Akhirnya bisnis semen Hardaya tidak aktif karena tidak disetujui oleh orang-orang yang akan menjadi korban tambang semen di Banawa.

PT Arow Gobel, perusahaan keluarga Gobel, setelah konsesi HPH-nya di Togean tidak diperpanjang, kini ia kembali mengelola perkebunan Kelapa sawit di Desa Lakea-1 dan Lakea-II di Kabupaten Buol. Keluarga Gobel punya ikatan bangsawan dengan orang-orang Buol. Protes petani di Lakea I dan II bersama bangsa pribumi terus berkecamuk.

Di Bungku PT Tamaco Graha Krida, milik Guthtrie Holding Company, perusahaan Asing, Malaysia, Sebelumnya PTTGK dimiliki Salim Group pada tahun karena menghadapi kebangkrutan dan tekanan massa akhirnya dijual ke Gutrie . Perusahaan memiliki luas 13.200 Ha, di Bungku (wilayah poso sebelum dimekarkan, 12 Desember 2000). PT Tamaco Graha Krida melakukan konversi lahan diatas Tanah Orang Pribumi di Bungku Selatan dan Utara dan PT Tamaco Graha Krida melakukan land clearing diatas sawah, kebun kelapa dan coklat orang Bungku yang sudah produktif.

Perkebunan negara, PT Perkebunan Nusantara XIV yang mendapat izin No.40/HGU/DA/1988 di wilayah komunitas Tomori di Beteleme dengan luas 3.507,77 Ha untuk karet. Perusahaan yang sama, PT Perkebunan Nusantara XIV Mori Atas, Lembo, Bungku Tengah mendapat izin mengelola kebun sawit sejak 1997 seluas 89.000 Ha.

Probosutejo juga menguasai perkebunan kelapa sawit PT Moritas denga pola PIR (Perkebunan Inti Rakyat) di daerah Beteleme, Kecamatan Mori Atas, yang kini termasuk Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Perusahaan ini juga bertumpang tindih dengan tanah To Mori.

Demikian pula PT Inco, salah satu perusahaan maskapai tambang nikel raksasa dunia yang bermarkas di Otario, Kanada. Baru dua tahun orang bangsa pribumi di Soroako pulang di tanah leluhur mereka setelah diusir paksa oleh Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Pada tahun 1968, Inco telah mendapatkan izin kotrak karya generasi pertama yang meliputi luas tiga propinsi di Sulawesi, yakni Soroako, Sulawesi Selatan; Pomala’a, Sulawesi Tenggara, Bahodopi- Bahomotefe, Sulawesi Tengah. Bangsa pribumi di Soroako yang biasa menyadap damar dari kayu agathis; petani lading padi kering di Bahomote- Bahodopi serta petani tradisonal di Pomala,a telah digusur oleh Inco sejak kedatangannya. Pun kampung mereka terancam hangus, karena Inco melarang bagi orang-orang yang memasuki wilayah mereka.

II.a. KAPITALISME DOMESTIK

Seandainya tanpa operasi kapitalisme domestic, perusahaan maskapai perusahaan nasional tidak sekuat seperti sekarang. Expansi kapitalisme domestik dimulai dari ikut terlibat dalam tender proyek raksasa itu, untuk mengerjakan unit-unit proyek raksasa itu.

Dari sinilah mereka kemudian tumbuh dan ikut menikmati hasil dari ekpansi binsis kapital skala besar. Perkembangannya yang begitu kuat juga turut memainkan peran eksploitasi sumber daya alam di Sulawesi Tengah, terutama untuk mengamankan proyek mini yang ia kerjakan, yang juga seringkali melahirkan ketegangan-ketegangan sosial. Kapitalisme domestik lebih banyak di dominasi orang dari Sulawesi Selatan, Bugis, Makassar, Toraja, Jawa dan pengusaha Tionghoa. Untuk mengamankan invetasi, para kapitalis domestik lebih dekat dengan aparat keamanan atau partai politik sebagai tempat berlindung (Untuk lebih jelas lihat tulisan George dalam pengantar buku ini)

Ketika mereka sudah meraup surplus dari expansi perusahaan skala besar melalui unit-unit proyek terkecil, maka kemudian mereka tumbuh menjadi besar. Cara tumbuh yang lain adalah diawali dari pedagang kecil, lalu berkembang menjadi besar. Tetapi ketika bisnis mereka sukses dan tumbuh begitu pesat, perkembangan selanjutnya adalah mencari perlindungan, di bawah kekuatan partai politik, organisasi para militer atau militer/polisi untuk perlindungan. Makanya, mengapa para kelas menengah dari kapitalisme domestik itu, bertebaran diberbagai daerah, seringkali mendapatkan perlindungan yang berlebihan dari apara keamanan.

Secara garis besar bisnis kapitalime domestik tumbuh di daerah basis investasi yang lebih besar, dan di daerah pusat pertumbuhan ekonomi dimana sumber daya alama melimpah. Daerah yang melimpah deposit sumber daya alammnya di Sulawesi Tengah adalah Luwuk Banggai, Tolitoli, Palu, Donggala dan Poso.

Daerah Poso merupakan sumber kayu ebony, yang tumbuh dipunggung gunung yang memanjang dari pesisir Sausu dari barat hingga ke Tojo dan Morowali di bagian Timur dan Tenggara. Selain itu daerah Poso juga kaya deposit tambang galian, marmer, batubara, emas, dan marmer (BKPMD Sulteng, 1998).

Makanya kapitalisme domestik tumbuh di Poso banyak didominasi dari bisnis tambang dan industry kayu hitam dan pengolah kayu hitam untuk tujuan export. Diantara kapitalisme domestik itu, terdapat pengusaha lokal berkebangsaan Tionghoa (Ahoo) yang mengusai bisnis kayu hitam (ebony), yang membagi saham dengan Yayasa Citra Ekapasi milik Angkatan Darat, melalui PT Tritunggal Ebony. Juga tumbuh di antara kapitalisme lokal yang lain, seperti Herman Parimo, yang mengusai bisnis kayu hitam bekas kelola PT Gulat, milik koperasi Kodam Wirabuana di Makassar. Puncak kejayaan bisnis Parimo ketika ia memperkerjakan 700 orang buruh pada perusahaan kayu ebony di Poso. Pertarungan memperebutkan wilayah yang dikelola Parimo cukup tajam, setelah Herman Parimo dijebloskan ke penjara gaga-gara terlibat kerusuhan Poso pada September 2000 dan meninggal dunia di penjara setahun kemudian, wilayah kelola Parimo sebelumnya kini di kusai Daeng Raja yang juga diduga terlibat dalam perseteruan bisnis dengan Herman Parimo. Daeng Raja merupakan kolega Bupati Arif Patanga, terutama dalam mendukung pencalonan Patangan untuk menjadi bupati di era otonomi daerah.

Sementara keluarga Al Amri di Poso, melalui Haji Umar Awad Al-Amri, Sekretaris Daerah Poso (Sekda), mengantongi lima Surat Izin Pertambangan Daerah (SPID) tiga perusahaan di Kecamatan Petasia, Bungku melalui perusahaan PT Topaz Utama Koral. Sementara dua SPID di Kecamtan Lembo, Desa Wara’a melalui PT Mtira Dayana. Kelima perusahaan itu beralamat di Jl Sis Aljufri No. 10, Palu.

Keadaan yang sama seperti di Poso sudah terjadi di Kabupaten Luwuk, terutama hamparan lahan yang di bagian Timur Suaka Margasatwa Bakiriang dikusai oleh bisnis Upi Sugianto, pemilik bisnis bernaung di bawah PT Nyiur Mas Inti Group, yang terdiri dari PT Banggai Sentra Shrimp, perusahaan patungan asing (Prancis) dimana Upi Sugianto sebagai presiden komisaris. PT Delta Subur Permai, perkebunan kakao di dua wilayah dibagain Timur SMB seluas 8.000 hektar di Saseba; PT Tobelombang di Bunta, perkebunan kelapa dalam (kelapa hibrida); PT Nyiur Mas bergerak dibidang Sawmill, perusahaan ini selain disuplay kayu dari perusahaan Izin Pengolahan Kayu, Milik Upi Sugianto, juga di Suplay dari kayu illegal dari wilayah SMB; PT Sentral Sulawesi, perusahaan kontraktor –yang sedang bekerjasama dengan penagdaan alat Job Operation Body (JOB) Expans Tomori Sulawesi; PT Mentari Sari Perkasa, perusahaan perkapalan, bongkar muat hubungan jalur Surabaya – Luwuk ; PT Sentral Sari Windu Tambak Udang di Tomean Bunta; PT Daha Aditama Karya Hak Pengusaha Hutan di wilayah Bunta; PT Sentral Alam Makmur Hak Pengusaha Hutan; PT Wahana Sari Sakti Haka Pengusaha Hutan di Pulau Peleng; Untuk meningkat pasokkan kayu ke Sawmill mereka, maka Upi Sugaianto, mendirikan Koperasi Peran Sertamasyarakat (Kopermas Wahana Duta Lestari)—Izin Pengolahan Kayu (Uso;)

Sedangkan Hideo Amir, ipar dari Upi Sugianto memiliki empat perusahaan tambang bahan baku semen, antara lain dua perusahaan Gipsum PT Semen Banggai berlokasi di Desa Tinompong Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan; PT Semen Banggai berlokasi di Desa Kendek Kecamatan Banggai, Kabuapten Luwuk; PT Semen Banggai (Lempung); Batu Gamping lokasinya Desa Lalengan Kecamatan Bukko. Keempat perusahaan itu berkantor di Jl. Mohammad Hatta Palu, di kediaman Samuel Rengku berada.

Sementara, di Palu memiliki sumber daya alam, seperti pasir dan kerikil, sebagai daerah pusat pertumbuhan industy manufaktur. Dari tahun 1960 kota palu sudah dikenal sebagai exportir pasir, yang dikirim ke Kalimantan, terutama untuk membangun Bandara Sepinggan di Balik Papan dan digunakan untuk membangunan infrastruktur di pertambangan seperti di Kaltim Prima Cool; Keliam Mining Equatorial dan lainnya. Makanya para pebisnis tambang galian pasir dan kerikil itu tumbuh begitu subur untuk mesuplay kebutuhan pasir di Kalimatan yang tidak meiliki pasir, selain karena pasar, juga karena nilai pasir dari palai tergolong bagus.

Sederet nama yang terkenal dengan bisnis tambang pasir dan Kerikil adalah Patti Lambu, seorang perantau dari Tanah Bugis, memulai binis dari skala kecil di Kota Palu, hingga kini tercatat sebagai pemilik Tambang Kerikil yang banyak berkonflik dengan orang Labuan Kungguma CV Patrans; Hi Rasydi, seorang pengusahaan tambang krikil juga merajai bisnis pasir yang dijual di Kalimantan itu.

Hi Abdul Rasydid HS, penguasa maskapai tambang kerikil di Kabupaten Donggala. Tercatat ia memiliki UD Remaja Mandiri, CV Palu Indah Teknik Indah Teknik beroperasi di Sungai Loli Oge, Kecamatan Banawa; alamat Kantor Jl. Basuki Rahmat No.166; Demikian juga dengan H Rasyid Amin yang memiliki tambang kerikil PT Permata Karya Graha Sakti beralamat di Jalan Mawar No.4, lokasi operasi meliputi Sungai Taipa dan Bale, Taipa Kecamatan Tawaeli; Rasyid yang lain juga memiliki PT Galian Citra Delta yang beralamat di Jl. Gunung Loli, Palu, lokasi operasi di Sungai Pongo, Desa Loli Oge Kecamatan Banawa.

Sedangkan di Donggala kelas menengah bangsa China yang paling dekat dengan pejabat daerah adalah keluarga Chandra, pemilik Bisnis tambang Kerikil; perkebunan, dan kontraktor. Keluarga Chandra menguasai bisnis mulai dari Tolitoli, Luwuk, Donggala dan Palu. Rudy Chandra memiliki tambang kerikil PT Tadulako Bambaru, yang beralamat di Jl. Trans Sulawesi No.153 Pantoloan, yang beroperasi di Sungai Alindao, Desa Alindao Kecamatan Sindue. Adiknya, Deny Chandra pemilik PT Argha Sari Pratama kerikil yang beroperasi di dua wilayah, yakni Sungai Tawaeli bagian hulu dan Sungai Tawaeli bagian hilir, Kelurahan Lambara, Kecamatan Palu Utara.

Pelaku bisnis paling menojol di Sulawesi Tengah adalah, Mohammad Amin Badawi, pemilik PT Saridewi Bank Perkreditan Rakyat Akarumi, dia juga Pemilik PT Saridewi Membangun. Hampir semua basis operasi perusahaan Amin Badawi ditempatkan di Palu. Bidang usah alain dari Amin Badawi adalah Bank Perkredita Rakyat Akarumi di Tolai, Perdangan Tekstil dan Sepati di Sepuluh Cabang di Sulawesi Tengah, developer properti (Pasar Manonda, Palu) Koperasi simpan pinjam, total asset perusahaan-perusahaan Amin Badawi sekitar Rp.10 milyar (Swa 08/XXI/15-28 April 2004)

Syafruddin Husai, pemilik perusahaan PT Khasanah Karya Bersama dan Kelompok Tani Wahana Bahari, yang bergerak dibidang rumput laut, ikan kerapu. Produksi rumput laut pertahun adalah 100 ton/tahun; dengan rata-rata produksi ikan kerapu rata-rata 500 Kg-2000 kg per –dua bula. Tujuan ekspor perusahaan Syafrudin Husain, yang juga keluarga dekat dengan konglemarat Murad Husain adalah Hongkong, dan Makassar (Swa 08/XXI/15-28 April 2004).

Hamza Husain, PT Bina Usaha Mandiri, kelompok usaha milik kelaurga Husain ini adalah memiliki basis operasi di Kabupaten Banggai. Bidang usaha industri wood working dan pemasaran dan kapasitas moudling. Produksi sawmil timber sebesar 2900 meter kubik pertahun ; furniture 500 meterkubik pertahun ; komponen kayu sebear 1500 meter kubik pertahun ; laminated board 500 meter kubik pertahun (Swa 08/XXI/15-28 April 2004).

Jefri Tiady, pengusahan yang beroperasi dibidang bisnis pembeli coklat dari petani di Sulawesi Tengah. Usaha expor coklat sudah dilakukannya sepuluh tahun yang lalu, dibawah perusahaan PT Mitra Selebes sejati, dengan omset Rp.450 milayar dengan negara tujuan expor adalah Eropa, Amerika Serikat, Asia Tenggara (Swa 08/XXI/15-28 April 2004).

II.b. KAPITALISME KOMPRADOR

Implikasi dari Expansi, baik domestik maupun manca negara juga diiringi tumbuhnya kapitalisme Komprador. Seperti juga halnya kapitalisme komprador di level nasional tumbuh di kalangan kelaurga Kepala Negara, Keluarga Menteri, para Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal serta keluarga kapitalis domestik (Aditjondro, 2002b), kapitaslime komprador di Sulawesi Tengah terdiri dari keluarga para Gubenur, mantan gubenur, Bupati, mantan bupati dan para kapitalis domestik, kemudian operasi mereka membagi dua posisi penting, yakni ditempatkan di perusahaan dan serikat dagang dan serikat kotraktor; kedua penempatan keluarga mereka di posisi strategis di instansi pemerintahan.
Penempatan ini dari pejabat tinggi hingga pejabat-pejabat tingkat daerah dan pejabat di kota kecil dan perkampungan, seluruh keluarganya terlibat bisnis dengan memanfaatkan akses kekuatan politik keluarga (Robinson, 1986 : 5). Cara operasi tersebut melahirkan konspirasi dibalik mengucurnya sejumlah proyek pemerintah ke keluarga para kapitalis komprador, di Sulawesi Tengah.
Pejabat yang paling memenojol dalam melakukan praktek penyalagunaan wewenang selama pemerintahan orde baru, mekar di Sulawesi Tengah. Pada zaman Orde baru, para Gubenur memegang peranan penting di daerah dalam realisasi investasi proyek skala besar maupun proyek skala kecil. Dalam realisasi ini tanggungjawab sebagian pemerintah pusat membebankan kepada para gubenur, kemudian dengan posisi itu, sebaliknya para kapitalis komprador menggunakan legalitas proyek sebagai ajang promosi kepada pemerintah pusat untuk menaikkan keluarga mereka dan anak mereka ke posisi yang lebih strategis.

Tapi bisnis kapitalis ini, selain dijalankan sendiri juga banyak dijalankan oleh keluarga. Untuk memperkuat dukungannya, mereka selain membangun gurita yang mengakar dilevel bawah juga membangun jaringan di aras Jakarta melalui organisasi massa dan organisasi politik. Kasus yang paling menyolok dapat digambarkan antara lain:

DINASTI GUBERNUR SUlAWESI TENGAH

Ini sudah terbukti, Mantan Gubenur Sulawesi Tengah Aziz Lamadjido sebagai salah satu komisaris PT Hardaya Inti Plantation, memiliki tanah di lembah Palolo, Napu. Semasa menjabat, Bupati Donggala, tanah di sekitar Palu Barat diperuntukkan untuk pasar Palu

Melalui anaknya, Rendy Lamadjido, kerajaan bisnis keluarga Aziz Lamadjido berkembang hingga kini. Rendy selain tercatat sebagai Ketua Gabungan Pengusaha Kontruksi Sulawesi Tengah, juga memiliki perusahaan travel, yaitu PT Gautama Putra Travel. Dari bisnis travel ini, ia mengembangkan usaha travel hingga ke Pulau Togean, Tentena, di Kabupaten Poso. Bisnis travel ini juga dikembangkan hingga ke Kabuapten Morowali.

Dari keluarga Azis lebih banyak berhubungan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melalui anaknya, Ir. Arfandi Rendy Lamadjido, yang terpilih menjadi wakil MPR utusan Daerah 2001—sebagai penggati antar waktu ketika jabatan itu ditinggal pergi Fadel Muhammad ke Gorontalo sebagai Gubenur. Naiknya Rendy sebagai pengganti Fadel ke posisi itu berkat dukungan PDIP setelah melakukan lobby dengan Golkar

Lalu pada saat menjabat sebagai gubenur, tanah tambak di Lemaba sada juga sebagian besar menjadi milik Azis Lamadjido. Sementara anaknya, Rendy Lamadjido sebagai anggota MPR RI 2000-2005; juga memiliki sejumlah kekayaan seperti di Tentena, Natural Cottege, di Danau Poso; Ia juga memiliki Pulau Bulilangan di Togean, yang digunakan sebagai bisnis pariwisata ; Sedangkan Rully Lamadjido lebih senang duduk di pemerintahan mengikuti jejak bapaknya.

Pada saat masih berkuasa di Sulawesi Tengah, dibalik pembangun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Palu-3, juga digunakan Azis Lamadjido mempromosikan anaknya, Rudy Lamadjido (kepala Perusahaan Listrik Negara-wilayah Palu tempo itu) untuk melambungkan namannya dalam Pembangkit Listrik Tenaga Air. Sayang pembangunan, yang akan memindahkan penduduk di dataran lindu itu, menimbulak reaksi penolakan dari dari To Lindu dan aktivis di Palu.

DINASTI ARIF PATANGA

Mengikuti jejak Gunenur Sulawesi Tengah, Azis Lamadjido, SH pada masa yang sama, di Poso Arif Patanga SH, sudah mulai mepraktekkan nepotismenya dengan dengan menempatkan isterinya, Ny. Rahmah Patanga-Malewa (lahir di Poso, 22 Juli 1943), menjadi Kepala Bagian Kepegawaian (Kabag Kepegawaian) Setwilda Tingkat II Poso dari tahun 1994 s/d 1996. Sebelumnya, Ny. Patanga sudah diangkat menjadi Wakil Sekretaris Korpri Kabupaten Poso, sejak tahun 1989 (tahun awal masa jabatan Arief Patanga sebagai Bupati Poso) sampai masa jabatan Arief Patanga sebagai Bupati Poso berakhir tanggal 12 Juni 1999 (Aditjondro, 2003a)

Sementara itu, seorang adik seayah Arief Patanga, Drs. Agfar Patanga (lahir di Lemoro, Kecamatan Tojo, 18 Maret 1965), diangkatnya menjadi Kepala Bagian Pembangunan/ Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Poso (1997-1998). Pengangkatan itu cukup cepat, yakni setelah hanya enam bulan menjadi pegawai Pemerintah Daerah Poso, di mana ia diserahkan menjadi pemimpin proyek pembangunan madrasah-madrasah tsanawiyah di Poso(Pemda Poso, 1999).
Kedua posisi di Setwilda Tingkat II Poso itu sangat strategis. Kepala Bagian Kepegawaian dapat menentukan pengangkatan dan pemberhentian pegawai, sedangkan Kepala Bagian s Pembangunan dapat mempengaruhi pelaksanaan pembangunan proyek-proyek yang ditangani semua Kepala Dinas di kabupaten itu. Tapi sebelum sang adik bupati diangkat menjadi Kepala Bagian Pembangunan maupun sesudahnya, isteri sang bupati sudah berfungsi menjadi ‘penyambung lidah’ keluarganya untuk mendapatkan berbagai macam proyek Pemerintah Daerah Kab upaten Poso.

Salah satu bisnis keluarga Patanga-Malewa yang baru terungkap baru-baru ini adalah kontrak pembuatan KTP yang tanpa batas waktu kepada seorang anggota marga Malewa, yakni Haji Machmud Malewa.

Tidak sedikit proyek infrastruktur di wilayah Kabupaten Poso yang jatuh ke tangan perusahaan keluarga Patanga-Malewa. CV Kesayangan Anda milik Ali Malewa, adik sepupu Ny. Rachmah Patanga-Malewa, termasuk perusahaan kontraktor yang beruntung semacam itu. Kabarnya ia menangani proyek jalan dan jembatan di Lembah Napu, Kecamatan Lore Utara. Ketika ditinjau oleh seorang pejabat pemerintah daerah Poso, armada mobil dan alat-alat berat di base camp proyek itu, tampak sangat mengesankan.

Seorang kerabat isteri bupati yang lain, Nyonya Nur Malewa, juga mendapat izin pengolahan kayu (IPK) bersama adik sang bupati, Agfar Patanga, ketika almarhumah menjadi ketua IWAPI (Ikatan Wanita Pengusaha) Sulawesi Tengah.

Orang kepercayaan Arief Patanga dalam struktur pemerintahan Kabupaten Poso yang bukan kerabatnya adalah Drs. Damsyik Ladjalani, Ketua Bappeda Kabupaten Poso pengganti Kogege, Tonimba dan Tadanugi. Itu sebabnya, menjelang gelombang kerusuhan kedua, orang-orang dekat Arief Patanga menjagokan Damsyik Ladjalani untuk menjadi Sekwilda Kabupaten Poso, menggantikan Yahya Patiro, S.H.

Boleh jadi, dengan demikian ia mengharapkan agar kolusinya dengan pengusaha-pengusaha kroninya, dapat dilindungi. Soalnya, berbagai proyek prasarana telah diarahkan untuk dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan milik kerabat Arief Patanga dan sejumlah pengusaha serta politisi di Poso dan Palu yang terkait dengan sejumlah partai Islam, PDR (Partai Daulat Rakyat), dan ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia). Salah seorang pengusaha yang banyak kecipratan proyek dan kredit dari rezim Patanga adalah Maro Tompo, yang waktu itu ketua PDR Cabang Poso. Partai gurem ini menjagokan Adi Sasono, Sekjen ICMI waktu itu, sebagai calon presiden RI. Sang bupati sendiri menjabat sebagai ketua cabang ICMI.

Sedangkan di antara perusahaan milik keluarga politisi, perlu dicatat perusahaan milik kerabat Haelani Umar, anggota DPRD Sulawesi Tengah dari fraksi PPP, yang beruntung masuk daftar segelintir perusahaan yang mudah mendapat order dari rezim Patanga. Lalu ada juga CV Medali Perak, perusahaan milik keluarga Akram Kamarudin, Ketua DPRD Poso yang sedang disidik oleh polisi karena pernah jadi tuan rumah bagi Umar Al Farouq, warga negara Indonesia yang ditahan polisi AS karena dituduh terlihat dengan jaringan Al Qaeda (Radar Palu, 25 Januari 2003).

Seperti yang telah disinggung di depan, pembagian proyek ke anggota-anggota DPRD Kabupaten Poso maupun anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah oleh rezim Patanga itu merupakan semacam taktik pembungkam suara orang-orang yang dipilih rakyat untuk mengontrol pekerjaan eksekutif di Poso. Mereka itulah yang kemudian menjual order pembangunan proyek itu kepada segelintir pengusaha swasta murni. Itu terjadi misalnya pada proyek air minum di Lembah Bada.

Selain mengangkangi sejumlah besar proyek Pekerjaan Umum (PU), para kroni Bupati Patanga mendapat kesempatan luas untuk menyalurkan kredit usaha tani (KUT). Program yang secara nasional mencapai Rp. 8,3 trilyun itu diperkenalkan oleh Adi Sasono dalam kedudukan sebagai Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) di bawah rezim Presiden BJ Habibie. Selain melalui Koperasi Unit Desa, dana KUT dapat disalurkan melalui lembaga-lembaga pengembang swadaya masyarakat (LPSM), khususnya LPSM yang dipimpin oleh aktivis-aktivis Muslim. Siasat Adi Sasono itu membuat ia kehilangan dukungan di kalangan Golkar, karena dianggap ‘mencuri’ basis dukungan bagi Golkar untuk kepentingan diri dan partainya (O’Rourke 2002: 150, 210-1).

KUD maupun LPSM mendapatkan komisi sebesar 5% dari jumlah dana KUT yang disalurkannya kepada kelompok-kelompok tani binaan mereka. Maka serta merta berdirilah sejumlah LPSM di Poso, yang mengajukan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) tani binaan mereka kepada Dinas Koperasi setempat untuk mendapatkan rekomendasi. Masing-masing RDKK itu harus ditandatangani oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), Kepala Desa dan pimpinan kelompok tani yang konon dibina oleh LPSM-LPSM yang bersangkutan.

Empat LPSM yang muncul karena rangsangan skema KUT tersebut adalah Lembaga Pengembangan Sosial Ekonomi Kerakyatan (LPSEK), Persada, BP3ED, dan Yayasan Bina Bangsa Mandiri (YB2M). Pimpinan keempat LPSM itu sebagian besar sangat dekat dengan partai sang Menteri Koperasi, yakni PDR. LPSEK dipimpin oleh Ir. Effendi dan H. Syamsuddin Said, yang waktu itu ketua PDR Sulawesi Tengah; Persada dipimpin oleh Ir. Abdul Kadir (“Aco”) Latjare; BP3D dipimpin oleh Tjabani Daeng Mangepe sebagai ketua dan Daeng Raja sebagai sekretaris; sedangkan YB2M dipimpin oleh Andi Ridwan dan Maro Tompo, ketua PDR Cabang Poso waktu itu. Corong para pengelola dana KUT adalah koran Tinombala, yang diterbitkan di Palu dari tahun 1998 s/d 2000 dan dipimpin oleh Tjabani Daeng Mangepe dan Syamsuddin Said.

Wilayah penyebaran kelompok-kelompok tani yang diklaim pembinaannya oleh LPSEK adalah yang paling luas, meliputi kecamatan-kecamatan Poso Kota, Poso Pesisir, Lage, Pamona Utara, Pamona Selatan, serta empat kecamatan yang kini masuk wilayah Kabupaten Morowali, yakni Bungku Barat, Bungku Selatan, Lembo dan Petasia. Wilayah pembinaan Persada sedikit lebih kecil, yakni tidak meliputi wilayah Kabupaten Morowali tapi termasuk Kecamatan Lore Utara (Lembah Napu). Wilayah pembinaan BP3D hanya meliputi Kecamatan Lore Utara, sedangkan wilayah pembinaan YB2M meliputi kecamatan-kecamatan Lore Utara, Poso Pesisir dan Tojo. Dengan kata lain, kawasan seputar Lembah Napu ‘dikeroyok’ oleh tiga LPSM, yakni Persada, BP3D dan YB2M.

Satu kejanggalan yang cukup menonjol ialah keberadaan begitu banyak petani fiktif di Kecamatan Poso Kota, di mana LPSEK, KUD Serbaguna dan Koperasi Maroso Jaya mendapat bagian menyalurkan dana KUT itu. Walhasil, Koperasi Maroso Jaya masih menunggak Rp 585 juta, KUD Serba Guna punya tunggakan Rp 430 juta dan LPSEK masih punya tunggakan sebesar Rp 354 juta. Seperti halnya kejanggalan-kejanggalan daftar petani di kecamatan-kecamatan lain, Dinas Koperasi Kabupaten Poso seringkali tidak punya pilihan selain memberikan rekomendasi kepada LPSM dan KUD yang bersangkutan. Kalau tidak, para pejabat Koperasi diadukan oleh para pengurus LPSM itu langsung ke Menteri Koperasi & UKM, Adi Sasono, yang sangat condong berfihak ke pengurus LPSM yang juga merangkap sebagai aktivis dan pengurus local Partai Daulat Rakyat (PDR).

Lebih berabe lagi, para pengurus LPSM yang kebanyakan juga organisator ‘kelompok-kelompok petani’ binaan KUD Serbaguna Palu mendatangi kantor Koperasi dengan massa mereka dan dengan suara lantang dan badik terhunus menuntut ‘jatah’ KUT mereka. Terjepit menghadapi tekanan dari atas dan bawah, para petugas Dinas Koperasi meluluskan saja berbagai proposal penyaluran dana KUT yang gila-gilaan itu.

Perlu dicatat di sini, bahwa premanisme mulai menjadi salah satu modus operandi represi untuk melicinkan jalan bagi proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Poso, terutama sejak masa jabatan Arief Patanga yang kedua. Hal itu yang membedakan masa jabatan bupati yan g sipil itu dengan kedua orang pendahulunya – Drs RPMH Koeswandi (1973-1984) dan Soegijono (1984-1988) – yang militer, dan sama-sama berpangkat kolonel. Di masa jabatan kedua perwira TNI/AD itu, represi lebih banyak dilakukan dengan menggunakan tenaga aparat keamanan secara langsung.

Represi dengan bantuan massa preman juga merupakan jawaban rezim Patanga terhadap oposisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Kabupaten Poso terhadap proyek-proyek yang dianggap merugikan rakyat lapisan akar rumput. Setelah PDI Cabang Poso dipegang oleh seorang tokoh masyarakat berdarah Pamona, Yopie Runtu Bisalemba, dan seorang pamongpraja yang kritis, Drs. Osbert Walenta (terakhir, Camat Bungku Utara), bergabung dengan PDI di bulan Januari 1994, dan terpilih sebagai Wakil Ketua Cabang. Walhasil, PDI Cabang Poso menjadi partai oposisi satu-satunya di Kabupaten Poso. Selain pengerahan massa rakyat yang merasa dirugikan oleh proyek-proyek pembangunan tertentu, PDI Cabang Poso juga mendirikan sebuah lembaga bantuan hukum bernama Gema Keadilan, yang dipimpin oleh seorang pengacara suku Pamona, Sam Purnama.

Beberapa proyek pembangunan yang mendapatkan tentangan keras dari rakyat setempat selama masa jabatan Arief Patanga yang kedua adalah tambang marmer di Kelei, penebangan pohon-pohon kelapa milik rakyat di Kecamatan Poso Pesisir untuk pendirian tiang-tiang listrik dan perumahan pensiunan tentara, serta pembebasan tanah di Lembomawo, dekat Jembatan Dua Poso Kota. Dalam kasus yang terakhir itu, fihak Pemda menggunakan tenaga narapidana dari LP Poso serta sejumlah preman Bugis Makassar untuk menakut-nakuti rakyat setempat.

Kita tinggalkan sebentar soal premanisme yang mulai marak di masa rezim Patanga dan kembali ke soal kejanggalan penyaluran dana KUT. Salah seorang yang jadi korban kejanggalan penyaluran dana KUT serta premanisme yang menyertainya adalah Gerard Polii, seorang tokoh masyarakat Minahasa di kota Poso. Anggota DPRD Kabupaten Poso dari Fraksi PDI-P yang cukup vokal mengecam korupsi dana KUD Serbaguna Poso oleh tokoh-tokoh masyarakat yang mengatasnamakan kelompok-kelompok penduduk kampung-kampung berpenduduk asal Gorontalo itu. Kebetulan, Albert Polii, abang kandung anggota DPRD Poso itu, menjabat sebagai ketua KUD itu. Walaupun para penduduk kampung-kampung kota itu tidak punya tanah pertanian, mereka yang kebanyakan nelayan diorganisir untuk mendapatkan jatah kredit usaha tani (KUT) yang sejatinya untuk petani.

Setelah Gerard Polii mulai aktif memanggil para organisator kelompok-kelompok tani itu, untuk mengusut kejanggalan itu, dia diculik oleh sekelompok pemuda dari Lawanga Atas pada hari Senin, 29 Mei 2000, jam 4 sore. Hari Minggu, 11 Juni 2000, mayatnya ditemukan oleh aparat keamanan dengan kondisi dua luka pada leher, luka pada punggung, mata tercabut, bekas tusukan pada bagian perut serta kemaluan terpotong. Pembunuhan itu dapat ditafsirkan sebagai ‘tembakan peringatan’ bagi Albert Polii, untuk tidak banyak cingcong dalam meluluskan permintaan kredit kelompok-kelompok tani gadungan itu, yang tunggakannya mencapai milyardan rupiah itu. Pembunuhan itu akhirnya diusut dan mereka yang dituduh sebagai pelakunya diseret ke depan meja hijau. Ironisnya, Buyung, seorang di antara kelompok penculik dan pembunuh itu divonis bebas, sedang Rizal Mangun, anggota lain dari kelompok itu divonis empat tahun penjara (Tengko 2000; Ecip & Waru 2001: 122; Ecip, Waru & Kunandar 2002: 71).

Sambil membantu memperkaya sebarisan pengusaha dadakan yang kebanyakan berasal dari Sulawesi Selatan, Arief Patanga juga memanfaatkan hubungan baiknya dengan beberapa keluarga pengusaha lama di Palu untuk masuk ke dalam lingkaran bisnis militer, yakni Hasan Umar dan A Houw. Kabarnya A Houw ikut mendukung rezim Patanga dengan menjadi penyandang dana kampanye pemilihan kembali Arief Patanga buat masa jabatannya yang kedua. Sebagai imbalannya, A Houw diangkat menjadi direktur Perusahaan Daerah Pembangunan Poso.

Para kontraktor besar dan sedang semua ikut andil memperkaya keluarga Patanga dan sejumlah birokratnya lewat ‘susu tante’ (sumbangan sukarela tanpa tekanan) yang mereka keluarkan untuk mendapatkan proyek. Tingkat sogokan dari para kontraktor ke kantong para pejabat di masa pemerintahan Arief Patanga rata-rata mencapai 10% dari nilai proyek, dengan pembagian rezeki sesuai dengan biaya proyek. Untuk proyek-proyek besar, uang sogokan sebesar 10% itu dibagi tiga, dengan bagian terbesar (40-50%) untuk sang Bupati melalui adiknya, Agfar Patanga, sementara sisanya dibagi rata antara Kepala Dinas PU dan Pimpinan Proyek (Pimpro).

Bentuk kolusi lain antara pengusaha dan penguasa, adalah alokasi proyek kelas menengah kepada kontraktor yang sesungguhnya hanya berkapasitas satu kelas di bawahnya. Dalam ketentuan Dinas Pekerjaan Umum, pengusaha golongan C hanya boleh mengerjakan proyek senilai Rp 500 juta ke bawah; pengusaha golongan B boleh mengerjakan proyek senilai Rp 600 juta s/d Rp 1 milyar; dan pengusaha golongan A boleh mengerjakan proyek-proyek bernilai milyaran rupiah. Jumlah perusahaan golongan A hanya sekitar tujuh buah, dan pemiliknya semuanya keturunan Tionghoa. Selanjutnya, ada ratusan perusahaan golongan B dan ratusan pula perusahaan golongan A.

Nah, pembangunan sejumlah besar proyek kelas B diserahkan pada kontraktor kelas C, berkat kolusi antara kontraktor-kontraktor yang bersangkutan dengan Kabag Pembangunan serta Kepala Dinas PU yang waktu itu kabarnya masih kerabat sang bupati. Pengatrolan status para kontraktor itu dimungkinkan a.l. oleh penjualan alat-alat dan perlengkapan Dinas PU Kabupaten Poso, yang dipool di Kompleks ALKAL PU di Km. 4, dekat Pos Brimob Tugu, Kawua, Poso Kota. Saat ini, saksi bisu kerusuhan di Poso yang juga saksi bisu korupsi PU itu sudah diselimuti semak belukar.

Akibat kolusi antara kontraktor dan para pejabat itu, sejumlah proyek jalan dan irigasi di Kabupaten Poso, yang dibangun di era pemerintahan Bupati Arief Patanga, yang terlantar atau tidak berfungsi dengan baik karena dibangun dengan mutu campuran semen: pasir: batu yang di bawah standar. Dari 200 kontraktor yang diteliti oleh Asisten II Pembangunan Kabupaten Poso, sebelum meletusnya kerusuhan pertama, Desember 1998, hanya lima perusahaan yang memenuhi peraturan campuran semen, pasir dan batu kerikilnya. Hanya segelintir perusahaan yang menaati aturan campuran 1:4. Yang lain rata-rata menggunakan campuran 1:9, atau yang populernya disebut satu dibanding satu, dalam arti, satu sak semen dicampur satu truk pasir.

Besarnya korupsi proyek-proyek pembangunan fisik di era Bupati Patanga itu, yang memperkaya keluarga bupati serta pengusaha-pengusaha kroninya, membuat realisasi proyek-proyek jauh di bawah nilai dana yang sudah dialokasikan. Hal ini terutama untuk proyek-proyek jalan. Salah seorang kontraktor terbesar, A Houw, hanya menanamkan sekitar 30% saja dari dana yang dialokasikan dalam jalan-jalan yang dibangunnya. Selebihnya masuk kantong sang pengusaha dan pejabat-pejabat yang dilayaninya. Ada juga sebuah jembatan yang tidak pernah dibangun, dan ketika diselidiki oleh seorang anggota DPRD Kabupaten Poso, dikatakan bahwa jembatan itu sudah hanyut diterjang banjir. Begitu menurut sumber-sumber yang diwawancarai tim penulis buku ini di Tentena, minggu Paskah 2003.

Rendahnya mutu proyek-proyek irigasi kualitas ‘afdruk kilat’ itu ikut menurunkan kelancaran pengairan ke sawah-sawah penduduk asli, yang pada gilirannya menurunkan hasil produksi padi di dataran rendah dan dataran tinggi Kabupaten Poso, di luar kawasan persawahan milik transmigran asal Bali. Dampak korupsi sistemik di Kabupaten Poso terhadap hasil produksi padi itu dapat dilihat di Taripa dan Pandiri. Saluran irigasi di Taripa dibangun oleh CV Sinar Kaili, sedangkan yang di Pandiri dikerjakan oleh CV milik seorang pengusaha asal Luwuk, yang kabarnya meng-subkontrak-kan proyek irigasi itu pada suami dari Pdt. Nelly Tan Amalako yang bertugas di Desa Sepe tapi bermukim di Desa Silanca di Kecamatan Lage.

Makanya, menjelang akhir masa jabatannya yang kedua, Bupati Arief Patanga berkepentingan untuk melindungi kepentingan jejaring korupsi yang meliputi keluarganya serta para politisi dan pengusaha pendukungnya. Momentum itu berbarengan dengan penyidikan polisi terhadap dugaan korupsi dana Kredit Usaha Tani itu. Saat itu Agfar Patanga sedang diadili dengan tuduhan terlibat kampanye selebaran anti-Kristen. Namun Kapolres Poso, AKBP Drs. Deddy Woerjantono, ditarik ke Mabes Polri sebelum pemeriksaan korupsi dana KUT tuntas. Penyidikan Woerjantono saat itu terfokus pada Maro Tompo, Andi Ridwan dan Daeng Raja (Aragon 2001: 65; wawancara tim penulis buku ini dengan M. Gaffar Sabihi di Poso, 19 April 2003).

Kolusi kepentingan antara keluarga besar Arief Patanga dan para penunggak dana KUT itu dapat terlihat dari butir-butir tuntutan mereka di saat-saat puncak kerusuhan gelombang kedua, yakni: (a). penggantian Kapolres Poso, AKBP Deddy Woerjantono; (b). penarikan Brimob dari Poso; (c ). pemeriksaan terhadap Yahya Patiro; (d). penghentian pengadilan terhadap Agfar Patanga.

Sebaliknya, Kapolres Poso yang saat itu dituntut penggantiannya, sedang merencanakan un tuk mengusut keterlibatan tiga orang tokoh penunggak dana KUT – Andi Ridwan, Maro Tompo, dan Daeng Raja –- atas sangkaan melakukan tiga tindakan pidana, yakni (a) penunggakan dana KUT sebesar Rp 375 juta; (b) perusakan Hotel Wisata milik Pemerintah Daerah Kabupaten Poso, saat massa melakukan aksi untuk menangkap Yahya Patiro; dan (c ) perusakan SMA Kristen di Kasintuwu (wawancara tim penulis buku ini dengan M. Gaffar Sabihi, Palu, 19 April 2003).

Setelah gelombang-gelombang kerusuhan Poso agak mereda, barulah aparat penegak hukum melanjutkan pengusutan terhadap para penunggak dana KUT. Ternyata, dana yang tertunggak sudah berjumlah lebih dari Rp 5,7 milyar, dengan rincian sebagai berikut: LPSEK menunggak Rp 2,8 milyar lebih, Persada menunggak Rp 2,5 milyar lebih, BP3D menunggak Rp 341 juta, sedangkan YB2M menunggak Rp 110 juta lebih. Sedangkan daerah yang paling besar tunggakannya adalah Kecamatan Lore Utara, yakni Rp 1,2 milyar lebih, di mana Persada menunggak Rp 856.0898.028, BP3D menunggak Rp 341.010.000 dan YB2M menunggak Rp 23 juta!

Namun sejauh ini, yang telah diadili dan sedang mendekam di penjara di Poso hanyalah Tjabani Daeng Mangepe, ketua BP3D, sementara Ir. Effendi, salah seorang pengurus LPSEK, sedang diperiksa oleh aparat yang berwajib berkat pengaduan masyarakat Desa Pendolo di Kecamatan Pamona Selatan. Penyidikan dan pemidanaan terhadap salah seorang penunggak dana KUT itu dimungkinkan, kabarnya karena baru di akhir tahun 2001 ada seorang Kepala Kejaksaan Negeri di Poso, Eddy Susanto, SH, yang tampaknya kebal ajakan berdamai oleh orang-orang yang disangka melakukan tindak pidana yang cukup berat di kabupaten itu. Namun seperti nasib bekas Kapolres Poso, Deddy Woerjantono, Eddy Susantopun cepat dipindah sebelum masa jabatan seorang Kajari yang biasanya mencapai dua tahun berakhir. Pertengahan Februari lalu, ketika baru menjabat sebagai Kajari Poso selama setahun lebih sedikit, Eddy Susanto sudah dipindahkan dari Poso.

DINASTI MA’RUF BANTILAN
Dari Tolitoli, Bupati Ma’ruf Bantilan yang baru saja menjabat kepala pemerintahan daerah yang baru dimekarkan pada Desember 2000 sudah melakukan sejumlah praktek penumpukkan harta kekayaan. Praktik Kolusi Korupsi, dan Nepotisme Bupati bantilan di Tolitoli—yang disorot oleh publik. Pertama, dimulai dari penempatan jabatan strategis pada (dinas) pemerintahan Tolitoli didominasi oleh keluarga. Para pejabat publik itu, antara lain : Jabatan Kepala Dinas Pemukiman dan Pengembangan prasaran dan Sarana Wilayah (Kimpraswil) Tolitoli, (Dra. Nursyda K Bantilan) ;

Mengikuti jejak sang suami, Ny Bantilan mengangkat Ir M. Jusuf Bantilan, adik kadung Bupati sebagai Kepala Tata Usaha Kimpraswil, yang mengurusi administrasi proyek-proyek pemukiman dan sarana wilayah di Tolitoli. Adik Kadung Maruf Bantilan diangkat Raqwan Bantilan diangkat sebagai Bendahara APBD dan APBN, yang baru sebelumnya menjabat…………sebagai…

Pimpian proyek peningkatan jalan dan Jembatan Kimpraswil, Rukmini Jafar, sepupu satu kali Bupati. Sadli Bantilan (Alo), Kepala Seksi Bidang pengadaan keponakan bupati Tolitoli di Dinas Pekerjaan Umum; Ibrahim Sauda Kadis Parawisata Tolitoli, sebagai ipar bupati. Kepala BKPMD, Ismail Bantilan adik kandung bupati, Lurah Tuweley, ponakan bupati Risal Syuaib; Rahmat Pengawas Proyek di Pekerjaan Umum (ponakan—ipar) ; Kepala Badan Pengawas Daerah (Bawasda) Tolitoli. Rusman Lahadja, ketua. Keluarga dekat Makruf ; Sedangkan yang lain Ketua Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, Amiruddin Hi Nua, Istrinya adik dari Alo—Bantilan (Lihat : Radar Sulteng 1 November 2002 ; Radar Sulteng 14 Desember 2002 ; Pembela, Edisi 115 ; 116 ; 117 dan 118 November 2002)

Dalam proses penyelewengan di Tolitoli, keluarga bupati yang menduduk jabatan strategis pada instansi pemerintah di Tolitoli memegang peran penting dalam melanggengkan korupsi di sana. Pelanggengan korupsi ini bisa dilihat dari keterkaitan administrasi implementasi proyek dengan keluarga Bupati.

Misalnya proses tender proyek seringkali tidak dilakukan; atau pengalihan proyek dari satu proyek ke proyek yang lain. Makanya, tidak didistribusi proyek tiap tahun anggaran—dipenuhi oleh Keluarga Batilan dan kroninya. Walaupun tidak memiliki perusahan dan klasifikasi usaha. CV Rembang Persada Tolitoli, perusahaan milik ponakan Bupati, M Shaleh Bantilan; proyek reboisasi PD, HT Lindung di Ogotaring, Desa Oyom—seluas 100 Ha—reboisasi dilaksananakan di hutan bukan di lahan gundul ;

Proyek jalan jembatan kampung Pajala—yang menghubungkannya dengan Pelabuhan Dede, Tolitoli (2,6 Km) ; yang dilaksanakan oleh ponakan bupati, Moh. Shaleh Bantilan—yang dikerjakan CV. Rembang. Proyek senilai Rp. 2,6 milyar; Jembatan kampung pajala dianggarkan tiga kali tahun anggaran 1999 ; 2000 ; 2001 ; 2002. Proyek ini berturut2, antara lain : Rp 900 juta ; Rp 600 juta ; Rp 1,2 milyar total nilai proyek 2,6 milyar (Lihat Radar Sulteng, 25 November 2002; Yayasan Dopalak Indonesia, November 2002).

Pengerjaan Proyek Irigasi Malomba, Kecamtan Dondo, bermilai Rp. 3.5 milyar, meski proyek ini sudah diresmikan tetapi hingga kini belum rampung. Karenya tidak bias dimanfaatkan oleh Petani. Itulah sebabnya protes masayrakat terus meningkat. Anehnya tidak satupun aparat penegak hukum menyelidik M. Shaleh Bantilan, meski tokoh masyarakat (Radar Sulteng, 29 Juni, 2004).

M Shaleh Bantilan, ponakan bupati Tolitoli, selain sebagai ketua Gappensi Kabuapten Tolitoli, Ketua DPC Partai Patriot Pancasila, juga terpilih menjadi anggota DPRD Toltoli pada Pemilu 2004 setelah kecurang besar-besaran terjadi pada perhitungan suara hasil Pemulu di Tolitoli, diduga aktor dibalik kecruangan itu adalah salah satunya M Shaleh Bantilan dan Bupati Tolitoli.

Sebelum menjadi Bupati, (Sekda), istri (Nursyida) Bupati memiliki perusahaan—yang digunakan untuk membangun jalan di yang menghubungkan Ogomoli dengan Jalur Tuweley—melewati puncak gunung dekat Labengga; PT Rembang Membangun, milik M. Shaleh Bantilan, melakukan korupsi proyek pengadaan obat di dinas kesehatan (2001- 2002) sebesar 1,4 milyar;

Dana APBD untuk belanja personal bupati dari 3% dari PAD (6 Milyar). Seharunya ia mendapatkan 180 juta (3% dari PAD) (Lihat PP/109/2000). Sedangkan ia gunakan untuk belanja personal tahun anggaran 2002 sebesar Rp.500 juta. Biaya perjalan dinas bupati—sebesar 250 juta—yang tidak jelas penggunaanya; tidak dipertanggungjawabkan; Biaya inventaris rumah jabatan bupati—sampai 100 juta untuk pembelian Gorden –belum terhitung—yang lainnya (Forum Pemantau Parlemen Tolitoli, 2002).

Bantilan, selain melakukan penumpukkan kekayaannya, juga membangun hubungan dominasi dengan aparat penegak hukum di Tolitoli, mulai dair kepolisian, hinggap pada kejaksaan tinggi di daerah itu. Bagi aparat penegak hukum yang tidak loyal, Bantilan penggantian terhadap pejabat itu seringkali berganti begitu cepat. Makanya banyak kasus penyalagunaan wewenang Bantilan yang terungkap kepermukaan sama sekali tidak pernah tersentuh oleh hukum. Apa lagi, penggatian pejabat penegak hukum berganti begitu cepat, artinya pejabat lama pergi, kasus pun dihentikan penyelidikannya, pajabat baru datang kasus lama tingga dokumen.

Kerajaan bisnis Bantilan lebih banyak berhubungan dengan Gerakan Pemuda Merah Putih (GPMP) melalui anaknya, Nurmawati Bantilan sebagai Ketua KNPI Sulawesi Tengah, kemudian Wati berhubungan secara kuat dengan Jendral (Purn). Wirato. Belum lama ini, Jenderal (Purn.) Wiranto berkunjung ke Palu, untuk melantik pengurus wilayah Garda Pemuda Merah Putih (GPMP), atas undangan Ketua KNPI Sulteng, Nurmawati Bantilan, yang juga pimpinan cabang PT Telkomsel. Para anggota GPMP Wilayah Sulteng itu direkrut dari para anggota KNPI dan HMI Diponegoro. (lihat Bergerak, No. 9/Th. II, 2002, hal. 16).

DINASTI-DINASTI LAIN TUMBUH DI SULAWESI TENGAH

Sementara Bupati Morowali, Drs H Tato Masitudju tercatat sebagai pemilik tambang pasir dan Kerikil, di Sungai Labean, Kecamatan Balaesang, PT Bulu Karama, yang beralamat Jl. Sutoyo Siswowihardjo No. 21 Palu. Selain itu, Tato juga memiliki CV. Medan Jaya di Sungai Labuan, Desa Labuan Kecamata Tawaeli.

Perusahaan tambang pasir dan kerikil Koperasi Pegawai Negeri Beringin Gubenur Kepala Daerah Sulawesi Tengah beroperasi di Sungai Tawaeli Desa Numpabomba Kecamatan Tawaeli, Ketua Koperasi Beringin, mantan pejabat Sekretaris daerah Tolitoli; Wakil Gubenur Sulawesi Tengah. Alamat perusahaan ini di Kantor Gubenur Sulawesi Tengah.

Di Luwuk perusahaan pemilik modal domestik, Hi. Murad Husain, Wakil Bendahara Golkar dan Anggota MPR RI utusan daerah memulai dagang dari skala yang kecil hingga ke level yang lebih tinggi. Hingga kini, ia tercatat pemilik PT Kurnia Luwuk Sejati, kebun sawit di dataran Toili hingga Baturube dan Industri penyulingan biji sawit di Toili; ia juga memiliki perusahaan HPTI, PT Berkat Hutan Pusaka diwilayah yang meliputi Toili dan Pasir Lamba, Luwuk, pemilik perusahaan Kontrkator PT Kurnia. HPH PT Bina Balantak Rimba Raya adalah bisnis militer yang dikerjasamakan dengan Haji Murad Husein, membagi saham setengah-setangan. Perusahaan Murad mengusai seluruh dataran Toili hingga keperbatasan Morowali—yang dikelola bersama keluarganya. Sehingga pada tahun 1998 perusahaan kebun sawit Murad yang beroperasi dataran Cagar Alam Morowali Bagian Timur, menyerobot Cagar Alama Morowali, kasus ini sempat ditangani polisi, tapi pada akhirnya juga tidak dapat diadili (Walhi Sulteng, 1999)

Pencurian kayu di dalam kawasan TNLL (2001) untuk kebutuhan proyek CV Bina Baru, milik Budi Darmadi, Bendahara Golkar Sulawesi Tengah. Kasus kriminal ini, telah dilaporkan ke Polda Sulawesi Tengah, hasilnya menguap begitu saja tanpa ada tindakan Polda membawa kasus ini ke pengadilan. Darmadi, selain memiliki perusahaan kontraktor, juga memiliki sejumlah jaringan bisnis di Sulawesi Tengah.

III. PERLAWANAN RAKYAT DAN PELANGGENGAN KONFLIK

Sesungguhnya surplus dari mata rantai expansi kapital akan memuculkan kapitalisme komprador, bersamaan dengan tumbuhnya kapitalisme domestic, mulai dari level lokal, nasional dan internasional. Pendapat Frank menyebutkan, monopoli kapitalisme yang menyebabkan surplus. Dari monopoli kapitalisme juga menyebakan ketertinggalan. Struktur monopoli terdapat ditingkat internasional, nasional, dan lokal. Hubungan ketiga bisa menciptakan eksploitasi—yang menjadi mata rantai arus surplus dari desa terpencil di latin Amerika Latin sampai ke Wall Street di New York dan begitu pula sebaliknya (Frank, 2001). Kemuculan kapitalisme komprador, kata Geoff Evants,et.al, karena posisi tawar negara lemah, pemerintah tunduk terhadap agenda perusahaan Trans National Cooperation, dalam hubungan saling ketergatungan. Karena itu, pemerintah dipaksa tunduk atas tuntutan kapitalisme global, bahkan di negara demokratis sekalipun. Menurut fungsi kolonialisme dulu, kini telah digantikan oleh perusahaan TNCs, dimana kekuatan pemerintah—yang berkuasa menyatu dengan kekuatan modal yang bersembunyi dibalik hukum (Geoff Evants,et.al, 2001: 11).

Kedua teori Frank dan Evants, dapat juga digunakan dalam menjelaskan hubungan ekspansi sumber daya alam dan kemunculan kapitalisme ditingkat domestic bersamaan dengan muculnya kapitalisme komprador, sebagai bagian dari mata rantai arus surplus dari eksploitasi kapitalisme (baca: Kapitalisme Domestik) dan kapitalisme Komprador. Jika dihadapkan dengan kejadian-kejadian penting di Sulawesi Tengah kedua pendapat itu masih relevan, mengingat selama lima tahun terakhir tekanan organisasi rakyat terhadap investasi yang merusak di Sulawesi Tengah mengalami eskalasi yang tinggi dan semakin menunjukkan ketidak berpihakkan negara terhadap sengketa rakyat—yang ditandai dengan maraknya aksi reklaiming yang dilakukan petani, nelayan, Komunitas Pribumi.

Akan tetapi ekspansi kapitalis itu, bukanlah keniscayaan, melainkan tatanan ekonomi imperialis yang membangun ketergantungan terhadap negara berkembang, yang menarik nilai surplus dari sumber daya alam dan buruh di Dunia Ketiga (Petras dan Vlameyer, 2002). Oleh karena itu, baik Petras maupun Frank berpendapat, bahwa gerak maju ekspansi itu akan menimbulkan perlawanan dari berbagai gerakan sosial di belahan dunia ketiga.

Perlawanan rakyat didunia ketiga itu, hendak dilihat dari sejumlah perampasan tanah rakyat yang melahirkan konflik dan resistensi komunitas terhadap pemerintah, dan investasi yang merusak. Karena kecenderungan perebutan yang massif sumber daya alamat terus berlanjut, pada saat yang sama ketegangan sosial juga memucak, di beberapa daerah yang perlawanan anti pemerintah, anti-militer dan anti-modal cenderung meningkat, maka konflik vertikal tidak bisa di hindari.
Menurut mantan koordinator KONTRAS, Munir, SH, (dikutif Aditjondro, 2002) bahwa di mana konflik vertikal (rakyat menentang negara) semakin kuat, di situ konflik-konflik horizontal sengaja dipicu untuk memecah kekuatan rakyat menentang kekuatan Negara, yang seringkali berdiri di pihak modal besar.

Makanya intensitas konflik sumber daya alam menunjukkan peningkatan pada lima tahun terakhir, tidak saja dipengaruhi oleh meningkatnya strategi perlawanan para korban pembangunan di Sulawesi Tengah ( buruh, tani, bangsa-bangsa pribumi, mahasiswa) tetapi pada saat yang sama juga investasi skala besar membuat strategi baru dengan cenderung mengalihkan konflik ke konflik horizontal dengan dibantu aparat negara—yang keduanya mempunyai kepentingan saling melidungi.

Pada tahun 1995 perlawanan buruh, tani, bangsa-bangsa pribumi, mahasiswa, kaum miskin kota, professional kota ada sekitar 87 kejadian, baik perampasan tanah maupun penggusuran, pada tahun berikutnya meningkat menjadi 95 kejadian dalam bentuk protes dan aksi mogok. Lima tahun kemudian menjadi 212 kasus, meningkat menjadi lebih dua kali lipat bentuk mogok unjuk rasa. (Walhi Sulteng, 1998; 1999; 2000; 2001).

Apalagi gerakan menentang investasi yang dilakukan petani, nelayan, buruh, mahasiswa dan kaum profesional kota belakangan ini bukan lagi sekedar kesadaran yang bersifat normatif, tetapi terlebih pada kesadaran melawan struktur menindas—bersifat(Freire, 2001: 24). Dan ketergatungan negara terhadap modal asing begitu kuat

Makanya pemerintah (negara) membangun strategi baru menghadapi konflik Vertikal (rakyat menentang negara) dengan membelokkan konflik vertikal ke horizontal (konflik antar rakyat dengan preman bayaran), mengingat belakangan tercatat tumbuhnya organisasi perlawanan menentang dominasi investasi dilakukan secara meluas di Sulawesi Tengah.

CONTOH GERAKAN MENENTANG INVESTASI

Berdasarakan asumsi tersebut, beberapa contoh wilayah investasi yang konflik menentang negara tinggi dibelokkan menjadi konflik antara rakyat dengan rakyat di Sulawesi Tengah, akibat dari suksesnya ekspansi kapital dengan berbagai modus operandi merampas kekayaan sumber daya alam atas nama pembangunan di wilayah kelola rakyat, menyebabkan krisis sumber daya lama, dimana berlajut pada melaratnya rakyat, juga pada saat yang sama tumbuhnya gerakan sosial dalam bentuk protes–yang bertujuan untuk mempertahankan sumber daya mereka secara terus menerus dalam intensitas yang terus berlanjut di level komunitas desa, kota, regional dan nasional yang datang dari gerakan lingkungan, gerakan petani, kaum terpelajar (mahasiswa, siswa) gerakan bangsa pribumi, gerakan perempuan dengan berbagai metode perlawanan, antara lain:

Di Dondo, Kongres Bangsa Pribumi Dondo November 2001 digelar bertujuan menentang investasi di wilayah Dondo—yang banyak dikuasai Bupati, Kabupaten Tolitoli. Rumah tempat penyelenggaraan Kongres dibakar hangus oleh kelompok Bupati Tolitoli MM Bantilan yang semula menentang diadakannya kongres bangsa pribumi Dondo (Radar Sulteng, November, 2002). Dua bulan kemudian lahir kongres tandingan bangsa pribumi Dondo yang diprakarsai Bupati Tolitoli. Dalam siaran persnya, Dopalak Indonesia menuduh Bupati Tolitoli berada di balik pembakaran rumah penyelenggaraan kongres Dondo.

Perlawanan menentang Tambang PTCPM Poboya di Taman Hutan Raya, Palu. Gerakan perlawanan tambang Trans Nasional Cooperation itu meluas ke perlawanan menyeluruh organisasi rakyat di wilayah Poboya, Vatutela, Bangsa Pribumi Kambuno. Solidaritas Nelayan Teluk Palu (SNTP), Komite Gerakan Korban Tambang (Terkam), ikut terlibat menentang investasi tambang emas itu. Menghadapi penentangan itu, Agustus 2003, Lurah Poboya menggalang mobilisasi tandatangan massa (sebagian dipalsukan) untuk mendukung legitimasi pembangunan tambang. Dalam keadaan yang berlawanan, reaksi rakyat anti tambang menjadi ketegangan antara orang terlibat menandatangani petisi dan anti tambang terjadi. Selain itu, gerakan setuju tambang di bawah dukungan pemerintah Daerah Kota Palu, Suardin Suebo, SE, Wakil Wali Kota (SKH. Mercusuar, 2001). Sebaliknya orang Poboya yang berjumlah mayoritas tidak setuju dengan operasi PT CPM di bawah dukungan organisasi rakyat dan jaringan Ornop terus melakukan perlawanan penolakan terhadap tambang (Bergerak, No. 7/Th. II, 2002: 12-3).

Berawal dari intruksi Proyek pemerintah mengenai integrasi perkebunan swasta skala besar dan proyek Pir-trasn. Di Morowali , ketika perusahaan PT. Tamaco Graha Krida (PTTGK) kebun kelapa sawit seluas 13.230 Ha di Bungku. Tujuh tahun kemudian, janji PTTGK tidak ditepati kepada 1743 petani kehilangan lahan . Termasuk janji perusahaan tidak banyak menyerap tenaga kerja lokal, tetapi lebih banya menempatkan tenaga kerja luar daerah—yang khusus memiliki keahlian mengenai kebun sawit . Gerakan perlawanan rakyat anti kebun sawit dimulai dari reaksi ketidak puasan terhadap PT TGK terutama mereka yang tidak mendapatkan kebun plasma, dan tuntutan terhadap tenaga buruh.

Reaksi terhadap pembagian lokasi plasma—yang tidak ditempatkan pada lokasi kebun semula. Termasuk protes terhadap lahan Inti yang melebihi 40% dari luas plasma dan protes terhadap peserta transmigrasi yang menjadi prioritas utama kebun plasma daripada masyarakat lokal.

Mobilisasi kekuatan petani yang dimotori oleh Forum Komunikasi Petani Plasma Kelapa Sawit (FKPPKS) terus dilakukan. Pada tahun 1999, FKPPKS mendatangi kantor pusat PTTGK dengan 5000 orang petani.Dibalik itu, kedatangan anggota FKPPKS dibalas dengan aksi tandingan petani transmigrasi peserta plasma yang berasal dari Flores, NTB, Jawa—yang diorganisir oleh PT TGK dan Pemerintah lokal.

Lalu pada akhir Desember 1998, FKPPKS mendatangi Ibu Kota Kabupaten Poso di Poso. Sesudahnya Guntur Lemangga, Ketua FKPPKS diteror melalui telepon orang yang tak dikenal. Teror yang dialami Guntur, diadukan ke Direktorat Jenderal Perkebunan, waktu itu masih diJabat Hasan Basri Durin; Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Di Komnas HAM, mereka selain melaporkan pelanggaran HAM yang dilakukan PT TGK terhadap anggota FKPPKS, juga meminta perlindungan atas teror yang mereka alami selama ini.

Masih dalam kasus yang sama, di geografi lain di Sulawesi Tengah, di Kabuapten Buol , Kecamatan Momunu, Bunobogu dan Bokat pada tahun 1993. Forum Tani Buol (FTB) menentang investasi sawit PT Hardaya Inti Plantation (PTHIP) . Reaksi penentangan petani bermula dari 3.000 Kepala Keluarga (KK) yang tinggal di 24 desa kehilangan tanah milik mereka. Bahkan, PT.HIP menghancurkan dua kampung untuk pembangunan kebun sawit (Dopalak, 2000). Tahun 1997, FTB memblokir jalan masuk ke PT HIP. Pada tahun 2001 Gerakan menentang sawit PT HIP hingga ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Buol. Di sana 1250 orang anggota FTB dibenturkan dengan massa bayaran dari daerah lain—yang dimotori Ketua DPRD Buol, Amran Batalipu. Pembelaan Amran dilakukan, menurut Rasyid Ugani (ketua FTB) karena PT HIP banyak membantu Golkar dalam Pemilu 1999.

Perlawanan menentang investasi sawit tidak hanya sampai di situ, Mei 2001 di bawah tekanan massa FTB, PT HIP kewalahan menghadapi aksi reklaiming diberbagai tempat dan aksi unjuk rasa terjadi ditingkat kabupaten, Propinsi, kampanye talk show. Akibat tekanan itu, PT HIP mengembalikan 12.000 Ha tanah masyarakat yang ia kusai sebelumnya kepada petani. Meski telah dikembalikan sekitar 24% dari luas wilayah yang dikusai PT.HIP belum cukup untuk menghentikan tuntutan FTB. Apa lagi belakangan FTB dibujuk untuk menjadi peserta plasma oleh PT.HIP.

Masih FTB, September, 2001, yang didukung aksi solidaritas, Gerakan Rakyat Bersatu dari Kecamatan Paleleh, mereka menduduki Kantor DPRD Buol Kantor DPRD Buol sebagai reaksi ketidaksetujuan terhadap Calon Bupati pasangan Ali Nouk dan Karim Hanggi di Buol, karena kedua calon itu lebih banyak menempatkan membela PT.HIP dari pada mendukung petani. Kembali lagi mereka dihadapkan dengan preman yang dimobilisasi oleh anggota Golkar, Kabupaten Buol.

Kasus yang sama juga terjadi dibagian Timur Morowali, dari wilayah Taronggo, Baturube, hingga ke Toili. PT. Kurnia Luwuk Sejati (PT.KLS) juga melakukan pembukaan perkebunan kelapa sawit dengan Pola Kemitraan PIR-Trans. Lalu PT.KLS memperoleh sekitar 5.000 sertifikat para trasnmigran yang dimobilisasi kepala desa. Harapannya, bahwa peserta transmigrasi akan dijadikan petani plasma sawit. Hingga pohon sawit memenuhi kebun PT KLS. Gerakan menentang PT.KLS yang dimotori Gerakan Rakyat Revolusioner (GEMAR) di Luwuk—yang didukung oleh sejumlah Ornop terus bergema. Tetapi ketika 15 truk anggota gemar mendatangi gedung DPRD Luwuk, di gedung itu mereka di hadapkan dengan 1000 orang preman yang diorganisir oleh Murad Husain melalui Herwin Yatim, ipar Murad.

Gerakan menentang tambang di Kabupaten Luwuk dihadapkan pada organisasi pemuda tandingan yang berbasis lokal—dipenuhi orang dari Luwuk yang mendukung perusahan Tambang PT.Expan Sulawesi Tomori. Petani dihadapkan dengan konflik horizontal yang baru, terutama ketika berhadapan dengan perusahaan tambang. Apalagi latihan perang perang TNI di wilayah korban itu, sudah melumat sembilan orang korban yang ditahan.

Gerakan sosial melawan pendudukan PT Inco di Bahodopi dan Bahomotefe serta Soroako sudah berlangsung lama. Gerakan menentang ini secara perlahan mulai berhubungan secara kuat dengan gerakan luar, terutama menolak ekspansi perusahaan terhadap tanah leluhur mereka. Pada 7 Oktober 2003, penolakan terhadap PT Inco merebak ke penjuru dunia, bukan hanya di Palu, Morowali, dan Soroako tetapi jug dilakukan di tujuha negara sebagai dampak dari korban oeprasi PT Inco ( TEMPO Interaktif, 7 Oct 2003; Suara Pembaruan Daily, October, 8, 2003)

Tapi perlawanan ini dihadapkan dengan mobilitas Inco menghadapi protes perlawanan orang Soroako itu dipecah menjadi dua bagian, yang satu mendukung Inco, yang lainnya menolak Inco. Apa lagi pemerintah berada dibalik Inco, semakin menambah ketegangan anatar kedua belah pihak

IV. AKTOR-AKTOR DIBALIK KONFLIK

Seperti halanya di Sulawesi Tengah, konspirasi di balik kerusahan sosial yang merebak di berbagai daerah merupakan warisan Orde Baru, dimana elite politik terlibat memainkan konflik baik langsuung maupun tidak langsung. Isu identitas (suku, ras, agama, antar golongan) digunakan sebagai alat legitimasi pendekatan keamanan militer di daerah konflik

Kerusuhan di Situbondo tahun 1998, Ketapang tahun 1999, Jawa Timur, titik terang aktornya dapat ditemuakan di Ambon, dimana kepentingan elit politik lokal, militer dan partai politik bertarung merebut kepentingannya (Nusabhakti 1999: 227, 228). Kepentingan di balik keterlibatan militer dalam pengamanan konflik sosial, juga diikuti agenda terselubung para aktor-aktor itu, bukan saling berkompetisi melainkan saling mendukung.

Sesungguhnya kemunculan jaringan-jaringan dalam mempengaruhi konflik di daerah Pulau luar Jawa dan Pulau Jawa merupakan warisan Orde Baru tempo dulu, yakni militer, birokrasi sipil dan Golkar. Orde Baru menggunakan jaringan itu, selain untuk kepentingan pundi-pundi partai, di balik itu juga menopang kekuatan politik kekuasaan politik Soeharto.

Praktik Orde Baru, misalnya di sektor birokrasi sipil (adminsitrasi), penataan strategi pembangunan sosial, ekonomi secara seragam dilakukan—yang melahirkan ketimpangan . Dengan strategi itu, Orde baru berhasil mengontrol masyarakat melalui bentuk penataan struktur pemerintahan secara seragam mulai dari tingkat pusat sampai pada level desa, organisasi sosial—pun ditata menjadi seragam . Hubungan antara masyarakat lokal dan negara dalam Orde Baru menampakkan pola yang hegemonik. Dalam hubungan itu, negara secara ideo-politis mendominasi rakyat dan kekuatan sosial politik.

Untuk kasus Sulawesi Tengah, di balik pembelokan konflik, yang didalangai aktor-aktor itu, adalah upaya menata kembali dan membangun jaringan untuk memperebutkan pengaruh hegemonik dan dukungan politik terhadap partai yang mendapat suara mayoritas.

Pada zaman orde baru jaringan ini lebih banyak dikendalikan dari pusat (Jakarta) dibawa Golkar, Militer, Birokrasi Sipil, maka pada zaman transisi politik otonomi daerah dibawah megawati lebih banyak kemunculan jaringan lokal mengakar secara kuat di daerah dengan alat mobilisasi politik aliran (anak daerah, suku, ras, agama), organisasi kepemudaan lokal, organisasi kesukuan, yang tidak mempunyai struktur secara hirarki di level nasional. Selanjutnya, di aras nasional jaringan ini berhubungan menyebar melalui organisasi-organisasi kepemudaan yang hirarkis (cabang-cabang dan kantor pusat) yang terhegomoni oleh kekuatan partai politik dan kekuasaan lokal.

Dampak kemunculan jaringan aktor itu, juga diikuti aktor-aktor lain yang mempunyai kepentingan berbeda dan saling mendukung. Hubungan kerjasama di antaranya tidak terorganisir secara kuat, tetapi saling membagi peran. Sementara para kapitalis komprador, komprador juga berlindung di balik aktor jaringan itu, bahkan turut terlibat untuk melindungi kelanggengan bisnisnya, jabatannya dan cakar politiknya. Aktor tersebut adalah: Jaringan Partai Politik yang berkuasa; Jaringan Dinasti; Jaringan Militer.

JARINGAN PARTAI POLITIK
Kemuculan jaringan partai politik bersumber dari perebutan politik baik di level kekuasaan puncak negara di Jakarta maupun di level daerah luar Jawa, dibalik itu, juga berhubungan denga pelanggengan konflik-konflik di luar Pulau Jawa dan Pulau Jawa. Peran Organisasi-organisasi kepemudaan di bawah hegemoni partai politik—di sini menjadi tulang punggung utama, yang terus memelihara dinamika konflik di Jakarta ke daerah, maupun di level paling bawah dan begitu pula sebaliknya. Operasi jaringan partai politik di bawah organisasi kepemudaan biasanya mengeksploitir ketegangan sosio–ekonomi di daerah dengan latar identitas, keagamaan, suku, ras, antar golongan.
Apa lagi sudah terbukti ketika perebutan kekuasaan puncak, baik di level provinsi maupun kabupaten selama lima tahun terakhir telah menyebabkan konflik dan ketegangan sosial, dimana aktor organisasi undre bouw itu turut terlibat. Contoh ini sudah mulai nampak ketika Pemilihan Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2001, di mana ketegangan sosial berkembang di Ibukota Provinsi Sulawesi Tengah, dengan berbagai massa yang didatangkan dari luar daerah untuk mendukung Ketua Golkar menjadi Gubenur; Di daerah lain, seperti pemilihan Bupati di Buol, juga melahirkan ketegangan sosial, yang dimainkan oleh under bouw partai Golkar sebagai partai yang memperoleh suara terbesar pertama di Buol. Di Morowali, pemilihan Bupati, juga melahirkan ketegangan yang sama; di Banggai Kepulauan dan di Poso.
Politik semacam ini sudah mulai berkembang sejak awal kemuculan Orde Baru, tetapi melembagakan politik aliran, baru sejak Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) berkembang sejak tahun 1990 di Indonesia. Kelompok kelas menengah yang berlabel Islam ini, kemudian banyak ditiru oleh kelompok agama lain, seperti kelahiran Kelompok Cendekiawan Budha (Walubi), Kelompok Cendekiawan Kristen. Berikutnya, politik aliran ini tidak hanyak berkembang pada organisasi intelektual, organisasi kesukuan daerah, pun mulai dilembagakan secara luas.
Cikal bakal inilah kemudian yang memainkan ketegangan sosial ekonomi di luar daerah dalam perebutan kekuasaan di daerah dengan label kampanye anak daerah, yang bekerja sama dengan kekuatan partai politik yang berkuasa (Golkar), bersama organisasi di bawah payungnya- yang tidak memiliki ideologi jelas, kecuali mobilisasi dengan penggunaan dana yang cukup besar. Proses mobilisasi dari desa hingga ke kota untuk memainkan ketegangan sosial itu.
Kembali ke kelompok organisasi kepemudaan under bouw itu. Para aktor di balik organisasi ini, adalah kelas menengah yang telah ditundukkan pemerintah, yang berkuasa menduduki jabatan di pemerintahan melalui dukungan partai politik. Makanya, tidak heran kelas menengah itu, kemudian banyak yang menjadi anggota organisasi underbow, bahkan dijadikan ketua untuk menopang pundi-pundi partai. Sebaliknya, masuknya ia menjadi anggota pada organisasi itu, maka kucuran proyek pun semakin lancar.
Apalagi sudah terbukti ketika proyek perkebunan Pemuda Pancasila di Tompe, Kecamatan Balaesang mendapat reaksi penolakan dari bangsa pribumi dan aktivis lingkungan di Sulawesi Tengah. Dimana proyek itu menimbulkan reaksi yang berantai, mulai dari reaksi rakyat di Balaesang terhadap proyek itu, hingga reaksi kelompok Pemuda Pancasila terhadap aktivis di Kota Palu.
Sementara mobilisasi – mobilisasi melalui berbagai perkumpulan, Asosiasi seperti Kadin, Hipmi, Gapensi. Begitulah mereka menggunakan perkumpulan untuk menjembatani mereka dengan pemerintah. Untuk makin melicinkan gerak bisnisnya, para pemuka kelompok itu masuk menjadi anggota kekuatan politik, tidak hanya Golkar, tapi juga ke kedua kekuatan politik lain, yakni PDI dan PPP. Secara ekonomis, kelompok binis menengah itu berperan dalam partai politik untuk mendapatkan kucuran proyek tender atau pemasok minyak dari pemerintah.
Muhidin Mohammad Said, selain sebagai ketua Kamar Dagang dan Industry (Kadin) dan bendahara Golkar di Sulawesi Tengah. Ia juga sebagai anggota DPRD RI dari Parti Golkar pada Pemilu 1997, 1999 dan Pemilu 2004 , pemilik perusahaan PT Bahkti Baru Group. Imperium bisnis Muhinddin dibawa Bhakti Groups adalah PT Sarana Perumahan (Properti), PT Bhakti Kencana Mandiri (Pertambangan) PT Bakti Yuda Mandiri (Tambang Pasir dan Krikil), PT Industri Kakao Sulawesi Tengah (Perkebunan dan ekspor cokelat). Untuk Cokelat Bhakti Mandiri Group menargetkan 16.000 pertahun (Swa 08/XXI/15-28 April 2004). Awalnay Muhidin tidak tumbuh sendiri, awalnya ia bekerjasama dengan pengusahan kaya asal Sulawesi Sleatan Yusuf Kalla. Ini terjadi sebagai sesama orang Golkar.

Baru-baru ini, perusahaan dibawa kendali Bhakti Group, memenangkan tender proyek sungai buatan—yanng memanjang dari Kalora bermuara di di Kelurahan Silae, Kota Palu sepanjang 10 kilometer yang dikerjakan bersama dengan Rendy Lamadjido, yang juga Ketua Gapensi dan anggota Majelis Permusyawarata Rakyat Republik Indonesia utusan Daerah Sulawesi Tengah.

Sedangkan untuk memelihara organisasi di bawah Golkar di Sulawesi Tengah, mejaga relasi dengan memenangkan tender proyek reboisasi kepada Pemuda Pacasila. Proyek reboisasi jati super di sekitar Poboya, yang dipimpin langsung oleh Ketuanya Rusdi Mastura. Proyek Reboisasi Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) salah satu oragnisasi pemuda di bawah Golkar, proyek penanaman kayu jati super yang diperoleh dari dana reboisasi tahun 2001 dilaksanakan di Kalora, Kotamadya Palu.

Strategi merangkul para pemilik modal untuk mengisi pundi-pundi partai pada pemilu 2004. Partai politik telah membagi wilayah kedekatan dengan para investor. Di Kabupaten Poso, Palu, Donggala, Parigi Moutong lebih dekat ke Golkar. Hal ini bisa dilihat dari pemilihan Bupati Daerah Donggala lebih banyak dihiasi oleh bisnis Pemuda Pancasila, sebagai underbouw Golkar. Proyek proyek sosial dengan pola koperasi untuk perkebunan di Tompe, Kecamatan Sirenja lebih banyak didominasi oleh mantan anggota Pemuda Pancasila dan anggota DPRD Sulawesi Tengah dan Donggala yang dulunya adalah aktivis Pemuda Pancasila.

Sedangkan di Kabupaten Luwuk, Murad Husain awalnya adalah pebisnis independen, ketika ia masuk di Golakr bisnis Murad menjadi maskapai bisnis meliputi usaha kontraktor, perdagangan antar pula perkebunan, HPH dan tambak udang. Ia sebagi pengurus Golkar, (bendahara Golkar Provinsi Sulawesi Tengah), dan wakil MPRI utusan daerah.

Jika Murad mesra dengan Golkar, maka bisnis tambang minyak Arifin Panigoro, meski banyak ditentang petani di Toili, PDIP Luwuk tidak banyak berbuat, terutama pembelaan dia terhadap petani korban. Padahal pada pemilu 1999, 50% suara PDIP di peroleh dari Toili. Usaha tambang minyak di Luwuk milik Arifin Panigoro—yang juga adalah pengurus PDIP; Kerajaan Bisnis Upi Sugianto, berhubungang dengan Theo Syafei (pengurus PDIP Jakarta) melalui anak mantu Upi Sugianto, Fery Tatimu (Ketua DPC-PIDP Luwuk)—yang juga sebagai komisaris di PT Banggai Sentral Shrimp.

Berbeda dengan Orde Baru, Pasca Soeharto untuk kasus Sulawesi Tengah Jaringan partai politik bukan saling bertarung melainkan saling mendukung secara kuat dalam meraih pengisi pundi-pundi Partai. Pertama, elit politik di daerah lebih banyak di dominasi oleh keluarga terutama di DPRD Propinsi Sulawesi Tengah. Mislanya Safrun Abdullah (PDIP) keluarga dekat dengan Aminuddin Ponulele, sebagai ketua Golkar Sulawesi Tengah. Sementara anggota DPRD Sulteng lebih didominasi oleh Golkar.

Jaringan Dinasti
Mata rantai jaringan dinasti agak sulit dihapuskan, terdapat banyak bukti bahwa kekayaan dan pengaruh politik itu ternyata bisa bertahan lama. Seperti yang disebutkan sebelumnya, dinasti-dinasti terbentuk di antara keluarga pensiunan pejabat dan pemimpin politik terpandang yang mempertahankan kemakmuran, yang semula terbangun di atas reruntuhan.
Untuk kasus Sulawesi Tengah, di balik kepentingan mempertahankan kemakmuran itu, para dinasti memelihara hubungan dengan sejumlah bandit bayaran, serta memelihara oragnisasi yang berbasis suku dan agama, yang kerap kali memainkan ketegangan sosial di level komunitas. Dengan kata lain, jika perilaku korupsi dinasti itu dipublikkan melalui bentuk protes disertai unjuk rasa, maka kecenderungan menyelesaikan soal itu, para kapitalis membelokkan konflik ke horizontal dengan orang bayaran.
Pada level atas juga memelihara hubungan sejumlah organisasi pemuda melalui organisasi payung, seperti Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Melalui cabang-cabang organisasi inilah jaringan dinasti berhubungan di level atas, hingga berhubungan ke jaringan militer di tanah air.
Makanya tiap konflik sumber daya alam dengan jaringan pejabat sering kali diikuti oleh isu-isu identitas, suku, agama, dan ras di level komunitas. Kejadian ini selain bermula dari dari upaya aktor-aktor konflik membelokkan konflik-konflik ke konflik horizontal—dengan melakukan mobilisasi terhadap kelompok dan isu identitas (agama, serta suku)—sebagai sebuah upaya untuk membangun sistem ekonomi yang memutus hubungan akses sumber daya alam terhadap bangsa pribumi.
Dalam kasus Kabupaten Tolitoli, keluarga Bantilan (Bupati Tolitoli, red) ditempatkan pada hampir semua posisi strategis (posisi kunci) di organisasi kepemudaan, seperti KNPI, PDIP. Organisasi yang lain, mendukung posisi itu, juga ditundukkan melalui proyek pembangunan pemerintah, yang dikucurkan dari pemerintah daerah.
Maka tidak heranlah kenapa proyek proyek Tambak Inti Rakyat (TIR) di Desa Buga, yang secara ideal bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penambak miskin di pedesaan, yang mudah sekali diganti menjadi nama-nama pejabat di Tolitoli, diantaranya adalah Drs. Ma’ruf Bantilan (bupati tolitoli) ; Nursyida K Bantilan (Istri), Harsono Hamu. Padahal hutan mangrove seluas 3000 hektar itu, milik To Dondo.

Di Palu, jaringan dinasti Azis Lamadjido juga berhubungan secara kuat dengan sejumlah organisasi di level bawah melalui keluarga dan anak-nya, maka dalam beberapa praktek tender proyek irigasi dana pinjaman Asian Development Bank (SDB) dibatalkan, gara-gara pada saat proyek ditenderkan, preman yang diorganisir oleh Randy Lamadjido datang menyerbu, dimana tender proyek akan dilangsungkan.

JARINGAN MILITER

Agenda terselubung militer terutama untuk memperkuat cakar kepentingan politik bisnisnya. George Junus Aditjondro menganggap pembentukan jaringan militer ada korelasi dengan gejolak sosial/kerusuhan, terutama kepentingan militer menghidupkan kembali Kodam terutama di kawasan Sulawesi dan Kawasan Timur Indoensia pada umunya. Pada akhirnya, tujuan pembentukan kodam ini untuk menopang bisnis militer, baik bisnis institusi tentara, non institusi maupun bisnis kelabu, serta mengembalikan kejayaan militer dalam membangun kembali cakar kekuatan politiknya di Indonesia yang pernah jaya pada zaman Orde Baru (ICW 2002; Aditjondro 2002a; Samengo 1998) .

Pendapat Aditjondro itu, dapat dilihat terutama peran militer memainkan konflik di level komunitas saat ini, yang berhubungan dengan berbagai kelompok para militer di luar jawa maupun di jawa, baik hubungan yang dibentuk semasa Orde Baru berkuasa maupun sesudah Orde Baru berkuasa. Jaringan militer di berbagai daerah itu, berhubungan secara kuat dengan organisasi para militer dan organisasi pemuda, bahkan turut mendalangi terbentuknya organisasi para militer. Hubungan institusi militer dan para militer sengaja dipelihara untuk memainkan ketegangan sosial dan ekonomi baik di luar Pulau Jawa maupun di Pulau Jawa (Aditjondro, 2002a).

Semakin jelas bahwa jaringan militer ikut memainkan Agenda terselubung di balik langkah-langkah ke arah pemekaran Kodam. Karena kodam memainkan peran penting untuk membangun bisnis militer yang terpuruk sejak Soharto dipaksa turun dari kursi presiden, 1998.

Jejak ini dapat dilihat terutama pergeseran daerah konflik dari kota Poso ke jurusan Luwuk. Pengembangan infra struktur posisi-posisi strategis Danramil untuk mempengaruhi dinamika politik lokal, sudah dikuasai oleh kelompok tertentu dalam TNI yang paling berpengalaman di bidang counter insurgency (Aditjondro, 2002)

Apa lagi jejak itu sudah terbukti latihan perang-perangan di Kecamatan Batui, Kabupaten Luwuk, di mana wilayah itu juga terdapat HPH PT Palopo Timber dengan luas konsesi 48.000 hektar, yang merupakan salah satu bisnis militer di bawah Yayasan Kartika Ekapaksi , milik angkatan darat, di mana Kepala Sataf Anggkatan Darat sebagai pembina dalam yayasan ini.
PT Bina Balantak Rimbaya Raya, di Luwuk, perusahaan HPH atas nama Hi. Murad Husein, yang berdekatan dengan wilayah operasi Palopo Timber juga saham mayoritasnya dimiliki TNI melalui Yayasan Kartika Eka Paksi. Sedangakn bina Balantak Rimba Raya 50% sahamnya dikuasai oleh Yayasan Kartika Eka Paksi; Sedangkan PT Tritunggal Ebony, perusahaan Hak Pengisahan Hutan di Poso pesisir juga 50% sahamnya dikusai oleh bisnis militer.

Kepentingan lain, pusat eksplorasi gas bumi Pertamina dan PT Expan Tomori Sulawesi serta kawasan pertambakan udang PT Banggai Sentral Shrimp, dimana TNI melakukan latihan perang-perang perangan sebagai bagian dari bisnis pengamanan, atau istilah Aditjondro bisnis “Kelabu”(bergerak edisi……….2003)

Di Poso bisnis militer adalah PT Gulat, salah satu HPH dibawa kendali koeprasi Kodam Wirabuana di Makassar, yang mengelola kayu hitam di Poso. Bersamaan dengan jatuhnya konflik Poso, sejak tahun 2000 perusahaan tidak beroperasi. Tetapi setelah tragedi kemanusian di Poso 1998- hingga kini, maka dengan alasan keamanan, saat ini suplay minyak dari Palu ke Kabupaten Poso, dan Kabupaten Morowali dilakukan oleh Militer melalui Primer Koperasi Angkatan Darat (Primkopad). Selain untuk memperkuat bisnis institusi, juga militer militer lanjutkan bisnis kelabu di Poso, dengan sejumlah pengamanan terhadap mobil rute Palu-Tentena, pulang pergi; Ampana- Palu; Pulang Pergi, Morowali – Palu, pulang Pergi; Luwuk – Palu, pulang pergi.

Di Kabupaten Buol, munculnya perlawanan rakyat terhadap perampasan tanah yang dilakukan oleh PT HIP, juga berbuntut protes keterlibatan aparat TNI/Polri dalam bisnis pengamanan PT. Hardaya Inti Plantation, hingga berlanjut ke issu hapus Dwi Fungsi Abri dari akar-akarnya, karena sebelumnya, pejagaan TNI/Polri terhadap PT HIP dilakukan secara berlebihan. Ternyata pengamanan yang berlebihan ini, belakangan ketahuan juga, Anak Letnan Jendral (TNI) Hedro Priyono (Kepala, Badan Intelejen Nasional-BIN), Toni Priyono, sebagai salah satu Presiden Komisaris di PT Hardaya Inti Plantation.

Di Palu, Dede K Atwijaya (bekas anggota Korem Wirabuana di Palu) turut melahirkan Forum Anak Deker (FKAD) tahun 1999, yang juga banyak digunakan sebagai wadah untuk perayaan hari besar nasional oleh tentara.

Pada akhirnya Jaringan militer juga mempunyai kepentingan selain melindungi kepentingan bisnisnya, bisnis negara, melindungi kapitalis, baik di Jawa maupun diluar Jawa, juga berbarengan dengan kepentingan membangun kembali kuku cakar politiknya di Indonesia. Apa lagi di Sulawesi Tengah, para bupati kepala daerah, banyak dijabat militer sejak tahun 1970-1997.

EVOLUSI GERAKAN SOSIAL: PERLWANAN RAKYAT DI SULAWESI TENGAH
Berdasarkan kenyataan, konflik sumber daya alam di Sulawesi Tengah dipicu oleh pertarungan perebutan sumber daya alam antar komunitas akar rumput dan meluasnya penyebaran kapital melalui bentuk investasi langsung belakangan ini. Menyempitnya lahan petani, rendahnya kesejahteraan buruh, dan tidak dihargainya hak-hak komunitas pribumi. Sehingga melahirkan gelombang unjuk rasa dari berbagai kelompok itu . Pada akhrinya penguasaan kedua kelompok melahirkan perlawan rakyat di Sulawesi Tengah.

Praktek eksploitasi yang dilakukan kapitalis komprador dan kapitalis birokrat di satu sisi, sisi yang lain terhadap buruh, buruh tani, petani, nelayan, menurut Antonio Gramsci dalam Roger Simon(1999), dapat melahirkan penindasan bagi kelas di bawahnya atau anggota dengan cara persuasi (penaklukan) dan kekerasan. Kelas hegemonik itu, mempertahankan setelah memperoleh kekuasaannya berusaha mempertahankannya (dominasi). Proses kontradiksi ini mulai terlihat dari eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam, merugikan rakyat, kemudian menyebabkan perlawanan kelas terhegemoni (counter hegemony) yang diawali dari aksi protes merebak mulai dari desa hingga ke Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.

Itulah sebabnya karakteristik gerakan sosial menghadapi ekspansi kapital di Sulawesi Tengah diwarani oleh aksi protes, pendudukan, dan penahanan yang meluas, tidak hanya berlangsung pada mobilisasi kekuatan lokal tapi juga meluas ke kota, regional, nasional, dan bahkan internasional secara kuat melalui strategi solidaritas gerakan yang mereka bangun, dalam bentuk aliansi, front, koalisi, forum, kelompok kerja ke di daerah yang lain, selain media massa. . Karakteristik itu nampaknya memberikan ciri bagi gerakan sosial di Sulawesi Tengah dan Indonesia pada umunya berkembang belakangan.

Karakteristik lain, menyatunya gerakan petani, buruh, bangsa pribumi, nelayan, kaum terpelajar, mahasiswa ke dalam satu perjuangan menentang kemelaratan akibat tekanan investasi yang tidak adil. Ketiga, gerakan sosial ini tidak hanya menyatu dalam aksi protes, terlebih menyatu ke dalam organisasi aliansi, komposisi kelas yang berbeda, terutama kelas menengah terpelajar melebur mejadi satu, kemudian memicu gerakan perlawanan kaum professional tak berdasi di Sulawesi Tengah.

Kejadian ini terutama terjadi sekitar paru waktu sepuluh tahun terakhir, ketika pertama kali gerakan terpelajar di kampus (pencinta alam dan lembaga mahasiswa), aktivis Organisasi Non Pemerintah, berjuang bersama bangsa pribumi di Lindu, menolak pembangunan bendungan di Danau Lindu, yang dibangun dengan memindahkan masyarakat dan merusak konservasi. Perlawanan anti Bendungan di Pulau Jawa, juga merupakan salah satu inspirasi berkembangnya gerakan menentang bendungan di Palu. Gerakan perlawanan anti-Bendungan Kedung Omboh di Pulau Jawa, sudah berlangsung lama, dimana orang di Kedung Ombo menyatu bersama kaum terpelajar menolak pembangunan bendungan yang juga menggunakan dana utang dari Bank Dunia. Tetapi gerakan menolak bendungan juga tidak akan sukses di Sulawesi Tengah seandainya tidak didukung oleh gerakan lingkungan internasional, dimana para aktifis gerakan lingkungan internasional lagi tengah mencari data mengenai kesalahan Bank Dunia, terutama dana pinjaman yang diberikan ke Dunia Ketiga untuk pembangunan serupa (Aditjondro, 2001 ).

Akan jauh sebelum gerakan sosial menolak bendungan di Dataran Lindu, diskusi kritis mengenai kesadaran kelas menengah telah digelar oleh aktivis mahasiswa di Universitas Tadulako, sebab pada zaman Orde baru, dimana kurikulum pendidikan dikontrol secara ketat, sehingga analisis kritis yang sama tidak pernah dijumpai di kampus.

Perjuangan selanjutnya, menyatunya kelompok kaum terpelajar ke dalam buruh, tani, nelayan, bangsa pribumi dan kaum miskin professional kota terus dibangun melalui sejumlah bentuk aliansi, front, forum, jaringan dan koalisi. Metode perjuangan ini dipilih untuk memperlihatkan kepada publik bahwa di balik kekuatan petani, nelayan, bangsa pribumi, terdapat klas menengah. Dalam metode pejuangan itu, mereka menggunakan kesadaran kelas sebagai pisau analisi perjuangan dan pendidikan kritis untuk membangun solidaritas gerakan agar tetap menyatu dan menjadi gerakan rakyat yang besar.

Secara garis besar, ada tiga karakteristik gerakan sosial di Sulawesi Tengah berdasarkan tipelogi dan aktor yang mengusungnya. Pertama gerakan mainstream, issu utama gerakan mainstream adalah lingkungan hidup, Hak Asasi Manusia, kesetaraan Gender, community development, pendidikan, komunitas pribumi melalui bentuk organisasi yayasan. Aktor pelaku utama, ini Organisasi Non Pemerintah (Ornop) yang berbasis staf, sudah mulai ada di Sulawesi Tengah sejak tahun 1980, bersamaan dengan kelahiran generasi gerakan sosial mainstream di Jakarta. Strategi perjuangan gerakan ini, sekitar advokasi kerusakan lingkungan hidup, pelanggaranan Hak Asasi Manusia, pelayanan kredit bagi rakyat miskin, advokasi hak bangsa pribumi dan mengembangkan mikro-keuangan di komunitas. Metode pendekatan melalui pendidikan, kampanye, pelatihan, studi kebijakan, pendampingan rakyat. Seperti diketahui gerakan isu mainstream merupakan gerakan yang lahir dari liberalisme di daratan eropa dan Amerika Serikat setelah kekalahan perjuangan kelas yang dimotori kelompok aktivis di negara-negaras sosialis.

Secara historis aktor di balik gerakan mainstream adalah berasal dari intelektual tradisional di kampus, yang terinspirasi dengan kesadaran kritis (Freira, 2001) yang menjadi aktivis pada gerakan mahasiswa di Palu. Tidak heran jika gerakan ini juga lebih banyak di dominasi aktivis mahasiswa. Karena tidak berbasis massa, maka gerakan mereka lebih elitis. (Sangadji, 2001),

Karakter lain dari organisasi mainstream ini, membentuk afiliasi ke dalam berbagai jaringan isu, yang tidak tersubordinasi, seperti jaringan ornop lingkungan yang dimotori oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), jaringan ornop pembela hak-hak bangsa-bangsa pribumi yang dimotori oleh Aliansi Masyarakat Adat Nasional (AMAN), jaringan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), jaringan Yayasan Lembaga Konsumen (YLK), jaringan People’s Empowerment Consortium (PEC), serta jaringan-jaringan. Jaringan Pesisir Kelauatan (PELA), Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA); Koalisi Anti Utang (KAU), Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KPSHK), Sawit Wacth.

Kedua, gerakan sosial non mainsteream, perjuangan mereka adalah perjuangan kelas yang berbasis massa. Berbeda dengan gerakan mainstream, gerakan perjuangan kelas bersumber, terutama berasal dari negara-negara sosialias, yang popular pada abad ke-18 hingga abad ke -19 di dataran Eropa Timur Di Sulawesi Tengah massa utama gerakan ini buruh di industri, buruh petani, petani, nelayan, buruh nelayan, kaum miskin kota (pedagang kakilima) Profesioanlisme miskin kota (pengemudi becak dan sopir taxi). Aktor utama dibalik gerakan ini adalah organisasi buruh, buruh nelayan, nelayan, petani, buruh tani di perkebunan sawit yang menyatu dengan mahasiswa yang melepaskan kelas-nya menjadi bagian dari klas bawah.

Demikian pula dengan kelompok profesional tak berdasi, seperti sopir taxi dan pengayuh becak di Kota Palu. Artinya mereka menyatu berjuang bersama buruh, petani, dan nelayan, dimana para kaum terpelajar sebelumnya juga adalah intelektual tradisional yang berubah menjadi intelektual organik, bertemu dengan intelektual organik di pabrik dan intelektual organik di kampung (buruh, dan petani. Perjuangan utama mereka, bukan hanya tuntutan yang bersifat normatif (pemutusan hubungan kerja), tuntutan yang bersifat refromatif, seperti naikkan upah buruh; di sektor tani reformasi agraria dengan segera, teknologi murah bagi petani serta teknologi moderen bagi nelayan, serahkkan perkebunan plasma ke rakyat, pemutusan hubungan eksploitasi buruh nelayan di berbagai daerah. Sedangkan perjuangan yang diusung oleh kaum miskin kota anti penggusuran, ruang untuk rakyat; pasar rakayat untuk rakyat bukan untuk pengusaha, dan pemerintah.

Afiliasi gerakan ini, di level lokal berhubungan secara kuat di level nasional melalui Serikat Tani Nasional (STN), Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNBI), Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI). Jika SBSI berafiliasi lagi ke Partai Serikat Buruh Sejahtera Seluruh Indonesia, maka STN dan FNPBI berafliasi ke Partai rakyat Demokratik (PRD). Akan tetapi afiliasi gerakan kaum miskin secara nasional bergabung dengan Konsorsium Kaum Miskin Kota (UPC)

Gerakan sosial transformatif mulai terjadi di Sulawesi Tengah, gerakan ini ditandai dengan menyatunya dua gerakan sosial di atas, yakni gerakan mainstream dan non mainstream, dimana perjuangan Ornop yang elitis, sebagian melihat, bahwa isu lingkungan hidup, HAM, kesetaraan gender sebagai yang tidak terpisah, isu itu berhubungan satu sama lainnya yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup dan penindasan.

Sementara gerakan sosial non mainstream, bahwa perjuangan yang terpecah-pecah hanya akan melemahkan perlawanan rakyat. Oleh karena itu, penyatuan berbagai elemen dalam gerakan dianggap penting untuk merebut tujuan utama, yakni keadilan dan kesejahteraan rakyat. Fakta di lapangan menunjukkan, bahwa banyak sekali organisasi tani yang lahir diberbagai daerah; organisasi buruh; organisasi nelayan. Tetapi kekuatan mereka terpisah-pisah belum menyatu ke dalam satu gerakan yang solid.

Oleh karena itu, pada tahun 2001 lahirnya organisasi Forum Rakyat Miskin Sulawesi Tengah (FRMST) yang keanggotaannya terdiri dari 64 organisasi dan individu dari berbagai elemen, tidak hanya terdiri dari organisasi buruh, organisasi tani, organisasi non pemerintah, organisasi pelajar kampus, organisasi non kampus, tetapi juga bergabungnya partai Politik ke gerakan sosial ini. Bangkitnya gerakan trasnformatif ini perjuangan mereka tidak hanyak sekedar perubahan kebijakan dan tuntutan rakyat lainnya, pemerintahan rakyat miskin menjadi alternatif untuk kaum miskin.

PENUTUP
Uraian di atas memberikan gambaran bahwa konflik tidak dapat dilihat berlatar agama. Konflik di Poso perlu dilihat dalam kerangka konflik sumber daya alam yang berhubungan dengan ketidakadilan, ekonomi, politik distribusi sumber daya alam. Konflik kekerasan terjadi seringkali dieksploitir ke dalam isu-isu yang berlandaskan identitas, seperti suku, agama, ras dan kelompok.
Fakta bahwa ekspansi kapital pemicu konflik komunal yang menyebar secara luas ke berbagai daerah. Aktor-aktor pelaku konflik memainkan peran untuk memperoleh kesempatan emas dibalik membangun agenda masing-masing, baik dilakukan untuk kepentingan partai politik maupun kepentingan menumpuk kekayaan pribadi.
Apalagi perekonomian Indonesia yang makin tidak bisa dipisahkan dengan globalisasi, ketergantungan yang makin berat kepada bantuan luar negeri, serta investasi asing telah menyebabkan pemerintah makin rentan terhadap tuntutan penanaman modal asing. Karena itu, tak ada jalan lain kecuali pemerintah dipaksa tunduk pada agenda kapitalisme, maka aliran investasi di sektor sumber daya alam terus meningkat sedangkan gerakan perlawanan sudah tumbuh begitu kuat. Maka jangan harap bahwa konflik-konflik dipermukaan yang label identitas (agama, ras, suku, antar golongan) di Sulawesi Tengah bisa dieliminasi tanpa ada kebijakan dan strategi baru dalam mengakhiri konflik umum di daerah ini.
Tumbuhnya borjuis baru dari ekspansi modal yang begitu kuat, kehadiran partai politik sebagai alat menyelesaikan masalah malah tidak diharapkan dapat membangun kekuatan yang demokratik, melainkan saling mendukung dalam merebut kepentingan dan tujuan mereka masing-masing.

Bahan Bacaan

Aditjondro, George J. (2002a)., 2002, Pemekaran Kodam di Sulawesi, Laporan untuk NDI, Jakarta
————————(2002b), Burung-burung Kondor Beterbangan Di Atas Sulawesi : kapitalisme ekstratif, imprealisme mineral dan peran klas komprador domestic dalam industri pertambangan di Indonesia, kata pengantar dalam Arianto Sangadji, Buruk Inco Rakyat Di Gusur, Ekonomi Politik Pertambangan di Indonesia, Pustaka Sinar harapan, Jakarta.
————-, (2001) Go With The Flow : The Fluctuating and meandering nature of Indonesia’s anti-large dam movement, paper for the KITLV Jubilee Workshop on Water as Life Giving and deadly force : water and state, past and present in Leiden, The Netherlands,June, 14-16, 2001.
————-, (2000), Kekuatan-kekuatan Raksasa di Balik Rencana Pembangunan PLTA Lore Lindu, kata pengantar dalam Arianto Sangaji, PLTA Lore Lindu: Orang-orang Lindu Menolak Pindah, Diterbitkan atas kerjasama Yayasan Tanah Merdeka, ED WALHI Sulawesi Tengah dan Pustaka Pelajar.
ADB, (1996), Integrative report, East Asean Growth, BIMP-EGA, Volume I, December 1996, Philippines.
Bappeda Provisi Sulawesi Tengah, ( 2000), Gambaran umum Provinsi Sulawesi Tengah, Palu.
—————————– (2001), Sulawesi Tengah Dalam Angka, BPS, Palu.
—————————,(1995), Sulawesi Tengah Dalam Angka, BPS, Palu
BKPMD Provinsi Sulawesi Tengah, (1995), Profile Pembangunan Sulawesi Tengah, BKPMD, Palu
Dishut Provinsi Sulawesi Tengah (2001), Profile Kehutanan Propinsi Sulawesi Tengah, Dishut, Palu
Evants, Geoff et al,( 2001), Moving Mountains: Community Confront Mining And
Globalization, Mineral Policy Institute, Otford Press, Sydney, Australia.
Firdaus, (2000), Pola Hubungan Kerja Antara Pemilik Modal Dan Petani Pada Proyek PIR-Trans. PT.Tamaco Graha Krida di Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Poso, Skripisi yang dijukkan untuk memperoleh Gelar Sarjana di FISIP, FISIP, Universitas Tadulako, Palu.
Fakih, Mansour, (2001), Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi, Pustaka
Pelajar, Jogjakarta.
Frank, Andre Gunder, (1998), Ten Theses On Social Movment, March 1998 revision, hht://csf.colorado.edu/agfrank/socmov.html, access, December, 28, 2002.
—————– (1992), On Studying the Cycles in Social Movements, Makalah untuk Konferensi Tetap “Diselenggarakan Oleh Gerakan Siklis Dalam Politik Ekonomi” Movimientos Cíclicosy Recurrencias en Polticay Economa” sponsored by Fundacion Pablo Iglesias, Madrid May 18-21, 1992.
Nusabhakti, Ikrar, dkk, (1999), Tentara Yang Gelisah, Hasil Penelitian Tentang
proses Abri Dalam Gerakan Reformasi, Mizan, Jakarta.
Freire,Paulo, (2001), Sekolah Kapitalisme yang Licik, edisi ketiga, terjemahan, LKIS, Yogyakarta.
Mining Diectory, 2002, …………….

Swa, 2004, Bintang-Bintang Bisnis Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara, Majalah Dwi Mingguan, Edisi: Swa 08/XXI/15-28 April 2004, Yayasan Sembada Swakarya, Jakarta.

James Pertas & Henry Velmeyer, (2002), Imperialisme Abad 21,
Diterjemahkan oleh Agung Prihantoro, Kreasi Wacana, Yogyakarta.
Aragon, Lorraine , (1999), Fields Of God, University of Hawai Press, Honolulu
Watts, Michael J, (200)1, Petro-Violence Some Thoughts On Community Violence,
Extraction, And Political Ecology, Working Papers, Berkeley Workshop On Environmental Politic Institute of international studies, University of California, Berkeley.

Robison, Richar, And . Goodma, David S.G eds, (1996), The Middle Class and the Bourgeoisie in Indonesia” The New Rich in Asia. Rootledge- London & New York.
Soren Hvalkof, (2000), People Plants and justice: The politic of nature conservation, on Charles Zerner (editor), Columbia University Press, New York.
Sangadji, Arianto, (2000), Menuju Gerakan Lingkungan Berbasis Massa, makalah pada diskusi 20 tahun WALHI” di Hotel Menara Peninsula Jakarta, 23 Oktober 2000.
——————–(2002) Buruk Inco Rakyat Di Gusur : Ekonomi Politik Pertambangan, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
Samego, Indria dkk (1998). Bila ABRI Berbisnis. Bandung: Mizan
Walhi Sulteng, (1999), Laporan tahunan 1999. Walhi Sulteng, Palu.
——————(2000), Laporan tahunan 2000. Walhi Sulteng, Palu.
——————(2001), Laporan tahunan 2001. Walhi Sulteng, Palu.
——————(2002), Laporan tahunan 2002. Walhi Sulteng, Palu.

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s