Penguatan Alat Pertahanan, Kerjasama Pemerintah Rusia dan Indonesia



Oleh: Harli Abdul Muin

Pemberian pinjaman dari Pemerintah Rusia kepada Pemerintah Indonesia sebesar satu milyar dollar untuk meningkatkan kemampuan pertahanan (Kompas, 6, 7/9/2007) menarik perhatian,, terutama untuk melihat dalam konteks pertahana Indonesia saat ini. Cara di atas, merupakan salah satu strategi yang diterapkan di Indonesia dari sekian strategi pengadaan alat pertahanan, seperti beli langsung (direct), pijaman(Borrowing),  kredit negara (state credit);  Public Service Obligation (PSO); kerjasama dengan perusahaan swasta(Public Private Partnership);  Revolving fund masih dalam studi kelayakan.

Saat ini masalah pertahanan udara Indonesia sudah mencapai ambang yang memprihatinkan, dengan rata-rata alat pertahanan yang dipakai keluaran tahun 1960-an dan tahun 1980-an seperti  Su 27/30, Mi-17/35, Submarine, Missile F16, F5, C130, Hawk—yang jumlahnya terbatas.   Tetapi, seperti yang sudah terjadi sebelumnya, pembelian alat pertahanan selalu dilakukan dengan cara yan tidak efektif dan efesien, bahkan kerap menjadi masalah krusial ditengah-tengah publik, mulai dari penggunaan dana yang bersumber dari utang, akuntablitas, tranparansi maupun pengawasn masyarakat sipil.

Karena itu tulisan ini akan mengulas, pertama, efektfitas dan efesiensi pembelian alat pertahanan di Indoensia selama ini dan melihat dalam kerangka  kerjama antara Pemerintah Indoensia dan Pemerintah Rusia. Kedua, memfokuskan aspek pertahan dalam kontek demokratisasi dan  dan akuntabilitas. Ketiga, perlu mengubah paradigma pembelian alat pertahan dengan mengadopsi beberapa pengalaman negara tetangga yang mampu mandiri mengadakan alat pertahanannya sendiri meskipun diembargo.

Tidak Efesien dan efektif

Memanfaatkan pinjaman Rusia untuk memperkuat alat pertahan di nusantara memberi keuntungan bagi Indoensia—ditengah—tengah krisis pendanaan untuk pembaruan maupun pemeliharaan alat pertahanan, meskipun pos anggaran sektor pertahanan menempati posisi kedua terbesar setelah pendidikan dan kesehatan saat ini. Anggaran pertahanan saat ini sekitar 3 persen dari Gross Domestic Product(GDP). Tetapi,  bila dibandingkan dari  luas negara dan populasi, maka  negara tetangga pada tahun yang sama, seperti Malaysia sekitar 2,9 perseni GPD dan  Singapore sekitar 4.9 persen GDP,  maka jumlah itu sedik bila dilihat dalam kontek luas wilayah dan jumlah penduduk. Dengan jumlah rata-rata seperti itu, alat pertahan Indoensia jauh dari cukup untuk melindungi keamanan nusantara baik dalam kerangka perlidungan (protective), pemantauan (Detective) maupun efek penghambat(Deterrent).

Namun bila dilihat pertambahan anggaran militer di Indoensia dari tahun 2000 dari 1,2 milyar USA Dollar menjadi 3 milyar USA Dollar pada tahun 2007—masih belum terasa cukup. Kritik publik selama ini menyebutkan, berapapun banyaknya anggaran yang disediakan untuk pertahanan negeri ini selalu tidak cukup, karena paradigma pertahanan di Indonesia masih diletakkan pada aspek personel (manpower) dan hirarki yang panjang kebawah.  Ini menyebabkan  banyaknya  pengeluaran pertahanan menurut Kepres No 19/2007 tentang rencana pengeluaran pemerintah 2007, berturut-turut,   kepentingan personnel (46%), kemudian pemeliharaan(24%),  pengadaan alat pertahanan (17%) dan perumahan pembangunan kompi baru sejalan dengan pemekaran kabupaten, meskipun pertimbangan pembentukan kompi baru bukan berbasis kabupaten, tetapi kenyataannya mengikuti pemekaran kabupaten(9%); pertahanan sipil (4%), pengembangan industry strategis (0%), keamanan perbatasan(0). Rencana pengeluaran anggaran itu, sama sekali tidak bisa memberikan kontribusi langsung untuk peningkatan ekonomi negara. Sebagian pendapat menyatakan, bahwa semakin meningkatnya anggaran pertahanan suatu negara, merupakan penyebab dari meningkatnya pendapatan ekonomi negara yang bersangkutan, bukan dampak dari meningkatnya ekonomi negara, tetapi harus diikuti  dengan mengalokasikan budget  di posisi yang strategis. Mislanya mencontoh ke USA, Jepang  dan lainnya,  kedua negara itu, distrubusi budgetnya dengan meletakkan pada pengembangan kemampuan teknologi dan strategi pasar.

Selain itu,  Indoensia membangun alat pertahannya dengan penuh resiko dan kerentanan bila diembargo—seperti yang sudah terjadi selama ini. Embargo USA terhadap Indonesia—membuat negeri  tidak berkutik, dengan terpaksa  melakukan pemindahan alat pertahanan satu ke pertahananya yang lainnya—misalnya dari Su-37 ke F16, begitu pula sebaliknya (kanibalisme). Pembelian F16 dari USA untuk mempertahan udara Indoensia—tidak diikuti oleh pembelian licensi, co-production,alih technologi  (transfer technology), dan alih kemampuan sumber daya manusia.

Dengan cara pembelian seperti itu, boleh disebutkan bahwa pembelian alat petahanan sampai sejauh ini belum  efektif dan efesien, memboros biaya dan tidak mempertimbangkan aspek keberlanjutan, dan kepentingan yang lebih luas serta member kontribusi bagi ekonomi negara.

Meletakkan Kerjasama Rusia

Penggunaan pinjaman Rusia untuk pengadaan alat pertahan udara Indoensia perlu diletakan dalam kontek sector security governance. Konsep ini menempatkan penerapan kaidah-kaidah good governance (GG) dalam sektor keamanan. Tujuannya untuk menjamin adanya kontrol demokratik serta adanya akuntabilitas publik dalam pengelolaan keamanan  negara, termasuk pengadaan alat pertahanan.

Memasukkan kosep Good Governance dalam kerjasama Rusia dianggap penting, mengingat dana ini bersumber dari utang—yang  pembayaranya dibebankan ke APBN, tentu akan menyerap atau mengurangi dana sektor pembangunan lainnya. Smapai tahun 2007, beban utang luar negeri  sudah mencapai 244 tryliun lebih dan atau (Kompas,7/9/2007) dan atau tingkat utang terhadap 36 persen PDB.

Sementara, pembelian alat pertahanan lebih banyak dilakukan tertutup—sehingga lebih banyak kesempatan untuk melakukan korupsi—jauh dari prinsip akuntabilitas dalam hal kebijakan, operasional, keuangan dan keterlibatan public (staker holder)  dalam  pengawasan, sehingga issu-issu korupsi, kolusi dalam pengadaan alat pertahanan terus berlanjut.  Tidak heran kemudian pembelian alat pertahanan sering menjadi rumit, seperti yang terjadi  dalam hal pengadaan alat pertahanan (Procurment) di Indonesia, mulai dari kasus Tank Scorpion, hingga pengadaan pesawat tempur Sukhoi-37.

Kasus di ata,  turut memperumit dan kompleknya masalah  pembelian alat pertahan keamanan di Indoensia selama ini. Apa lagi selalu menerapkan hukum kerahasian seperti dalam beberapa pengadaan produk pertahanan yang ditetapkan dalam Kepres. Penerapan hukum kerahasian kerap menajadi penghambat transparasi, akuntabilitas dan bahkan membahayakan dalam sektor keamanan, karena itu perlu menetapkan toleransi batas rahasia dan bukan rahasia dalam satu produk yang dilegitimasi oleh otoritas sipil atau setingkat undang undang, bukan kepres saja.

Selain itu, resiko yang kemungkinan muncul dan dihadapi dalam kerjasama Rusia dan Indonesia, antara lain mahal, memakan waktu lama, tidak menentu, mengurangi efesiensi anggaran pertahanan—pos yang lain, mengikis tingkat persaingan sehingga biasanya kwalitas rendah, harga yang diatur mengurangi kekuatan pasar—sehingga tidak kompentetive baik harga maupun kwalitas, proteksi tinggi dari negara asalanya. Untuk mengurangi resiko, maka perlu mempertimbangkan strategy asuransi resiko politik dan lainnya, serta

Terlepas dari segalanya, kerjasama pertahanan dalam tingkat international akan memperkuat legitimasi terhadap pengadaan alat-alat pertahan bila keterlibatan atoritas politik sipil  sebagai satu bagian. Ketelibatan itu, bisa diletakkan mulai pra-syarat yang harus dipenuhi (requirement), tipe kotrak(type contract)  persetujuan dalam transaksi (term and condition), sampai dengan urusan  syarat administrasi (award and administration).

Belajar dari negara Tetangga

Negara tetangga, Malaysia, Singapore dan Jepang sudah melakukan  pengadaan alat pertahanan udara mereka dengan cara mereduksi kerentanan dan resiko terhadap embargo. Jepang—memperkuat alat pertahanannya dengan cara membeli Raptor 22 dari USA—tetapi negeri Sakura itu tidak  merakit di negeri asalnya—tetapi merakit di negara mereka  sendiri, dengan catatan—Jepang tidak diperbolehkan untuk menjual produk Raptor 22 ke negara lain, kecuali di jual ke negara asalnya, yakni USA. Sementara Singapore, sampai sejauh ini membeli sejumlah lisensi alat-alat pertahanan mereka, sehingga tidak rentan terhadap embargo. Demikian pula Malaysia, menggaet Rusia dalam pengembanngan MI-29 dan US F/A-18 D dan Su-30 melakukan pengembangan pesawat itu di dalam negeri mereka..

Oleh karena itu, pembelian alat pertahan di Indoensia perlu mengikuti apa yang dilakukan oleh Singapore, Malaysia dan Jepang  agar tidak hanya menjadi negara pemilik teknologi pesawat canggih. Lebih dari itu, Indoensia harus menguasai teknologi canggih. Kedua negara tetangga ditambah Jepang adalah negara –negara yang ingin menguasai dan memiliki teknologi canggih.  Dimulai dari sekarang, pemerintah Indoensia sudah mulai memikirkan industry strategis seperti  PT Dahana, PT PAL, PT Pindad, PT LEN, PT BBI, PT Barata, PT Inka, PT KS dan PT Inti sebagai bagian dari industri yang memneydiakan alat pertahanan dalam negeri, perlu dibuat lebih competitive agar bisa menjadi perusahaan handal dibidang pertahanan. Sementara,  PT IPTN yang sudah dinyatakan pailit, perlu dipikirkan kembali pembangunannya. Masalah perusahaan pengembangan peralatan di Indoensia selain di hadapkan dengan tidak bisa bersaing, juga tidak demokratis, penuh penyelewengan—karena tidak dibawa kendali kontrol demokratic. Karena itu, perlu membuat industri strategis itu, dapat bersaing dan membuatnya lebih accountable, dengan meletakkan pengawasan sipil atas perusahaan negara secara demokratis, tanpa itu, akan semakin menambah beban Indoensia sebagai negara pemilik tecklogi—bukan penguasa.

Kita semua berharap, kerjasama dengan Rusia, bukan hanya memanfaatkan uang, teknologi pesawat, tetapi memindahkan kekuatan teknologi udara Rusia ke Indonesia adalah cita-cita agar tidak menjadi pemilik teknologi belaka—tetapi menguasai—sehingga Indoensia menjadi negara yang diperhitungkan di Asia Tenggara, sekaligus mengembalikan kejayaan pertahanan tahun 1960-an yang pernah diukir negeri ini.   Syarat yang harus dipenuhi adalah kerjasama ini dimafaatkan untuk pengembangan teknologi,  transfer technologi dan   sharing teknologi.

About these ads

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s