Penanganan Bencana di Indonesia


Oleh: Harli

Kejadian Gempa Bumi berkuatan  7,6 Scale Richter di Pariaman, Sumatra Barat, 9 September  2009 telah menghacurkan berbagai infra-struktur dan ribuan korban jiwa. Gempang serupa pernah terjadi dengan kekuatan 7,2 Scale Richter yang melanda Sumatera Barat dan Bengkulu, membuat Wakil Presiden Yusuf Kalla rapat mendadak di ruang Istana Negara (Kompas,13/09/2007) untuk melakukan koordinasi penanganan bencana di Pulau Sumatera itu. Penanganannya sangat terlambat, sementara bantuan kemanusiaan sangat dibutuhkan bagi mereka yang menjadi korban bencana. Setelah tiga hari kejadian gempa, bantuan masih sebagian belum sampai ke tujuan–yang didistribusikan oleh Satkorlak Provinsi Bengkulu(satuan koordinasi bencana alam), kendalanya macam-macam, mulai dari soal data, hingga pada tenaga yang menyalurkan distribusi bantuan kemanusiaan itu.

Kejadian koordinasi bantuan serupa mengingatkan kita pada kejadian bencana Tsunami yang terjadi di Aceh, Jogyakarta, dan bencana banjir di Tamiang. Terulangnya keterlambatan ditribusi bantuan bencana, menggambarkan bahwa pengelolaan bencana yang dilakukan oleh pemerintah masih bersifat parsial, dengan kata lain, nanti ada kejadian bencana baru pemerintah melakukan intervensi untuk mengatasi dampak. Penanganan seperti itu, tidak akan menyelesaikan  penanganan bencana, dimana masalah-masalah serupa akan terjadi. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengubah pendekatan bencana selama ini yang dipakai, dengan kata lain, bahwa resiko bencana bisa dialihkan (transfer) ke tempat yang lain.

Rendahnya perlindungan terhadap Bencana

Indonesia merupakan salah satu daerah yang memiliki resiko bencana yang cukup tinggi, bila  dilihat dari banyaknya jumlah penduduk yang tinggal di daerah yang berisiko tinggi, dan tingkat kesadaran masyarakat atas resiko sangat rendah karena berbagai alasan, terutama ekonomi. Tidak kurang dari 60% masyarakat Indonesia tinggal di daerah memiliki risko yang kena bencana atau tidak terlindungi dengan baik bila terjadi bencana. Ini bisa dilihat, baik struktur bangunan, infrastruktur, penataan ruang. Semua elemen itu tidak ditata berdasarkan kemampuan menghadapi resiko bencana untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan. Hal ini dianggap penting, karena daerah geografi Indonesia, adalah daerah yang kerap diterpa bencana, seperti gempa bumi, banjir, longsor, angin puting beliung dan lainnya.  Dalam lima tahun terakhir ini, kejadian Gempa di Indonesia sudah mencapai 2300 kali (Bakornas, 2004). Ini bisa dilihat, bahwa kejadian gempa bumi yang berlangsung, yang memiliki potensi kerusakan yang bervariasi.

Mentransfer dampak bencana

Berbeda dengan bencana lainnya, gempa bumi, angin puting beliung, banjir dan longsor, tidak satupun orang yang dapat memastikan bila gempa bumi akan terjadi, besarnya skala dan dampak kerusakan. Tetapi para ahlinya bisa memperkirakan terjadinya berdasarkan tanda-tanda alam dengan menggunakan berbagai peralatan, dan resiko yang ditimbulkan.

Bila demikian, resiko yang mungkin ditimbulkan dari kejadian alam itu, bisa di transfer ke tempat lain dengan cara mempersiapkan infrastruktur bangunan yang memiliki daya tahan terhadap gempa, angin puting beliung, penataan ruang untuk menghindari bencana, penataan sosial untuk menyiapkan diri menghadapi bencana. Di Cuba, pengorganisasian masyarakat dilakukan hingga tingkat desa untuk menghadapi bencana. Guru sekolah ditempatkan sebagai ketua pengelola bencana tingkat desa. Jadi meskipun angin topan melanda beberapa negara di Amerika Latin dengan kekuatan hampir sama-yang turut  menghabisi bangunan di Nicaragua, Peru, Chili dan lainnya, tetapi tidak satupun bangunan rusak dan korban terjadi di Cuba.

Dengan demikian,  pemerintah sudah saatnya meletakkan perencanaan pembangunan yang disiapkan untuk menghadapi bencana. Hal ini bisa dimulai, pertama, perencanaan pembangunan yang berbasis tahan bencana untuk mengurangi resiko bencana, penataan penggunaan lahan dan lainnya. Kedua, mengajak  masyarakat  di semua level untuk membangun kesadaran dalam pengelolaan bencana. Ketiga, memetakan wilayah yang rawan berdasarkan jenis bencana. Perkerjaan ini dilakukan secara menyeluruh dan bekerjasama dengan masyarakat lokal. Keempat, adanya pengakuan terhadap kultur masyarakat dengan mengadopsi pengalaman masyarakat lokal dalam pengelolaan bencana -yang sudah  lama tumbuh di masyarakat. Kelima, memasukkan bencana sebagai salah satu kurikulum nasional dalam pendidikan di Indonesia, agar pengetahuan dan kesadaran bencana tumbuh didalam generasi mendatang.

Namun  apapun yang akan dilakukan diatas, tergantung pada kemauan politik pemerintah untuk mengurangi resiko bencana sudah dilakukan melalui UU No.24/2007  tentang bencana alam. Dalam UU ini penanganan bencana dilakukan kedalam institusionalisasi, namun tidak diikuti oleh kewenangan luas yang diberikan pada institusi ini.

Dengan kewenangan terbatas dan tingkat kesadaran masih rendah, maka gerakan institusi ini sangat tergantung kepada pemerintah, padahal sesungguhnya pendekatan mengenai bencana sesungguhnya bagaimana membangun pendekatan cultur digunakan untuk membantu meringankan beban bencana,. Kedua, tugas institusi ini juga mestinya bagaimana melakukan mobilisasi tenaga sukarelawan  lokal, termasuk sumber pendanaan  lokal dan kemudian melakukan koordinasi vertikal ke pemerintah tingkat atas. Ini yang belum terjadi dalam penanganan bencana di Indonesia.

Akhirnya, kita semua berharap dampak dari bencana hanya bisa dikurangi bila dipindahkan dengan cara menata pembangunan  dan penataan sosial, tanpa itu, bencana akan terus memakan korban

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s