Pembunuhan Berencana, Berkasnya Bolak Balik, Kenapa Ya?


Kasus pembunuhan berencana, seperti yang dituduhkan Polisi dan Jaksa Penuntut Umu-JPU kepada Jesicca Kumala Wongso sudah dikembalikan lima kali, karena Jaksa menilai belum lengkap.

Kasus pembunuhan berencana ini sendiri sempat menghebohkan publik di Tanah Air, ketika media bersahut-satutan mengangkat berita ini menjadi berita nasional, tak ketinggalan madia cetak, media sosial, televisi memberitakannya berulang kali.

********

Sangkaan Terhadap Jessica

Namun demikian, Polda Metro Jaya menyidik pelaku pembunuhan dengan pasal 340 (KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam pasal 340, disebutkan sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terdahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun” .

Dari pasal di atas, dapat dicermati unsur-unsur Pasal 340 KUHP Pertama, unsuer subjek hukum, disebutkan, “Barangsiapa,” merujuk ke orang, dalam hal ini pelaku. Dengan kata lain, barang siapa merupakan unsur subjek hukum yang berupa orang per orang dan atau badan hukum sebagai pelaku tindak kejahatan,

Unsur kedua, “Dengan Sengaja: menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “dimaksudkan (direncanakan); memang di-niatkan begitu; tidak secara kebetulan”. Selanjutnya dalam, Oxford dictionary, disebutkan “A thing intended; an aim or plan: she was full of good intentions”. Dengan demikian, makna dengan sengaja mengetahui dan menghendaki, maksudnya mengetahui perbuatannya dan menghendaki akibat dari perbuatannya untuk mencapai tujuannya secara sadar.

Ketiga, “Dengan Rencana, artinya, yang membedakan pasal ini dengan pasal lainnya dalam penerapan nya, pasal 340 KUHP ini harus memuat unsur yang direncanakan (VoorbedachteRaad)/. Unsur perencanaan berarti di-desain beberapa rangkaian kegiatan secara terencana terlebih dahulu sebelum kejadian. Dengan kata lain, pelakunya telah menyusun dan mempertimbangkan secara seksama tindakan yang akan di lakukan, dengan tujuan tertentu dari rencana itu, disamping itu juga harus mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan tentang akibat- akibat dari perbuatannya, juga harus terdapat jangka waktu tertentu dengan penyusunan rencana, tempat kejadian direncanakan, pelaksanaan rencana. Jadi ada kronolgi kejadian sebelum pelaku melaksanakan pembuatannya.

Dengan demikian, . Dalam hukum pidana di Tanah Air “per-tanggung-jawaban” merupakan konsep utama yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Cara penanggulangan kejahatan apakah preventive atau repressive. Bagi yang melakukan perbuatan pidana, unsur kesalahan dapat dilihat empat bagian: melakukan perbuatan pidana; mampu bertanggung jawab; dengan sengaja atau alpa; tidak kejadian terpaksa sebagai alasan pemaaf .

Karena ketiga unsur di atas memerlukan pembuktian, maka dalam pidana, sesorang disangka melakukan tindak pindana sekurang-kurangnya dua alat bukti. Undang-undang nomor 8 Tahun 1981, Pasal 183 KUHAP disebutkan penentuan pidana kepada terdakwa, karena kesalahannya harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;. Dengan kata lain, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa lah yang bersalah melakukannya.

Selanjutnya, dalam UU yang sama, alat-alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP:(1)   Keterangan saksi (2)   Keterangan ahli (3)   Surat-surat (4)   Petunjuk (5)   Keterangan terdakwa. Dalam sidang Hakim wajib memperlihatkan barang bukti. Dalam Pasal 181 KUHAP majelis hakim wajib memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenali barang bukti tersebut.

Alat-alat bukti dalam HIR dilukiskan dalam pasal 295 HIR. Alat bukti sah menurut ketentuan Pasal 295 HIR, adalah : Ketentuan saksi (kesaksian) ; Surat-surat; Pengakuan, dan Tanda-tanda atau penunjukan.

Fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan adalah sebagai berikut: Menguatkan kedudukan alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat [1] KUHAP); Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang ditangani; Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwa kan JPU.

********

Analisis Kasus Kejahatan Terhadap Mirna Salihin

 Penjelasan di atas, dan ketiga unsur pasal 340 KUHP ini akan ijadikan bahan selanjutnya untuk membahas kasus Jessica Kumala Wongso.

Kepolisian Polda Metro, 30 Januari 2016, resmi menetapkan Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka dalam kasus dugaan pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Jessica menjadi salah satu aktor ter tuduh dalam kasus kejahatan ini, setelah menjadi saksi kematian Wayan Mirna Salihin di Kafe Olivier, Mall Grand Indonesia, Jakarta Pusat, pada Rabu, 6 Januari 2016. Saat sedang berkumpul, Mirna mendadak kejang-kejang dan akhirnya tewas, setelah meminum kopi Vietnamesse yang dipesankan Jessica untuknya.

Polda Metro Jaya yakin benar bahwa kopi yang dipesan oleh Jessica menjadi penyebab kematian Mirna. Apa lagi kopi tersebut bukan kopi biasa, kopi luas biasa. Polisi menemukan zat beracun di dalam kopi yang diminum Mirna.[1] Hasil autopsi korban yang terbukti tewas karena di racun pakai sianida, sejalan dengan hasill Otopsi juga menemukan Es kopi Vietnam yang di minuman Mirna Salihin sudah dicampur sianida dan sejumlah barang bukti lainnya,[2] Apa lagi, kata Krisna, penyidik Polisi pada Polda Metro Jaya mengatakan, setelah pemilik meneteskan di lidah kopi yang di teguk Mirna Salihin, membuat muntah-muntah pemilik kafe dan mual.[3]

Persoalan barang siapa sebagai pelaku pembunuh Mirna Salihin belum final, karena sampai sejuah ini berkas BAP Jessica masih bolak balik. Namun demikian, Polda Metro Jaya sampai sejauh ini sudah memperlihatkan bagiamana, Jessica merencanakan pembunuhan terhadap Mirna Salihin dengan asumsi memberikan rancun sianida (CN) kedalam kopi. Unsur zat ini memang mematikan, biasa digunakan sebagai racun ikan dan digunakan dalam pemisahan emas.

Memang benar unsur ini mematikan, lantaran sasarannya, hanya seorang, kopi yang diminum Mirna Salihin, kenapa kopi temannya yang lain tidak masukkan unsur serupa, sementara mereka ada ber-empat. Hal ini menimbulkan curiga, bahwa pembunuhan ini direncanakan dengan sasaran satu orang.

Unsur rencana lainnya, jika benar Jessica, pada saat man ia memasukkan CN setelah dibuat pelayan kafe tersebut atau sebelum. Hal ini masih menggunakan logika, Jessica memesan semua minuman itu, pelayan kafe itu memberikan kepada Jessica, bukan kepada Mirna yang diletakkan di Meja yang di Booking Jessica. Sebagai pemesan, Jessica lah yang memberikan minuman ini kepada Mirna Salihin.

Rekaman CCTV memperlihatkan, Jessica sudah ada di kafe itu, satu jam sebelum Mirna dan Hani hadir di sana dan memesan kopi itu atas namanya sendiri. [4] Ada unsur sengaja atau upaya-upaya untuk menghalangi CCTV, sehingga diperkirakan tersangka memang tidak ingin perbuatannya diketahui., dan menghilangkan bukti lain, seperti celana dalam ini dinilai menjadi barang bukti. Di luar itu, Pemesan Kopi adalah Jessica, hal ini berarti, pelayan pasti memberikan kopi kepada pemesan. Dari sini ada unsur terenecana.

Penyebab kematian Mirna Es Kopi. Keterangan sejumlah saksi mata dan sejumlah saksi lainnya, yang sudah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, bahwa kopi itulah yang menyebabkan kematian Mirna, karena setelah diteguk, karena Mirna Salihin sempat menyampaikan seperti diceritakan Hani, saksi mata,” Mirna kemudian menyeruput kopinya. ” It’s awful, it’s so bad,” . [5]

Tetapi apakah benar Jessica yang memasukkan racun CN kedalam gelas kopi dengan sengaja ke Es Kopi yang diminum Mirna, belum terungkap terang. Hanya saja, Polda Metro Jaya sudah menyediakan bukti keterangan saksi, bukti petunjuk, surat-surat berupa whats up sebelum kejadian, keterangan Ahli Foresik. Namun demikian keterangan Ahli Psychology dari hasil test, tidak terbukti Jessica berbohong, dan Jessica sendiri tidak mengakui perbuatannya.

Jaksa penuntut umum sendiri, sampai sejauh ini belum yakin dengan alat bukti yang menjadi penuntutan. Terbukti, bekas BAP Jessica sudah lima kali bolak balik dinyatakan belum lengkap. Pertanyaannya, kenapa Jaksa Penutut Umum belum yakin. Uhm..um,,jangan,,,jangan. Ah, kita percayalah untuk sementara.

Akhirnya, mari kita menunggu babak baru, keterangan lain yang ditunggu adalah, keyakinan Hakim yang akan mengadili perkara.

 

 

 

 

[1] Tempo, Rabu, January 13, 2016,   Ahli Forensik Menduga Mirna Dibunuh, Begini Skenarionya   retrived from https://m.tempo.co/read/news/2016/01/13/064735497/ahli-forensik-menduga-mirna-dibunuh-begini-skenarionya

[2] Tempo, Selasa 23 February, 2016, Kasus Mirna, Pengacara Jessica: Ada Saksi Rahasia & Heboh retrieved from: https://m.tempo.co/read/news/2016/02/23/064747317/kasus-mirna-pengacara-jessica-ada-saksi-rahasia-heboh

[3] Tempo, 11 January 2016, Kopi Mirna Tidak Dipesan Sendiri oleh Korban, retrieved from: https://m.tempo.co/read/news/2016/01/11/064734776/kopi-mirna-tidak-dipesan-sendiri-oleh-korban

[4] Tempo, 11 January 2016, Kopi Mirna Tidak Dipesan Sendiri oleh Korban, retrieved from: https://m.tempo.co/read/news/2016/01/11/064734776/kopi-mirna-tidak-dipesan-sendiri-oleh-korban

[5] Tempo, 21 January 2016, Jessica Teman Mirna Ditanya Polisi: Alasan Buang Celan, retrieved from: https://m.tempo.co/read/news/2016/01/21/064738046/jessica-teman-mirna-ditanya-polisi-alasan-buang-celana

Reklamasi Teluk Jakarta, Korupsi Terjadi Karena Hubungan Politisi, Pelaku Bisnis dan Pejabat Negara Setingkat Gubernur


Oleh: Harli Muin

Hampir setiap bulan kita menyaksikan kerumunan para pewarta berita di
gedung yang beralamat di Jalan Rasuna Said Jakarta. Mereka berasal
dari media cetak, TV, Radio, Media Online mengabarkan bahwa telah
terjadi tangkap tangan terhadap seseorang melakukan korupsi. Berkat
kerja-kerja ini, berita mengenai korupsi menyebar bersambut saling
sahut-sahutan di media sosial dan media gadget.

Beberapa hari lalu, di minggu ini (31/3/2016)  KPK melakukan tangkap
tangan terhadap anggota DPRD DKI Jakarta, M Sanusi di gedung DPRD DKI
Jakarta karena di duga menerima suap dari proyek reklamasi Teluk
Jakarta. Ia ditetapkan tersangka karena menerima suap sebesar 2 Milyar
rupiah dalam 2 termin. Selain, M Sanusi, KPK juga menetapkan 2 orang
tersangka Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land (PT APL) Ariesman
Widjaja serta Trinanda Prihantoro selaku Personal Assistant di PT APL.
Selain itu, sudah ada 1 saksi yang dicekal terkait kasus ini yaitu
Sugiyanto Kusuma alias Aguan. Bos Agung Sedayu Group itu diketahui
masih berada di Indonesia.

Pertanyaannya, kenapa korupsi masih terus terjadi meski kita sudah
memiliki UU Anti Korupsi Nomor 31 tahun 1999 tentang korupsi
sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tetang perubahan UU
Nomor 31 tahun 1999 tentang Korupsi dan beberapa pasal pidana di dalam
KUHPidana Korupsi., Kemudian ditambah lagi dengan pendirian  Komisi
Pemberantasan Korupsi sebagai konsekuensi UU anti korupsi.

Pertanyaan selanjutnya kenapa korupsi masih terjadi bahkan keberadaan
hukum korupsi di atas bertujuan untuk memberantas korupsi, paling
tidak mengurangi jumlah frekuensi korupsi? Untuk menjawab pertanyaan
ini, mari kita periksa beberapa hal berkaitan dengan penggunaan dan
atau penyalahgunaan kekuasaan untuk korupsi.

 

###

 

Korupsi Dalam Padangan Para Ahli

Dalam theory sociology pada abad ke-19, pemikiran Karl Marx mengenai korupsi menganggap bahwa budaya masyarakat sangat penting bahwa kekuasan dan uang membentuk struktur sosial yang berkompetisi diantara klas sosial untuk mencari yang terbaik. Namun demikian, Marx percaya untuk memperoleh kekayaan dan kekuasaan tidak saja menghasilkan dampak negatif di dalam masyarakat, tetapi juga dampak positif jika hanya perbedaan klas bahwa atas pada satu tujuan dimana ada kesetaraan dan masyarakat inklusif, tanpa klas.

Dia mengatakan bahwa materialisme dan kekuasaan membuat orang menjadi berbeda didalam masyarakat, bentuk kebutuhan yang berbeda, memperlihatkan keunggulan dalam memperoleh kesempatan yang berbeda. Dalam pendekatan materlisme, Marx memperlihatkan bagaimana orang memperoleh makanan shelter, rumah dan pakaian.

Sedangkan perjuangan majikan dan buruh dibentuk oleh struktur sosial dengan membangun buruh dan kepemilikan. Kedua kutub dikotomi itu, menghasilkan perbedaan dalam memperoleh keuntungan, dimana pemilik memperoleh keuntungan lebih banyak dan membayar buruh kecil yang dinilai dalam jam kerja, yang menjadi penyebab exploitasi. Explotasi macam ini memberikan efek dominasi dan menciptakan kelas kekuasaan. Siapa yang memiliki ekonomi kuat, merekalah yang mengontrol kekuasaan. [1]

Menurut Marx, kekuasaan yang berkonsentrasi di sedikit orang, elite, ciri ini dapat mewarisi watak korupsi dan mengabaikan norma sosial dan hukum karena type kelompok orang macam ini dengan kekuasaan mereka secara normal tidak terhubung  dengan publik secara luas dan organisasi sosial. Dia dapat menggunakan kekuasaan berlebihan. Bahkan penyalahgunaan kekuasaan ini cenderung untuk di sengaja. [2]

Selain itu,kata Marx, Orang menyalahgunakan kekuasaan jika mereka mengabaikan dampak negatif dari keputusan mereka. Dengan kata lain, mereka tidak menganggap hukum negara dan sosial  sebagai sesuatu yang berbahaya bagi mereka. [3] Korupsi macam ini sangat berbahaya, jika pemimpin dikelilingi  orang-orang  dekat kekuasaan dan organisasi hanya tahunnya setuju segalanya.

Akan tetapi pendapat Marx mengenai korupsi hanya didasarkan pada gerakan sosial, pemimpin gerakan berpeluang melakukan korupsi. Tetapi Marx tidak menjelaskan bagaimana korupsi terjadi dalam sebuah pemerintahan yang berkuasa—yang membentuk jaringan keriminal. Dengan kata lain korupsi yang sistemik.

Menurut William J Chamblis di kutip dalam Aditjondro (2016) menyebutkan  korupsi terjadi karena hubungan antara pengusaha, politisi dan pejabat negara. Hubungan ini terjadi karena pemenuhan kepentingan secara bersama. Ini merupakan saudara tiga serangkai abadi dalam korupsi sistemik. [4]

Dalam pendapat Chamblis di atas hanya terfokus pada korupsi yang terjadi di kekausaan, dimana sekelompok oligarchy menguasai kekuasaan dan sumber daya yang lebih, dan menyalah gunakan wewenang untuk kepentingan pelestarian oligarik mereka.

Akan tetapi George Aditjordon mengembangkan pendekatan Chamblis ini dengan membagi bentuk dan lapisan korupsi. Menurut Aditjondro (2006: 402) dalam bukunya, Korupsi Kepresidenan: Reproduksi Oligarki Berkaki Tiga: Istana, Tangsi dan Penguasa yang diterbikan oleh LKIS, menyebutkan tiga bentuk korupsi, yang memiliki krakter yang berbeda. Ketiga bentuk korupsi itu didasarkan pada theory korupsi yang dikembangkan oleh Chamblis, Milovan Djelas dan Heusen Alatas.

Pertama, korupsi terjadi antara warga negara, dan aparatur negara, yang dapat dibedakan atara suap, pemerasan. Kedua, korupsi yang berada dalam satu lingkaran pusat kekuasaaan pemerintahan, yang meliputi Nepotisme, Kroni dan Klas baru.

Bila nepotisme terjadi antara orang yang menerima dan memberi kemudahan—pejabat negara dalam hubungan darah, maka kroni antara orang menerima dan memberi –pejabat negara tidak dalam hubungan pertalian darah, melainkan ikatan teman teman dan kedekatan lain.

Sementara kelas baru, orang yang mengambil kebijakan dan orang memperoleh keuntungan dari kebijakan itu, menjadi satu kesatuan, organik, dan berkuasa dalam satu negara.

Ketiga, korupsi yang terjadi karena jaringan terbentuk antara pemerintah yang berkuasa, perusahaan, birokrat, politisi dan lembaga negara, pendidikan dan penelitian. [5]

 ###

 

Bagaimana Korupsi Di DKI Jakarta

Korupsi mengenai reklamasi 17 pulau teluk Jekarta terungkap ke public setelah Sanusi, Anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019 dari partai Gerindra, anggota Badan Legislatif DPRD DKI Jakarta tertangkap tangan di ruang kerjanya oleh KPK, . Dari penangkapan Sanusi, terungkap bahwa Anggota DPRD DKI Jakarta itu meminta penurunan pajak reklamasi dalam rancangan Perda tata ruang itu pihak pemerintah menambah 15 persen kontribusi dibebankan pada pengembang, yang diajukan pemerintah DKI Jakarta, dalam hal ini Ahok. Permintaan Sanusi ini, dikomunikasikan melalui Sunny Tanuwidjaya, seorang straf ahli Gubernur DKI Jakarta sebagai penghubung.[6] Seperti yang disampaikan, hukum Sanusi, Krisna Murti, yang menyebut, Sunny dituding sebagai penghubung antara Sanusi dan Ariesman Widjaja, Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land yang ditangkap KPK terkait suap tersebut. Sunny juga disebut kerap bertanya ke Sanusi soal Raperda Tata Ruang dan Zonasi Reklamasi yang tak kunjung beres.[7]

Karena sudah menerima suap, DPRD DKI Jakarta ingin kontribusi tambahan diturunkan dari 15 persen menjadi 5 persen saja dikali nilai jual objek pajak dikali lahan yang bisa dikomersilkan.[8] Padahal kontribusi ini pada wawalnya cukup diatur dalam Peraturan Gubernur, seperti dikisahkan Aguan dan sejalan dengan usulan DPRD DKI Jakarta sebelumnya. [9]

Seperti dilaporkan Tempo.co.id, Sanusi menjadi penghubung dengan empat kaki, pertama menjadi penghubung antara Sanusi dan Ahok, kedua, Sunny juga menjadi penghubung Paguyuban pengembang reklamasi 17 pulau buatan ini diteluk Jakarta, Ketika, paguyuban penyembang menanyakan kepada Sunny, ia, Sunny langsung mengkomunikasikan pesan itu kepada anggota DPRD DKI Jakarta.[10] Sebagai tambahan, Sunny mengakui pernah berbicara dengan Aguan beberapa kali. “Kadang di kantor, kadang sambil makan pempek,” katanya. Dalam satu kesempatan, Aguan meminta agar kontribusi tambahan diatur dalam Peraturan Gubernur saja agar pembahasan Raperda tak berlarut-larut. [11]. Selain itu, Sunny juga menjadi penghubung antara Ahok dan Aguan, alias Kesuma Wijaya. [12]

Seperti diketahui untuk memuluskan mega proyek reklamasi, Pemprov DKI dan DPRD tengah membahas Raperda Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dan Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (ZWP3K). Pembahasan itu sudah dilakukan pada Maret 2015 lalu. [13]

Dilain pihak dalam operasi tangkap tangan ini, KPK menemukan uang satu milyar rupiah sebagai pelicin atas permintaan penurunan kontribusi dari reklamasi pantai itu menjadi lebih rendah dari 15%. Sumber dana suap ini berasal dari Aguan, direktur Agung PT. Agung Podomoro Land, salah satu pengembang yang ikut dalam proyek reklamasi. [14]

Dari kicuan Sunny Widjaya terungkap bahwa Sanusi telah menjalin lama dengan Ariesma, bos Agung Podomoro Land itu diper-kirakan sejak tahun 2004, lebih dari 10 tahun lalu.

Disisi lain, dari kicauan Ahok, terungkap, alasan DPRD mengenai pengaturan reklamasi dalam Perda tata rung, katanya meneruskan keinginan para pengembang dengan usul pada Februari lalu agar kontribusi tersebut dikeluarkan dari Rancangan Peraturan Daerah Tata Ruang Strategis Pantai Utara Jakarta dan diatur dalam peraturan gubernur. Namun, propoal dewan ini. Basuki menolaknya.

Ahok—sapaan Basuki, belakangan mencurigai rencana dewan ini, ada hubungannya dengan target jangka panjang mengenai pendanaan dalam pemilihan gubernur yang akan digelar tahun depan. Bila Gubernur lain terpilih, maka menurut Ahok, Perda tata ruang masih dapat di amandement.

Siapa yang tidak tergiur. Kalkulasi kontribusi tambahan 15 persen x nilai jual obyek pajak x luas lahan yang bisa dijual, dari 17 pulau, menurut Ahok bernilai total Rp 48,8 triliun. Di luar itu, pengembang tiap pulau wajib menyediakan 40 persen lahan untuk ruang terbuka hijau, jalan, dan taman, plus 5 persen untuk fasilitas umum, seperti rumah susun.[15]

Kesimpulan dari gambaran di atas, kita dapat membuktikan, bahwa korupsi terjadi bukan saja karena hubungan politisi, pelaku bisnis atau pelaku usaha, pejabat negara, setingkat gubenur, tetapi juga terjadi dalam dalam hubungan kekerabatan baik sedarah maupun tidak sedarah atau hubungan kawan, suku dan lainnya. Apa yang disebutkan Chamblis adalah benar. Apa yang disebutkan Aditjodoro, hubungan sedarah, maupun bukan sedarah juga menjadi jalan terjadinya korupsi.

Sampai sejauh ini, meski belum ada bukti kuat, hubungan klas karena berada dalam satu kran kekuasaan entah melalui partai atau hubungan lain, penyebab korupsi ini juga terjadi. Hal dapat dilihat bagaimana Ahok menuding dibalik perubahan yang semula penetapan mengenai kontribusi ditaur diatur dalam Pergub, lalu kemudian diubah menjadi diatur dalam Perda. Jika benar kata, Ahok, maka korupsi karena klas, yang mengatur kepentingan kelompoknya terakomodasi dalam kebijakan  Perda.

Sedangkan korupsi yang terjadi pada tingkat pemegang keputusan tertinggi pada hubungan produksi juga terjadi, bagaimana Aguan ditetapkan sebagai tersangka, predien direktur Agung Podomoro Land, karena semua keputusan di tangan majikan, tanpa melibatkan buruh==dalam hubungan produksi. Dengan kata lain, buruh tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan ini, melainkan majikan.

Mari kita tunggu perkebangan selanjutnya, siapa lagi bakal terseret pusaran reklamasi teluk Jakarta.***

 

[1] Mayer, R. (1993), Marx, Lenin and the Corruption of the Working Class. Political Studies, 41: 636–649. doi: 10.1111/j.1467-9248.1993.tb01661.x

[2] Mayer, R. (1993), Marx, Lenin and the Corruption of the Working Class. Political Studies, 41: 636–649. doi: 10.1111/j.1467-9248.1993.tb01661.x

[3] Mayer, R. (1993), Marx, Lenin and the Corruption of the Working Class. Political Studies, 41: 636–649. doi: 10.1111/j.1467-9248.1993.tb01661.x

[4] Aditjondro, G.J., Korupsi Kepresidenan: Reproduksi Oligarki Berkaki Tiga: Istana, Tangsi dan Penguasa, Penerbit LKIS, Yogyakarta

[5] Aditjondro, G.J., Korupsi Kepresidenan: Reproduksi Oligarki Berkaki Tiga: Istana, Tangsi dan Penguasa, Penerbit LKIS, Yogyakarta

[6] Harap, L., 2016 ( April 13, 2016), Drama panjang Perda Reklamasi, Sanusi, Sunny, dan korupsi, retrieved on April 19, 2016 from: http://www.merdeka.com/jakarta/drama-panjang-perda-reklamasi-sanusi-sunny-dan-korupsi.html

[7] Ismail, R., 2016 (April 12, 2016), Nyanyian’ Sanusi dan Sunny di Kasus Suap Reklamasi, Siapa yang Benar?, retrieved on April 19, 2016, from: http://news.detik.com/berita/3185622/nyanyian-sanusi-dan-sunny-di-kasus-suap-reklamasi-siapa-yang-benar
[8] Maulidar, I., 2016 (April 11, 2016), Terungkap: Begini Percakapan Sunny Tanuwidjaja Dan Aguan, retrieved on April 19, 2016 from: https://m.tempo.co/read/news/2016/04/11/063761515/terungkap-begini-percakapan-sunny-tanuwidjaja-dan-aguan
[9] Maulidar, I., 2016 (April 11, 2016), Terungkap: Begini Percakapan Sunny Tanuwidjaja Dan Aguan, retrieved on April 19, 2016 from: https://m.tempo.co/read/news/2016/04/11/063761515/terungkap-begini-percakapan-sunny-tanuwidjaja-dan-aguan
[10] Huda, L., 2016, (April 11, 2016), Sunny Buka Kedekatan Sanusi-Ariesman dan Lobi Pengusaha, retrieved on April 19, 2016 from: https://m.tempo.co/read/news/2016/04/11/231761612/sunny-buka-kedekatan-sanusi-ariesman-dan-lobi-pengusaha
[11] Maulidar, I., 2016 (April 11, 2016), Terungkap: Begini Percakapan Sunny Tanuwidjaja Dan Aguan, retrieved on April 19, 2016 from: https://m.tempo.co/read/news/2016/04/11/063761515/terungkap-begini-percakapan-sunny-tanuwidjaja-dan-aguan
[12] Maulidar, I., 2016 (April 11, 2016), Terungkap: Begini Percakapan Sunny Tanuwidjaja Dan Aguan, retrieved on April 19, 2016 from: https://m.tempo.co/read/news/2016/04/11/063761515/terungkap-begini-percakapan-sunny-tanuwidjaja-dan-aguan
[13] Harap, L., 2016 ( April 13, 2016), Drama panjang Perda Reklamasi, Sanusi, Sunny, dan korupsi, retrieved on April 19, 2016 from: http://www.merdeka.com/jakarta/drama-panjang-perda-reklamasi-sanusi-sunny-dan-korupsi.html
[14] Harap, L., 2016 ( April 13, 2016), Drama panjang Perda Reklamasi, Sanusi, Sunny, dan korupsi, retrieved on April 19, 2016 from: http://www.merdeka.com/jakarta/drama-panjang-perda-reklamasi-sanusi-sunny-dan-korupsi.html
[15] Persada, S., Aprianto, A., 2016 (April 11, 2016), TERBONGKAR: Suap Reklamasi Diduga Terkait Pilkada Jakarta , retrieved on April 19, 2016 from: https://m.tempo.co/read/news/2016/04/11/064761468/terbongkar-suap-reklamasi-diduga-terkait-pilkada-jakarta

 

  Urgent Action: Panama Paper, Kejahata Disamarkan, Warga Indonesia Terkait


 

Saya telah menyelidiki dokumen tentang Panama Paper dan keterkaitan antara Mossack Foseca dengan sejumlah nama-nama warga negara Indonesia yang menggunakan jasa perusahaan cangkang (Shell Company) itu untuk menyimpan kekayaan mereka menghidar dari pajak dan regulasi di tanah air. Dalam penyelidikan ini, saya menelusuri cara kerja Mossack Foseca dan cara mencari menyembunyikan kekayaan klien mereka. Kemudian saya membandingkan dengan sejumlah  UU Pencucian Uang di Tanah Air.  Saya menemukan, warga Indonesia yang menggunakan jasa Mossack Foseca dengan motifasi menghindar pajak dan merupakan perbuatan tax unfairness. 

Oleh karena itu, saya merekomendasikan: Orang perorang yang nama tentra di dalam Panama paper perlu di bawa ke rana hukum, dengan membutuhkan penyelidikan lanjut.

Cara Kerja Mossack Fonseca

Cara Kerja Mossack Fonseca

  • Perusahaan diregistrasi di tax haven[1] dalam bentuk industri.[2]
  • Kebanyakan perusahaan hanya ada di atas kertas, tidak ada kantor dan karyawan. .[3]
  • Hasil poin penjualan anonymity (tak diekathui). [4]
  • Klient dapat membayar Mossack Fonseca extra untuk menyediakan orang-orang diketahui seolah jadi pemilik juga sebagai pemilik saham, direktur dan seolah-olah sebagai pemilik perusahaan. .[5]
  • Mossack Fonseca melakukan registrasi sekitar 200 ribu perusahaan dan yayasan di yuridiksi beberapa negara. [6]
  • Perusahaan Cangkang (shell company—pelindung) [7]
  • Mossack Foseca[8], membuat perusahaan shell company, perusahaan yang digunakan untuk menyembunyikan kepemilikan aset perusahaan. Pemelik Perusahaan menyewa orang, berperan sebagai manajemen [9]
  • Pusat keuangan perusahaan di juridiksi bebas pajak (offshore financial centre). Ini tempat transaksi keuangan rahasia di British Virgin Islands, Macao, Bahama, dan Panama. Orang-orang kaya itu menyimpan dana mereka di sini dan dijamin kerahasiaan perusahaan. Transaksi keuangan di fasilitasi pajak yang rendah hingga bebas pajak. [10]
  • Saham dan obligasi atas nama (bearer shares and bonds)
    Saham dan obligasi atas nama merupakan solusi untuk menyembunyikan kepemilikan orang kaya dan perusahaan dengan cara memindahkan uang dalam jumlah besar dengan mudah. [11]

 

  • Pencucian uang. Pencucian uang termasuk membersihkan uang “kotor” agar dapat digunakan tanpa memunculkan kecurigaan. Koruptor yang memiliki banyak uang tunai dapat mengirim uangnya ke offshore financial center.  Uangnya kemudian diubah ke obligasi atas nama dan dimiliki oleh perusahaan cangkang. [12]

Ilegal

Penggunaan perusahaan cangkang di dalam yuridiksi tax heaven adalah legal. Namun demikian, di lingkungan yang kabur dimana mereka beroperasi selalu membuka kesempatan pada klien menyalah-gunakan wewenang untuk tujuan kriminal dan orang-orang yang ingin menghindar kewajiban pajak dan identitas mereka dan menyembunyikan aktifitas mereka.

Di Indonesia, bertentangan dengan  UU.

  1. UU Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberatasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
    1. Dalam Pasal 1 ayat 1, defenisi mengenai pencucian uang, dengan unsur sebagai berikut: segala bentuk perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan Per undang-udangan ini.[13]
    2. Dalam pasal 1 ayat 5, dinyatakan transaksi yang dicurigak dengan maksud menyembunyikan, menggunakan jasa dengan niat menghidari pelaporan. [14]
    3. Pasal 2 dan poin V. Unsur sebagai berikut: setiap hasil tindak pidana harta kekayaan[15] diperoleh dari hasil penghindaran pajak. [16]
    4. Pasal 4, setiap orang menyebunyikan, menyamarkan kepemelikan sebenarnya. [17]
  1. UU Nomor25 tahun 2003 Tentang Perubahan atas UU No.15 tahun 2003 tentang pencucian uang.
    1. Dalam pasal 1 ayat. Unsur pencucian uang adalah: perbuatan, menempatkan, men-mtransfer, mebayarkan, menitipkan membawa keluar negeri harta kekayaan yang diketahui merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan dan menyamarkan kekayaan seolah sah.[18].
    2. Pasal 1 ayat 2, disebutkan disebutkan, setiap orang per-seorangan atau korporasi.

Berdasarkan penjelasan UU Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan UU Nomor 25 tahun 2003 Perubahan atas UU No.15 tahun 2003 Tentang Pencucian Uang disebutkan Pencucian Uang maka, dengan demikian, nama-nama warga negara Indonesia yang disebutkan dalam Panama Papers, perlu diselidiki  dalam dua bentuk:

 

Bentuk pertama:

  1. Apakah dana yang mereka simpan disana termasuk tindak pidana kejahatan?
  2. Perlu mencari argurmentasi yang meyakinkan, apakah motifasi penghindaran pajak dengan cara menyimpan dan menyembunyikan kekayaan di luar negeri termasuk dalam kategori tindak pidana?

Bentuk kedua:

  1. Pasal 9 UU Nomor25 tahun 2003 Tentang Perubahan atas UU No.15 tahun 2003 tentang pencucian uang. Orang-orang menyembunyikan kekayaan di luar negeri dengan maksud menghindar pajak termasuk ka-tegori orang yang tidak melaporkan kekayaan dengan nila tertentu.[19]

Dalam Perjanjian Internasional.

Hal ini dinyatakan secara tegas dalam Finacial Action Task Force (FATF) pada bagian II, halaman 6, disebutkan:[20]

“Countries should take all necessary measures to prevent their misuse, such as ensuring that accurate information on the beneficial owner is available to “competent authorities”.

Memang Indonesia bukan salah satu negara yang menjadi anggota FATF, tetapi Indonesia menjadi anggota  Asia/pacific on Money Laundering (APG), mewajibkan anggota organisasi ini mengikuti/ standard FATF.[21] Dengan demikian, Indonesia diwajibkan untuk melaksanakan APG sebagai kepatuhan anggota.

Indonesia harus segera mengambil tindakan berdasarkan Standar APG yang mengikuti standar FATF untuk mencegah penyalahgunaan weweng dan membuat informasi secara akurat tentang warga Indonesia yang menyamarkan namanya di Mossack Fonseca.

Meski tidak mewajibkan warga negara, tetapi sebagai negara yang terikat dalam pernjian APG, Indonesia, anggota APG, bisa meminta bantuan APG mengenai penyelidikan dokumen yang dibutuhkan untuk penyelidikan lebih jauh.

Tax Fairness dan Ketidak Adilan

  • Warga negara Indonesia yang menggunakan sumber daya di Indonesia untuk meraup keuntung yang lebih ketimbang warga negara yang tidak beruntung. Wajib membayar pajak lebih dari orang memiliki kekayaan rendah. Prinsip pembedahan ini disebut tax fairness. Nah, orang yang menghidar pajak merupakan bentuk orang yang sedang menjalakan tax unfairness. Apalagi menghidar pajak. Sejaka Indonesia merupakan negara, dimana sumber APBN bersuber dari pajak sekitar 80% saat ini.
  • Tax haven adalah bentuk global dari system keuangan, dimana mereka memasuki negara-negara yang menyediakan kemudahan pajak—dan berpindah secara dinamik. Cara ini digunakan 50% transaksi pendagangan dunia. Perpindahan ini merupakan sumber penyebab ketidak adilan.
  • Tax haven merupakan system jaringan kerja global yang menawarkan menyimpan rahasia dilindungi berdasarkan Juridiksi negara, dimana orang terkaya dunia melakukan exploitasi terhadap kelemahan hukum suatu negara untuk menghidari pajak.
  • Sekitar $21 trillion to $32 trillion kekayaan orang perorang kaya di perusahaan keuangan pengeboran lepas pantai tersimpan disini.

Panama Paper di Indonesia

Menurut laporan Tempo, The Panama Papers menyebut 899 orang dan perusahaan di Indonesia yang memiliki perusahaan cangkang di beberapa kawasan surga pajak. Dari jumlah itu, 803 berupa nama pemegang saham, 10 perusahaan, 28 perusahaan yang diciptakan, dan 58 nama pihak terkait.[22] Berbeda dengan laporan  laporan Tempo,  dalam dokumen Offshore Leaks yang rampai pada 2013, ada 2.961 orang Indonesia yang terdaftar dalam 23 perusahaan. .[23]

 

Nama orang Indonesia dan perusahaannya ada didalam Mossack Fonseca: .[24]

  1. Johnny Gerard Plate (Politikus Partai NasDem): Serenity Pacific Ltd
    “Ini jangan menjadi rumor atau berita yang tendensius dan cenderung fitnah.”
  2. Hilmi Panigoro (Medco Group): Bartonia Capital Ltd
    “Saya punya banyak perusahaan offshoresebagai wahana investasi dan mengelola risiko. Tapi, setelah saya cek, Bartonia tidak ada dalam daftar yang dimiliki Grup Medco atau saya pribadi.”
  3. Pemilik grup Lippo, James Riady
    Tercatat sebagai pemegang saham di sebuah perusahaan bernama Golden Walk Enterprise Ltd. Perusahaan itu didirikan dengan bantuan Mossack Fonseca di British Virgin Islands pada 2011. Putranya, John Riady, juga tercatat sebagai pemilik Phoenix Pacific Enterprise Ltd di BVI. Ketika dimintai konfirmasi, salah seorang keluarga Riady memberikan keterangan off the record.

 

  1. Direktur PT Indofood Sukses Makmur, Franciscus Welirang.
    Dia tercatat sebagai pemegang saham perusahaan offshorebernama Azzorine Limited. Nama Fransiscus tak langsung tercatat sebagai klien Mossack Fonseca. Dia terafiliasi lewat BOS Trust Company (Jersey) Ltd, yang menjadi klien sejak 2013.
    Franciscus awalnya mengaku tak tahu ihwal informasi itu. “Azzorine? Saya enggak tahu,” kata Franciscus ketika ditanya soal ini, kemarin. Meski begitu, dia berjanji akan mengecek keterkaitan perusahaan itu dengan dirinya.Belakangan, setelah memeriksa dokumentasinya, Fransiscus membenarkan. “Iya benar, itu memang perusahaan saya,” katanya. Dia menegaskan bahwa Azzorine adalah perusahaan tanpa investasi, yang disebutnya “perusahaan satu dolar”. Dia juga memastikan bahwa dia taat membayar pajak di Indonesia.
  1. Sandiaga Uno
    Pebisnis terkemuka yang kini tengah mencalonkan diri menjadi calon Gubernur DKI Jakarta, juga tersangkut dokumen ini. Pekan lalu, Sandiaga mengaku memang memiliki beberapa perusahaan offshore di British Virgin Islands. Keberadaan perusahaan offshore itu penting untuk bisnis Saratoga Equities, sebuah perusahaan investasi yang dia dirikan bersama Edwin Soeryadjaya.Setidaknya ada tiga perusahaan yang terkait dengan Sandiaga: Aldia Enterprises Ltd, Attica Finance Ltd, dan Ocean Blue Global Holdings Ltd. Ketiganya didirikan berurutan sejak 2004 sampai 2006. “Saya memang punya rencana membuka semuanya karena saya sekarang dalam proses mencalonkan diri menjadi pejabat publik,” katanya tenang.
  2. Muhammad Riza Chalid

Selain tiga nama tadi, dua orang yang kerap dicari penegak hukum untuk kepentingan penyidikan kasus korupsi, yakni taipan minyak Muhammad Riza Chalid dan pengusaha properti Djoko Soegiarto Tjandra, juga tercantum dalam dokumen Mossack.

 

 

[1] A tax haven is a country that offers foreign individuals and businesses little or no tax liability in a politically and economically stable environment. Terjemahan, Tax Heaven, adalah sebuah negara yang menawarkan orang asing secara individu and pelaku bisnis tanpa kewajiban pajak di dalam lingkungan politik dan ekonomi yang stabil.

[2] Radion ABC, 2016 (April 4, 2016), Panama leak: How does Mossack Fonseca work? Retrived on April 7, 2016 from http://www.radionz.co.nz/news/world/300605/panama-leak-how-does-mossack-fonseca-work

[3] Radion ABC, 2016 (April 4, 2016), Panama leak: How does Mossack Fonseca work? Retrived on April 7, 2016 from http://www.radionz.co.nz/news/world/300605/panama-leak-how-does-mossack-fonseca-work

[4] Radion ABC, 2016 (April 4, 2016), Panama leak: How does Mossack Fonseca work? Retrived on April 7, 2016 from http://www.radionz.co.nz/news/world/300605/panama-leak-how-does-mossack-fonseca-work

[5] Radion ABC, 2016 (April 4, 2016), Panama leak: How does Mossack Fonseca work? Retrived on April 7, 2016 from http://www.radionz.co.nz/news/world/300605/panama-leak-how-does-mossack-fonseca-work

[6] Radion ABC, 2016 (April 4, 2016), Panama leak: How does Mossack Fonseca work? Retrived on April 7, 2016 from http://www.radionz.co.nz/news/world/300605/panama-leak-how-does-mossack-fonseca-work

[7] Tim Investigasi Tempo, 2016, Pengusaha RI Masuk Panama Papers: 4 Modus Sembunyikan Harta

on April 7, 2016 from https://m.tempo.co/read/news/2016/04/05/087759973/pengusaha-ri-masuk-panama-papers-4-modus-sembunyikan-harta

[8] Mossack Fonseca sebuah firma hukum internasional yang berbasis di Panama. Firma ini memiliki kantor cabang di Hong Kong, Zurich, Miami, dan 35 kota lain di seluruh dunia. Bocornya data tersebut dipublikasikan serentak oleh 100 media di seluruh dunia.

 

[9] Tim Investigasi Tempo, 2016, Pengusaha RI Masuk Panama Papers: 4 Modus Sembunyikan Harta

on April 7, 2016 from https://m.tempo.co/read/news/2016/04/05/087759973/pengusaha-ri-masuk-panama-papers-4-modus-sembunyikan-harta

[10] Tim Investigasi Tempo, 2016, Pengusaha RI Masuk Panama Papers: 4 Modus Sembunyikan Harta

on April 7, 2016 from https://m.tempo.co/read/news/2016/04/05/087759973/pengusaha-ri-masuk-panama-papers-4-modus-sembunyikan-harta

[11] Tim Investigasi Tempo, 2016, Pengusaha RI Masuk Panama Papers: 4 Modus Sembunyikan Harta

on April 7, 2016 from https://m.tempo.co/read/news/2016/04/05/087759973/pengusaha-ri-masuk-panama-papers-4-modus-sembunyikan-harta

[12] Tim Investigasi Tempo, 2016, Pengusaha RI Masuk Panama Papers: 4 Modus Sembunyikan Harta

on April 7, 2016 from https://m.tempo.co/read/news/2016/04/05/087759973/pengusaha-ri-masuk-panama-papers-4-modus-sembunyikan-harta

[13] Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberatasan Tindak Pidana Pencucian Uang dinyatkan,  “Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan

ketentuan dalam Undang-Undang ini”

[14] 1 ayat 5 UU Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberatasan Tindak Pidana Pencucian Uang , dinyatakan, “Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah: a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan; b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai

 

[15]  Pasal 2 ayat 1 , UU Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberatasan Tindak Pidana Pencucian Uang, “ Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana” . Laliu poin V, “ perpajakan”

 

[16]  Pasal 2 ayat 1, poin V, UU Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberatasan Tindak Pidana Pencucian Uang, : V. dibidang perpajakan”.

 

[17]  Pasal 4 UU Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberatasan Tindak Pidana Pencucian Uang, : Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

 

[18] Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 25 tahun 2003 Perubahan atas UU No.15 tahun 2003 Tentang Pencucian Uang disebutkan Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbang- kan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah

 

 

[19] Pasal 9  UU Nomor25 tahun 2003 Tentang Perubahan atas UU No.15 tahun 2003 ,  “setiap orang yang tidak melaporkan uang tunai berupa rupiah sejumlah Rp

100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih atau mata uang asing yang

nilainya setara dengan itu yang dibawa ke dalam atau ke luar wilayah

Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana denda paling sedikit

Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp

300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

 

[20] https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwiWwP_wjP7LAhWEA44KHXSkBmQQFggkMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.fatf-gafi.org%2Fmedia%2Ffatf%2Fdocuments%2Freports%2FGuidance-transparency-beneficial-ownership.pdf&usg=AFQjCNHP2SUeYKX_7rkErtapZurfMd1y2w&bvm=bv.118817766,d.c2E

[21] http://www.fatf-gafi.org/pages/asiapacificgrouponmoneylaunderingapg.html; lihat juga, http://www.apgml.org/documents/search-results.aspx?keywords=indonesia

[22] Tim Investigasi Tempo, 2016, Ada 803 WNI dalam Panama Papers, Ini Nama & Perusahaannya on April 7, 2016 from

https://bisnis.tempo.co/read/news/2016/04/06/090760178/ada-803-wni-dalam-panama-papers-ini-nama-perusahaannya

[23] Tim Investigasi Tempo, 2016, Ada 803 WNI dalam Panama Papers, Ini Nama & Perusahaannya on April 7, 2016 from

https://bisnis.tempo.co/read/news/2016/04/06/090760178/ada-803-wni-dalam-panama-papers-ini-nama-perusahaannya

[24] Tim Investigasi Tempo, 2016, Ada 803 WNI dalam Panama Papers, Ini Nama & Perusahaannya on April 7, 2016 from

https://bisnis.tempo.co/read/news/2016/04/06/090760178/ada-803-wni-dalam-panama-papers-ini-nama-perusahaannya

CSR dan CD: Rahmat atau Kiamat 


Oleh: Harli Muin 

Salah satu konflik yang makin rumit saat ini adalah relasi korporasi tambang mineral dan Migas dengan masyarakat lokal. Karena tiga alasan penting, pertama karena pertambahan jumlah penduduk sejalan dengan bertambahnya kebutuhan masyarakat untuk bahan baku makanan, sedangkan sumber daya alam yang menjadi penyedia utama bahan baku kebutuhan pokok, bukan semakin bertambah, malah semakin berkurang. Kedua, perkembangan masyarakat lokal, di-mana mereka sudah memahami hak terlibat dalam pembangunan, termasuk hak untuk menentukan nasib dan pilihan-pilihan hidup sendiri. Ketiga, aktor-aktor masyarakat, di-mana perusahaan tambang mineral dan Migas beroperasi memiliki jaringan luas dengan LSM, lembaga internasional. Juga termasuk memiliki jaringan media massa yang luas. Apa lagi, pemanfaatan teknologi informasi sudah semakin berkembang dan terasa manfaatnya sebagai alat komunikasi untuk informasi, pendidikan, advokasi dan pengetahuannya lainnya. Teknologi informasi sudah masuk sampai ke kampung.
Bapak Dr. Dody Prayogo menyajikan buku mengenai Socially Responsible Corporation cukup menarik untuk mengungkap secara gamblang bagaimana relasi korporasi dan masyarakat saat ini dalam pengelolaan tambang mineral dan Migas sebagai contoh kasus . Dalam sajiannya, buku ini tidak saja menggambarkan tanggung-jawab sosial perusahaan masyarakat dan lingkungan hidup, lebih dari itu, buku ini membahas lebih dalam mengapa pentingnya tanggung-jawab perusahaan-perusahaan khususnya industri tambang mineral dan tambang Migas secara sosial.
Namun demikian, saya membaca buku yang dibagi ke dalam delapan bab ini, selain memiliki kelebihan, bukan ini juga memiliki beberapa kelemahan. Kelebihan dan keunggulan buku ini, akan di fokus kan pada beberapa bagian bab saja. Menurut hemat saya bagian-bagian itu perlu mendapat perhatian penting dalam meningkat keadilan dan kesetaraan dalam distribusi kekayaan alam di tanah air.
Pada bab dua disajikan mengenai anatomi dan implikasi konflik korporasi dan komunitas lokal. Pada bagian ini penulis menguraikan secara teoritik mengenai sebab, dinamika dan resolusi konflik sumber daya alam. Sangat menarik, apa lagi penulis menggunakan dasar teori konflik tersebut untuk menganalisis salah satu contoh konflik Goethermal di Jawa Barat. Dalam bagian sebab konflik, penulis menjelaskan sebab konflik-konflik sumber daya alam karena di-picu oleh dua hal. Pertama karena terjadinya perubahan struktur politik . Penulis membandingkan situasi pada masa orde baru dan masa reformasi sebagai dua hal yang berbeda. Kedua, penulis juga memperlihatkan variabel ketimpangan dan dominasi korporasi terhadap masyarakat lokal (Prayoga, D., 2014: 39).
Apa yang disebut oleh penulis itu juga benar. Namun, pendekatan mengenai sebab konflik, dinamika dan resolusi. Terlalu sederhana hanya melihat konflik hanya melihat pada sebab-sebab konflik sumber daya lam, tanpa melihat akar masalah konflik sumber daya alam. Akar masalah konflik sumber daya alam bersumber dari politik lokal, ekonomi, aspek hukum dan sosial budaya. Akar konflik itu bisa dicermati sebelum konstruksi, konstruksi dan paska konstruksi proyek.
Pada pra-konstruksi, mulai dari pembebasan lahan. Para komprador kapitalist—sebagian besar adalah kontraktor lokal cenderung mendukung kehadiran perusahaan padat modal. Dengan harapan mereka menjadi kontraktor bagian dari pembebasan, membuat studi Amdal, studi kelayakan dan lainnya. Pada sisi pemerintah lokal, Gubernur atau Bupati, Dinas ESDM memainkan isu perizinan yang berhubungan usaha tambang mineral dan Migas. Kerap kali perizinan tidak sesuai dengan prosedur proses perizinan. Dalam banyak kasus, kepala daerah sudah banyak dijerat korupsi dalam kasus ini. Kerap juga menjerat para kontraktor lokal.
Bagi para kontraktor, mereka kerap kali terlibat dalam membiayai dan memainkan kekerasan untuk menggerakkan free-man melawan kemauan masyarakat. Termasuk para kontraktor juga menyuap para pejabat negara untuk mendapat proyek pembebasan lahan. Warna konflik pada tahap ini adalah konflik terjadi antara rakyat dengan rakyat, antara negara dengan rakyat dalam hal lahan, dan konflik antara perusahaan dengan masyarakat korban.
Pada tahap konstruksi, konflik antara kontraktor lokal sering terjadi. Karena kompetisi mendapatkan pekerjaan dari kehadiran perusahaan Migas dan tambang mineral. Pada tahap ini, perusahaan kontraktor kerap melakukan suap untuk mendapatkan proyek.
Paska konstruksi proyek tambang Migas dan mineral adalah konflik mengenai tenaga kerja kerja, kerusakan lingkungan. Kebanyakan sektor tambang mineral dan Migas adalah usaha yang memiliki karakter tenaga kerja memiliki ketrampilan tinggih. Oleh karena itu, pekerja yang lolos seleksi adalah pekerja yang memiliki kemampuan khusus. Di lokasi tambang di pedalaman, kebanyakan tenaga kerja bekerja bukan pakai otak, tapi pakai otot. Hasil kunjungan lapangan saya pada tahun 2013 ke PT Vale Indonesia, sebuah perusahaan tambang nikel yang beroperasi di tiga provinsi: Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara memperlihatkan bahwa mereka benar mempekerjakan buruh lokal—dengan skill rendah, tetapi tidak memiliki kontrak. Orang-orang salah sedikit saja, dipecat. Hal ini memicu konflik buruh di sekitar itu.
Kedua, penyelesaian ditawarkan adalah resolusi konflik. Pendekatan ini bagus digunakan dalam konflik antara negara dengan negara, konflik antar suku. Karena kerap kali ketika kekerasan terjadi, intervensi pihak ketiga dilakukan, terutama polisi dan TNI untuk menghentikan kekerasan dengan segara, untuk mencegah kerugian yang meluas, menjaga ketertiban umum dan penegakan hukum. Namun resolusi konflik dalam konflik sumber daya alam tidak tepat digunakan usaha pertambangan mineral dan Mgas. Karakter konflik adalah konflik hak atas tanah, konflik ruang, konflik merelakan tanahnya digunakan untuk tambang atau tidak. Selain itu, dalam konflik hak TNI dan Polri sesungguhnya tidak diberi wewenang oleh negara untuk menyelesaikan masalah ini, kecuali sudah dianggap mengganggu ketertiban umum.
Pada bab tiga, penulis buku ini menuliskan Corporates social resposibility: Sosial Justice dan Distrubutive walfare dan Industri tambang dan Migas. Pada halam 87 dari buku ini, penulis mengutip Prayogo, 2007, operasional konsep pemerataan yang mungkin dapat diterapan pada perusahaan tambang mineral dan migas. Pemeretaan dengan pendekatan Philantropy, Share of Profit, share of cost production and share of ownership. Konsep pertama, philantropy,sudah banyak dipraktekkan, dimana banyak perusahaan multi nasional baik secara langsung maupun tidak memberikan sebagian keuntungan mereka untuk proyek lingkungan dan juga melalui proyek CSR dan Community Development. Share of profit juga sudah kita temui di Masyarakat Adat Amungme mendapat bagian dari keuntungan penjualan tambang emas PT. Freeport. Share of production, ini juga sudah ada diperusahaan tambang. Akan tetapi share of ownership sdauh berjalan dibeberapa perusahaan (Prayogo, 2014: 87).
Namun bagi saya, keadilan distrubutive dalam industri tambang Migas dan Mineral yang ber-modal asing belum bisa mencapai itu. Dari pengalaman saya, perusahaan tambang seringkali menyebutkan akan ada modal segar yang mengalir ke negara kita ketika mereka melakukan operasi. Walaupun, pada tahap eksplorasi mereka menggunakan modal sendiri kebanyakan, tetapi pada tahap eksploitasi, kebanyakan mereka meminjam uang di bank di negara di mana mereka melakukan eksploitasi.
Kedua, alih teknologi. Kehadiran perusahaan tambang mineral dan migas dianggap dapat mengalihkan teknologi mereka terutama teknik eksploitasi dan penyulingan. Fakta-nya, kebanyakan mereka menggunakan kontraktor lokal untuk mengerjakan beberapa bagian dari konstruksi eksploitasi mereka. Pengecualian beberapa teknologi yang tidak ada di dalam negeri, baru mereka menyewa kontraktor luar.
Ketiga, kehadiran perusahaan tambang Migas dan mineral dapat meningkatkan pendapatan negara melalui pajak, baik langsung maupun tidak langsung. Fakta-nya, mungkin kita bisa periksa berapa perusahaan Migas dan tambang mineral membayar pajak dengan patuh dan membayar land rent 1 USD hektare/tahun Dan berapa lagi, yang kerap melaporkan rugi. Dan berapa lagi yang mendapatkan tax-holiday.
Walaupun share profit bisa menjadi salah satu solusi untuk memungkinkan terjadinya keadilan distrubutive. Mungkin adil bagi para pemegang saham. Namun tidak adil bagi khalayak ramai dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.
Pada bab empat, penulis membahas community development pada industri tambang dan Migas: Konsep pendekatan dan implikasi. Kemudian penulis mengungkap konsep pendekatan CD dan CSR pada industri pertambangan mineral dan Migas dengan tiga kategori, yakni pembangunan yang yang berbasis lokal, perencanaan sosial dan aksi sosial (Prayogo, 2014: 97). Selanjutnya, penulis mengungkapkan model pendekatan lain, yakni responsif, integratif dan introvesif (Prayogo, 2014: 101). . Kemudian penulis menyimpulkan bahwa model pendekatan tersebut secara signifikan dapat menjadi alat sebagai transformasi pengetahuan, perilaku dan dan ketrampilan (Prayogo, 2014: 105). Pendekatan-pendekatan tersebut menarik sebagai bahan pendekatan pengelolaan CSR dan CD di area pertambangan.

Namun pengalaman saya, saya melihat pendekatan tersebut terlalu menunjukkan indikator materi sebagai tolak ukur keberhasilan. Memang diakui ukuran meterial sebagai salah satu cara untuk mengukur kesejahtraan masyarakat sekitar tambang. Namun, hendak pendekatan ukuran dampak juga harus difokuskan pada pendekatan non-material. Armtya Sen (1999: 89) menyebutkan dalam bukunya, Development as Freedom, bahwa kemiskinan terjadi karena kekurangan kapabilitas. Sen (1999: 89) kemudian mengklaim hubungan kapabilitats dan kemiskinan adalah sebagai berikut:

1. Capability can be sensibly identified in terms of capability deprivation: the approach concentrates on deprivations that are intrinsically important.
2. There are influences on capability deprivation—and thus on real poverty other than lowness income.
3. The instrumental relation between low income and low capability is variable between different community and even different families and different individual.

Apa yang disebutkan penulis bahwa ada transformasi tangible dan intangible dalam proyek CD dan CSR sudah benar. Namun tidak disebutkan seberapa banyak orang yang telah mendapat training menggunakan kapasitas yang diperoleh dari training untuk menikmati kebahagiaan dan kebebasan. Bebas dari rasa takut dan bebas dari rasa lapar. Jadi penilaian bukan hanya kuantitas, tapi penting adalah kualitas. Apa yang disampaikan Armatya Sen di atas barangkali berguna untuk mengukur keberhasilan proyek CSR dan CD.
Apa yang saya temukan di Tolitoli dalam penelitian lapangan saya, TBM Pertamina, perusahaan milik Pertamina yang mem-fokuskan diri pada distribusi Migas di Tolitoli, memang benar mereka memberikan bantuan komputer kepada SMP Lalos dan Bajugan di kabupaten itu. Namun mereka hanya memberikan, setelah diberikan beberapa unit komputer itu, bantuan CSR mereka sudah selesai sampai di situ. Padahal ketika saya tanya ke Sekolah yang bersangkutan, komputer tesebut sama sekali tidak digunakan, karena tidak ada yang bisa mengoperasikan komputer untuk prakter anak sekolah di daerah itu.

Kedua, penilaian terhadap signifikan juga tidak diarahkan pada penilaian sustainable livelilihood. Padahal konseptual kombinasi mengenai equity, sustainability and capability adalah konsep sustainable livelihood. Definisi Sustainable livelihood menurut the World Commission on Evironmental and Development (WCED) dalam Chambert, R. (1991: 5) adalah sebagai berikut:

“Livelihood is defined as adequate stocks and flows of food and cash to meet basic needs. Security refers to secure ownership of, or access to, resources and income earning activities, including reserve and assets to offset risk, ease shocks and meet contingencies. Sustainable refers to the maintenance or enhancement of resource productivity on a long term-term basis. A household may be enable to gain sustainable livelihood security in many ways—through ownership of land, live stock or trees; rights to grazing, fishing, hunting or gathering, thorough stable employment with adequate remunerate; or through varied repertoires of activities.”

Berdasarkan definisi tersebut di atas, jelas bahwa penilaian terhadap CSR dan CD belum didasarkan pada pendekatan di atas. Sebaliknya, malah kehadiran perusahaan menghalangi akses masyarakat terhadap sumber kehidupan mereka.
Dengan kata lain, pendekatan CRS dan CD perusahaan tambang dan Migas, saya belum percaya dapat menyelesaikan masalah kemiskinan yang dihadapi masyarakat sekitar tambang. Sebab kehadiran perusahaan tambang bukan menciptakan kebahagiaan dan kebebasan, malah menciptakan bentuk kemiskinan baru melalui pe-rampasan tanah dan sumber daya lainnya.
Pada bab terakhir, penulis memberikan opsi dengan tema socio-political change, adaptive corporation dan socially responsible corporation . Tesis penulis menyebutkan Socially Responsible Corporation diharapkan dapat memiliki komitmen kuta dalam mengembangkan kesejahteraan stakeholder ,tidak semata pada pengembangan CD dan CSR, tetapi juga termasuk para pekerja dan mitra lainnya—dengan cara memasukkan ke dalam sistem di perusahaan dan kalkulasi biaya ke dalam biaya produksi (Prayogo, 2014: 264).
Tampak ide ini bagus, namun ini akan memberikan beban bagi harga pokok penjualan produk dengan membebankan kepada konsumen atau pembeli. Bila ini dilakukan, tentu akan memiliki efek terhadap daya saing perusahaan ini, dengan perusahaan serupa atau sejenis yang tidak memiliki sistem dalam kompotisi mengenai harga penjualan.
Kedua, mungkin ide mengani kepemilikan bersama dengan cara memasukkan masyarakat sebagai pemilik saham di perusahaan tambang dan Migas mungkin lebih masuk akal—ketimbang ide lainnya, untuk menyelesaikan masalah-masalah kesejahteraan masyarakat di sekitar tambang. Mengingat dampak perusahaan terutama tambang mineral, memiliki ciri yang berbeda dengan ciri lainnya. Kerusakan lingkungan akibat tambang tidak serta merta muncul. Ia baru terasa ketika perusahaan tambang sudah meninggal lokasi tambang. Misalnya operasi PT. New Month Minahasa Raya di Teluk Buyat. Dampak pencemaran baru berdampak pada kelahiran bay, ketika perusahaan sudah pergi. Ingat pencemaran seperti arsenik, bahan yang digunakan sebagai katalisator pemisahan biji emas dari tanah, adalah bahan logam, yang memiliki efek akumulatif di bila tersimpan. Efek akumulatif adalah, pertambahan jumlah kadar tingkat tertentu suatu bahan kimia—yang baru kemudian menimbulkan efek terhadap lingkungan, ekosistem dan manusia. Selain itu, pertanggungjawaban perusahaan tambang ketika terjadi pencemaran. Bukan hanya tanggung jawab perusahaan tambang itu sendiri, melainkan tanggungjawab pemerintah. Termasuk isu penutupan tambang yang rumit—biasanya meninggalkan ratusan danau buatan.
Kepemilikan saham bersama, dapat dilakukan melalui kompensasi nilai tanah masyarakat menjadi penyertaan saham di perusahaan—yang diorganisasi-kan melalui koperasi. Dengan demikian, ketika perusahaan tambang pergi, masyarakat dapat mengambil alih lahan-lahan. Model pendekatan ini, tentu masyarakat akan menjadi keamanan operasi perusahaan tambang, sebab memiliki hubungan sebab akibat. Bila perusahaan tidak mendapatkan keuntungan, tentu mereka tak kebagian hasil.
Akhirnya, saya me-rekomendasikan buku ini wajib dibaca oleh mereka sebagai development practitioner, pengusaha tambang, masyarakat local di sekitar tambang. Karena beberapa alasan. Buku ini ditulis oleh orang yang memang mem-fokuskan diri secara akademik terhadap masalah-masalah –masalah sosial di sektor pertambangan cara mengatasi masalah-masalah tersebut. Kedua, buku ini menyajikan secara gamblang mengenai masalah-masalah rakyat di sekitar relasi perusahaan dengan masyarakat sekitar tambang—-yang kemudian menyajikan dalam bentuk solusi dengan berbagai pendekatan yang kaya dan variasi. ****

References:

Chambers, R., R. Conway, G., 1991, Sustainable Rural Livelihoods: Practical
Concepts for the 21st Century , a discussion paper, Institute of Development Study, London

Prayogo, Dody, 2014, Socially Responsible Corporation: Peta Masalah,
Tanggungjawab Sosial dan Pembangunan Komunitas pada Industri Tambang dan Migas, UI-Press, Jakarta.

Sen, Armatya, 1999, Development as Freedom, Anchor Books, A Devision of
Random House, New York.

Structural Adjustment Program and affect to the Gender in Indonesia


By Harli Muin

Structural Adjustment Programs (SAPs), a package of a neoliberal of economic policies for developing counties, has been implemented in Indonesia since 1980s and the same time Indonesia has accepted as the member of World Bank (Susanto, 1992). Those policies must be followed in order to qualify for World Bank and International Monetary Fund (IMF) loans and help them make debt repayments (Susanto, 1992). Moreover, Indonesia had 80 % of Indonesia oil export( Pincus and Rizal 1998), and Indonesia has been heavily dependent upon foreign export, and the IMF and World Bank loans policies must focus on increasing exports, reducing spending on social programs, and privatizing public services such as water and electricity. However, those neo-liberal policies have a negative effect to the gender relation especially in vulnerable populations. Many scholars said that changing Indonesian policies such boosting exports, raising domestic savings, reducing social expenditures and reforming institutions in supporting those policies are the gender blind.  The removal of subsidies of social spending in Indonesia is directly affecting family spending, more office hours for women, and increasing infant mortality.

As poor countries, many people depend on subsides, and diminishing subsides can have a major impacts to the community especially in gender relation of men and women in a family level. In other words, reducing public spending on gasoline, health care and education, is triggering increasing of some cost of basic needs such as transportations, health treatments and foods. Since the food cost is expensive, mothers must adjust their family budget in order to afford the food price. As consequence, health care of spending is decreased instead of food spending. Fathers in Indonesian culture are placed as a leader in the household, however, mothers are spending more time concerned about the family than father (Switta, 2012). For example, when mothers are back at home, they are spending more time to care for their sons, daughters and preparing foods. While fathers are spending their time in other activities, sometime is not dealing with family (Switta, 2012).

When mother working hard carries out those responsibilities, this may affect to marriage-relation of fathers and mothers. The mothers also may forget their health and body fitness. It is more likely for the mother that gets sick. It is very frequently a father blaming a mother due to the lack of being healthy. This can cause disharmony between mothers and fathers in marriage relationship. In this case, father can make those arguments in the court to separate their marriage relationship. This reason happens frequently in court of Indonesia during separation process.

Politicians and public officers are blind to take account of the effect of reducing public budget in relationship between fathers and mothers. Reducing budget on education, health care and other social programs is terrible. Sondakh (2006) said that it is likely blind policy and is real a created discrimination against women. Sondakh (2006) argued that discriminations against women have occurred in many forms such in political, economic and education. She added that the school dropout rates for women are higher percentage than the men. This is because the family budget that has been reduced and they could not afford education fees and books. In addition, the subsidies in junior and senior high school have been cut off, and the education fees are higher. It went up three times compared with the subsidies period.

Working in informal labor is the only one choice for the mothers in order to afford family budget. During economic crisis, it is hard to find a job in formal sectors and it is only informal sector jobs that are offered. Those working conditions are not the same as the formal sectors in context of economic and social benefit. For example, in informal sector salary is lower than in the formal sector. In the formal sector, employees do get a social benefit such a health insurance and social pension, and while in informal sector usually do not. Usually working in an informal sector is low paying jobs. Indonesian Statistical Bureau (2005) reported on national economic survey that more men are working informal sector than the women. Moreover, men receive higher salary than the women. This is because women that have lower bargain in negotiation salary and many women work in lower level of job. Switta (2013) said that inequality of men and women salary and job level is because company tends to limit women office hours and women have low education levels. For example, taxi company in Indonesia does not allow woman working during the night because it can increase risky and costly for the operational cost of company such insurance and security.

When family budget is reduced, the mother has to work extra hours. Since the mothers have additional responsibility, she must have additional jobs. The mothers must extend their working hours more than eight hours per-day. This is a real struggle for the mother with the obligation to nurture, educate, and raise children. Since the mother has a double responsibility, her office work increases excess of the normal working hours. In addition, extra works increase the mother’s time spent working. For example, when she arrives at home, the mother must have to care for children, fathers and cooking, and this is likely to double work.

As consequence, women in Indonesia do not have as much time as the men to spend in political arena. Even the Indonesian regulation on public election was providing a 30 percent-quota for women seats in parliament; however, women did not meet those quotas in legislative election of 2004. It has a fact that only 12 percent of people in parliament from 550 parliament seats available in 2004 are women (KPU, 2004). It also is a reality faced by women to improve their capacity in political context and struggling discrimination against them, and their own dignity.   They have less time to do political activity, and they have less time to meet in building their own organizational strength (Sondakh, 2004).

The global crisis at the beginning of 2009 in Indonesia has severely affected the number of migrant workers that had dramatically increased in abroad (National Women Commission of Human Rights, 2009). More women had become migrant workers, and they have left their husband and home country in order to fulfill the family needs. Abroad, they are working in factory as domestic helpers and housekeeping workers. During the economic crisis, migrant workers overseas were still the main source of income for Indonesian revenues and for their families. The destination countries are Hong Kong, Middle East, Singapore, and Malaysia. The amount of income gained from these workers had much contribution for family economy during this time when it was hard to find jobs.

Kiara (2011) reported that women have contributed up to 48% for the household income each month. The contribution was also depending on the level of education, the condition of environment and access to information and public facilities. It was shown how women in the coastal, rural and urban area have strategic opportunity to change their family condition (Kiara, 2011).

Dreaming for better life with family for the near future is main purpose of migrant workers to work abroad. Migrant workers are not only spent their time to working hard, they are also separating from their family for years and years. They are also victim of violence. More recently, Indonesia of Human Right Commission on anti-discrimination against women (2009) reported that many Indonesian migrant workers were raped in Middle East such Saudi Arabia. In February 2010, there were 2,679,536 migrant workers, who were worked in informal sectors, and most of them were women. There were more than 120 raped cases, and 100 cases of trafficking in the same time (National Women Commission of Human Rights, 2009).

Infant and maternal mortality rates are indirectly affected by the reduced family budget.. Especially in many pregnant mothers, they have to reduce their frequencies to consult their pregnancy to medical doctor. Those problems lead to increasing the infant and maternal mortality rates (National Women Commission of Human Rights, 2009). Not only frequencies are visiting to health clinics reducing, but also mothers are eating low quality of protein food. On the pregnant mothers, they are strongly recommended to choose a high quality of food, and they cannot afford high quality of food. Even in family level, foods are recommended based on the age of family members. Food and care to their pregnancy are very important factors that can prevent a complication in giving birth.

Many mothers are unaware to check their pregnancy, and doctor could not detect the high risk factor that pregnant mothers may face. It is very often the risks that can be detected when mothers giving birth and it can be fatal and deadly. According to Wibowo (1993) that pregnant mothers did not care their pregnancy, and most of cases are caused by lack of facility, and also health care is expensive and they cannot afford the price.

Institute of Health Demography of Survey (2006) recorded that child mortality  is higher than before the monetary and economic crisis.  The survey found that the infant mortality rate was recorded at 307 cases per 100,000 people.  Indonesia infant mortality has among the highest in Southeast Asia in 2006. This survey finding also reported that every year  has 8784 mother died in giving her birth. In addition, the survey also found that 50 percent of Indonesian women have anemia and 18 percent of protein-energy deficiency.  Indonesia of Statistical Bureau (2005) also recorded that 25.8 percent of babies born has nutritional deficiency. This number is predicted in the years to come will be growing up.

Dealing with that problem above, I propose several policy recommendations. First is reducing mother’s burden by changing social policy. The policy may take in account increasing budget of social services, providing protection for women especially in poor people and vulnerable groups. Since women and men are different in context of the needs, the budget of social program also may take a consideration about women needs.  I

Second strengthening the Department of Women Empowering is important. Since many protest about improper recipients of social subsidies, Women Empowering Department must be enabled to identify which women should get subsidies and which women should not. This is the need of better data collection. It may be in electronically recorded database that is better to make sure the aid that is going to proper persons.

Third, the government must increase public participation especially the women in public decision-making. The participation might be started from the draft step of public policy until its completion. Public participation is not enough, raising public awareness is also important, and obligated government is to fulfill raising public awareness about gender issues by providing training, and public campaign. As consequence, government should raise the public budget dealt with the gender program.

The fourth, the group in Indonesia should continuously work on women’s emancipation across the world in all levels and aspects including politics, to speak up calling for justice and sustainability of livelihoods, actively involved in policy making and decision-making. It is very important to urge the State, corporations and international financial institutions to take responsibility of the changes of policies and their implications which violate human rights. Because capitalism and neoliberalism have failed to deliver security of livelihoods, they should be responsible.

 

 

 

 

Reference:

 

Indonesia of Statistic Bureau. (2005). Survey national ekonomi. Jakarta, Indonesia

Institute of Health Demography of Survey. (2006). Survey Demography Indonesia. Jakarta, Indoensia.

Komisi Pemilihan Umum. (2004). Hasil pemilihan umum. KPU Number: 16 Tahun2004 Jakarta, Indonesia. Retrieved from http://kpu.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=6813&Itemid=68

Kiara. 2011. International women’s day: Women against primitive accumulative regim, apress release. Jakarta, Indonesia.

Maas, T. L. (2009). Kesehatan ibu dan anak: Persepsi budaya dan dampakkesehatannya. Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sumatera Utara, Medan.

National Women Commission of Human Rights. (2009). It is not only at home:Women’s’ experience of violence in unequal-power relation. Jakarta, Indonesia

Pincus, J and Rizal, R.(1998) Indonesia: From showcase to basket case. Cambridge journal of economics, 22, 723-734

Susanto, H. (1992). Structural adjustment program in 1980s: The Case of Indonesia.

Jurnal Masyarakat Indonesia, Tahun XIX, No.2, 1992. 102.

Sondakh. A. (2006). Feminime dan perjuangan perempuan: Implementasi pada

kebijakan negara. The conference on empowering women into national development. Jakarta, Indonesia.

Wibowo, Adik. (1993). Kesehatan Ibu di Indonesia: Status “Praesens” dan Masalah

yang dihadapi di lapangan. Makalah yang dibawakan pada Seminar ” Wanita dan Kesehatan”, Pusat Kaajian Wanita FISIP UI, Jakarta.

 

 

 

Masalah Kelistrikan Nasional: Tantangan dan Jalan Keluar


Oleh: Harli Muin ð

Salah satu indikator pertumbuhan satu negeri adalah pertumbuhan energi listrik. Pertubuhan energi listrik berbanding lurus dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Menurut Chatib Bisri, mantan Menteri Keuangan RI, beberapa waktu lalu di Jakarta, bahwa konsumsi listrik merupakan cerminan aktivitas ekonomi yang mengalami pertumbuhan[1]. Lebih lanjut Chatib Bisri, setiap pertumbuhan ekonomi satu digit, pertumbuhan listrik menjadi dua digit. Bisri menjelaskan, ada hubungan ukuran elastisitas yang menghubungkan antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan konsumsi listrik. Berdasarkan perhitungan untuk elastisitas. Ia memberi contoh, sebelum krisis ekonomi tahun 1997, saat pertumbuhan ekonomi sebesar tujuh persen, pertumbuhan konsumsi listrik meningkat hingga 14 persen.[2] Pernyataan Bisri cukup masuk akal, karena berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, kita bisa lihat Negara maju seperti ,Tiongkok mencapai 1 juta MW, Amerika 890.000 MW, India 280.000 MW, dan Jepang 720.000 MW. Sementara itu, Indonesia menargetkan total daya yang terpasang 45 ribu MW pada 2018. Dengan demikian, di Indonesia kini jauh lebih kecil dibandingkan dengan sejumlah negara maju tersebut.

Untuk memacu pertumbuhan ekonom di tanah air tersebut, peran PLN cukup strategis sebagai salah bandan usaha milik negara penyedia jasa listrik sektor hilir untuk memacu pertumbuhan ekonomi baik dalam skala lokal, nasional. PLN selama setengah abad terakhir sudah berhasil mendistribusikan energi listrik bagi kebutuhan rumah tangga, industri dan kebutuhan lainnya. Laporan Badan Statistik Energi Nasional menyebutkan Sampai dengan akhir tahun 2012 kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik di Indonesia mencapai 45.253,47 MW yang terdiri dari pembangkit PLN sebesar 33.221,14 MW dan Non PLN sebesar 12.032,34 MW dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar 39.898,96MW, maka kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik naik sebesar 5.354,51 MW atau 13,4%.[3]

Pertumbuhan penggunaan tenaga listrik sampai dengan akhir Mei 2013 sebesar 16,07 Tera Watt hour (TWh) atau tumbuh 9,96 % bila dibanding dengan pemakaian listrik pada Mei 2012 yang sebesar 14,61 TWh. Sementara pertumbuhan pertumbuhan pemakaian listrik bulan Mei 2012 bila dibandingkan pemakaian Mei 2011 sebesar 9,68%.[4] Pertumbuhan ini adalah sesuatu yang menggembirakan bagi ekonomi, karena pertumbuhan konsumsi listrik adalah salah satu indikator pertumbuhan ekonomi.

Namun dibalik pertumbuhan itu, sampai sejauh PLN masih dikritik oleh banyak publik dalam pelayanan kelistrikan di tanah air yang masih dianggap kurang. Kritik itu tidak hanya datang dari kalangan pelaku usaha, dan masyarakat, juga dari pemerintah daerah. Masalah yang muncul adalah, pemadaman bergiliran, pertumbuhan energi jauh lebih rendah ketimbang konsumsi energi listrik, ketidak adilan distribusi listrik, masih sebagian bergantung pada bahan bakar fosil.

  1. Rasio Elektrifikasi: Pemadaman dan masalah PLN

Penyebab pemadam bergiliran bisa berbagai macam seperti gangguan jaringan yang disebabkan oleh pohon tumbang, hewan, gangguan sesaat, layang-layang, dilempar orang tak  dikenal dan atau dibakar oleh masyarakat, padam karena gangguan pembangkit, padam karena adanya perbaikan jaringan (padam terencana), pelayanan pasang baru dan tambah daya untuk sementara di tangguhkan sampai kondisi sistim normal kembali. Gangguan seperti itu memang berpengaruh, namun dalam waktu tidak berlangsung lama. Namun, kekurang sumber daya listrik karena seliih daya terpasang, ter-pakai dan beban pucak menjadi masalah disemua daerah berkaitan dengan pemadangan listrik secara bergiliran. Gangguan semacam ini bermasalah dalam jangka panjang, yang kemungkinan memicu tumbuhnya masalah lain.

Pertama, rasio elektrifikasi dan pemadaman. Secara nasional, pada tahun 1997, kebutuhan 10.000 MW untuk 18,7 juta pelanggan, kapasitas terpasang listrik nasional sudah mencapai 22.105 MW. 15.000 MW berasal dari PLN, sisanya 7.105 MW dari 20 perusahaan swasta. [5] Pada tahun 2012, daya terapsangan 39,898.97 MW. Diantaranya, 30,528,63 MW energi lsitrik berasal dari PLN dan 9,370.34 berasal dari non PLN, dengan jumlah gardu distrubusi sebanyak 318,107.00 unit. Sedangkan gardu induk sebanyak 1,280.00 unit. PLN berhasil menjual lsitrik selama tahun 2011 sebesar 157,992 GWh dan pada tahun 2010 sebesar 10,695 GWh atau naik sekitar 7,26 persen. [6] Meski pertumbuhan listrik hampir sama dengan pertumbuhan listrik, tetapi pemadaman masih terjadi dimana.

Pada hari ini, tahun 2014, tantangan yang dihadapi sub sektor ketenaga-listrikan menjaga kecukupan pasokan listrik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan terus meningkatkan angka rasio elektrifikasi[7] yang hingga saat ini sudah mencapai 81%. Dengan kata lain masih sekitar 19 % masyarakat Indonesia belum dialirkan listrik.

Dengan tantangan tiap tahun terdapat minimal 3 juta pelanggan baru yang harus disambung tiap tahunnya. Fakta ini menuntut kesiapan penyediaan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan konsumsi listrik sebesar 8% – 9% per tahun atau setara dengan penambahan daya listrik sebesar 5.000 MW per tahun. Saat ini kapasitas terpasang pembangkit secara nasional telah mencapai 49.701 MW, dimana 37.464 MW dimiliki oleh PLN dan sisanya dimiliki oleh swasta dan sewa.[8] Sementara peningkatan konsumen sekitar 3 juta pelanggan tiap tahun. Hal ini berarti, selisih suplai listrik lebih kecil ketimbang permintaan listrik yang jauh lebih besar.

Khususnya, PLN wilayah Sulsera saat ini, terutama area Bau-Bau, daya terpasang sebesar 23,244 KWH, daya mampu sebesar 14,850 dan beban puncak 18.350 KWH. [9] Idealnya, total sumber listrik daya mampu sebesar 25% dari total itu adalah cadangan. Sudah pasti ada pemadaman jika ketersediaan listrik seperti kondisi sekarang ini, karena listrik tidak cukup. Sementara dengan daya terpasang seperti itu, maka kita pasti menyaksikan tiang listrik begitu banyak di pinggir jalan tetapi tidak dialiri listrik, karena kekurangan sumber daya listrik.

Kedua, daya saing PLN juga rendah, karena masih sebagian besar menggunakan bahan bakar disel. Harga produksi listrik jauh lebih mahal ketimbang bahan bakar lainnya.[10] Selama ini sumber energi pembangkit listrik di Indonesia, meski sudah menggunakan PLTU, PLTA Geothermal, Tenaga gas, dan lainnya, masih sebagian besar menggunakan sumber energi pembangkit digerakkan oleh tenaga disel. Selain itu, sumber pembangkit itu masih di datangkan dari luar daerah bahkan bahan bakar gas dan minyak solar sebagian berasal dari impor. Persoalan ini akan menjadi masalah dalam jangka panjang dan penyedia tenaga listrik di Indonesia dan harga hanya naik sedikit.

Akibatnya, sampai hari pendapatan PLN yang selalu minus sehingga selalu di-subsidi pemerintah mendapat subsidi pemerintah. Pemerintah dan DPR menetapkan besaran subsidi listrik pada RAPBN 2015 sebesar Rp68,69 triliun, atau turun sekitar 8,59 persen. [11]

Akhirnya dengan kendala harga harga produksi listrik mahal, harga jual listrik murah dan daya saing PLN untuk membangun pembangkit listrik terbatas, maka jadilah akumulasi pemadaman dimana. Alih-alih memenuhi rasio elektrifikasi 100%, pemadaman saja belum bisa diatasi.

  1. Ketimpangan Distribusi

Secara nasional ketersedian tenaga listrik masih sebagian besar tersimpan di Pulaua Jawa, ketimbang luar jawa dan jawa masih jauh. Selain itu, distribusi berdasarkan pulau, kawasan timur masih lebih sedikit memiliki ketersedian listrik dibandiknag kan dengan kawasan barat. Hal ini bisa kita terbak, bahwa kawasan barat jauh lebih maju pertumbuhan ekonominya ketimbang kawasan timur, bila kita menggunakan teori apa yang sudah diungkap Chatib Bisri di atas.

Meski demikian, perbandingan pelayanan kualitas listrik antara desa dan perkotaan masih timpang. Pelanggan tahun 2012 mencapai 49.795.249 pelanggan. Jumlah desa seluruh Indonesia sampai dengan akhir tahun 2012 mencapai 79.075 desa, telah dialiri listrik sebanyak 75.988 desa atau 96,10 % dengan jumlah pelanggan desa 49.795.249 pelanggan. [12] Sementara, hampir semua kota di Indonesia ini sudah teraliri listrik dan menikmati listrik.

Namun demikian, diluar itu. kualitas ketersediaan sarana listrik di di desa dan pulau pulau kecil dibandingkan dengan pedesaan masih jauh tertinggal. Pemadaman bergiliran masih sering terjadi. Di pedalaman dan kepulauan, sebagian belum terlayani listrik. Jika dilihat dari konteks keadilan, maka distribusi sumber daya listrik belum adil memenuhi harapan rasa keadilan bagi masyarakat yang tinggal di pedalaman

  1. Good Governace kelistrikan Nasional dan Mafia Listrik

Penyelenggaraan kelistrikan idealnya jauh dari praktik yang merugikan negara, megingat kebanyakan perusahaan negara menggunakan uang rakyat yang bersumber dari APBN. Secara logika, kebocoran dan keburukan penyelenggaraan badan usaha milik negara mestinya berkurang. Namun apa yang terjadi, pengelolaan listrik negara terutama sektor hulu dan hilir ditengarai adanya mafia listrik.

Mafia disektor hulu dan hilir sudah menjadi rahasia umum, mualai dari isu suap pemasangan gardu, kontraktor korupsi, manipulasi status pelanggan dan lainnya. Issu korupsi dalam perusahaan distribusi dan penyedia jasa listrik ini masih terus berlanjut. Korupsi ini tidak hanya melibatkan pejabat PLN, rekanan, juga melibatkan politis.

Pertama, isu korupsi ketika rencana pergantian Direktur Utama PT PLN (Persero) yang dilontarkan Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan membuka persoalan keuangan yang melilit anak usaha PT PLN Batubara. Dua pejabat tinggi PLN mengatakan mayoritas direksi PLN kecewa dengan penggunaan anggaran Rp 800 miliar oleh PLN Batu bara selama 2011-2012.[13]

Korupsi pada proyek revitalisasi gedung-gedung PLN se-DIY pada 2012, se-ratusan paket pekerjaan. PLN area Yogyakarta meng-gandeng puluhan rekanan, Dugaan korupsi korupsi proyek Rp 22 miliar di Perusahaan Listrik Negara (PLN) sedang di Tangani oleh Kejaksaan Tinggi Jogyakarta.[14]

Keterlibatan politisi, misalnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menghukum politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Izedrik Emir Moeis, dengan 3 tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider 3 bulan kurungan. Emir terbukti menerima hadiah atau janji dari konsorsium Alstom Power Incorporate Amerika Serikat dan Marubeni Incorporate Jepang sebesar US$ 357 ribu saat menjabat Wakil Ketua Komisi Energi DPR. Emir mengupayakan konsorsium Alstom Power menjadi pemenang proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tarahan, Lampung, pada 2004. Hakim menilai, agar menang dalam lelang proyek PLTU Tarahan tahun 2004, konsorsium Alstom menunjuk Presiden Pasific Resources Inc, Pirooz Muhammad Sarafi untuk mengurus proyek tersebut. Pirooz dianggap memiliki hubungan dengan pejabat di Indonesia serta menjadi teman Emir semasa menjadi mahasiswa di Amerika Serikat. Pirooz kemudian berusaha meminta bantuan Emir.[15]

Ketiga, manipulasi status penggunaan listrik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dibandingkan dengan tahun 2012 dan 2013, maka tahun 2014 pada tahun menurun menjadi rata antara 3-4 persen. Menurut Chatib Bisri, seharusnya ukuran elastisitas pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan listrik harus masih berlaku sampai sekarang, sebab tidak ada perubahan teknologi yang signifikan . Meski  ekonomi melambat, bahkan menurun, tetapi peningkatan konsumsi listrik antara 8-10 persen. Lanjut Bisri, jika pertumbuhan konsumsi listrik 8-10 persen, maka pertumbuhan ekonomi sebesar 4-5 persen,[16]

Gambaran di atas memperlihatkan adanya penggunaan listrik ilegal. Manipulasi terhadap status penggunaan listrik, yang didaftarkan penggunaan rumah tanagga, tetapi faktanya digunakan industri. Motivasi ini banyak, menghindar harga listrik industri lebih mahal ketimbang rumah tangga, menghindar dikenai pajak, Ini juga bisa disebut mencuri subsidi—listrik.

Tiga masalah tersebut di atas, hanya merupakan potret kecil dari masalah-masalah praktik mafia listrik di Tanah Air, masih banyak masalah-masalah praktik mafia listrik lain di tanah air.

  1. Pengadaan Listrik

Sejak disahkan UU Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenaga-listrikan, menggantikan UU No.15 tahun 1985, kedudukan PLN, peluang sektor swasta dan listrik masyarakat semakin terbuka. Pelaku usaha dibidang listrik dalam UU No.30/2009 adalah BUMN, BUMD, Koperasi, swasta dan usaha masyarakat. UU No.30/2009 juga membedakan usaha bidang kelistrikan: pembangkit, transmisi, distribusi, penjualan, distribusi dan penjualan serta ter-intgrarasi.[17]

Izin usaha listrik dibagi kedalam dua kategori. Izin usaha pengadaan lstrik untuk kepentingan umum dan izin usaha lsitrik untuk kepentingan diri sendiri. Izin usaha untuk kepentingan umum diberikan kepada BUMN, BUMD, Koperasi, swasta dan usaha masyarakat dan individu. Sedangkan untuk penggunaan sendiri diberikan kepada BUMN, BUMD, Koperasi, swasta dan usaha masyarakat dan lembaga Negara lainnya.

Akan tetapi dalam perkembangannya tidak begitu baik. Pertama, penentuan harga listrik masih ditentukan negara baik di-tingkat nasional maupun lokal. Sehingga pengadaan listrik ini mematikan usaha untuk membangun pembangkit listrik, baik kalangan koperasi , masyarakat dan swasta.

Kedua, , prioritas pemerintah dalam pengadaan listrik. PLN masih menjadi satu-satunya prioritas. Dengan kata lain, bila PLN masih sanggup dalam pengadaan listrik di satu wlayah, maka perusahaan swasta lain belum bisa, bisa disebutkan, masih menjadi nomor dua. Ini jelas mematikan motivasi untuk pengadaan listrik.

  1. Keluar dari Masalah Kelistrikan

Pengelolaan listrik yang berbasis teknologi tinggi dan teknologi pengadaan listrik berbasis padat modal seperti PLTU, Panas Bumi, Tenaga Batu bara sudah dibangun dan terpasang di mana-mana. Namun, masih terdapat berbagai kendala dalam pengelolaan industri hulu dan hilir tenaga listrik di Indonesia. Bila negeri ini hendak maju, maka hambatan-hambatan selam ini harus diselesaikan terutama kebijakan mengenai harga listrik, insentif bagi mereka yang berjasa menjadi penyedia listrik dalam rangka untuk mewujudkan rasio pengadaan listrik 100 persen.

Untuk industri listrik sektor hulu, pengelolaan sumber listrik sudah diberikan kepada swasta, perusahaan-perusahaan swasta dan masyarakat. Hal bisa kita lihat dari perkembangan pengadaan pembangkit tenaga listrik saat ini sudah mulai bervariasi: disel, gas, PLTU, PLTA, bio-massa, bio energi. Hanya saja, pada sektor hilir masih terhadap kendala investor untuk menanamkan modalnya dibidang ini. Buruknya pengaturan sektor hilir berpengaruh terhadap pertumbuhan sektor hulu. Misalnya, investor sudah membangun beberapa PLTA, lantas dibeli PLN dengan harga murah. Dampaknya, kebanyakan investor energi masih malas melakukan investasi karena alasan harga, reward dan insentif, penentuan harga listrik masih di monopoli pemerintah.

Pertama, penentuan harga listrik selama ini menurut UU No.30/2009 oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Penentuan harga ini mematikan usaha pengadaan lsitrik oleh swasta. Misalnya, di Palu Sulawesi Tengah, kota Palu, pemerintah bersama perusahaan swasta sudah membangun PLTU untuk mengatasi pemadaman bergiliran. Inisiatif ini patut kita hargai, namun ketika mereka jual ke PLN. PLN membelinya dibawa harga pokok penjualan. Malah dibawa harga produksi. Apa kata dunia, pasti terancam tutup.

 

Kedua, manajemen pengelolaan listrik. Selama ini, meski sudah berkurang dari tahun-tahun sebelumnya, pengadaan tenaga listrik masih di subsidi oleh pemerintah. Pada tahun 2014, sekitar 30 triliun subsidi APBDN ke tenaga lsitrik . Meski selama ini pemerintah telah melakukan subsidi tenaga listrik berdasarkan besar-kecilnya daya terpasang di rumah. Namun seringkali masih ada manipulasi dan pencurian listrik. Dengan kata lain, pola subsidi saat ini hanya akan meningkatkan pelaku kriminal dibidang kelistrikan. Saya tidak menolak subsidi, hanya saja subsidi harus diterima oleh orang benar.

 

Subsidi tepat guna, perlu membagi jenis peruntukkan listrik. Listrik rakyat miskin, listrik industri rumah tangga dan lainnya. Tujuan untuk memudahkan subsidi dan insentif diterima oleh orang yang layak menerima. Pembagian berdasarkan belum efisien dan affektif, Jadi cara sekarangn perlu diubah dengan dengan manajemen pembagian peruntukan listrik. Kedua subsidi juga perlu diberikan kepada produk-produk yang memiliki inovasi dan penemuan tinggi dibidang hemat listrik. Supaya menumbuhkan industri ini lebih baik dan mampu bertahan di pasar dan malah tubuh menjadi lebih maju.

 

Ketiga, mendorong penggunaan energy mix. Di Indonesia penggunaan energi mix sudah mulai dilakukan mulai dari tenaga air, tenaga gas, photo volatage, tenaga angin, panas bumi dan lain. Hanya saja jumlah itu masih sedikit dibandingkan dengan tenaga dari fosil fueel. Oleh karena itu, pemerintah perlu mendorong mengurangi bahan bakar fosil dengan mencari solusi penggantian non-fosil terutama dari sumber energi yang tak merusak plante bumi.

 

Memang membangun pembakit lsitrik dengan sumber energy berkelajutan sangat mahal. Namun bila dihitung carbon foot-print, energy bekerlanjutan lebih memiliki daya rusak yang lebih rendah ketimbang fossile fuel. Fossil fuel, selain mengalami kelangkaan untuk masa mendatang, saat ini di Indonesia sudah mulai mengimpor bahan baku energy untuk lsitrik, seperti BBM dan lainnya. Untuk masa mendatang batu bara dan minyak juga akan mengalami kelangkaan.

Kendalah membangun energy terbarukan, mahal dan kurang laku di pasar. Oleh karena itu, pemerintah perluh mengalihkan subsidi dari energy fossil ke energy terbarukan sebagai alternative energy mix. Energi terbarukan bagi pelaku bisnis belum menarik, karena masih bermasalah untuk pembangunannya mahal, selain kurang laku, budaya kosumen menyesuaikan diri terhadap penggunaan energy terbarukan juga sedikit bermasalah. Mereka harus mengubah semua penggunaan lsitrik rumah tangga mereka, karena supply energi terbarukan jauh lebih kecil ketibang fossil fuel. Nama saja alternative, jadi kecil. Namun, alternative pengadaan listrik bagi rakyat juga merupakan income bagi masyarakat lokal. Misalnya kebun energy dari kayu Kaliandra Merah, yang sedang di gagas oleh Dahlan Iskan. Upaya macan ini perlu di dorong untuk mengunragi kemiskinan di pedesaan. Energy listrik dari Batok Kayu Kaliandra atau gamal, yang dapat meciptakan enegri independen.

 

Kempat, penemuan energy terbarukan dan inovasi dibidangnya perlu diberikan reward, sehingga memacu kopetisi penemuan canggih dibidang pengadaan energy lsitrik kedepan.

 

Pada akhirnya, hanya dengan mengubah kondisi sekarang seperti yang sudah disebutkan di atas, kita semua dapat keluar dari krisis energi lsitrik. Karena kemajuan satu daerah atau negara selalu diukur dengan pertumbuhan energi yang digunakan.****

 

 

 

Refereces:Anonymous, 1997, Listrik Swasta, Diupayakan Enam Sen Dollar AS/KWH published Kompas Janury 20. 1997 retrived on July 9, 2008 from:    http://www.kompas.com/9701/20/EKONOMI/list.htm

Direktorak Ketenaga Lsitrikan Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2012, Statistik       Ketenaga Listrikan, retrived on November 2, 2014, from:                   http://www.dijlpe.esdm.go.id/modules/_website/files/1049/File/Statistik%20Ketenagalistrik               an%202013%20Web.pdf

Direktorak Ketenaga Lsitrikan Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2012, Statistik       Ketenaga Listrikan, retrived on November 2, 2014, from:                   http://www.dijlpe.esdm.go.id/modules/_website/files/1049/File/Statistik%20Ketenagalistrik               an%202013%20Web.pdf.

Direktorak Ketenaga Lsitrikan Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2011, Statistik       Ketenaga Listrikan, retrived on November 2, 2013, from:                   http://www.dijlpe.esdm.go.id/modules/_website/files/1049/File/Statistik%20Ketenagalistrik               an%202013%20Web.pdf

Kemkeu, 2014, Subsidi Listrik 2015 Turun 8,59 Persen, retived on December 15, 2014 from  http://www.kemenkeu.go.id/en/node/42893

Kemenkeu, 2014, Menkeu: Pertumbuhan Konsumsi Listrik Refleksi Pertumbuhan Ekonomi, retrived on December 14, from: http://www.kemenkeu.go.id/Berita/menkeu- ertumbuhan-konsumsi-listrik-refleksi-pertumbuhan-ekonomi

Marbun, B., dan Dwiyanto, B., Pemakaian Listrik Tumbuh Signifikan, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Menggembirakan, siaran pers PT PLN Persero retrived on December 14,          2014, from: http://www.pln.co.id/blog/pemakaian-listrik-tumbuh-signifikan-pertumbuhan-               ekonomi-indonesia-menggembirakan/

PT PLN Persero Wilayah Sulseltra, Sultra, Sulbar, area Baubau, 2014, Data Pembangkitan Sistim Baubau pertanggal 12 Desember 2014, PT PLN Persero, Baubau

Reviyanto, D., 2014, Emir Moeis Divonis 3 Tahun Penjara, published Tempo Bussines,  14/4/2014, retrived on December 14, 2014, from:            http://www.tempo.co/read/news/2014/04/14/063570539/Emir-Moeis-Divonis-3-     Penjara.

SKH Kompas (03/05/2014), PLN Kewalahan akibat “Underground Economy, retrived on December 14, 2014 from: http://www.kompas.com/kompas-   cetak/0305/29/utama/337985.htm

SKH Kompas (03/05/2014), PLN Kewalahan akibat “Underground Economy, retrived on  December 14, 2014 from: http://www.kompas.com/kompas-                  cetak/0305/29/utama/337985.htm.

Syaifullah, M., 2014, Kejaksaan Terus Sidik Korupsi di PLN Yogyakarta, published Tempo Bisnis, 19/4/2014, retrived on December 14, 2014, from:            http://www.tempo.co/read/news/2014/04/19/063571639/Kejaksaan-Terus-Sidik-Korupsi-          di-PLN-Yogyakarta

Tempo Businis, 2014, Uang Rp 800 Miliar yang Bikin Pusing Dirut PLN (26/82014) retrived on December 14, 2014 from: http://www.tempo.co/read/news/2014/08/26/090602300/Uang-  Rp-800-Miliar-yang-Bikin-Pusing-Dirut-PLN

 

Peraturan Perudang Udangan:

  • Undangan Undang Nomor 30 tahun 2009 Tentang Ketenaga Lsitrikan
  • Undangan Undang Nomor15 tahun 1995 Tentang Ketenaga Lisltrikan
  • Peraturan Pemerintah Nomor
  • Kepres 37 tahun 1992 Tentang Usaha Penyediaan Tenaga Lsitrik oleh Swasta
  • Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 tahun 2012 Tentang Tata Cara Wilayah Usaha Penyedian Tenaga Lsitrik untuk kepentingan umum

 

ð Disampaikan pada Seminar Sehari dengan tema: Mencari Solusi Strategis Untuk Memenuhi Kebutuhan Energi Listrik pada tanggal 16 Desember 2014 di Bau Bau, Sulawesi Tenggara

ð Penulis adalah Senior researcher at Indonesia Mining and Energy Studies (IMES)

[1] Kemenkeu, 2014, Menkeu: Pertumbuhan Konsumsi Listrik Refleksi Pertumbuhan Ekonomi, retrived on December 14, from: http://www.kemenkeu.go.id/Berita/menkeu-pertumbuhan-konsumsi-listrik-refleksi-pertumbuhan-ekonomi

[2] SKH Kompas (03/05/2014), PLN Kewalahan akibat “Underground Economy, retrived on December 14, 2014 from: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0305/29/utama/337985.htm

[3] Direktorak Ketenaga Lsitrikan Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2012, Statistik Ketenaga Listrikan, retrieved on November 2, 2014, from: http://www.dijlpe.esdm.go.id/modules/_website/files/1049/File/Statistik%20Ketenagalistrikan%202013%20Web.pdf

[4] Marbun, B., dan Dwiyanto, B., Pemakaian Listrik Tumbuh Signifikan, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Menggembirakan, siaran pers PT PLN Persero retrived on December 14, 2014, from: http://www.pln.co.id/blog/pemakaian-listrik-tumbuh-signifikan-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-menggembirakan/

[5]An…. Listrik Swasta, Diupayakan Enam Sen Dollar AS/KWH published Kompas Janury 20. 1997 retrived on July 9, 2008 from: http://www.kompas.com/9701/20/EKONOMI/list.htm

[6] Direktorak Ketenaga Lsitrikan Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2011, Statistik Ketenaga Listrikan, retrieved on November 2, 2013, from: http://www.dijlpe.esdm.go.id/modules/_website/files/1049/File/Statistik%20Ketenagalistrikan%202013%20Web.pdf

[7] Rasio Elektrifikasi adalah presentasi pembadingan jumlah masyarakat yang mendapatkan aliran listrik di satu Negara atau wilayah dengan total jumlah penduduk di wilayah tersebut.

[8] HLN ke 69, 27 Oktober 2014 Bersama Memajukan Kelistrikan Indonesia

[9] PT PLN Persero Wilayah Sulseltra, Sultra, Sulbar, area Baubau, 2014, DATA PEMBANGKITAN SISTIM BAUBAU PERTANGGAL 12 DESEMBER 2014, PT PLN Persero, Baubau

[10] Pembangkit lsitrik tenaga disel, selain produksi listrik mahal juga cepat dimakan tua. Rata masa pakai tenaga disel lima tahun. Sementara PLTA sampai dengan 50 tahun bila tak terjadi pendangkalan tak signifikan, dan biaya kontruksi mahal. PLTU biaya kontruksi murah dan produksi listrik murah bila dibadingkan PLTA, namun pencemran lingkungan tinggi dan sumber bahan bakar fossil, yakni batubara. Geothermal biaya kontruksi mahal, biaya produksi lsitrik murah.

[11] Kemkeu, 2014, Subsidi Listrik 2015 Turun 8,59 Persen, retrived on December 15, 2014 from http://www.kemenkeu.go.id/en/node/42893

[12] Direktorak Ketenaga Lsitrikan Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2012, Statistik Ketenaga Listrikan, retrieved on November 2, 2014, from: http://www.dijlpe.esdm.go.id/modules/_website/files/1049/File/Statistik%20Ketenagalistrikan%202013%20Web.pdf

[13] Tempo Businis, 2014, Uang Rp 800 Miliar yang Bikin Pusing Dirut PLN (26/82014) retrived on December 14, 2014 from: http://www.tempo.co/read/news/2014/08/26/090602300/Uang-Rp-800-Miliar-yang-Bikin-Pusing-Dirut-PLN

[14] Syaifullah, M., 2014, Kejaksaan Terus Sidik Korupsi di PLN Yogyakarta, published Tempo Bisnis, 19/4/2014, retrived on December 14, 2014, from: http://www.tempo.co/read/news/2014/04/19/063571639/Kejaksaan-Terus-Sidik-Korupsi-di-PLN-Yogyakarta

[15] Reviyanto, D., 2014, Emir Moeis Divonis 3 Tahun Penjara, published Tempo Bussines, 14/4/2014, retrived on December 14, 2014, from: http://www.tempo.co/read/news/2014/04/14/063570539/Emir-Moeis-Divonis-3-Tahun-Penjara.

[16] SKH Kompas (03/05/2014), PLN Kewalahan akibat “Underground Economy, retrived on December 14, 2014 from: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0305/29/utama/337985.htm

[17] Lihat Pasal 10 ayat (2) UU No.30/2009

MAHKAMAH KONSTITUSI, PEMENUHAN HAM WARGA NEGARA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM


Oleh: Harli Muin[1]

Abstrak

Makalah ini bertujuan menggambarkan peran kritis Mahkamah Konstitusi dalam pemenuhan hak-hak dasar warga negara terkait dengan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Dalam menyusun makalah ini, penulis menggunakan data dan informasi yang bersumber dari literature review, desk study, observasi lapangan, dan refleksi yang disarikan dari pengalaman pribadi penulis yang telah cukup lama berkecimpung dalam kegiatan advokasi sebagai aktivis LSM lingkungan dalam membela dan memperjuangkan hak-hak komunitas lokal vis a vis kebijakan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang sering kali menihilkan hak-hak dasar sebagian warga negara. Gagasan utama makalah ini adalah untuk memberikan rekomendasi atau koreksi terhadap kebijakan pemerintah melalui kekuasaan Mahkamah Konstitusi dalam mengelola sumber daya alam yang selama ini belum memenuhi – kalau tidak dikatakan jauh – rasa keadilan warga negaranya. Kebijakan yang ada sering kali melahirkan konflik yang tidak jarang membawa korban jiwa. Konflik pengelolaan sumber daya alam ini menunjukkan trend peningkatan dari tahun ke tahun.. Sebenarnya, konflik-konflik tersebut tidak perlu terjadi karena perangkat hukum yang ada sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, konvensi dan UU HAM telah menyediakan kerangka kerja bagi pemerintah, rakyat dan pelaku bisnis dalam pengelolaan sumber daya alam. Karena konstitusi (UUD 1945) merupakan hukum tertinggi yang mendasari semua kebijakan publik di Indonesia, dan Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang memiliki kekuasaan dan wewenang dalam menjaga dan mengawal konstitusi, maka peran MK ini menjadi strategis sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan HAM bagi seluruh warga negara dalam pengelolaan sumber daya alam.

                                                        

Key words: Pengelolaan Sumber Daya Alam, HAM, UUD 1945 dan Mahkamah Konstitusi.


 

A. Latar Belakang

 

Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya alam sangat berlimpah yang bila dimanfaatkan dan dikelola secara tepat akan dapat meningkatkan dan menjamin kesejahteraan seluruh warganya. Dari ujung timur hingga ujung barat negara kepulauan ini, terdapat beraneka ragam kekayaan alam baik hayati maupun non-hayati. Kekayaan hayati seperti hutan tropis yang menyimpan aneka ragam biota dan ekosistem yang vital bagi kehidupan masyarakat. Sedangkan kekayaan non-hayati berupa sumur minyak, ladang gas, logam dan mineral yang sangat berlimpah[2]. Tidak heran bila banyak perusahaan multi-nasional yang beroperasi di negara yang kaya ini. Namun, sayang sekali bahwa kekayaan alam ini sering kali menciptakan ironi bagi sebagian besar warganya. Alih-alih sebagai anugerah, pengelolaan sumber daya alam tersebut malah menimbulkan bencana dan kegetiran berupa pelanggaran hak-hak warga. Pelanggaran hak ini termanifestasi dalam bentuk ketika masyarakat lokal harus kehilangan tanah yang dirampas oleh korporasi yang didukung oleh pemerintah dan aparatusnya. Pelanggaran HAM ini nampak dari maraknya kasus sengketa lahan yang kerap berujung pada kehilangan nyawa di pihak warga lokal ketika mempertahankan hak atas tanah mereka[3] (Rahmatullah, 2009).. Fakta-fakta yang menampilkan kekerasan dan pelanggaran HAM ini secara gamblang menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya alam dan sistem agraria di Indonesia telah menyimpang dari spirit konstitusi dan cita-cita revolusi kemerdekaan 1945 pasal 33 (1 Sumber daya dan kekayaan alam semestinya menjadi dimanfaatkan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi . Negara sering kali abai dalam memenuhi kewajibannya dalam memberikan jaminan dan perlindungan atas hak asasi warganya, malah dalam banyak kasus negara –yang direpresentasikan oleh pemerintah – justru menciptakan regulasi yang berujung konflik dan pembumihangusan hak-hak masyarakat lokal.

 

Untuk mengatasi ekses yang ditimbulkan oleh salah arah pengelolaan sumber daya alam ini, UUD 1945 sebagai dasar bagi semua kebijakan publik sebenarnya sudah memberikan jaminan penuh atas hak-hak seluruh warga negara yang tercermin dalam beberapa pasal yang mengatur pengelolaan sumber daya alam dengan menempatkan dan Hak Asasi Manusia (HAM) warga negara dalam prioritas. Di tingkat internasional, Indonesia merupakan salah satu negara yang turut meratifikasi sembilan instrumen inti hukum international mengenai HAM. Karena itu, pemerintah Indonesia terikat oleh kewajiban, sebagimana diperintahkan oleh konstitusi dan konvensi internasional, untuk melindungi, mempromosikan, menegakkan dan memenuhi HAM bagi seluruh warganya. Pada tingkat tertentu, negara telah menerapkan perintah konstitusi tersebut yang tercermin dalam pembentukan institusi-institusi dengan tugas membela hak-hak warga seperti misalnya mendirikan Komnas HAM dan Mahkamah Konstitusi (MK), dua contoh lembaga yang dimaksudkan untuk menjadi sarana bagi warga negara untuk mendapatkan keadilan hukum dan memulihkan hak-hak konstitusionalnya.

 

Meskipun lembaga-lembaga terkait telah ada, pemenuhan HAM bagi warga negara masih menyisakan sejumlah persoalan, utamanya masalah keadilan bagi masyarakat lokal yang tinggal di sekitar hutan yang rentan dengan kekerasan dan pelanggaran HAM. Kekerasan dan konflik ini terutama terkait dengan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam hutan atau rencana pemerintah yang hendak mengubah fungsi hutan yang mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak komunitas masyarakat lokal dalam memanfaatkan hutan tersebut. Sudah banyak kasus yang terjadi, dan kecenderungannya bukan malah menurun, malah sebaliknya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tidak sedikit kasus pelanggaran HAM ini merupakan produk kebijakan pembangunan masa lalu yang keliru, kini mencuat ke permukaan. Kini, banyak petani kehilangan tanah, masyarakat adat kehilangan wilayah hutan mereka, komunitas lokal kehilangan sarana sosial akibat expansi perusahaan padat modal. Produk kebijakan yang memberi ruang bagi korporasi untuk berkekspansi hingga merambah hutan melahirkan persoalan sosial baru berupa masyarakat adat dan masyarakat lokal di sekitar hutan yang termiskinkan.

Pengelolaan sumber daya alam yang salah arah yang berujung pada pelanggaran HAM tersebut masih terus terjadi sampai saat ini. Karena masalah ini terkait dengan produk kebijakan dan regulasi yang kental dengan berbagai kepentingan di dalamnya, maka di sinilah keberadaan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan uji materi UU terhadap produk-produk UUD 1945, kebijakan dan regulasi terkait dengan pemenuhan hak asasi warga negara terhadap pengelolaan sumber daya alam menjadi strategis. Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan dan keputusan hukumnya yang mengikat dalam mengawal konstitusi memberikan optimisme bagi pemenuhan HAM warga negara. Tidak heran bila warga negara menyimpan harapan besar terhadap MK dalam menyelesaikan sengketa yang terkait dengan produk UU atau kebijakan atau legislasi selama 10 tahun kiprah lembaga ini.

Meski menjanjikan harapan besar atas kinerja lembaga ini beserta kewenangan luar biasa yang dimilikinya, Masih ada persoalan lain yang dapat menggerus kepercayaan terhadap lembaga ini. Persoalan ini terkait dengan integritas para hakim yang memutus perkara yang diadukan ke MK. Karena bukan tidak mungkin hakim konstitusi tidak bebas kepentingan dan menyalahgunakan kewenanangan dengan memberi putusan hukum yang justru menjauhkan rasa keadilan dari masyarakat, yang berakibat pada rendahnya legitimasi dan makna keadilan dalam pemenuhan HAM warga negara. Oleh karena itu, selain meningkatkan kapasitas hakim konstitusi, perlu juga pengawasan internal dan eksternal. Apa lagi sektor sumber daya alam merupakan sektor yang memiliki nilai ekonomi tinggi sehingga berpeluang menumpulkan nurani para hakim MK yang justru akan menghancurkan kredibilitas MK di mata publik. Orang tidak menduga bagiaimana Akil Muhtar, mantan ketua MK tersandung kasus suap di MK.

B. Pemasalahan dan Batan Masalah

 

Pembahasan mengenai pengelolaan sumber daya alam, HAM, konstitusi dan kewenangan Mahkamah Konstitusi merupakan area bahasan yang luas. Baik yang berhubungan langsung dengan tema tersebut, maupun yang tidak langsung. Oleh karena itu, pembahasan masalah dalam makalah ini hanya difokuskan pada tiga masalah pokok. Pertama, bagaimana arah pengelolaan sumber daya alam dan pelaksanaannya? Kedua, bagaimana hubungan HAM, pengelolaan sumber daya dan UUD 1945? Ketiga, apa hambatan dan tantangan MK dalam memenuhi HAM warga negara?

 

C. Metode Penulisan

 

Metode penelusuran data dan informasi yang digunakan dalam penulisan makalah meliputi studi literatur berupa buku, jurnal dan berita atau informasi yang dikumpulkan dari media massa. Selain itu, penulis juga menggunakan desk study, observasi lapangan, dan pengalaman sebagai seorang profesional di bidang advokasi terhadap pengelolaan sumber daya alam.

 

Tinjauan pustaka (literature review) penulis gunakan dalam menyoroti HAM, PSDA, UUD 1945 serta Mahkamah Konstitusi. Fokus literature review ditujukan terutama pada konteks praktek pengelolaan sumber daya alam yang referensinya bersumber dari Konsorsium Pembaruan Agraria, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, KPSHK dan Walhi. Penulis juga memanfaatkan sumber literatur lainnya berupa makalah yang disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie, dan Mahfud MD yang mengupas masalah yang terkait dengan dengan konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Kedua narasumber tersebut adalah mantan ketua MK. Sementara data dan informasi yang terkait dengan HAM, makalah ini mengambil sumber beberapa jurnal dan sumber pustaka lainnya.

 

Desk study adalah metode pengumpulan data dan informasi dengan melakukan review terhadap sejumlah dokumen dan laporan yang berhubungan dengan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan implementasi kebijakan-kebijakan tersebut. Selain itu, pengalaman sebagai professional yang terlibat dalam berbagai aktivisme advokasi masyarakat lokal dan masyarakat adat yang bermukim di sekitar hutan juga merupakan sumber utama penyusunan makalah ini.

 

 

 

 

D. Arah Pengelolaan Sumber Daya Alam

 

Dalam Pasal 33 1 UU Dasar 1945, pengelolaan sumber daya alam di Indonesia didasarkan atas prisip kebersamaan dan kekeluargaan. Dari sini dapat dipahami bahwa prinsip dasar pengelolaan sumber daya alam secara tegas harus mencerminkan prinsip-prinsip sosial dan kesejahteraan bersama. Selanjutnya pada Ayat 2 pada pasal 33 dinyatakan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan secara maksimum untuk kemakmuran rakyat” (Setneg-RI, 2002). Sebagai pengejawantahan dari semangat dalam pasal-pasal tersebut, prinsip pengelolaan sumber daya alam harus dibangun di atas landasan demokrasi ekonomi, prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi nasional (Setneg-RI, 2002). Namun prinsip-prinsip ideal tersebut tidak sejalan dengan praktek di di lapangan dimana penyelenggaraan pengelolaan sumber daya alam tidak seperti apa yang diamanatkan oleh konstitusi. Pengelolaan sumber daya alam dipenuhi konflik, ketidakadilan, mengabaikan prinsip keberelanjutan, dan usaha-usaha strategis sebagian besar dikuasai oleh pihak asing. Akibat salah kelola ini, sumber daya alam sebagai sumber ketahanan pangan masyarakat di daerah terancam. Celakanya lagi, yang paling merasakan kepahitan dampak ini adalah komunitas masyarakat lokal dan komunitas masyarakat adat yang berdiam di sekitar hutan.

 

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) melalui release persnya di akhir tahun 2012 melaporkan bahwa konflik agraria di tanah air selama tiga tahun terakhir ini terus menunjukkan grafik peningkatan. Dalam release persnya tersebut, KPA menyebutkan bahwa pada tahun 2010 terdapat sedikitnya 106 konflik agraria di Indonesia, meningkat menjadi 163 kasus di 2011. Terdapat peningkatan sebanyak 57 kasus konflik dari sebelumnya. Sementara itu di tahun 2012 terdapat 198 kasus konflik yang berarti berarti terdapat kenaikan signifikan dari tahun sebelumnya. Konflik-konflik ini selalu disertai dengan tingkat kekerasan yang juga meningkat (KPA, 2012). Data yang dikumpulkan oleh KPA menyebutkan 156 orang petani ditahan, 55 orang mengalami luka-luka dan penganiayaan, 25 petani tertembak, dan tercatat 3 orang tewas pada tahun 2012 (KPA, 2012). KPA juga mencatat bahwa sepanjang tahun 2012, luasan are konflik mencapai lebih dari 963.411,2 hektar dengan melibatkan 141.915 kepala keluarga (KK) dalam konflik agrarian di seantero tanah air. Dari deretan kasus tersebut, terdapat 90 kasus di sektor perkebunan, 60 kasus di sektor pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan; 21 kasus di sektor pertambangan, 20 kasus di sektor kehutanan, 5 kasus di sektor pertanian tambak dan pesisir, dan 2 kasus di sektor kelautan dan wilayah pesisir pantai (KPA, 2012).

 

Fakta-fakta yang diungkapkan oleh KPA di atas sebenarnya merupakan warisan persoalan yang bermula yang ditinggalkan oleh kebijakan pembangunan pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, konflik-konflik agraria ini tidak begitu nampak di permukaan sebagai akibat kebijakan represif pemerintah. Konflik agraria ini seperti gunung salju di tengah samudera yang nampak sebagian kecil saja di permukaan, namun di bawah menyimpan api konflik yang luar biasa besar dan akan meledak sewaktu-waktu. Semua konflik ini bermuara pada satu hal; ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Sebenarnya pada tahun 2001 Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah menghasilkan ketetapan No. IX/MPR/2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Lahirnya ketetapan MPR ini, dilatarbelakangi oleh konflik-konflik agraria dan pemanfaatan sumber daya alam yang mendahuluinya. Ada beberapa isu kritis yang mendorong keluarnya ketetapan ini, yakni, pertama, pengelolaan sumber daya alam dan agraria selama ini telah menurunkan kualitas lingkungan, melahirkan ketimpangan struktur penguasaan dan kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria yang memicu konflik dan kekerasan. Kedua, TAP MPR ini juga sebagai respon terhadap peraturan perundangundangan terkait kebijakan agraria dan pengelolaan sumber daya alam yang saling tumpang tindih dan bertentangan (MPRRI, 2001). Sebagaimana hasil investigasi LSM dan media, pada praktiknya telah terjadi tumpang tindih kewenangan antara instansi pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam yang tidak efisien dan memicu konflik antara komunitas masyarakat adat/lokal di satu pihak dan korporasi yang didukung oleh pemerintah di pihak lain (Kompas, 2010).

 

Dalam TAP MPR tersebut disebutkan bahwa tujuan dari pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya alam/agraria. Pengimplementasian TAP MPR 2001 ini diharapkan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia (MPRRI, 2001). Namun sampai saat ini implemetasi dari ketetapan tersebut masih jauh panggang dari api. Tidak jalannya ketetapan MPR tersebut dalam tataran implementasi dapat dilihat dari beberapa regulasi di sektor sumber daya alam yang masih mengabaikan hak kelola rakyat, seperti misalnya regulasi atas migas, air, perkebunan dan mineral baru.

 

Bersamaan dengan lahirnya TAP MPR RI di bidang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam, pada zaman pemerintahan Megawati Soekarnoputri dikeluarkan UU Migas No.22/2001 tentang pengelolaan Migas yang sama sekali tidak mencerminkan keadilan. Lihat saja migas menjadi ajang para koruptor untuk memperkaya diri dan sebagai pundi-pundi partai berkuasa untuk memperoleh suplai dana. Dimulai dari penghapusan kontrol perusahaan negara terhadap pengelolaan migas baik di sektor hulu maupun di sektor hilir, dan penentuan harga minyak yang diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar membawa implikasi serius dimana rakyat semakin sulit untuk mendapatkan minyak sebagai sumber energi. Bila ditinjau dari konstitusi Pasal 3 UUD 1945, seperti Migas misalnya, industri hulu dan hilir dari sumber daya alam strategis ini seharusnya dikelola oleh negara, bukannya justru diserahkan pada mekanisme pasar (Setneg RI, 2003).

 

Contoh ketidakadilan lainnya terkait dengan pengelolaan sumber daya alam adalah produk regulasi UU No.7/ 2004 tentang pemanfaatan sumber daya air. Dalam produk UU ini air diletakkan sebagai sumber daya alam yang dapat dikelola oleh sektor swasta (private company). Kebijakan ini serta merta ditentang oleh para aktivis LSM, organisasi masyarakat sipil dan komunitas masyarakat pengguna air (Setiawan, 2004). Bagi para aktivis lingkungan, air adalah sumber daya yang tidak dapat diprivatisasi karena kebutuhan air merupakan hak yang paling dasariah bagi setiap orang. Para aktivis ini meneriakkan ungkapan yang menarik namun menggelitik bahwa “orang bisa hidup tanpa cinta, namun tidak bisa hidup tanpa air.” Ungkapan yang disuarakan oleh para aktivis ini cukup sangat beralasan karena sebelum adanya regulasi ini, konflik-konflik penggunaan sumber daya air baik yang ditimbulkan oleh kebutuhan air bersih maupun untuk irigasi sudah marak terjadi di tanah air. Para aktivis ini tidak sendiri menyuarakan keprihatinannya, organisasi keagamaan utama seperti Muhammadiyah dan NU juga menentang dan menggugat regulasi privatisasi air ini(Atriana, 2009; Burhani, 2010). Sebagaimana konflik pertambangan atau hutan, konflik perebutan air ini pun selalu menimbulkan korban. Pihak yang paling dirugikan dari persoalan privatisasi air ini adalah petani kecil dan petani penggarap (buruh-tani) yang secara politik memiliki posisi yang lemah (Lall, Heikkila, Brown, & Siegfried, 2008).

 

Penerbitan regulasi lainnya yang memantik ptotes keras dan konflik adalah regulasi yang terkait dengan perkebunan dan mineral baru. UU perkebunan Nomor 18/2004 misalnya bagi banyak kalangan tidak memberikan perlindungan bagi petani, merugikan kaum petani serta melanggengkan konflik agraria. Sebaliknya, produk undang-undang ini lebih banyak menguntungkan korporasi-korporasi perkebunan skala besar seperti kebun sawit dan hutan tanam industri. Menurut para aktivis agraria, UU Perkebunan ini bertentangan dengan semangat TAP MPR tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam.

 

Demikian pula dengan produk regulasi tentang mineral baru. UU No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara menuai kecaman dan protes karena lebih menempatkan mineral baru sebagai komoditi yang dimaksudkan untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Produk regulasi ini mendorong perusahaan pertambangan semakin agresif dan ekspansif dalam mengeksploitasi kekayaan alam yang berujung rusaknya lingkungan dan ekosistem. Pengeluaran regulasi ini jelas memperlihatkan bahwa pemerintah tutup mata dengan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh usaha penambangan di sektor ini. Ada kesan kuat bahwa pemerintah menjadikan tambang sebagai sektor ekonomi primadona, sehingga membolehkan penambangan di kawasan hutan lindung yang sebelumnya tidak dibolehkan. Kegiatan penambangan yang membolehkan merambah kawasan hutan lindung ini tercermin melalui penerbitan Perpu No.1/2004 yang mengabaikan UU Kehutanan No.41/1999 terutama Pasal 12. Banyak kalangan termasuk organisasi non-pemerintah menentang penerbitan regulasi ini karena dianggap lebih pro-perusakan lingkungan ketimbang perlindungan terhadap lingkungan terutama semangat untuk melindungi fungsi hutan sebagai daerah tangkapan hujan.

 

Sebelum dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, telah ada produk undang-unang yang mengatur kehutanan yakni Pasal 1(6), Pasal 4 (3 )dan Pasal 5 (2) di dalam UU No. 41 Tahun 1999. Dalam produk undang-undang, makna menguasai oleh negara terkait dengan control terhadap sumber daya hutan dianggap terlalu dominan (MK-RI, 2012). Bagi masyarakat yang hidup di sekitar hutan, terutama masyarakat adat, kontrol negara yang terlalu dominan tersebut dalam beberapa hal telah mengabaikan hukum adat dan melahirkan sejumlah konflik antara masyarakat adat di satu sisi dengan pemerintah c.q departemen kehutanan di sisi lain terkait pengelolaan sumber daya hutan (AMAN, 2010). Kerap kali konflik ini berujung pada kekerasan. Ada hal lain yang paling menyesakkan dalam pusaran konflik ini yakni pengelolaan sektor kehutanan selalu dipenuhi oleh praktik-praktik pemerintahan dan birokrasi yang korup(Barr & Sayer, 2012).

 

Konflik-konflik sumber daya alam yang antara lain ditimbulkan oleh semakin angkanya bahan baku yang disediakan alam akibat salah kelola semakin meningkat dari tahun ke tahun. Koflik-konflik ini tidak hanya semata-mata dipicu oleh persoalan yang paling dasariah seperti persoalan mata pencaharian untuk menopang hidup bagi masyarakat lokal/komunitas adat di sekitar hutan tersebut, ada persoalan lain lagi yang berdiri di belakang konflik-konflik tersebut yakni terkait dengan kebutuhan untuk mengekspresikan nilai-nilai spiritualitas dan identitas kebudayaan secara bebas dan aman. Bagi komunitas lokal/masyarakat adat yang hidup dan tinggal di sekitar hutan, ekspresi identitas budaya dan spiritualitas jelas terkait erat dengan lingkungan dimana mereka hidup dan berdiam. Oleh karena itu, perusakan hutan dan pengalihan fungsi hutan jelas merupakan ancaman tidak hanya terhadap sumber kehidupan mereka, tetapi juga mengancam identitas adat dan budaya mereka. Hak-hak untuk mengekspresikan identitas ini secara tepat diakui oleh Human Development Report yang merilis tujuh tipe pemenuhan kebutuhan manusia yang antara lain memasukkan kebutuhan akan keamanan lingkungan hidup dan keamanan identitas budaya sebagai kebutuhan universal setiap manusia(Gasper, 2006). Pengertian kecukupan bagi manusia secara universal maksudnya adalah kecukupan tidak hanya ditinjau dari terpenuhinya kebutuhan pokok manusia yang berupa pangan dan sandang, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan kebebasan dan kemerdekaan (Fukuda-Parr, 2003). Terkait dengan potensi sumber daya alam dalam menyediakan semua jenis kebutuhan dalam pengertian ‘cukup’ lima jenis kecukupan, perkembangan yang terjadi di Indonesia sudah mulai mengarah pada situasi yang mengkhawatirkan dimana konflik, kekeringan, kelaparan, banjir yang kerap melanda tiap tahun mengindikasikan semakin berkurangnya daya dukung lingkungan dalam menopang kebutuhan masyarakatnya. Kejadian-kejadian tersebut merupakan sinyalemen bagi ancaman kecukupan sumber penghidupan komunitas.

 

 

F. Hak Asasi Manusia, dan Sumber Daya Alam

 

Tidak dapat dipungkiri bahwa sumber daya alam merupakan kekayaan yang bernilai ekonomi tinggi dan dapat menjadi sumber pemasukan yang mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Paradigma inilah yang mendorong kegiatan ekonomi agresif yang mengancam kelestarian hutan dan sumber daya alam lainnya. Bagi masyarakat adat, pemanfaatan sumber daya alam tidak hanya dimaknai sebagai untuk memenuhi kebutuhan pangan dan sandang, namun lebih dari itu hutan dan lingkungan di sekitar mereka memiliki nilai budaya dan spiritualitas mereka. Bagi masyarakat adat, hutan dan lingkungan mereka adalah bagian integral dari identitas keberadaan mereka. Dalam persfektif agama suku, seperti To-Wana yang bermukim di sekitar Taman Nasional Morowali, hutan dianggap sebagai entitas kehidupan yang harus dilestarikan karena hutan bagi mereka tidak hanya memenuhi kebutuhan materi tetapi juga memenuhi kebutuhan yang bersifat non-materi. Oleh karena itu, exploitasi sumber daya alam yang menyebabkan kerusakan hutan dilihat tidak hanya menghancurkan mata pencaharian mereka tetapi juga menghancurkan identitas kultural mereka. Dalam tingkat tertentu, negara turut andil dalam perusakan ini dengan menerbitkan undang-undang atau regulasi yang sebenarnya melanggar HAM komunitas-komunitas adat ini.

 

Selain apek-aspek ekonomi dan kultural tersebut di atas, hubungan HAM dan pengelolaan sumber daya alam dapat juga dilihat dari beberapa aspek penting lainnya. Paling penting adalah memastikan sumber daya alam dikelola berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana yang tercantum di dalam deklarasi universal hak asasi manusia[4]. Sampai sejauh ini, ada empat generasi rumusan hak asasi manusia yang sudah diakui sebagai hak-hak yang harus dipenuhi, yakni rumusan HAM generasi pertama yang menyangkut hak sipil dan politik, generasi rumusan HAM kedua menyangkut hak ekonomi sosnial budaya, generasi ketiga berkenaan dengan pembagunan dan generasi kempat menyoroti kewajiban dan tanggung jawab negara dalam hak-hak dasar warganya.

 

Terkait dengan prinsip pengelolaan sumber daya alam, terutama kovensi hak sipil, politik, ekonomi sosial dan budaya yang dijamin dalam UUD 1945 merupakan komponen hak-hak yang dapat dikurangi dan tak dapat dikurangi. Pernyataan ini menyiratkan bahwa ada hak-hak yang tidak membolehkan intervensi (hak absolut) dan ada hak-hak yang membutuhkan intervensi. Sebagian besar hak-hak yang tidak dapat dikurangi adalah hak-hak sipil dan politik. Riyadi menyebut hak-hak tersebut tidak boleh diintervensi oleh negara, karena bila terjadi intervensi maka akan rentan terjadi pelanggaran HAM (Riyadi, 2012). Human Rights Centre sebagaimana dikutip oleh Riyadi membagi hak-hak manusia menjadi dua yakni non-derogable rights atau hak-hak yang sifatnya absolut, atau hak-hak yang tak dapat dikurangi degorable rights, yakni hak-hak yang dibatasi pemenuhannya oleh Negara (Centre, 2011)[5]..

 

HAM dalam UUD 1945 sebagai prinsip dasar yang melandasi pembuatan produk undang-undang maupun produk hukum turunan lainnya tidak boleh bertentangan dengan prinsip HAM yang ada dalam konstitusi 1945 tersebut. Secara garis besar, jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 mencakup hak sipil dan politik, hak ekonomi, hak sosial dan budaya, hak-hak kolektif, hak atas pembangunan dan lain-lain. Jaminan hak asasi manusia dalam UUD 1945 RI tersebar dalam sejumlah pasal. Pasal tentang hak sipil dan politik terdapat dalam pasal-pasal sebagai berikut: Pasal 18B (2), 26, 27-28, 28A-28J (Bab XA), 29 mengenai kebebasan beragama, Pasal 23 (1) tentang APBN untuk kemakmuran rakyat mengatur hak social dan budaya, Pasal 31-32 mengenai pendidikan dan kebudayaan, Pasal 33-34 mengenai ekonomi dan kesejahteraan sosial; Pasal 30 tentang pertahanan dan keamanan yang menjamin hak berpartisipasi dalam pembangunan dan bela negara.

 

Dari empat kelompok generasi rumusan hak asasi manusia tersebut di atas, semuanya dapat ditemukan dalam UUD 1945. Jimly Asshiddiqie memastikan keempat kelompok generasi rumusan HAM tersebut tercermin dalam konstitusi kita, dan lebih lanjut merincinya sebagai berikut, pertama, hak sipil dan politik yang terbagi ke dalam empat belas jenis hak[6]. Hak-hak tersebut mencakup hak untuk hidup, bebas dari perbudakan dan lainnya . Kedua, hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang meliputi 13 sub-kelompok hak-hak individu sebagai warga negara[7]. Ketiga, hak-hak khusus dan hak atas pembangunan yang meliputi tujuh sub-kelompok HAM[8]. Keempat, hak-hak yang mengatur tanggung jawab negara dan kewajiban asasi manusia yang meliputi empat sub-jenis hak (Asshiddiqie, 2005).[9]

 

 

G. Mahkamah Konstitusi, Pemenuhan HAM dan Pengelolaan SDA

 

Menurut Pasal 28 I Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, negara berkewajiban untuk melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhi hak asasi manusia. Ada beberapa lembaga yang didirikan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara seperti Komnas HAM dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sejauh ini masih dipandang mampu memberikan harapan bagi penegakkan hak asasi manusia di tanah air.Dalam rentang waktu kurang lebih sepuluh (2003-2012) masa kiprahnya, lembaga ini telah menangani 532 perkara pengujian materi undang-undang. Dari jumlah tersebut sebanyak 460 kasus dapat diselesaikan (Panitia-Konas, 2013). Meskipun demikian, lembaga ini masih memiliki perlu banyak berbenah dalam melakukan uji materi UU yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam.

 

MK adalah sebuah institusi yang diberi kewenangan dalam UU1945 sebagai penjaga dan pengawal konstitusi yang diatur oleh UU Nomor 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi memiliki empat wewenang yang diatur dalam Pasal 24C (1) UUD 1945 dan Pasal 10 (1), (2). Keempat kewenangan itu adalah melakukan uji materi terhadap suatu produk undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan mengkonfrontasikannya dengan konstitusi tetinggi yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 [10](MK, 2004; Setneg-RI, 2003). Selain itu, Mahkamah Konstitusi memiliki satu kewajiban yang diatur dalam Pasal 24C (2) UUD 1945 dan pasal 10 (3) yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR atau Presiden yang diduga melanggar hukum dan atau melakukan pebuatan tercela[11] (Setneg-RI, 2003). Dalam Pasal 10 UU Nomor 24/2003 dinyatakan bahwa MK berwenang memanggil para pihak yang dibutuhkan keterangannya (MK, 2004). Melihat tingginya kewenangan yang dimilikinya, dapat dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan tertinggi yang menjamin prinsip-prinsip egalitarianisme (Mahfud, 2005).[12]

 

Meskipun sangat besar kewenangannya, Mahkamah Konstitusi memiliki beberapa kelemahan dalam menafsikarkan pengujian materi UU yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alamantara lain karena isu ini berbeda dengan isu lainnya. Tiap kelompok masyarakat menilai sumber daya alam dari sudut pandang yang berlainan. Kelompok masyarakat adat, misalnya, berpandangan bahwa hutan bukan hanya sumber yang meyediakan kebutuhan material semata-mata, tetapi juga dipandang sebagai bagian integral dalam kebudayaan dan spiritualitas mereka. Lain lagi bagi kelompok bisnis yang melihat sumber daya alam sebagai komiditi yang bernilai ekonomidan keuntungan materi. Bagi pemerintah sendiri, sumber daya alam dilihat sebagai sumber devisa bagi Negara dalam bentuk penerimaan pajak. Perbedaan paradigm dalam melihat fungsi kekayaan alam ini memungkinkan terjadinya bias dalam penafsiran dan pemahaman dalam memperlakukan sumber daya alam. Perbedaan cara pandang ini telah melahirkan konsekuensi-konsekuensi ekonomi, sosial, dan keamanan yang serius berupa konflik sebagaimana direlease oleh KPA,.

 

Kedua, soal klaim dalam pengelolaan sumber daya alam sebagaimana yang terlihat pada kasus uji materi UU Nomor 41/1999 tentang kehutanan dimana dalam Pasal 1 (6) dari undang-undang tersebut menegaskan klaim negara atas semua wilayah hutan termasuk hutan adat yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Klaim ini juga Pernyataan disebutkan dalam Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (2) (MoFRI, 1999). Organisasi Masyarakat Adat yang diwakili oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Aman) menganggap ketentuan dalam UU kehutanan tersebut tidak sejalan dengan eksistensi dan hak-hak masyarakat adat atas kawasan hutan yang terletak dalam wilayah hukum adat mereka (MK-RI, 2012). Bagi masyarakat adat, ketentuan dalam undang-undang ini dirasa janggal, karena telah mengabaikan hak-hak mereka atas wilayah hutan yang dikuasai turun-temurun—yang dimanfaatkan untuk menopang hidup komunitas mereka. Dengan diterbitkannya undang-undang tersebut, komunitas-komunitas adat ini diharuskan harus minta izin terlebih dahulu dari pemerintah c.q departemen kehutanan. Untungnya, MK mengabulkan gugatan masyarakat adat ini.

 

Ketiga, peranan MK dalam menjadikan dirinya sebagai lembaga yang mampu memenuhi rasa keadilan bagi warga Negara. Besarnya harapan dan kepercayaan ini tidak lepas dari kemampuan dan pendekatan yang diterapkanMK dengan menjadikan hak asasi manusia sebagai dasar dalam menyelesaikan sengketa di bidang sumber daya alam. Pendekatan HAM ini terkait dengan dengan uji materi suatu produk undang-undang atau regulasi yang terkait dengan pengelolaan hutan dan sumber daya alam lainnya. Keputusan yang dihasilkan MK mengacu pada dua hal pokok yakni interpretasi HAM dan melepaskan pertimbangan hukum dari unsur-unsur kepentingan politik. Dalam uji materi undang-undang MK berpegang pada asas keadilan dan HAM yang telah dijamin oleh konstitusi tertinggi.. Sejalan dengan itu, Michael Perry mengajukan dua pendekatan aspek utama yang harus dibedakan secara mendasar dalam pengambilan keputusan, yakni interpretasi dan non-interpretasi.  Perry tidak menemukan kesulitan dalam melakukan claim legitimacy terhadap pengujian interpretasi (J. Perry, 1982). Perry menggap bahwa pengujian non-interpretative merupakan hal penting dari peradilan konstitusi yang berhubungan dengan hak asasi manusia dan bagaimana legitimasi hokum tersebut dibangun (J. Perry, 1982).

 

Diluar itu, konvesi HAM menyediakan dokumen normatifdengan memberikan penekanan pada dampak pengelolaan sumber daya alam terhadap hak-hak komunitas yang terkena dampak tersebut (UN, 2012) serta menyediakan kerangka pemulihan bagi komunitas atau warga negara yang dilanggar hak-haknyasehingga dampak yang luar biasa dan mengancam kehidupan komunitas yang berlangsung beberapa generasi bisa dihindari. Berbeda dengan produk undang-undang untuk sektor lainnya, UU pengelolaan sumber daya alam memiliki dampak yang luas, bukan hanya bagi lingkungan hidup tetapi juga bagi kehidupan manusia selama beberapa generasi selanjutnya. Undang Udang N UU Nomor 5/1990 tentang keanekaragaman hayati dan sumber daya alam, misalnya, telah menyebabkan ratusan kepala keluarga kehilangan hak atas tanah dan menyebabkan puluhan orang kehilangan nyawa dan sebagian lainnya harus mendekam dalam penjara akibat yang ditimbulkan oleh pemberlakuan undang undang tersebut. Di sektor kehutanan, undang-undang tersebut memberikan dampak yang luas sebagai implikasi peralihan hak pengelolaan dan penguasaan hutan kepada korporasi atau negara yang menihilkan hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal di sekitar hutan. Sebagai contoh, PT. Newmont Minahasa Rayatelah melakukan pencemaran di teluk Buyat, Sulawesi Utara dan dampaknya baru tampak ketika puluhan tahun kemudian sejak pertama kali beroperasi. Kasus PT. Newmont ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusan dalam kasus-kasus serupa.

H. Kesimpulan dan Rekomendasi

 

Kesimpulan

Kesimpulan dalam makalah ini adalah sebagai berikut:

  1. Pengelolaan sumber daya alam sekarang ini telah menyimpang dari cita-cita kemerdekaan dan perintah konstitusi. Buktinya, pengelolaan sumber daya alam yang seharusnya menjadi sarana untuk menyediakan kesejahteraan bagi warga negara, malah menimbulkan konflik, kekerasan, dan penghilangan hak atas tanah warga negara dan mengancam mata pencaharian masyarakat yang bermukim di sekitar hutan. Terlepas masih adanya perdebatan, pelanggara HAM terjadi karena exploitasi sumber daya alam yang merusak hutan, sumber daya air dan fungsi alami hutan telah mengalienasikan komunitas adat dan masyarakat lokal atas hak ekonomi, social, dan kebudayaan mereka.
  2. Definisi HAM saat ini sudah memasuki generasi ke-empat, dimulai dari generasi hak sipil dan hak politik, hak sosial ekonomi dan budaya, hak atas pembangunan dan kewajiban pemerintah untuk memenuhi HAM warganya. Dari keempat generasi itu, semuanya sudah teraktualisasi dalam konstitusi negara, UUD 1945, beserta di dalamnya 40 klausul mengenai HAM. Dari segi ini, dasar implementasi HAM semakinmemungkinkan dilaksanakan. Namun hal itu juga, bergantung pada kemampuan aparat negara memahami, menjabarkan, dan mengaplikasikan HAM ke masyarakat.
  3. Dengan kewenangan besar yang dimiliki Mahkamah Konstitusi, menciptakan harapan bagi warga negara untuk memenuhi rasa keadilan dan pemenuhan hak asasi mereka. Putusan hukum Mahkamah Konstitusi yang final, mengikat serta memiliki status tertinggi yang mengatur penyelenggaraan negara berdasar prinsip demokrasi, maka harapan besar dapat disematkan kepada MK dalam melindungi hak asasi warga negara yang sebenarnya telah mendapatkan jaminan penuh dalam konstitusi. Dengan demikian, keberadaan MK telah menjadikan konstitusi sebagai norma yang harus dipatuhi dan menjamin hak-hak semua warga Negara. Meski demikian, , MK juga memiliki celah bagi pemungkinan terjadinya pelanggaran hak asasi yang terkait dengan integritas para hakimnya..
  4. Karena masalah hak asasi manusia memiliki aspek yang luas dan menyentuh berbagai dimensi, Mahkamah Konstitusi perlu membentuk dan mengembangkan kapasitas hakim yang menguasai persoalan sumber daya alam dan pengelolaan hutan..

Rekomendasi

Rekomendasi dari makalah ini adalah:

  • Memperkuat kapasitas sumber daya manusia hakim konstitusi untuk memahami konteks hak asasi manusia yang dapat dikurangi dan hak yang tidak dapat dikurangi dalam kerangka pemenuhan HAM yang terkait dengan kewajiban negara terhadap warganyamengingat HAM bukanlah isu yang bersumber dari dalam negeri, melainkan tumbuh dan berkembang dalam konteks Barat sehingga para hakim MK mesti menguasai isu-isu HAM dalam negeri serta konteks partikularitasnya.

 

  • Kewenangan Mahkamah Konstitusi perlu diperluas mulai dari putusan hingga pada eksekusi pelaksaan eksekusi. Namun kewenangan yang luas ini perlu pengawasan yang ketat pula, sehingga dapat meminimilisir terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh hakim konstitusi. Selain pengawasan internal, juga perlu melibatkan pengawas external yang melibatkan gabungan masyarakat sipil dan organisasi lainya yang dibentuk dalam satu dewan pengawasan terhadap lembaga peradilan yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat yang terkena dampak dari pemberlakuan produk undang-undang sumber daya alam. Selain itu, registrasi pendaftaran perkara di peradilan MK perlu dilakukan sentralisasi secara terpadu (online) yang cepat dan terbuka untuk menjamin kredibilitas putusan yang dihasilkan.

 

  • Mengingat pengelolaan sumber daya alam telah didesentralisasikan ke daerah kabupaten, makakewenangan Mahkamah Konstitusi perlu juga dipeluas ke daerah sehingga dapat mengadili Peraturan Daerah yang bertentangan dengan UUD 1945. Dengan daya jangkauan yang diperluas ini, peluang terjadinya kerawanan akan semakin besar. Oleh karena itu, MK perlu diperkuat dengan penambahan jumlah personel hakim konstitusi untuk menghindari penumpukkan kerja sehingga asas mudah, cepat dan murah bisa terjaga.

 

 

 

 

 

 

Daftar Pustaka

 

AMAN. (2010). Country Technical Notes on Indigenous Peoples’ Issues Indonesia. Jakarta: AMAN.

Atriana, R. (2009). Tolak Privatisasi Air, Muhammadiyah Pimpin Gugat UU ke MK, DetikNews. Retrieved from http://news.detik.com/read/2013/09/24/194131/2368350/10/tolak-privatisasi-air-muhammadiyah-pimpin-gugat-uu-ke-mk

Barr, C. M., & Sayer, J. A. (2012). The political economy of reforestation and forest restoration in Asia–Pacific: Critical issues for REDD+. Biological Conservation, 154, 9-19. doi: 10.1016/j.biocon.2012.03.020

Burhani, R. (2010). PBNU: Tinjau Ulang UU Privatisasi Air, Antara. Retrieved from http://news.detik.com/read/2013/09/24/194131/2368350/10/tolak-privatisasi-air-muhammadiyah-pimpin-gugat-uu-ke-mk

Fukuda-Parr, S. (2003). New Threats to Human Security in the Era of Globalization. Human Development, 4(3).

Gasper, D. (2006). Securing Humanity: Situating ‘Human Security’ as Concept and Discourse. Human Development, 6(2).

  1. Perry, M. (1982). The Constitution, The Courts, and Human Rights. . Conneticut: Yale University Press.

Kompas. (2010). Konflik Tata Ruang Butuh Perhatian. Jakarta: PT Gramedia Indonesia.

KPA. (2012). Laporan Akhir Tahun 2012 KPA: Terkuburnya Keadilan Agraria Bagi Rakyat Melalui Reforma Agraria.   Retrieved December 29, 2012, from http://www.kpa.or.id/?p=1094

Lall, U., Heikkila, T., Brown, C., & Siegfried, T. (2008). Water In The 21st Century: Defining The Elements Of Global Crises And Potential Solutions. Journal of International Affairs, 61(2), 1-17.

  1. (2004). UU Nomor 24 Tahun 2003Tentang Mahkamah Konstitusi. Jakarta Mahkamah Konstitusi.

MK-RI. (2012). Putusan Nomor 35/PUU-X/2012. Jakarta Mahkamah Konstitusi.

MoFRI. (1999). UU No.41/1999 Tentang Kehutanan. from http://www.dephut.go.id/files/UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 1999.pdf

MPRRI. (2001). TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Jakarta: DPRRI.

Panitia-Konas. (2013). TOR Konferensi Nasional Mahkamah Konstitusi Dan Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara. Paper presented at the Konferensi Nasional Mahkamah Konstitusi Dan Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara.

Rahmatullah, A. (2009). Investasi Kelapa Sawit Malaysia Terindikasi Melanggar HAM Aprizal Rahmatullah.   Retrieved November 8, 2013

Riyadi, E. (2012). Kecendrungan Paradigma HAM di Indonesia. Paper presented at the Advaced Training Hak Ekosob, Semarang.

Setiawan, U. (2004). Dinamika Politik Agraria Terkini, Memihak Siapa? Demokrasi, 2(5), 101.

Setneg-RI. (2002). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen keempat. Jakarta: Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia.

Setneg-RI. (2003). Perubahan Ke-empat Undan Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Jakarta: Sekretariat Negara.

  1. (2012). How Can Civil Society use the UN guiding principles on bussiness and human rights? Paper presented at the Global Rights Lene Wendland.

 

 

[1] Aktivis Lingkungan dan HAM. Email; harmuin@brandeis.edu.

[2] Perusahaan Multi Nasional di Indonesia: Exxon Mobile (Migas), Sumitomo Metal Company (Mineral dan Gas), Freeport MC Moran(Emas), PT Inco (mineral) dan masih banyak lagi.

[3] Walhi dan Sawit Wacth (2013) melaporkan terdapat lebih kurang 12 group besar yang terdiri dari 166 perusahaan asal Malaysia. Hampir seluruhnya memberikan dampak buruk bagi hak-hak masyarakat Indonesia. Dalam laporan itu disebutkan perusahaan itu melakukan perampasan lahan, kriminalisasi warga, hilangnya sumber daya air, hingga pencemaran lingkungan,” jelasnya.

[4] Indonesia merupakan salah satu negara yang turut meratifkasi sembila-core dari konvesi utama HAM. Kesembilan konvesi itu adalah Hak Sipil Politik (ICCPR), Hak Ekonomi Social Budaya dan Sosial (ICESCR), Penghapusan segala bentuk diskriminasi(CERD), Anti penghilangan orang secara paksa (ICPPED), Anti diskriminasi terhdap perempuan (CEDAW), Hak-hak anak (CRC), Perlindungan terhadap buruh migran (ICRMW), Konvesi anti penyiksaan dan segala bentuk tidak manusiawi (CAT), perlidungan terhdap hak-hak orang cacat (RPD).

[5] Bagian ini dapat dilihat dalam beberapa pasal ICCPR adalah: a. Hak bebas dari penghilangan secara paksa dan bentuk lai penghilangan (pasal 7); b. Hak bebas dari perbudakan (pasal 8(1) dan (2); c. Larangan terhdap genocide (pasal 6 (3)); d. Larangan  penahanan yang sewenang-wenang (pasal 9 (1); f.  Larangan penjara karena kegagalan untuk memeuni unsur dalam sebuak clausal; g. larangan terhdap permbelakuakn hukum pidana restro-active (pasal 15); h. Hak setiap orang untuk diakui dipersamakan sebagai individual sebum hukum (pasal 16).

[6] Hak sipil politik dalam UUD 1945 adalah:

1)     Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya;

2)     Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat kemanusiaan;

3)     Setiap orang berhak untuk bebas dari segala bentuk perbudakan;

4)     Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya;

5)     Setiap orang berhak untuk bebas memiliki keyakinan, pikiran, dan hati nurani;

7)     Setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum;

8)     Setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan;

9)     Setiap orang berhak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut;

10)   Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;

11)   Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan;

12)   Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal di wilayah negaranya, meninggalkan, dan kembali ke negaranya;

13)   Setiap orang berhak memperoleh suaka politik;

14)            Setiap orang berhak bebas dari segala bentuk perlakuan diskriminatif dan berhak mendapatkan perlindungan hukum dari perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut.

 

[7] Hak-hak yang termasuk kedalam ekonomi, social dan budaya

1) Setiap warga negara berhak untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapatnya secara damai dengan lisan dan tulisan;

2)     Setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam rangka lembaga perwakilan rakyat;

3)     Setiap warga negara dapat diangkat untuk menduduki jabatan-jabatan publik;

4)     Setiap orang berhak untuk memperoleh dan memilih pekerjaan yang sah dan layak bagi kemanusiaan;

5)     Setiap orang berhak untuk bekerja, mendapat imbalan, dan mendapat perlakuan yang layak dalam hubungan kerja yang berkeadilan;

6)     Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi;

7)     Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak dan memungkinkan pengembangan dirinya sebagai manusia yang bermartabat;

8)     Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi;

9)     Setiap orang berhak untuk memperoleh dan memilih pendidikan dan pengajaran;

10)   Setiap orang berhak mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia;

11)   Negara menjamin penghormatan atas identitas budaya dan hak-hak masyarakat lokal selaras dengan perkembangan zaman dan tingkat peradaban bangsa-bangsa;

12)   Negara mengakui setiap budaya sebagai bagian dari kebudayaan nasional;

13)   Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, dan untuk beribadat menurut kepercayaannya itu.

 

[8] Hak-hak kelopok ke-empat termasuk hak atas pembangunan, adalah:

1)     Setiap warga negara yang menyandang masalah sosial, termasuk kelompok masyarakat yang terasing dan yang hidup di lingkungan terpencil, berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan yang sama;

2)     Hak perempuan dijamin dan dilindungi untuk mendapai kesetaraan gender dalam kehidupan nasional;

3)     Hak khusus yang melekat pada diri perempuan uang dikarenakan oleh fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum;

4)     Setiap anak berhak atas kasih sayang, perhatian, dan perlindungan orangtua, keluarga, masyarakat dan negara bagi pertumbuhan fisik dan mental serta perkembangan pribadinya;

5)     Setiap warga negara berhak untuk berperan-serta dalam pengelolaan dan turut menikmati manfaat yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan alam;

6)     Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat;

7)     Kebijakan, perlakuan atau tindakan khusus yang bersifat sementara dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang sah yang dimaksudkan untuk menyetarakan tingkat perkembangan kelompok tertentu yang pernah mengalami perlakuan diskriminatif dengan kelompok-kelompok lain dalam masyarakat, dan perlakuan khusus tersebut tidak termasuk dalam pengertian diskriminasi.

 

[9] Hak yang mengatur mengenai tanggungjawab negara dan kewajiban asasi manusia:

1)     Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

2)     Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai dengan nilai-nilai agama, moralitas, dan kesusilaan, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis;

3)     Negara bertanggungjawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia;

4)     Untuk menjamin pelaksanaan hak asasi manusia, dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang bersifat independen dan tidak memihak yang pembentukan, susunan, dan kedudukannya diatur dengan undang-undang.

 

[10] Kewenangan Mahkamah Konstitusi menurut pasal 24c UUD 1945: 1) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewengannya diberikan oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945; 3) Memutus pembubaran partai politik,dan 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

[11] Mahkamah Konstitusi wajib memberi pertimbangan kepada lembaga negara dengan syarat: Pertama, telah melakukan pelanggaran hukum berupa: Pengkhianatan terhadap negara; Korupsi; Penyuapan; Tindak pidana berat lainnya. Kedua, perbuatan tercela; Ketiga, tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945

[12] Asas-asas itu adalah: 1) Persidangan terbuka untuk umum; 2) Independen dan impasial; 3) Peradilan Cepat, sederhana dan murah; 4) Putusan bersifat Erga Omnes (mengikat semua warga Negara); 5) Hak untuk di Dengar secara seimbang; 6) Hakim bersifat aktif dan pasif dalam persidangan; 7) Pengadilan tidak boleh menolak memeriksa,memtus dan mengadili perkara (Ius curia novit); dan 8) asas praduga keabsahan