Hutan Aceh Salah Manajemen


Oleh: HARLI ABDUL MUIN

Kebakaran hutan  yang terjadi di Bengga, Kabupaten Pidie(Serambi 22/0702008), bukan baru di Aceh, sebelumnya pernah terjadi kebakaran tahun lalu di Calang. Namun kebakaran hutan di Provinsi Aceh seolah sudah  kejadian musiman, tiap kali ada musim kemarau kebakaran hutan hampir bisa dipastikan terjadi. Kebakaran hutan sering kali menimbulkan kerugian materi yang cukup besar, mulai dari masalah asap, mengurangi produksi pertanian, gagal panen petani, mengancam perkampungan setempat, mematikan keanekaragaman hayati, meninggalkan bekas lahan terbuka.

Kejadian kebakaran hutan berulang,  ini menunjukkan ada masalah dengan institusi pemerintah di Aceh yang diberi kewenangan mengurus hutan. Bila hakekat lembaga yang diberi kewenangan mengurusi hutan gagal, maka beberapa gugatan yang patut dikedepankan sehubungan dengan eksistensinya.

Pertama,  kegagalan ini dapat diletakkan kedalam profesi pengelolaan hutan yang dimandatkan padanya. Dinas Kehutanan kerapa dikritik sebagai indikasi ketidak percayaan aktifis lingkungan terhadap kinerjanya dan kapasitasnya dalam menjamin keamanan dan pemanfatan hutan untuk kesejahtraan rakyat.

Kedua, bila kegagalan ini berulang secara terus menerus, ini berati tidak berfungsinya institusi ini dalam menjalankan kewajibannya. Mungkin masalahnya tidak saja persolan kemampuan staf, manajerial, pengetahuan, melainkan masalah sistemik dan harus diobati.

Bencana dan pengelolaan hutan Aceh

Bukan menjadi berita baru bila kinerja aparat kehutanan  gagal menjalani fungsinya lalu mendapat tudingan miring  dari DPRA Aceh. Tudingan disebut tidak efektif , kinerja buruk dan dengan belanja yang besar (Serambi 22/07/2009). Hal ini sangat beralasan, pemerintah Aceh telah berusaha melindungi hutan dengan berbagai kemampuan dan cara.

Jika dilihat data luas hutan dataran rendah di Aceh bersumber dari Tipereska Aceh tahun 2008, menyebutkan bahwa luas hutan yang ada di aceh setiap tahunnya mengalami degradasi. Misalnya, pada tahun 1980 Aceh memiliki hutan dataran rendah sekitar 1.496.954 hektar, pada tahun 1990 luas hutan Aceh menjadi 1.225.003 hektar, pada tahun 2000 menjadi 989.587 hektar. Pada tahun 2006 luas hutan dataran rendah di Aceh menjadi 877.401 hektar, akan tetapi sudah 552.817 hektar yang terdegradasi, dan hanya 324.584 Ha yang masih Primer. Dari luas hutan dataran rendah yang masih ada tersebut, dimana 188.190 hektar berada di dalam Kawasan Konservasi dan KEL (Kawasan Ekosistem Leuser) tertapi terfragmentasi. Dari 136.394 hektar Hutan Dataran Rendah yang masih Primer di Luar Kawasan Konservasi dan KEL, hanya terdapat 32.378 hektar berada di luar wilayah peka lingkungan dan sudah sangat terfragmentasi.

Dalam prespektif tenaga pengamanan hutan,  maka masing-masing orang menjaga tidak kurang dari 2.000 hektar perorang. Jumlah ini belum termasuk diantaranya Pegawai Negeri Sipil yang berprofesi sebagai tenaga pengaman hutan di Aceh dan dengan anggaran yang cukup besar.

Anggaran penanganan hutan mencapai puluhan milyar tiap tahunnya, yang digunakan untuk menjaga hutan. Diluar itu, masih tersedia anggaran untuk pemulihan hutan yang juga bernilai ratusan milyar. Diluar itu, ada program kerjasama antar stake holder, yang disebut Aceh Forest & Environment Project(AFEP). Dalam program ini, pekerjaan melindungi hutan bukan hanya  ditujukkan kepada Dinas Kehutanan Aceh, Pemerintah Aceh, tetapi juga melibatkan NGOs dan masyarakat di sekitar hutan berupa dana. Dukungan dana  Multi Donor Fund (MDF) melalui Bank Dunia, tahun 2008  sebesar 1.473.609 dolar AS  atau 21% dari total dana sebesar 6.965.397 dolar AS. Program ini berlangsung dari periode 2005-2010 dan dikerjakan oleh Yayasan Leuser Internasional dan Flora Fauna Internasional(SKH Serambi Indonesia, 13 Februari 2008). Namun sayangnya dana yang besar itu, sampai sekarang, dampaknya tidak pernah dirasakan oleh masyarakat setempat. Lalu kita patut bertanya,  kenapa kebakaran hutan masih terjadi? Lalu ada apa?.

Tanggungan Kehutanan

Pemerintah Aceh melalui Gubenur Irwandi Yusuf  telah meletakan fondasi pengelolaan hutan di Aceh kedalam Hijau Aceh (Aceh Green) sejak tahun 2007.  Desain ini diletakan pada keterpaduan antara pembangunan dengan daya dukung ekologis lingkungan. Respon terhadap penghijauan Aceh dimulai sejak beberapa bulan sebelum Tsunami, Pemerintah mengumunkan moratiroium logging pada 2004.

Usaha kearah investasi hijau itu terus dilakukan dengan membuat re-desain Hutan Aceh pada tahun 2007 yang diarahkan pada tiga tujuan utama(3 R), yakni Re-desain Reduksi deforestasi, Reforestasi. Konsep ini atas usaha pemerintah Aceh meyakinkan dunia internasional,  bahwa hutan di Bumi Serambi Mekah ini dapat memberikan kontribusi bagi mitigasi pemanasan global. Untuk itulah sejak tahun 2008, pemerintah Aceh telah sepakat dengan para donator menjadikan hutan di Ulumasen sebagai wilayah yang diperjanjikan untuk perdagangan karbon(Carbon trade atau carbon offset),

Bila kita semua sepakat dengan gagasan pemerintah diatas, mari kita meletakan kebijakan pengelolaan hutan diperluas kedalam tanggung jawab semua elemen masyarakat. Dengan begitu, kegagalan Dinas Kehuatan Aceh mencegah laju kerusakan hutan dan kebarakan hutan merupakan masalah publik. Oleh karena itu, penggunaan anggaran yang besar, dukungan personal yang memadai dan fasilitas yang memadai hendaknya diletakkan pada orang yang paling bertanggungjawab pada Dinas Kehutanan Aceh. Ini memberikan indikasi, bahwa sector public yang paling vital dalam pengelolaan harus diawasi oleh masyarakat sipil, termasuk profesionalismenya dan akuntabilitasnya serta  implementasi berbagai proyek kehutanan.

Pemerintah Aceh harus bersedia memberikan audit public dan mengumumkan mengenai kinerja Dinas Kehutanan Aceh. Memperbaiki manajemen pengelolaan hutan yang ada saat ini. Kelemahan Dinas kehutanan menaggulangi bencana kebakaran hutan disebabkan oleh beberapa hal.

Pertama, perencanaan pengelolaan kehutanan di Aceh dapat dilihat masih terfokus pada kegiatan rutinitas proyek belaka. Dengan katan lain pemenuhan daftar kegiatan isian proyek ketimbang pengelolaan hutan yang berbasis  penyelematan bencana kehuatanan. Bila pro-terhadap bencana, tentu program itu dapat menujukkan dan memperlihatkan pembagian prioritas mereka kedalam katergorisasi aksi yang paling urgen, moderat dan biasa. Namun dalam perencanaan itu sama sekali tidak tampak.

Kedua, teknologi kehutanan,  meskin beberapa satelit sudah mampu membantu medeteksi kebakaran hutan, namun teknologi pemadan kebakaran hutan belum tersedia dan sangat mahal, seperti penggunaan pesawat terbang.

Ketiga, pelaksanaan program kehutanan kita, lebih banyak tumbuh diantara para kontraktor ketimbang menggunakan kekuatan koletif masyarakat. Aksi kolektif harus meletkkan Dinas Kehutanan Aceh sebagai penanggung-jawab pencegahan kebakaran hutan. Hampir semua aksi kehutanan jarang diswadayakan kepada masyarakat—lebih dilihat sebagai proyek. Karena watak para pejabat kehutanan masih kental mewarisi cara pendekatan orde baru—lebih banyak memperlihatkan aksi ke atasan ketimbang ke bawah (rakyat). .

Keamanan hutan di Aceh bukan hanya tanggungjawab instistusi kehutanan, melainkan tanggungjawab masyarakat secara umum.  Namun, bila melihat perencanaan kehutanan dan tata ruanga di Aceh  perencanaan pengelolaan hutan oleh institusi  yang diberi kewenangan meletakkan rencana pengelolaan hutan hanya dipenuhi partisipasi para kontraktor ketimbang masyarakat disekitar hutan. Masyarakat disekitar hutan hanya menjadi obejek proyek..

Kebakaran hutan tahunan terjadi di Aceh adalah bentuk kegagalan Institusi yang diberi kewenangan mengelolaan hutan  meletakkan perencanaan pengelolaan  yang berbasis peringatan dini. Peringatan dini adalah satu pendekatan pengelolaan bencana  yang perlu diletakan dalam pengelolaan hutan dengan medaftarkansemua masalah kehutanan di Aceh. Masalah-masalah kritis itu lalu dikembangkan dalam kerangka prioritas masalah dan jenis dampaknya yang ditimbulkannya serta  tingkat peluang terjadi.  Dalam perencanaan kehutanan kemudian melatakkan skala priorotas aksi kehutanan dalam mengatasi bencana kebakaran hutan dan cara-cara mengatasiya.

Pada kahirnya, mari kita meletakkan penyelematan hutan menjadi tanggungjawab bersama.

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s