Mengalamatkan Anti Terorisme Kedalam Aksi Bersama


Oleh: HARLI ABDUL MUIN

Ledakkan di dua tempat Jum’at  di Hotel JW JW “>Mariot dan Ritz Carlton menyebabkan puluhan orang mederita korban dan korban meninggal dunia, baik warga asing maupun warga negara kita(Tempo Interaktif-17/7/2009).   Menko Polhukam Widodo AS pada Jumat  menyebutkan, ledakan di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton tergolong high explosive(. Namun gangguan keamanan di Indonesia akhir-akhir ini tidak di Jakarta, di Provinsi Papua terjadi penembakan terhadap warga dan warga asing. Terakhir, penembakan terjadi ketika rombongan Menko-Polhukam berkujung ke daerah itu (Koran Tempo 16 Juli 2009).

Kejadian ini memberikan memberikan “>negara “>memberikan “>indikasi bahwa di Indonesia masih belum aman. Isu-isu terorisme masih menjadi acaman terhadap keamanan individu, komunitas, bisnis. Hal ini juga merupakan kegagalan negara memberikan perlidungan bagi warga negara. Kejadian ini juga merupakan tantangan bagi Presiden SBY yang baru saja terpilih oleh suara mayoritas pada 8 Juni 2009 berdasarkan perhitungan Quick Count.

Akar Masalah Terorisme

Berbagai indikator terorisme di Indoensia adalah masalah kemiskinan, angka pengaguran, kesenjangan sosial, permasalahan demokratisasi, pemahaman agama yang disalahgunakan, bisa disebutkan sebagai sumber dari terorisme. Terungkap jaringan terorisme oleh Polri sebelumnya, semakin menujukkan pemahaman agama yang sempit ditambah dengan angka kemiskinan dan pengguran yang tinggi menjadi media utama pelaku berkembanhya organisai terorisme.

Masalah kemiskinan,  misalnya di tahun 2008 angka kemiskinan di Indonesia mencapau   41,7 juta orang  atau sekitar 21,92 persen bertambah dibadingkan dengan tahun sebelumnbya 37,2 juta atau sekitar 16,58 persen dan angka pengangguran mencapai 9.33 juta orang pada tahun ang sama. Masalah itu menjadi penyebab tumbuhnya ketidak- kelayakan stadar hidup  sebagian penduduk, keterseidan pra-sarana dan sarana bagi penduduk miskin kesehatan, pendidikan, ketidak adilan dan lainnya.

Pandangan mengenai aksi terororisme  kerapkali dilihat sebagai perjuangan atas ketidak adilan sosial dengan menggunakan media teror sebagai alat untuk memperoleh perhatian terhadap perjuangan mereka. Gerakan terorisme juga kerapkali dipakai sebagai sarana konspirasi kelompok tertentu atas kedalam “>berbagai tujuan dan kepentingan untuk mencari perhatian publik dan memecah belah komunitas kedalam berbagai kelompok kedalam tujuan, nilan dan pandangan yang saling berlawanan. Angka kemiskinan, pengangguran, ketidak adilan kerap kali diexploitasi sebagai alat propoganda dan kaderisasi.

Polri telah sukses menangkap dan memejarakan pelaku teror dan terus mengungkap jaringan teror, metode, operasi. Kecedrungan organisasi teroris juga mengalami perkembangan dan terus mengubah metode, operasinya.

Tugas anggota parlemen dan Presiden SBY,  tidak ada cara lain kecuali mengurangi kesempatan terjadinya terorisme seperti mengurangi angka kemiskinan, dan menyediakan perangkan hukum yang lebih mumpuni, dan membentuk organisasi keamanan yang lebih handal dan siap-siaga.

Pembangunan dan penanganan inter-organisasi

Mengatasi akar masalah terorisme, pemerintah baru perlu meletakkan keamanan dan pembangunan kedalam dua hal yang teritegirtas. Keamanan merupakan bentuk perlidungan terhadap keutuhan  wilayah satu bangsa, stabilitas, dan perlidungan objek vital, mencegah kekerasan  dengan menggunakan kekuatan  politik, hukum, kekuatan pemaksa. Hal ini bertujuan menyediakan rasa aman bagi individu, kelompok, politisi, keamanan negara. Kegiatan keamanan berupa pencegahan, mengamankan konflik kekerasan, mengurangi ancaman, baik ancaman yang bersumber dari negara maupun ancaman non-negara.

Pembangunan adalah sebuah proses dan strategi, dimana masyarakat dan negara membutuhkan kesejahtraan dan memiliki standar hidup yang layak. Aktifitas pembangunan diletakkan pada pertumbuhan sosio-ekonomi, penyedian pendidikan, kesehatan, energi, peningkatan pembangunan infrasturuktur, pangan bagi masyarkat.  Negara memiliki kewajiban telah menyediakan hal itu kepada warga negara. Institusi negara diberi mandat  untuk membatu  menyediakan pembangunan dan keamanan.

Dibidang keamanan, Polri diberi kewenagan berdasarkan untuk mengakkan hukum dan menjaga ketertiban umum.. TNI diberi kewenengan untuk mengatasi gangguan operasi perang dan bukan perang. Institusi intelejen negara yang dikoordinasikan oleh Bandan intelejen Negara (BIN) bertugas melakukan koordinasi terhadap aparat intelijen dalam mengamati perkembangan keamanan. Secara khusus BIN memiliki badan seperti Joint Analysist Terroris.

Namun organisasi itu masih belum menujukkan hasil yang baik dalam mengatasidan medeteksi aksi teror . Masalah utama  terletak pada institusi, misalnya koordinasi antara institusi, komunikasi. Tumpang tidih kewenangan serta batasan-batasan dan defenisi operasional mengenai perbantuan antar institusi keamanan itu, budaya masing-masing institusi setelah dipisahkan.

Selain masalah itu, soal terorisme belum ditangani melalui pendekatan inter –departemen bukan hanya menjadi tanggung dua departemen itu. Melainkan pemerintah mewajibkan bagi pelaku bisnis, fasilitas umum dengan standar antir teror dan stadar anti teror dan memastikan dijalankan dengan sempurna.

Melawan Terorisme

Keamanan negara selama ini dipahami oleh sebagian warga negara hanya merupakan tanggung jawab aparat keamanan seperti Polri dan TNI. Pandangan ini adalah pandangan yang keliru, keamanan merupakan tanggunjawab semua warga negara dengan berbagai peran yang berbeda.

Anggota Parlemen  yang baru terpilih perlu  melakukan evaluasi terhadap UU Anti Teror yang ada sekarang dengan memberi kesempatan yang luas kepada semua elemen masayrakat untuk berpartsipasi mengatasi terorisme . Misalnya dengan membentuk badan keamanan nasional, dimana tokoh masyarkat, aparat keamanan, penegak hukum menjadi bagian dari organisasi ini. Tugas lain,  komunitas intelejan di Indonesia masih belum memiliki landasan hukum yang kuat. Keberadaan komunitas intelejen tidak cukup hanya dengan legitimasi setingkat Kepres No.6/2003. Namun harus ditingkatkan lagi setahap dengan legitimasi setingkat UU sehingga letimasi operasi intelejen bisa dikotrol oleh masyarat sipil.

Karena masalah terorisme tidak semata bisa diselesaikan lewat mekanisme nasional, karenanya membutuhkan penyelesaian regional bahkan global. Tugas pemerintah Presiden terpilih lebih aktif   menggalang kerjasama global, regional dalam mengatasi terorisme.

Pada akhrinya keterlibatan masyarakat dapat diletakkan untuk mengisi kelemahan  sumber daya aparat keamanan negara dalam mengatasi terorisme dan mengurangi jembatan jurang  pemahaman antara aparat keamanan dan masyarakat mengenai terorisme. Selain itu keterlibatan semua elemen masayrakat pada akhrinya dapat membatu mengurangis issu-issu ketidak percayaan masyarakat terhadap aparat neagra dalam menanganai masalah terorisem di Indoensia.***


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s