Kemenangan Partai Aceh, Harapan Baru Rakyat Aceh


Oleh: M.HARLI ABDUL MUIN

Kemengangan Partai lokak Partai Aceh(PA) dalam Pemilu 2009 menggambarkan sebagai jalan tengah respon atas perdamaian yang baru disepakati antara RI-GAM di Helsiki 2006 silam. Keperkasaan Partai Aceh di tingkat Provinsi Aceh sangat luar biasa dengan meraih sekitar (1,007,173 surata (43,9%). Diurutan berikutnya adalah partani nasional, seperti Partai Demokrat (PD) dengan 10.84 suara (10,2%) dan ; Partai Golongan Karya (Golkar) dengan 6,64%; dan Partai Amanat Nasional (PAN) 3,87 %; Partai Keadilan Sejahtra 3,45%(Kompas 20 April 2009).
Karena kemengan itu, dari 69 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) 33 sura direbut ditangan PA dan kemudian 36 kursi terdistrubusi ke 11 partai lainnya, dintaranya PD 10 kursi; Golkar 8 kursi; PAN 5 kursi; PKS 4 kursi; Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 3 kursi; satu kursin masing-masing diduki oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa(PKB); Partai Patriot Pancasila. Keperkasaan PA berlanjut hingga hanya menyisahkan satu kursi untuk Partai Daulat Aceh (PDA) sebagai pesaingnya ditingkat lokal dari lima pesaing PA ditingkat Provinsi Aceh dalam perebutan suara(KPU NAD 2009)
Kemenangan PA dilevel DPRK, juga berlanjut hingga ke tingkat kabpaten dan kota di daerah itu. PA meraih mayoritas suara di delapan kabupaten. Mislanya di Aceh Besar (75 persen), Pidie (95 persen), Pidie Jaya (90 persen), Bireuen (98 persen), Aceh Utara (95 persen), Lhokseumawe (97 persen), Aceh Timur (90 persen), Langsa (75 persen), dan Aceh Tamiang (70 persen). Selanjutnya Aceh Jaya (70 persen), Aceh Barat (75 persen), Nagan Raya (80 persen), Aceh Barat Daya dan Aceh Selatan (75 persen), Simulue (70 persen), Singkil dan Subulussalam (65 persen). Kemudian Aceh Tenggara (60 persen), Aceh Tengah dan Bener Meriah (48 persen), dan Gayo Luwes (70 Persen). Gambaran ini menujukan bahwa, PA akan mewarnai suara di parlemen baik di Provinsi Aceh maupun di Kabupaten se-Aceh. Kemengan ini memantapkan harapan arah kebijakan legislasi, pengawasan dan penganggaran menjadi proporsi paling banyak ditangan PA. Artinya, seperi yang digagas oleh beberapa aktifis di Aceh, bawah masa depan Aceh Baru akan banyak bertumpuh pada PA, selain partai nasional.
Sebagai partai baru pertama kali menempatkan orang-orangnya di parlemen dan menguasai mayoritas kursi, tulisan ini hendak meletakan beberapa aspek penting berkaitan dengan apakah PA mampu mengusung Amanat Rakyat Aceh sebagai jaminan atas kebelnajutan perdamaian di Nnegeri Serambih Mekah itu .
seperti yang digariskan dalam perjanjian Helsinki dan dituangkan dalam UU Pemerintah No.11/2006 Meskipun begitu banyak agenda Rakyat Aceh yang tertuang dalam kebijakan undangundang itu, tulisan ini hanya melihat dua aspek penting . Pertama, peran PA dalam menersukan amanah Helsinki kepada rakyat Aceh melalui kekuatan Parlemen. Kedua, agenda apa yang paling menonjol dimainkan PA untuk menjaga perdamaian di sana?

Apa hubungannya Partai Politik dan Agenda Perdamain
Partai politik memainkan peran penting didalam era demokrasi modern , disamping kekurang sepurnaanya, fungsi partai politik tidak dapat dilakukan oleh organisasi lain dalam negara. Peran dan fungsi partai politik di era modern menurut kajian beberapa kajian): Pertama, Mengebangkan kebijakan dan program pembagunandan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia(pasal 10 point d UU No.2/2008 (IDEA 2008:3))
2) Secara khusus tujuan partai politik meletakkan kebutuhan masyarakat kedalam beberapa pilihan penting dengan cara menyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara dan meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan. (Pasal 11 UU No.2/2009 point a; IDEA 2007)

3) Melakukan rekruitmen dan seleksi terhadap anggota legislative dan menempatkan posisi penting anggotanya kedalam posisi politik penting. Dalam proses rekrutmen, seperti disebutkan dalam Pasal 11 UU No.2/2009 pengisian pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender dan penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. Dengan mempertibangkan hal itu, maka partai politik memilih menempatkan Calon Legislatif (Caleg) adalah orang-orang yang memenuhi kwalifikasi paling baik dan ditentukan oleh konstituenya melalui proses pemilihan umum yang demokratis.

4) Melakukan kontrol terhadap pemerintah. Mohatar Pakpahan dalam Lubis 2007 menyebutkan tiga fungsi DPR yaitu, legislative function (fungsi legislatif), controlling function (fungsi pengawasan) dan budgeting function (fungsi budget atau anggaran). Dalam kerangak fungsi itu, disebutkan dalam Qanuan No. 3/2007 pasal 10, DPRA/DPRK atau Gubernur/bupati/walikota bersama-msama membentuk rancangan qanun. Sedangkan ditingkat Nasional dilakukan pembentukan UU dilakukan oleh DPRRI bersama Presiden RI(Pasal 17 UUNO.10/2003)
Keempat fungsi seperti yang disebutkan bervariasi tergantung system politik. Dalam system presidensil, dimana ekesekutif independent, fungsi legislative dalam memenuhi semua fungsi parlemen. Dari fungsi diatas dapat dibagi kedalam dua peran penting dari partai politik dalam proses politik, mereka menjadi bentuk pendukung dari pemerintahan yang ada atau menjadi oposisi dari pemerintah. Dalam praktenya, fungsi sigtifikan dari partai politik sangat berbeda dari tiap partai tergatung para aktornya yang memainkan peran tersebut. IDEA 2008 mentatt perang yang saling berlawanan itu dapat dilihat dalam table berikut:

Artikulasi Agregasi Rekrut
Pemerintah Melaksanakan Kebijakan Melanjutkan dukungan untuk pemerintahan Mengisi posisi pemerintahan
Oposisi Mengembangkan Alternative Mencari Dukungan untuk perubahan Menghimpun dukungan dari orang yang berkpotent

Pembagunanan Perdamaian di Aceh
Mengawali proses damai berjalan di Aceh menandai akhir konflik antara GAM dan TNI yang berlangsung dari 1976 hingga 2005, diklaim sedikitnya menelan 32.000 jiwa korban dan telah dilihat secara luas sebagai sesuatu konflik yang mengakar. Setelah Tsunami melanda Samudera Hindia Desember 2004, yang membunuh lebih dari 120.000 orang di Aceh, yang menimpa sekitar 30% wilayah Aceh dinyatakan rusak berat dan kerugian ditaksir triliunam rupiah, telah memuluskan negosiasi damai di Helsinki. Hasilnya, Memorandum of Understanding, ditandatangani oleh wakil-wakil pemerintah dan GAM pada Agustus 2005. Kemudian diikuti dengan pelucutan senjata (demobilization disarmament and re-integration dari mantan tentara GAM dan dipihak TNI adalah relokasi beberapa pasukan organic dari Aceh dan pengurangan jumlah pasukan di Provinsi Aceh. Diluar Aceh, Parlemen di Jakarta menyetujui regulasi baru mengenai Pemerintah Aceh melalui UU Pemerintahan Aceh No.11/2006 , pada bulan Desember 2006. Meskipun usaha damai itu telah dicapai, namun ancaman terhadap hancurnya perdamaian boleh jadi muncul kembali, sebab keamanan saja tidak cukup, oleh karena itu dibuthkan peningkatan kesejakhtraan rakyat dan meletakkan pembangunan yang lebih luas dalam kerangkan perdamaian.
Dalam sebuah pidatonya dihadapan Rakyat Aceh pada tanggal 11 Septtember 2008, Teungku Hasan Ditiro, mantan Ketua Gerakan Aceh Merdeka menyampaikan, di dalam perang telah memakan banyak pengorbanan, akan tetapi, dalam kedamaian Rakyat Aceh harus bersedia berkorban lebih banyak lagi. Memang, biaya perang sangat mahal akan te tapi biaya memelihara perdamain jauh lebih mahal.
Pesan damai apa yang disampaikan oleh Tengku Hasan Ditiro paling paling tidak ada tiga hal penting dalam kerangka memelihara perdamaian di Aceh sebagai jaminan agar negara mampu menyediakan rasa aman warga negara. Pertama, kerangka keaman harus diphamai kedalam perlindungan terhadap teritori dan object yang dianggap vital oleh neggara dengan menggunakan instrument hukum, politik dan kekuatan pemaksa (coercive power) dalam berbagai tingkatan baik tingkat nasional dan international (IPA 2004). Menjelang Pemilu tingkat gangguan keamanan meningkat.
Paska perjanjian Hesiki ditadatangani dan menjelang Pemilu 2009, telah terjadi berbagai tindak kekerasan dalam berbagai modus kekerasan misalnya penculikan, penembakan misterius dan penghilangan orang dan pengeboman. Secara garis besar menjelang satu semester sejak September 2008 hingga kini saja tercatat 22 kasus peledakan, perusakan, granat dan lainnya terhadap kantor-kantor partai lokal, seperti SIRA, PASS dan lebih banyak kekerasan itu menimpa PA. Sejak November – April tahun ini terhadap 56 kekerasan dengan metode penculikan(Tempo Interaktor, 05 April 2009; http://acstf.org/berita/kekerasan-menjelang-pemilu-pelanggaran-hak-berpolitik diakses Mei 12, 2009)..
Tingginya tingkat gangguan keamanan di Aceh telah memberikan implikasi terhadap keamanan komunitas, individu dan bahkan Aceh secara keseluruhan dan merupakan acaman serius terhadap terciptanya kembali kekerasan bersenjatan dan kekerasan sipil tanpa ujung. Sumber ancaman tersebut, perlu dihindari dan dikurangi dengan metode pencegahan, tindakan aparat penegak hukum dan penegakan hukum yang lebih kuat dan mengalamatkan pendekatan keamanan dengan meletakkan pendekatan penyelesaian pada sumber atau akar masalah yang menjadi sumber ancaman, baik sturuktur konflik, state dan non state aktor dan atau ancaman social-ekonomi konflik. Terutama di Aceh, tingkat criminal belakangan lebih banyak didominasi oleh motive ekonomi dan politik. Tugas aparat kepolisian untuk melakukan pencegahan dan mengambil langkan penting demi penegakan hukum. Karena penegakan hukum bukan hanya tugas Polisi, melainkan tugas semua warga negara, parlemen, maka penting meletakkan keamanan adalah tugas semua pihak.

Dalam kerangkan keamanan di Aceh dan tugas PA dan parlemen yang baru, ada beberapa agenda yang paling penting. Pertama adalah melanjtukan pembangun rekontruksi setelah BRR Aceh-Nias mengahiri masa tugasnya April 2009. Pertama adalah melanjukan pembangunan rekontruksi untuk para korban Tsunami yang hingga kini belum terpenuhi hak-haknya atas perumahan berjumlah (Serambi News, 2 April 2009).

Dalam laporan akhirnya, Kuntoro Mangkusubroto mantan ketuan Badan Rekontruksi dan Rehabilitasi Aceh-Nias (BRR Aceh-Nias) dan Irwandi Yusuf, Gubenur Aceh menjelang penutupan BRR Aceh Nias di Jakarta,k keduanya mengklaim sekitar 4.000 unit rumah yang belum terselesaikan oleh BRR dan akan dibangun dalam tahun 2009. Untuk itu, pemerintah pada tahun 2009 telah menyediakan dana 3,3 triliun rupiah sebagai bagian usaha untuk melanjutkan pembangunan rekontruksi di Aceh setelah masa kerja BRR Aceh-Nias berakhir dan 50 persen proyek itu akan dikerjakan pemerintah daerah dan sisanya pemerintah pusat ( Republika, 17 April 2009; Harian Aceh 16 April 2009)
Kedua, re-integrasi korban konflik Aceh berdasakan verifikasi Aceh Justice Monitoring Institute (AJMI) dan Mahasiswa Pencita Keadilan (MPK) di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah menyebutkan belum semua korban konflik terdata dengan baik dan menerima konpensasi rumah. Misalnya bantuan rumah tipe 36 yang sudah siap dibangun di dua kabupaten itu 1.200 unit, sementara temuan AJMI dan MPK 5.200 unit rumah yang mesti harus dibangun dan terdapat kekeliruan BRA dalammelakukan pendataan rumah dalam pembangunnya dengan selisih yang begitu besar, yakni 4.000 unit(Serambi 20 Maret 2009)
Ketiga, berakhirnya BRR Aceh-Nias bukan berarti agenda masalah pembanguan Aceh tutup buku. Dalam laporan publik auditnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) senilai Rp 311,8 miliar yang berasal dari bantuan luar negeri untuk program rekonstruksi bidang perumahan dan pemukiman yang diselenggarakan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias teridikasi korupsi dan penggelapan dokumen hiban. Batuan Multi Donor Fund (MDF), Asian Development Bank (ADB), KfW Jerman, dan NPTGA Jepang.

Secara rinci temuan-temuan itu, menurut BPK, hasil pembangunan rumah dari Multi Donor Trust Fund (MDTF) Tahun 2006 dan 2007 sebanyak 992 unit belum dihuni senilai Rp 52,58 miliar dan sebanyak 2.176 unit belum selesai dikerjakan senilai Rp 115 miliar (Harian Aceh, 4 April 2009).

Temuan lainnya adalah perencanaan relokasi rumah di Kecamatan Meurebo dan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat bantuan ADB, tidak sesuai dengan kondisi di lapangan mengakibatkan 500 unit rumah tidak dapat segera dihuni karena sering banjir pada musim penghujan senilai Rp 39,08 miliar. Lebih lanjut temuan BPK, rumah bantuan KfW Jerman juga bermasalah sebanyak 250 unit rumah senilai Rp 15,37 miliar tidak dihuni akibat prasarana yang kurang lengkap (Harian Aceh, 4 April 2009).

Selain itu, BPK juga menemukan terdapat kontrak pekerjaan pembangunan rumah tahun anggaran 2006 senilai Rp 21,37 miliar yang belum dikerjakan. BPK bahkan menyebutkan, dokumen hibah tersebut tidak dapat diperoleh. Pekerjaan rekonstruksi 90 unit rumah senilai Rp 4,770 miliar di Kecamatan Simpang Ulim, Aceh Timur berlarut-larut; pelaksanaan rekonstruksi rumah sebanyak 115 unit senilai Rp 5,941 miliar terbengkalai; pembangunan 17 unit rumah di Desa Pasir Kecamatan Pasie Meulaboh Kabupaten Aceh Barat Tidak Sesuai dengan Ketentuan; terdapat biaya pengujian pengendalian mutu kontrak sebesar Rp 12 juta tidak sesuai ketentuan dan kekurangan pekerjaan sebesar Rp 102 juta; terdapat 838 rumah senilai Rp 36,011 miliar di Kabupaten Simeulu terbengkalai (Serambi News, 24 April 2009; Harian Aceh, 4 April 2009)

Gambaran diatas hanya merupakan bagian dari sisa pekerjaan rekotruksi yang perlu diluruskan dan dilanjutkan oleh oleh Pemerintah Aceh dan DPRA dalam menjalani masa jabatannya kedepan, bagaimana mempraktekkan akuntabilitas dan demokratisasi dalam kelanjutan masalah pembangunan rekontruksi di Aceh. Peran ini dilakukan DPRK dan DPRA bersama mendorong penyeledikan yang terbukan untuk menyelsaian masalah akuntabilitas rekontruksi yang belum tuntas.

Pembangunan Dan Pengawasan: Harapan Rakyat Di Pundak PA
Pembangunan hendak dipahami kedalam proses dan strategy melalui masayrakat dan negara untuk menyediakan kesejahtraan dan memiliki standar kehidupan yang layak. Kegiatan pembangunan selalu diletkan pada pertumbuhan social-ekonomi, peneydiasaan sarana kesehatam, pendidikan, energy dan peningkarasan sarana dan pra-sarana infrastruktur. Di Indonesia pada umumnya, Institusi seperti legislatif, ekesekutif adalah lembaga yang diberi mandate untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut untuk menciptakan pembangunan yang membantu kondisi kesejahtraan rakyat. Di dalam Eksekutif institusi ini dibagi kedalam dinas dan departemen, seperti Departemen Sosial, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mahkamah Syariat, Dinas Pekerjaan Umum NGOs dan lainnya. Di Legislatif di bagi kedalam komisi-komis, seperti pembangunan, anggaran dan pemerintahan dan lainnya.

Institusi seperti diatas, eksekutif dan legislative bersama-sama merencanakan pembangunan dan implementasikan oleh dinas yang dibetuk berdasarkan ke khusussanya. Mereka tidak hanya memiliki mandate merencakana, melaksanakan juga termasuk pengawasan pembangunan untuk menghindari keboran disana sini, tetapi kewajiban mereka menyediakan kulitas kesejahtraan rakyatnya

Untuk melaksanakan dukungan itu, PA telah mendapatkan mayoritas dukungan dari rakyat Aceh dalam Pemilu 2009 dan bukan hanya itu, dukungan terhadap pemerintah diberbagai daerah, dimana beberapa kegiatan Pilkada di mana Irwandi Yusuf, mantan ahli siasat GAM , terpilih sebagai gubernur yang baru, di provinsi Aceh, dan GAM beberapa anggota GAM telah terpilih sebagai kepala daerah (Bupati) dan walikota, mislanya di Sabang, Lhoksheumawe, Biruen, Pidie dan Pidi Jaya, Aceh Selatan. Dukungan rakyat terhadap Pemerintah ditandai dengan kemenangan PA di hampir seluruh Aceh dalam Pemilu 2009. Hal ini menggabarkan dukungan yang kuat terhadap pemerintahan Irwandi dan ia sendiri merupakan bagian penting dari PA. Sehingga, peranan PA sebagai partai oposisi kecil kemungkinan terjadi dan menjadi bagian dari mitra kerja Irwandi dalam mewujudkan pemerintahan Aceh yang akuntabel dari segi kebijakan, akuntabilitas operasional pelaksanaan pembangunan; akuntabilitas keuangan dan melibatkan peran serta stakeholder dalam perumusan berbagai aspek pembangunan.

Untuk itu, selain rekontruksi yang belum tuntas dan re-intergasi mantan kombatan kedalam masyarakat Aceh serta kompesasi korban konflik, agnda yang paling penting di Aceh yang penting sasaran utama adalah amanat UU No.11/2006 tentang pemerintahan Aceh dalam berbagai bidang seperti dibidang hukum, ekonomi, sosial-budaya dan pembangunan.
.Dari sekian banyak agenda itu, yang perlu dicatat beberapa bidang. Pertama, dibidang pemerintahan dan hukum. Bidang ini yang menyangkut paying pelaknsaan UU PA yang belum tuntas. Dalam UU PA mengisyaratakan dibuatnya sejumlah pkebijakan. Sekuranya menurut J Prang (2007), Dosen Tata Negara Universitas Malikul Shaleh adalah Peraturan-peraturan pelaksana secara eksplisit disebutkan dalam UUPA. Diantaranya, tujuh PP terdiri dari: Pasal 4 ayat (5), Pasal 43 ayat (5 dan 6), Pasal 95, Pasal 107, Pasal 124 ayat (2), dan, Pasal 160 ayat (5). Kemudian tiga Perpres terdiri dari, Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (4), dan Pasal 253 ayat (2). Selanjutnya, dua Keputusan Presiden (Keppres) terdiri dari, Pasal 102 ayat (4), dan, Pasal 103 ayat (3). Sedangkan, peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Aceh dan DPRA terdiri dari 64 qanun. Satu Peraturan Gubernur (Pergub), dua Keputusan Gubernur (Kepgub), dan 11 qanun kabupaten/kota, dan dua Peraturan Bupati/Walikota
Qanun yang menyangkut penyelenggaran pemerintahan Aceh dibidang penegakan hukum, sampai dengan tahun 2008, Pemerintah Aceh telah menyusun tidak kurang dari 9 Qanuan dan masih terisa dan masih banyak lagi harus dituntaskan sampai dengan lima tahun mendatang oleh anggota DPRK yang baru
Qanun yang penting mendapat perhatian penuh adalah dibidang hukum Acara pidana islam; perdata islam; pembagian kewengan isntitusi peradilan, yakni syariat; negara dan peradilan adat. Hal ini menjadi tugas DPRK bersama dengan pemerintah melanjutkan pekerjaan yang masih terisisah untuk menyusun paying hukum dibidang pemerintahan.
Sementara ditingkat nasional , di bidang ekonomi terutama pembagian kekayaan Jakarta dan Aceh juga masih membutuhkan peraturan paying setingkat Peraturan Pemerintah. Pembagian mengenai kekayaan ini masih menyisahkan pekerjaan panjang bagi wakil-wakil rakyat yang terpilih dari Daerah Pemilihan Aceh untuk mengusung agenda ini kedalam bentuk nyata kebijakan. Sementara setelah disahkannya UUPA, baru Peraturan Pemerintah No.20/2007 tentang Partai Lokal Aceh, sementara yang lainnya belum. Kebijakan dalam UUPA itu, untuk bisa diimplementasikan membetukan kebijakan payung, setingkat peraturan pemerintah, Keputusan Presiden (Kepres) dan Qanun sebagai landasan operasionalnya agak bisa dijalankan dengan baik.

Kesimpulan
Dari gambaran diatas dapat disimpulkan beberapa hal adalah sebagi berikut:
1) Kemenangan PA telah memberikan harapan baru untuk melanjutkan amanah pembagunan rekontruksi dan menyelesaikan proses reitgerasi, yang kedua program itu merupakan bagaian dari pesan damai di Helsinki dan kemudian dilanjutkan pesan damai Tengku Hasan Ditiro untuk Aceh.
2) Banyak kasus kekerasan di Aceh menjelang Pemilu 2009 dan kemudian surut sesudah Pemilu, namun kekerasan baik teroganiser maupun tindak kriminal biasa, perlu diwaspadai oleh aparat keamanan dengan melakukan penegakkan hukum, membantu penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik. Soal keaman tidak bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat neagra, oleh karena itu peran semua warga negara diharapkan untuk mewujudkan keamanan di daerah itu.
3) Banyak kasus-kasus rekontruksi yang belum terlesaiakan, anggota legislatif baru ditantang untuk menyediakan hasil lebih baik dalam melakukan pengawasan dari anggota parlemen sebelumnya atau malah menjadi lebih mundur ketimbang parlemen yang sebelumnya.
4) Tugas utama parlemen baru menyelesaikan program legislasi yang dimandatkan oleh UUPA no.11/2006 sebagai payung dari pelaksaan UU itu di Aceh dan menyelesaiakn draft qanun yang tertunda oleh parlemen sebelumnya.

Sumber Rujukan:

Prang, J Amrizal, 2007, Keberadaan UUPA jangan seperti singa ompong alias buas tap tidak bertaring( http://web.acehinstitute.org/OPINI/1.html diakses Mei 25, 2009)

Lubis. Sahruddin 2007, Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia, Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Periode 1999-2004 (http://rumahkuindonesia.blogspot.com/2007/08/bab-i-pendahuluan.html diakses, Mei 25, 2009)

IDEA International, 2007, Effective party Assistance, Stonger party for the Better Democary, a Policy Paper, Stockholm , Sweden .
Hasan, Dirtiro. Tengku, Naskah Pidato Didepan Publik di Aceh, Banda Aceh Spetember 2009.
Intenational Peace Academi (IPA), 20043, The Security-Development Nexus:
Conflict, Peace and Development in the 21st Century, prosiding of seminar, New York Seminar 2004, West Point, New York, 3–7 May 2004

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 11 Tahun 2006, Tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 2 Tahun 2008, Tentang Partai Politik

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 10 Tahun 2004, Tentang Tata Cara Penyusunan Pembentukan Undang-Undang
Qanun , No. 3 Tahun 2007, Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun

4 comments

  1. Assalam.Muaalaikum. . . Oa bpk, tolong bantu saya, dan atas jwban,nya, pertanyaan saya. Bagaimana partai aceh melakukan rekrutmen dlm mengambil anggotanya, ? Pak tlng d jawb,a. . Seblumnya saya ucap kan trima kasih,

    1. Terima kasih atas emailnya pak. Atas permintaan bapak, bolehkah saya tahu sedikit tentang bapak? dan mau digunakan untuk apa pak? Kemudian saya akan merespon permintaan bapak

      Mengenai respon, apakah berhubungan dengan rekruitmen yang ditulis dalam ad art atau rekruitmen diluar apa yang kita lihat sehari-hari terjadi. Bagaimana oligarki itu terbentuk, dana bagaimana hubungannya ke bawah dan ke atas?

      Terima kasih pak
      Wassalam

  2. Assalamu’alaikum wr.wb
    Bapak Halimuin yang saya hormati, saya seorang mahasiswa yang sedang menulis skripsi mengenai Partai lokal khususnya partai Aceh
    yang ingin saya tanyakan adalah :
    1. Sejauh mana peran partai Aceh setelah mendominasi kursi parlemen?
    2. Apakah posisi yang diperoleh anggota Partai Aceh di Parlemen tersebut sudah dapat menampung dan memberikan solusi atas aspirasi rakyat Aceh?

    atas jawaban bapak saya haturkan banyak terima kasih..
    wassalam…..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s