Privatisasi Air: Skenario Penghancuran, Keterpinggiran Perempuan


Oleh: Harli Abdul Muin

Pernah dipresentasikan padaPeretmuan Pleno Daerah

Solidaritas Perempuan di Palu, 2001

Langkah pemerintah menyetujui privatisasi air di Indonesia dapat dilihat pada UU Sumber Daya Air No. 7 tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air , setidaknya mengundang berbagai reaksi negative terutama bagi mereka yang bergerak dibidang advokasi terhadap kaum akar rumput. Sebelum privatisasi air saja, problem kekurangan air dan kekeringan sudah menjadi masalah pelik ditanah air. Bahkan krisis air menjadi masalah dunia, dinegara berkembang terutama, ketersediaan air mulai terlihat pengaruhnya bagi kehidupan sosial . Tidak jarang kasus kekeringan air di beberapa daerah acapkali melahirkan konflik dan kekerasan bahkan menyebabkan orang mati,karena saling merebutkan seember air.

Di Indonesia sumber air umumnya disediakan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) berasal dari 201 sungai, 248 mata air, dan 91 artesis. Wilayah Indonesia, menurut LIPI, memiliki 6% dari persediaan air dunia atau sekitar 21% persediaan air Asia Pasifik. Berdasarkan distribusi ketersediaan sumber daya air di lima pulau besar di Indonesia, laporan Agenda 21 Indonesia (1997) menyebutkan, Pulau, Irian Jaya menempati potensi air sebesar 350 x 109 M3/tahun, pulau kalimantan sebesar 140 x 109 M3/tahun; sulawesi 34 x 109 m3/tahun, Sumatera sebesar 110 109 M3/tahun, Pulau Jawa 30 x 109 M3/tahun. Sementara bila ditinjau dari kebutuhan air, pada tahun 1995, Irian Jaya menempati ururtan terbawa 128 x 106 m3/tahun, yang berarti (0,036% )disusul kalimantan sebsar 4%, Sumatera 17%, Sulawesi sebesaaar 45% dan Jawa sebesar 206%.

Secara garis besar sekurangnya pola-pola krisis air berkepanjangan di Indonesia ada tiga modus operandi. Kecenderungan pertama, penggunaan air naik secara eksponensial. Sementara pemasukan air bersih cenderung melambat akibat kerusakan alam dan polusi. Dengan kata lain, penggunaan air terus meningkat, sementara pada saat yang sama kwalitas air mengalami penurunan secara exponensial.

Kedua, kecenderungan kebutuhan air minum rumah tangga, menurut UNESCO, dalam Agenda 21, disebutkan bahwa, rata-rata 50 liter/orang/hari. Jika jumlah penduduk di Indonesia pada abad ini sekitar 250 juta jiwa, maka kebutuhan air yang digunakan penduduk Indonesia 50 liter x 250 juta jiwa/perhari(125 x 109 ) . Sementara kebutuhan air irigasi selama masa pertumbuhan tanaman rata-rata 0,54 liter/ha/detik selama 100-150 hari. Sedangkan kebutuhan air untuk industri akan melonjak 700% pada 2025; untuk perumahan naik rata-rata 65%; untuk produksi pangan naik 100%. Peningkatan kebutuhan itu, disebabkan oleh pertumbuhan jumlah penduduk, industrialisasi, dan pertumbuhan industri pertanian (UNESCO, 1998).

Ketiga, kecendrungan , ketidak mampuan manajemen pembangunan pemerintah menanggunlangi dan mengelola ancaman bencana kekurang air di negeri ini. Pada akhir PJP II (2019) diperkirakan jumlah penduduk perkotaan menjadi 150,2 juta jiwa dan konsumsi per kapita adalah 125 liter/hari dengan cakupan pelayanan 70% (LIPI, 2002)

Tulisan ini bertujuan mengungkap kekuatan raksasa dan tunduknya pemerintah dibalik privatisasi air di Indonesia. Selanjutnya, kedua, kolonilisasi pengelolaan air . Ketiga dampak mengenai privatisasi air kedepan terhadap perempuan Kekuatan Raksasa Dibalik Skenario Agenda privatisasi Agenda privatisasi air merupakan bagian dari scenario agenda neo-liberal yang di didikte secara langsung oleh negara kaya (Utara) kepada negara miskin (Selatan). Agenda yang dipaksakan masuk ke negara berkembang seperti Indonesia.

Langkah kearah itu, pertama, nampak pada Perhatian pemerintah-pemerintah pada PrepCom IV di Bali, sebagai persiapan akhir menuju Pertemuan Johanssesburg, nampaknya akan lebih dipusatkan pada promosi ‘kemitraan publik dan sektor swasta’ atau ‘public-private partnerships’, dibandingkan3 dengan aksi-aksi politik untuk memecahkan masalah-masalah sosial dan lingkungan utama bagi bumi.

Pada forum Kyoto International Convention Center 21 Maret 2003, mantan Direktur IMF Michel Camdessus, melaporkan secara gamblang dan merekomendasi korporasi swasta untuk terjun ke sektor air. Dalam salah satu rekomendasinya, WPFWI mendorong kebijakan pemerintah memberi jaminan keuntungan (predictable revenue framework) kepada pelaku pelayanan air, baik publik maupun swasta. Lebih jauh lagi, WPFWI merekomendasi kepada pemerintah daerah untuk mendorong instansi di bawahnya yang melakukan fungsi pelayanan penyediaan air (di Indonesia: Perusahaan Daerah Air Minum, PDAM) melakukan kontrak kerja dengan mitra swasta(Budi Widianarko, 2003).

Kemudian tanggal 26-30 Januari 2004 di Manila (Filipina), ADB mengadakan pertemuan membahas masalah air. Diikuti oleh 350 peserta se-Asia Pasifik, pertemuan ini menghasilkan sejumlah prioritas tindakan untuk menyediakan akses air yang lebih baik bagi kelompok miskin. Disepakati pentingnya peningkatan pembiayaan di perdesaan dan perbaikan mekanisme pembiayaan melalui desentralisasi. Salah satunya melalui pemberian kredit perdesaan dan perbaikan mekanisme pembiayaan kegiatan ekonomi di perdesaan (LKI UP Date No 37, April 2004).

Kedua, agenda privatisasi di Indonesia tidak hanya berlangsung pada sumber daya air, tetapi lebih dari itu, juga disektor minyak dan gas bumi, pertambangan umum, sumber daya listrik, proses sertifikasi tanah, privatisasi BUMN. Dengan begitu, memberi kebebasan penuh bagi operasi Perusahaan multinasional di negara ketiga. Di Indonesia, misalnya, bisa di periksa dari sejumlah UU Tentang Air No.7/2004; UU No.22/2001 tentang minyak dan gas bumi; UU Kelistrikan, Perpu tentang pertambangan umum dan lainnya.

Ketiga, selama 10 tahun terkahir, aktor utama dibalik privatisasi melalui organisasi perdagangan dunia, seperti WTO, AFTA, NAFTA, IMF, Bangk Dunia, ADB sudah mencapai tahap yang memprihatinkan dengan contoh keuntungan yang mereka peroleh dan kegagalan di dunia ketiga. Lembaga neo liberal itu, selain menetapkan aturan disekitar penanaman modal, hak kepemilikan intelektual (intellectual property rights), kebijakan perdagangan berskala internasional, juga mendesak dan mempengaruhi negara berkembang-pengutang melakukan penyesuaian kebijakan nasional negara itu (structural adjustments program), sehingga mempercepat proses integrasi ekonomi nasional negara itu kedalam ekonomi global, yang sepenuhnya didikte oleh lembaga-lembaga perdagangan itu, dibawah control negara maju . ====== Alasan kuat untuk melakukan privatisasi air, terutama di negara-negara berkembang, menurut negara Utara beserta kekuatannya, pertama, karena in-efisiensi dan kelemahan teknik serta manajemen yang melekat pada institusi publik pengelola air bersih. Sehingga menjadi alasan pembenar bagi pintu masuk korporasi swasta untuk terlibat dalam jasa penyediaan air bersih. Menurut pihak korporasi, pengelolaan jasa penyediaan air minum oleh sektor publik menciptakan lingkaran setan dengan tarif rendah sebagai biang keladi sehingga biaya “produksi” tidak tertutup (low cost recovery). Hal itu memicu inefisiensi, buruknya perawatan jaringan air bersih dan bermuara pada penurunan mutu pelayanan. Pihak korporasi mengklaim mampu memutus lingkaran setan dengan penyesuaian tarif. Dan masuknya swasta, konsumen biasanya harus membayar tarif lebih tinggi (Budi Winarko, 2003).

Dampak Privatisasi Air Tehadap Perempuan Kerusakan sumber daya hutan dan lingkungan akibat HPH, Ilegal Loging, perkebunan kelapa sawit, pertambangan skala besar baik migas dan pertambangan umum di beberapa daerah di Indonesia telah memberikan implikasi bagi perubahan aktifitas perempuan disekitar wilayah itu.

Misalnya, penggunaan air danau Matano untuk PLTA Balambangan dan PLTA Larona di Soroako, Sulawesi Selatan oleh PT Inco, telah memberikan implikasi bagi perubahan prilaku kaum perempuan yang tinggal di sekitar danau. Misalnya penggenangan air, yang sebelum PT Inco beroperasi, perempuan disekitar danau Mato menggunakan air itu untuk mencuci dan minum. Implikasi yang paling besar, sejak kehadiran PT Inco, berjubel aparat keaman, baik tentara maupun polisi hadir diareal tambang, untuk menjaga keamanan disana. Kehadirannya, bukan hanya melakukan kekerasan terhadap perlawanan kelompok perempuan yang tergabung dalam KWAS, tetapi juga menibulkan masalah lain, seperti kasus pelecehan sexual.

Di Kota Solo, Kelurahan Pucangsawit, Kecamatan Jebres, , mengeluhkan air dari PDAM Kota Solo karena sering macet, kotor, warnanya keruh khususnya Rukun Warga (RW) 8, RW 12, dan RW 13. Dari ketiga Rukun Warga itu, pelanggan PDAM sekitar 850 keluarga. Warga hanya dapat menikmati aliran air bersih pada pukul 16.00 ke atas, sedangkan pada pukul 08.00 hingga 16.00 aliran air tidak mengalir.(Kompas , Kamis, 06 Februari 2003). Gambaran ini, telah menyebabkan ibu rumah tangga kehilangan waktu untuk bekerja mengurusi berbagai pekerjaannya.

Di masyarakat Adat Dondo, air PDAM yang bersumber dari wilayah adat mereka di Gunung Dako telah menyebabkan penipuan bertingkat, dimana setelah mereka dipaksa memberikan wilayah itu sebagai sumber air bersih bagi kebutuhan masyarakat di Kota Tolitoli, mereka juga sering dijadikan kambing-hitam dibalik ilegal logging diwilayah itu. Padahal pelaku ilegal logging adalah para pengusaha yang di dukung oleh aparat TNI dan Polri. Nasib orang Dondo di Labengga, sudah jatuh tertimpah tangga pula, selain itu, perempuan Adat Dondo kehilangan perkerjaan sebagai penyadap damar dan penganyam rotan, karena hutan gundul, sudah tidak cukp terdapat rotan.

Penggunaan Daerah Aliran Sungai oleh Tambang Galian pasir dan krikil di Maboro, telah menyebabkan banjir. Banjir tahun 2001 telah menyebabkan 2 rumah disekitar sungai hanyut, ibu rumah tangga penghuni dari rumah itu dinyatakan meninggal dunia.

Kerusakan sumber daya diatas,juga menyebabkan menyebabkan musnahnya tradisi lokal,yang berhubungan dengan tradisi yang sudah dilakukan bertahan-tahun lamanya. Misalnya keterampilan Perempuan Dayak, sudah mengidentifikasi dan memelihara plasma nutfah, perempuan Dani di Papua dapat mengidentifikasikan 70 jenis umbi-umbian; Demikian pula dengan penggunaan sumber daya air oleh Perusahaan swasta menyebabkan perempuan di kampung kehilangan akses terhadap sungai, yang selama ini selain digunakan untuk mencuci pakaian, juga menghilangkan peran ina-ina penjual ikan dalam mata rantai penjualan ikan di Kota Palu. ===== Kesimpulan dan Rekomendasi Di Indonesia, krisis air terjadi berkembang secara exponensial, dimana Pulau Jawa memiliki cadangan air paling kecil, kemudian berturut Sumatera, Sulawesi, Kalimatan dan Papua. Sedangkan jumlah penduduk, tersedikit berturut-turut Papu, Kalimatan, Sulawesi, Sumatera dan Jawa. Bisa disebutkan, bahwa krisis air berkembang secara exponensial dimasa-masa yang akan datang. ==== Belum lagi diperparah, oleh kekuatan lembaga neo- liberal , yang juga ingin memperoleh keuntungan besar dari air. Langkah privatisasi, bisa dilihat dari kemampuan lembaga perdagangan dunia dan Keuangan dunia mempengaruhi kebijakan dinegara pengutang. Kedua pertemuan internasional seolah menjadi ajang promosi dan penundukan terhadap negara miskin. Ketiga, kemampuan lembaga Keuangan internasional tsb, yang membuat sejumlah kebijakan dilevel internasional, sehingga mendorong integrasi ekonomi lokal ke global.

Bisa disebutkan, bahwa dampak privatisasi air, bukan hanya menjadi soal menipisnya sumber daya air, tetapi juga monopoli air kedalam Perusahaan skala besar yang semakin mempersempit akses masyarakat kecil terhadap air. Karena air selalu dihitung dengan uang. Privatisasi air juga banyak menghilangkan kerja-kerja yang dilakukan perempuan sebelumnya bisa berubah, bahkan kehilangan pekerjaan. Karena fungsi, bukanya hanya sebagai fungsi untuk hidup, ekonomi, tetapi juga terdapat fungsi sosial lainnya.

Privatisasi juga berimplikasi kepada tubuhnya bisnis pengaman di wilayah investasi padat modal, Pengalaman Freeport Mc Moran di Papua Barat sudah memberikan contoh, dimana tiap tahun AD menerima upeti dari Perusahaan sebagai kompensasi pengamanan terhadap PT Freeport. Belum lagi, diperparah oleh mencuatnya bisnis pelacuran dan penjulana kayu gaharu, biasanya ditukar dengan perempuan (Aditjodro).

Oleh karena itu, sudah saatnya organisasi penguatan gender untuk melakukan pengorganisasian diri, dan membuat agenda yang berpihak pada kelompok miskin ( secara ekonomi). Sehigga politik pengelolaan air dapat diperjuangkan dan diarahkan untuk menjamin tegaknya hak perempuan atas sumber daya alam, terutama air dan pengelolaan lingkungan. Ini berarti menjadikan perempuan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari perumusan dan pelaksanaan politik pengelolaan lsumber daya alam, berkeadilan, berkesetaraan, dan berprikemanusiaan.

Jika tidak, maka perempuan hanya merupakan bagian dari peminggiran struruktural yang dilakukan negara dan globalisasi dengan cara menjauhkan mereka dari hak-hak atas sumber daya alam, dan menimbulkan gangguan yang bersifat kodrati dari Kerusakan alam. Contoh kasus sudah diperlihatkan dari exploitasi PT New Month Minaha Raya, dimana banyak bay lahir cacat, gagaran Kerusakan sumber daya air, akibat pencemaran Merkuri (Hg), Arsenic (As) dan lainnya.

Referensi

Aditjondro J George, (2004). “Dari Gaharu ke Bom Waktu HIV/AIDS Yang Siap Meledak: Ekonomi Politik Bisnis Tentara di Tanah Papua”, Wacana, No. 17, Tahun III, hal. 83-112

————————– (2001) Go With The Flow : The Fluctuating and meandering nature of Indonesia’s anti-large dam movement, paper for the KITLV Jubilee Workshop on Water as Life Giving and deadly force : water and state, past and present in Leiden, The Netherlands,June, 14-16, 2001.

Budi Widianarko, (2003), Perang Air, Profit Versus Hak Asas, Catatan dari The Third World Water Forum (WWF3), Kyoto-Osaka-Shiga, Jakarta, Kompas 05 April 2003 Harley, (2003), Diantara Sumber Kehidupan Dan Sumber Kematian:Air Aliran Rejeki Atau Air Aliran Mata, Makalah Disampaikan pada Temu Wicara Mahasiswa Pencita Alam se-Indonesia di Palu, yang di adakan oleh Mapatala Universitas Tadulako, Palu, Desember, 10, 2003 –

Mansur Faqih, Pengantar dalam Krisis dan Bencana Pembangunan Kritik dan Alternatifnya, Wacana.Edisi 5 Tahun II 2000, Insist Press, Yogyakarta. ==== Newsletter DTE, (2004), Down to Earth tentang Lembaga-lembaga Keuangan Internasional, Down to earth, United Kingdom No 37, April 2004

Kementrian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Dan United Nation Development Program, 1997, Agenda 21 Indonesia, Jakarta

Kompas Online, (200) Privatisasi PDAM Tidak Menjamin Pelayanan Akan Lebih Baik, Kamis, 06 Februari 2003, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0302/06/jateng/116306.htm&gt;

Vhandhana Shiva, (2003), Water Wars, Privatisasi, Profit dan Polusi, Insisst Prese, Yogjakarta

One comment

  1. Seperti halnya gambaran fakta terkait privatisasi yang bg harley lugaskan disini. lebih parah lagi adalah privatisasi ditingkat akar rumput. menjamurnya depot-depot air isi ulang merupakan bahaya laten yang akan menjadi masalah kapitalisasi air yang terbudaya. peminggiran peran perempuan dalam hal berkontribusi terhadap pemenuhan air keluarga akan menjadi hal yang tidak mustahil. jika hegemoni ini terealisasi maka perempuan tidak lagi memiliki nilai tawar dalam menentukan keputusan-keputusan fundamental dalam lingkup rumah tangga. air telah menjadi barang ekonomis dan bukan lagi dianggap nikmat Allah SWT terhadap makhluk-Nya. dengan begitu keseimbangan telah terganggu dan dapat dipastikan bahwa penguasaan air tidak hanya terjadi antara manusia dengan alam, namun antara manusia dengan manusia pun telah terjadi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s