REDD: Keuntungan atau Resiko Kehancuran


Sumber tulisan ini diambil dari: NANGGROE, Edisi 21, 4 September 2009.

Oleh: Harli Abdul Muin

Pemerintah Aceh telah menerima perdagangan karbon sebagai   bagian upaya melibatkan diri  aksi bersama untuk mitigasi  pemanasan global. Melalui pertemuan Convetion on Parties – COP -13 di Nusa Dua Bali 2007,  Irwandi Yusuf, Gubenur Aceh, menandatangani komitmen bersama dan usaha penanggulangan perubahan iklim dan pemanasan global .  Dengan memanfaatkan pasar karbon dan melaksanakan komitmen pengurangan emisi, Pemerintah Aceh menyepakati mekanisme REDD.   REDD adalah  mekanisme internasional untuk memberikan insentif yang bersifat positif bagi negara berkembang yang berhasil mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan mitigasi perubahan iklim  di sektor kehutanan, dan bersifat sukarela (voluntary) serta menghormati kedaulatan negara (sovereignty).  REDD digolongkan sebagai perdagangan, karena melibatkan imbal-balik, yang  menggunakan instrument keuangan yang bertujuan untuk mereduksi atau mengurangi gejala pemanasan rumah kaca. Bila proyek ini dijalankan beberapa keutuangan yang diperoleh, antara lain: m Memangkas tidak kurang dari  20% emisi global; memperlambat  kehilangan habitat terkaya dari keanekaragaman hayati. Diluar itu, adanya timbal balik dan keuntungan lebih bagi masyarakat lokal.

Tulisan ini hendak menjelaskan resiko dalam perdagangan karbon yang masih dalam tahap proses persiapan di Aceh dan menjelaskannya kedalam beberapa tingkatan Resiko.  Resiko dalam lingkungan perdagangan perdagangan dapat terjadi dalam beberapa tingkatan. Pertama adalah resiko  makro, tumbuhnya ancaman dari geopolitik yang kuat,  lingkungan makro ekonomi.  Kedua resiko sektoral yang bersifat sektoral berupa munculnya trend dari kondisi yang tak menentu yang mempengaruhi projek REDD. Ancaman  tumbuh dari pemerintah di tanah air, dimana proyek akan diimplementasikan, mislanya  keamanan atas penguasaan dan kepemilikan tanah,  keadaan  ekonomi  dan  institusi politik,  korupsi dan praktek penyelenggaran pemeritah yang buruk, stabilitas system hukum. Ketiga adalah resiko  operasi perusahaan secara terus menerus dan mungkin berimplikasi terhadap kemampuan perusahaan untuk  untuk menjamim kelangsung hal-hal yang diwajibkan oleh hukum.

Resiko Global REDD

Pada Juli 2008, PBB melahirkan UN-REDD (United Nations Collaborative Programme on Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries). Program tersebut akan dipimpin oleh UNDP, FAO dan UNEP dan mengarahkan ‘kegiatan persiapan’ (readiness activities) untuk REDD. Program ini diyakini merupakan model yang dapat mengatasi laju deforestasi dan degradasi hutan, yang kemudian dapat memberikan kontribusi bangi pengurangan emisi karbon di Udara dan dianggap komponen kunci di negaranegara berkembang.  Diharapkan, REDD dapat menstabilkan konsentrasi CO2 di atmosfir pada tingkat serendah mungkin melalui  skema pembayaran bagi negara yang mampu mengurangi atau menghentikan laju deforestasi dan kerangka pelaksaan kompensasi ini berlangsung dalam skala pasar yang bersifat sukarela.

Dalam kerangka sukarela, ada beberapa hal yang berpeluang memicu resiko terhadap pelaksanaan REDD:  Pertama,   kompensasi REDD bukan merupakan kewajiban negara  utara kepada negara selatan,  melainkan didasari atas kerelaan. Kerelaan mulai cara atau negosiasi penetuan harga, mekanisme berlasung antara dua belah pihak atau lebih tanpa ada intervensi atau regulasi yang bersifat internasional. Kesukarelaan ini dianggap anarkis, karena membebani negara Utara sebagai sumber polutan membayar kompensasi ke negara selatan akibat cara produksi mereka terhap barang yang menghasilkan menghasil bahan pencemar.

Dengan adanya mekanisme semacam ini Bank Dunia berusaha menjadi badan Internasional utama yang memimpin inisiatif proyek pengurangan emisi global ini. Bank Dunia meminta kelompok negara-negara industri anggota G8 untuk memberi dukungan politik dan pendanaan terhadap rencana baru Bank Dunia, terutam fasilitas kemitraan karbon hutan atau Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) yang akan menjadi skema percontohoan untuk mengurangi emisi dari deforestasi dilima negara tropis. Bank Dunia sendiri lebih  kecenderungan melakukan pendekatan  pasar.   Sementara Bank Dunia sendiri merupakan bagian dari aktor pemicu pemasanan global karena sudah bertahun-tahun membiayai investasi minyak bumi yang menghancurkan di Indonesia dan banyak pihak  meragukan kelayakannya untuk mendorong atau mengurus REDD di Indonesia

Faktor kedua, resiko yang tumbuh pada skala ini adalah pengalihan resiko  oleh negara maju, penghasil emisi karbon ke negara berkembang  untuk mengelak dari tanggung jawabnya atas pengurangan emisi karbon di negara mereka sendiri.  Apa lagi mekanisme REDD diletakkan dalam mekanisme pasar sukarela. Aktifis masyarakat di beberapa belahan dunia menentang  menentang mekanisme pasar dan mereka ragu dengan argumentasi negara pengahsil emisi serius mengurangi emisi karbonnya mereka. .  Kecedrungan macan ini  memiliki kelemahan mendasar karena hanya akan melanjutkan praktek pasar bebas (‘unregulated market’) yang sudah terbukti tidak bisa memberikan keadilan bagi masyarakat adat.  Persolana teknis yang muncul kemudian adalah  teknis di lapangan diperkirakan akan semakin meminggirkan masyarakat yang bergantung pada hutan. Muncul pula kekhawatiran bahwa “perubahan Iklim”, yang merupakan permasalahan sosial dan lingkungan akan dijadikan usaha bisnis yang memberikan peluang untuk memperoleh hak milik tanah baru, aset (aktiva) dan memberikan ruang untuk penimbunan modal. Sebagai solusinya,  mereka mengusulkan pendirian dana REDD internasional untuk membiayai proyek hutan kerakyatan tanpa mekanisme offset atau imbal-balik.

Ketiga, cara perhitungan penyerapan mengacu pada penggunaan pohon, tanah, dan laut untuk menyerap karbon dari atmosfer. Kajian ilmiah tentang penyerapan belum tuntas dan pasti, tetapi ada semacam konsensus bahwa penampung karbon (carbon storage) sementara seperti pepohonan memiliki daur usia tertentu yang jika habis akan melepas seluruh karbonnya ke atmosfer. Cara-cara ini menbah perhitungan proyek kompensasi semakin rumit dan berpeluang ada pihak yang dirugikan dan pihak yang diutungkan.

Keempat, mekanisme yang ditawarkan oleh REDD meberi peluang yang sangat menggiurkan bagi para aparat pemerintah di daerah atas kompensasi ini. Apalagi dengan adanya otonomi khusus yakni adanya hak khusus yang diberikan pemerintah daerah untuk dapat mengelola hutannya sendiri. Persoalan yang muncul adalah banyak dari proposal pencegahan deforestasi dan dedgrasi yang tidak secara jelas merujuk pada penyelesaian masalah. Terutama merujuk pada  lembaga apa yang berhak mengelolaan REDD, kelompok atau perorangan yang akan menerima pembayaran kompensasi dibawah skema RED internasional. Hal ini juga bisa menjadi tantangan sebab banyaknya uang yang mengalir akan menyulitkan pemerintahan dalam mengelolaanya bila tidak diikuti oleh regulasi yang benar dan program tidak dialamatkan pada penyelesaian masalah.

Kelima, dalam REDD banyak simpati terhadap hak masyarakat adat dan lingkungan meskipun dalam dokumen masih sedikit disebut   skema di atas dapat  menguntungkan mereka, melain menguntungkan negara maju karena mereka tidak menurunkan secara nyata emisi karbon di negaranya tetapi hanya membeli sertifikat pengurangan emisi dari negara berkembang.

Resiko Sektoral

Resiko sektoral yang kemungkinan terjadi dan memperngaruhi kinerja proyek REDD di Aceh sangat kuat. Dalam skala yang lebih luas kebijakan REDD berimplikasinya terhadap kebijakan lokal dan hak-hak warga negara- pelaku bisnis dan perekonomian lokal. Dalam konteks kebijaka, pelaksanaan dan isntitusi misalnya, resiko itu bisa terjadi dalam beberapa hal: Pertama berhubungan  gap tata ruang, terutama berkaitan dengan Kebijakan Tata dan sampai saat ini perubahan tata ruang di Aceh belum tutas sejak daerah ini di landa Tsunami Desmber 2004 silam. Konflik tata Ruang dalam penggunaan lahan masih terus terjadi, antara kepentingan konservasi disatu sisi, pelaku bisnis dan masyarakat lokal.

Konflik-konflik itu, misalnya dalam pemanfaatatan lahan di kawasan Ekositem  Ulu Masen Masen dan penngunaanya. Disatu sisi kawasan ini diletakkan sebagai kawasan Ekosistem yang memiliki fungsi penyedia jasa air, namun disisi lain masih terdapa sekitar tujuh Izin Hak Pengusaha Hutan wilayah ini yang menguasai ratusan ribu hektar wilayah hutan. Diluar itu masih terdapat sejumlah Hak Guna Usaha perkebunan yang belum juga habis masanya.

Kondisi ini memberi peluang dan kesempatan pada  pengusaha kehutanan turut mendapat insentif dari mekanisme yang ditawarkan dari mekanisme. Kekuatan legal formal yang dimiliki atas suatu konsesi kawasan hutan tertentu ( HPH, HTI, HGU Perkebunan) melalui itikad pengurangan atau penghentian pemanfaatan kawasan konsesi hutan yang dimiliki oleh setiap pengusaha. Bila ini terjadi, maka bukan masyarakat disekitar hutan yang mendapat keuntungan dari skema REDD, malah sebaliknya adalah para pengusaha yang mendapatkan keistimewaan dari REDD dalam hal finansial, dan sekaligus terbebas dari tanggung-jawab mutlak terhadap kerusakan hutan dan lahan yang telah dilakukan sebelumnya. Tentu ini akan kondisi ini juga, akan memberi peluang konflik antara negara negara disatu sisi dan  pemilik HPH dan HGUS disisi yang lain.

Kedua, Pengelolaan Sumberdaya Alam, serta kelembagaan, yang merupakan masalah yang tidak mudah untuk diselesaikan. Kelembagaan Kehutanan di Aceh, selain lembaga resmi pemerintah, seperti Dinas Kehutanan juga hadir beberapa lembaga extra pelaksana pengelolaan kehutanan, seperti Badan Kawasan Ekosistem Leuser, Aceh Green dan Tipereska. Diluar itu, juga masih ada Yayasan Leuser Internasional—yang meiliki legitimasi setingkat Keputusan Presiden berperan dalam pengembangan Kawasan Ekosistem Leuser.

Lembaga-lembaga diatas, otonom dalam melaksana kegiatannya masing-masing. Tumpang tindih bisa terjadi, karena tidak terdapat garis koordinasi yang jelas, hubungan hierarki yang jelas, garis komunikasi yang jelas. Bisa saja tumbuh konflik akibat ego-sektoral masing lembaga itu, karena memiliki kewenangan yang sama dan lokasi kerja yang sama, terutama dalam meperebutkan pengaruh dan kegiatan.

Pemahaman yang masih kabur, meskipun ditingkan nasional, depatemen kehutanan telah memiliki regulasi mengenai REDD, namun  di tingkat pemerintahan lokal regulasi ini masih cendrung tidak diphamai secara benar. Sehingga berpeluang terjadinya salah implementasi dan memicu konflik dengan  warga yang akan menjadi calon ‘beneficiaries’. Diluar itu,  skema REDD tentang apa dan bagaimana sebenarnya REDD juga masih belum meluas dipahami oleh sebagai pejabat kehutanan di daerah ini.  Mislanya dalam pengelolaan hutan, Pemerintah Aceh  masih cendrung meniru aturan Jakarta, ketimbang melihat rujukan ke UU PA No.11/2006. Ini bisa dilihat dari pemaran pejabat daerah ini di beberapa event lokakarya dan seminar.

Resiko Pelaksanaan Proyek

Pemerintah Aceh telah mengumumkan Ulumasen sebagai salah satu proyek percontihan implementasi Reducing Emission on Degradation and Deforstation (REDD) sebagai kenlanjutan dari komitmen pemerintah itu untuk melanjutkan Moratorium Hutan tahun  yang diumumkan 2007.  Di Kawasan Ekosistem Ulu Masen – Aceh dengan luas tidak kurang dari 750.000 Hektar dan meliputi lima kabupaten, yakni  Aceh Besar, Pidie, Aceh Jaya, Meulaboh, dan Bireun.  Kelima kabupaten itu, dihuni tidak kurang dari  197.000 jiwa penduduk .

Pada bulan Juli, nota kesepahaman mengenai penjualan dan pemasaran karbon telah ditandatangani oleh pemerintah Aceh dan Carbon Conservation. Selain insititusi Perusahaan Australia asing, pemerintah juga melibatkan FFI, pemerintah Aceh, perusahaan Australia Carbon Conservation dan Bank AS, Merrill Lynch. Diharapkan dari proyek dapat mengurangi  deforestasi dasar sejumlah 9.500 hektare setiap tahunnya sebesar 85%, mencapai pengurangan emisi hingga 1 juta ton CO2 per tahun. Selain itu,  Ekosistem Leuser di selatan Aceh, yang rancangan kesepakatannya telah ditandatangani oleh pemerintah Aceh dan Sustainable Forest Management South East Asia Ltd, bagi pendirian perusahaan untuk menjalankan usaha lingkungan di Leuser, termasuk perdagangan karbon.

Bila kedua proyek ini dijalankan, akan memiliki beberapa implikasi terhadap masayrakat yang tinggal secara langsung di kawasan itu. Di Ulu Mase terdapat beberapa komunitas masyarakat dari  sembilan komunitas, dan puluhan sub-etnis  dengan bahasa yang beragam. Kelompok etnik dan sub-etnik ini  dengan identitas ini memiliki akar  sejarah keturunan yang berbeda-beda, unit-unit wilayah, dialek atau bahasa ibu, sosial dan budaya, hukum-hukum tradisional. Kelompok komunitas ini merupakan kelompok otonom dan independen dalam mengatur komunitasnya dan mengelola sumber daya alam.

Beberapa hal yang memberi peluang kegagalan proyek ini. Pertama, sosial Ekonomi. Ada fakta nyata, bahwa masyarakat yang tinggal disekitar wilayah Ulu Masen, dimana proyek REDD dilaksanakan secara socio ekonomi mereka menggantungkan sumber kehidupan ekonomi mereka dari Ulu Masen dan hidup dari becocok tanah dengan pertanian kering dan basah. Kehadiran proyek REDD akan mengurangi akses pada lahan perladangan, karena berlaku berbagai prasyarat yang tidak dibolehkan.  Sementara kenyataan yang yang ada saat ini, tidak kurang dari 90% dan masih hidup dibawah standar kelayakan hidup(standar equitable life); akses sarana pendidikan yang kurang; sarana kesehatan dan medis yang tidak memadai.

Apa lagi daerah ini menjadi bekas wilayah pertempuran antara GAM dan TNI pada masa konflik selama 30 tahun serta di bagian pesisir rusak akibat gelombang Tsunami Desember 2004 . Beberapa Gampong hangus dibakar dan mencatatkan paling banyak rakyatnya menderita korban kekerasan, hilang dan meninggal dunia. Banyak sekali  infrastruktur  atau sarana dan prasarana produksi pertanian  di wilayah ini tidak bisa difungsikan.

Kedua, Informasi. Penelitian yang dilakukan JKMA Aceh tahun 2008 terhadap kampung-kampung di sekitar Ulu Masen yang menjadi sasaran REDD di Aceh menemukan bahwa informasi mengenai REDD sama sekali tidak diketahui oleh masyarakat  masyarakat adat. Mulai dari apa itu REDD, bagaimana mekanismenya, jenis kegiatannya apa, resikonya seperti apa, apa yang harus disiapkan masyarakat untuk mencegah dampak yang ditimbulkan(JKMA Aceh, 2008). Informasi mengenai itu sama sekali tidak pernah dijelaskan secara terbuka ke masyarakat adat disekitar wilayah Ulu Masen.

Ketiga, kapasitas kelembagaan lokal. Unit pemerintahan terkecil di Aceh di Sebut Gampong(setingkat desa, atau village) masih sangat minim mengenai kemampuan manajemen mengelola organisasi Gampong.  Hal ini akan berimplikasi terhadap pelaksanaan proyek kompensasi REDD, mulai tingkat akuntabilitas, administrasi, cara menyelesaikan masalah. Pada akhirnya akan melahrikan  konflik sosial akibat pengaturan kekuasaan dan kekayaan yang tidak merata dan tidak tepat sasaran. Diluar itu, peningkatan harga makanan dan komoditas lainnya, Pengurang akses ke ladang sama dengan mengurnagi produksi komodity pertanian. Konsekwensinya, mata rantai suplay  produk komodity di pasar lokal akan terganggu dan juga akan memicu naiknya harga dan harga bahan lainnya.

Pada akhirnya, Bila kita sepakat mitigasi terhadap global warming dengan berbagai kegiatan pembangunan dan kompensasi, maka kegiatan-kegiatan itu harus merupakan  tanggungjawab kita bersama. Tanggung-jawab bersama, hanya akan ada bila: diletakkan  kedalam keadilan global antara negara miskin di selatan dan negara kaya dalam kedudukan yang setara tidak saling merugikan dan tidak saling meng-exploitasi. Jika ada kelompok atau suara dari para pihak  diabaikan, maka deforestasi hutan akan terus berlanjut oleh pihak yang memiliki hak-hak legal dan kita akan gagal untuk menghindari emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan.

Selanjutnya, harapan besar pengelolan dan pemerintah dalam proyek  Ulu Masen, pelaksaan proyek dapat dialamatkan untuk menyelesaikan masalah-masalah real dihadapi komunita setempat, karena terputusnya akases sumber utam penghidupan mereka. Menempatkan ke alamat yang tepat, juga sebagai satu usaha membagi tanggungjawab bersama pencegahan bencana pemanasan global. Karena sampai sejauh ini,  tidak ada solusi mitigasi pemanasan global tanpa membagi tanggungjawab bersama, tidak ada solusi lain untuk itu, kecuali mendukungnya dan menyediakan lingkungan yang nyaman bagi generasi kita dimasa yang akan datang.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s