Madi Dan Pembakaran Rumah Di Salena: Stiqmatisasi Dan Propaganda Media


Oleh: Harli Abdul Muin

  1. PENDAHULUAN :

Benarkah Madi dan pengikutnya penganut ajaran sesat? Perdebatan mengenai pengikut Madi ini—yang dianggap penyebar ajaran sesat oleh pejabat publik. Kemudian wacana ajaran sesat— telah  menjadi wacana nasional belakangan ini. Dusun Salena Bolonggimna, Kelurahan Buluri, Kota Palu yang sebelumnya sama sekali tidak dikenal dalam perbicangan politisi, pemerintah dan public lain selama akhir Oktober dan awal November 2005—mendadak menjadi terkenal. Dan akhirnya ritual adat itu-berakhir dengan pengadilan Polisi Resort Donggala yang ditafsirkan sebagai ajaran sesat. Karena padangan sesat oleh Polres Donggala—Pimpinan Dente-10, Madi perlu ditangkap dengan meminta keterangan.

Tetapi jauh sebelum kekerasan di Salena, kejadian serupa sudah berulang kali terjadi. Kekerasan antar komunitas, acapa kali tumbuh—yang bercampur baur dengan aga di tanah Kaili. Misalnya konflik antara Orang sub-etnis kaili Tado dan orang Mandar berada di Sulawesi Barat. Kejadian ini terjadi tahun 1999. Kemduian, amukkan satu orang berasal Salena Bolonggima di Pasar Inpres Manonda Kecamatan Palu Barat 20 tahun silam. Dua tahun silam juga terjadi kericuhan antara orang yang berasal dari pemukiman di penggunungan Kamalisi dengan orang Bugis di Pasar Inpres Manonda, dua tahun lalu.

Karena itu, kekerasan di Salena yang terjadi 25 Oktober 2005, bukan hal baru. Ia merupakan kejadian yang ber-ulang, yang bisa saja terjadi diwilayah geografi Kamalisi yang lain. Hal ini bisa dilihat dari, penyedian sarana keadilan, baik ekonomi maupun kebutuhan sosial lainnya. Sarana yang menyediakan keadilan di desa, di dusun Salena I dan Salena II, Kelurahan Buluri, Kota Palu—pembangunan sarana umum, seperti pelayanan kesehatan (Pukesmas), gedung sekolah, dokter, bidan dan guru, sama sekali tidak ada disana. Sehingga masayrakat dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang  pahit dalam melakukan alterntif pengobatan.

Bila dibandingkan sub-etnis Kaili —yang peisir dan perkotaan, seperti sub-etnis Kaili rai, sub-etnis Kaili tara, sub-etnis Kaili ledo, sub-etnis Kaili ado, sub-etnis doi dan lainnya, maka komunitas  tinggal di penggunungan Kamalisi—yang dihuni sub-etnis sub-etnis Kaili da’a, sub-etnis Kaili inde, sub-etnis Kaili tado, sub-etnis Kaili unde, jauh tertinggal. Tidak heran bila kemudian, Etnis Kailis sub-etnis di dataran rendah tumbuh menjadi penguasaan ekonomi baru, politik. Bahkan komunitas penggunungan, acapkali dipresseikan sebagai ”Tolare” dan lainnya.

Secara garis besar, laporan ini menyediakan informasi mengenai kekerasan di Salena I dan Salena, sehingga laporan mengenai kekerasan di wilayah penggunungan bagian barat Kota Palu itu dapat dijadikan publik sebagai pembanding informasi terhadap pendapat resmi maupun pendapat umum tentang kasus Salena. Laporan ini, dapat dijadikan sebagai acuan untuk menjadi pertimbangan  kebijakan pemerintah dalam membangun masyarakat Salena khususnya dan Kamalisi pada umunya ke depan. Bagi lembaga—yang berhubungan dengan penyedia sarana keadilan bagi rakyat, seperti Komnas HAM, bahan ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengambil keputusan mengenai langkah awal menuju digelarnya pengadilan HAM untuk kasus Madi dan kelompoknya, rumah dibakar, orang hilang dalam operasi pengejaran Madi di Gunung Gawalise.

2. PENGENALAN SALENA

Salena merupakan Dusun dari Kelurahan Buluri, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. Salena terdiri dari dua bagian, yakni Salena dan Salena Bolonggima. Dalam administrasi pemerintahan Kota Palu, Salena dikenal sebagai Salena I dan Salena Bolonggima dikenal sebagai Salena II.Tapi orang tinggal di kedua wilayah itu—lebih kental dilidah mereka menyebut Salena dan Bolonggima. Kedua pemukiman itu dihuni oleh 324 jiwa dan 91 Kepala Keluarga atau 39  kepala keluarga di Salena (Salena I) atau 177 jiwa dan 52 Kepala Keluarga di Bolonggima (salena II) atau 147 jiwa.

Tofografi wilayahnya hampir 98% adalah gunung dan terletak di kemiringan (lereng gunung). Wilayah Salena dan Salena Bolonggima, terletak dibagian barat lembah Palu atau di bagian Utara Timur laut Wilayah Kamalisi, tepatnya di Kaki Gunung Gawalise—yang merupakan jajaran pe-gunungan—kamalisi—memanjang ke barat—wilayah Donggala di bagian barat dan berbatasan dengan Sulawesi Barat.

Meski demikian antara Salena Bolonggima dan Salen, keduanya letaknya berdekatan, namun letak Salena Bolonggima berada dipuncak jajaran gunung Gawalise, sedangkan Salena berada di bawah. Jarak Salena ke Bolonggim, membutuhkan waktu tidak kurang dari satu jam. Karena letak wilayahnya, di puncak gunung—yang kemiriangnayya rata-rata diatas 40 derajat kemiringan, dan hanya bisa di tempuh dengan jalan Kaki. Berbeda dengan Salena, meski terletak di lereng gunung Gawalise, tetapi masih bisa di tempuh dengan kenderaan roda empat atau dua, waktu tempuhnya sekitar 15 menit dari pusat kota Palu untuk sampai ke Salena (salena dusun I).

Kedua wilayah itu, dihuni oleh suku Kaili Sub-etnis Inde. Mereka tianggal wilayah itu—sudah berlasung lama. Berbeda dengan sub-etnis Kaili Da’a,Tado,Sub-etnis Inde mayoritas pemeluk agama islam. Mereka menjalankan agama islam—yang disebarkan oleh Mangge Rante. Mangge Rante, dikenal sebagai salah satu Tokoh penyebar islam paling di hormati dan dikenla di Tanah Kaili—hingga saat ini. Maka tidak heran legenda tokoh adat ini—masih menjadi tokoh penting di tanah Kaili, meski sudah lama meninggal dunia. Bagi mereka pemeluk kristen bernaung dibawa organisasi Bala Keselamatan, maka islam diwilayah penggunungan itu, lebih banyak bernaung dibawah organisasi Al-chairaat. Satu oragnisasi islam besar dengan massa 1 juta orang, diakui di Indonesia, dan berpusat di Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.

Meskipun sebagai pemuluk Islam, sub etnis inde—juga masih kental dengan cara hidup sebagai masayrakat adat. Dengan kata lain, agama dijalankan bersamaan dengan adat—yang dipraktekkan sejak lama, bahkan praktek adat sudah terlebihdahulu dijalankan—baru kemudian masuknya agama. Sampai saat ini, menurut laporan Invetigasi Yayasan Pendidikan Rakyat (2003) upacara adat yanng kerapkali di rayakan di Salena dan Salena Bolonggima ada sebelas jenis, antara lain:

1) Polama, adalah upacara adat  dimaksudkan untuk memohon kepada  tuhan agar diberikan keselamatan  dan kesehatan kepada  anak mereka yang masih berada dalam kandungan ibu; 2)  Mounju, upacara adat memohon dan mensyukuri nikmat Tuhan agar diberikan kesuburan pada tanaman mereka dan diberikan hasil yang baik; 3) Nobau, upacara adat syukuran karena telah diberikan kesehatan  dan keturunan kepada mereka. Dengan catatan, upacara ini dilakukan bagi orang yang sudah mempunyai anak lebih dari satu orang atau bay yang lahir kedua. Kerapkali acara ini dirayakanbersamaan dengan upacara gunting rambut, yang dikenal dalam agam islam ketika bay lahir. Walau dalam islam, tidak mengenal jumlah kelahiran bay wajib merayakannya; 4)  Nikeso, upacara adat memohon keselamatan kepada anak   perempuan.Upacara ini khusus mendoakan anak   perempuan; 5) Nompepoyu, upacara adat ketika akan melakukan pembukaan ladang   atau kebun; 6)  Nompakoni, pacara adat ketika akan memaras kebun dan agar  diberikan kesuburan kepada tanah; 7) Nompadokaya, upacara adat bagi keselamatan kayu yang habis ditebang; 8) Balia, upacara adat syukuran dan penyembuhan orang sakit (Pengobatan); 9) Nombarea, upacara adat mensyukuri hasil padi ladang yang akan    baru dipanen. Acara ini dilakukan tiga hari sebelum panen; 10) Nompaliu, pacara adat mensyukuri hasil padi ladang yang telah dipanen; 11)  Movunja, upacara adat memohon berkah kepada Tuhan

Seperti juga bahasa Kaili[1] pada umunya, komunitas adat di Salena dan Bolonggima menggunakan Bahasa Kaili dengan penuturan Inde atau rumpun bahasa kaili. Bahasa mereka—merupakan bahasa umum bagi orang Kaili pada umumnya yang tinggal di Lembah Palu, Parigi, Palolo,Donggala atau di Sulawesi Tengah.

Bebeda dengan, sub Kaili lain—yang tinggal di perkotaan, sub-etnis Kaili Inde, Tado, Da’a dan unde jauh tertinggal disegala bidang dengan etni kaili yang tinggal di pesisir dan di perkotaan.Ketertinggalan itu, baik dari segi pendidikan, kesehatan, politik dan tingkat kesejahteraan. Dengan kata lain, umunya mereka yang tinggal di wilayah pe-gunungan, secara ekonomi dan pembanguna jauh ditertinggal dibading tetangga sub-etnis mereka yang tinggal di pesisir. Sehingga tidak heran, masih ada diantar sub-etnis ini sama sekali tidak mengenal bahasa Indonesia dan melek huruf, Bahkan banyak diantaranya tidak menimati bangku pendidikan. Tidak heran kemudian acapkali di presepsikan  dan kental dilidah sub-etnis Kaili yang hidup di Kota,sebagai Orang Gunung, Orang To-lare.

Rumpun Kaili Sub-etnis hidup di Pesisir dan Perkotaan umunya memegang kendali ekonomi pemerintahan, kekuasaan dan lainnya, sehingga tidak ada lagi yang tak mengenal bahasa Indonesia (Melayu). Bahkan tumbuh jadi kelas menengah dan mengusai pemerintahan dan nadi perekonomian di Tanah Kaili. Maka tidak heran bila di Salena dan Salena Bolonggima, belum ada fasilitas sekolah dan Puskesmas disana. Meskipun ada, baru sebatas tulisan Posyandu dalam papan pengumuman. Tetapi Posyadunya belum pernah dibangun hingga kini.

Orang tinggal di Salena umunya adalah petani peladang berpindah, seperti peladang pada umumnya masyarakat adat di Indonesia. Di laang(kebun) mereka tanami dengan komoditi Jagung, Pisang, umbi-umbian, durian, nagka –yang ditanam di punggung gunung gawalise dengan kemiringan diatas 40 derajat. Diatara lereng gunung—mengalir air deras, di pinggir sungai itu, mereka tanami denga pohon Kakao dan Cengkeh (YPR, 2003).

Selain itu, mereka juga punya pendapatan tambahan dari beternak, kambing, ayam, dan lainn. Dari non kayu, mereka juga mempunyai pendapatan tambahan seperti, merotan, menanan bambu, mencari kayu bakar, mencari anggrek dan lainnya(YPR, 2003).

Masih berkaitan dengan adat, dalam mengolahn dan memanfaatkan dan menguasai sumber daya alam. Orang Salena, Bolonggima dan Nggolo, penguasaan dan pemilikan sumber daya alam,  tidak mengenal  sertifikat. Melainkan dikusai oleh Tuhan (Pue). Karena itu penggunaanya dan pengaturannya,  meminta izin dari orang yang dianggap Tokoh (Totua Ngata). Sesudah diizin, kemudian dilakukan upacara adat guna mendapatkan restu dari Pue(Tuhan).Pemanfaatan tanah kebun, khusunya di Ngata (Kampung) Ngolo, dapat dilakukan bersama-sama dengan sistem bagi hasil, juga dapat dimanfaatkan oleh kepala keluarga. Bagi orang yang bukan berasal dari wilayah itu, mereka tidak di bolehkan mengambil, menguasai bahkan mengelolah tanah yang berada di wilayah Nggolo,  kecuali ada izin Totua Ngata dan deitahui Ntodea (publik). Dan tanah hampir semua tanah tidak menjadi hak milik, melainkan hanya dikusai. Karena itu, tanah tak boleh diperjual belikan ke orang lain, maupun sesama rumpun sub-etnis Inde(YPR, 2003).

3. PROGRAM PEMBANGUNAN DI SALENA DAN KAMALISI

Bila dibadingkan dengan pesatnya pembangunan, maka masayrakat yang tinggal di Kota dan pesisir wilayah Kota Palu dan Donggala,lebih banyak menjadi sasaran pembangunan, dibadingkan dengan mereka yang tinggal di penggunungan, terutama di Wilayah Kamalisi[2]. Sebaliknya, masyarakat penggunungan lebih kecil—menjadi sasaran pembangunan—sehingga lebih terbelakang.

Pada zaman orde baru—pembangunan wilayah hanya diarahkan pada exploitasi suber daya alam. Dengan kata lain, pembangunan yang berdasarkan pada keuntungan ekonomi, ketimbang pembangunan sosial masayrakat, yang tinggal di pe-gunungan, terutama wilayah Kamalisi.

Melihat kejadian di Salena Bolonggima dan Salena, ada baiknya melihat lebih jauh pendekatan tentang proses marjinalisai dan pemiskinan selama periode  pemerintahan orde lama dan Orde baru. Komunitas adat di wilayah Kamalisi mengalami proses de-humanisasi dapat dilihat dalam berbagai aspek pembangunan yang sudah dilaksanakan di pemerintah disana—yang lebih mengutama proyek-proyek yang base profit oriented. Ketimbang proyek—yang berbasis social sevice sebagai kebutuhan dasar masyarakat di wilayah Kamalisi.

Proyek yang selama ini di kembangkan wilayah Kamalis. Pertam, proyek yang berorientasi keutungan itu, bisa disebtukan selama tahun 1960 hingga 1990, tercatat perusahaan konsesi hutan-yang beroperasi wilayah Kamalis adalah PT Rimba Sari, di bagian selatan barat daya Kamalisi, tetapnya batas Sulawesi Timur dan Sulawesi Tengah. PT Lawiberoeprasi di wilayah Timur Kamalisi, PT Rate Mario, beroperasi bagian barat Kamalisi,PT Sinar Kaili (Kayu hitam), milik almahum Welem Sakung (Shaleh, 2003, Walhi Sulteng, 2003).  Kemudian perusahan perkebunan, antara lain UD Madju melalui PT Sapta Unggul di Desa Watatu (Mbuvu) sejak tahun 1980-an,bergerak dibidang kelapa hidbrida, PT Asra Argo Lestari,1989  PT Mamuang(Yammi, 2004, Shaleh, 2003)

Kedua, proyek social, baik yang bersumber dari pemerintah,maupun yang  bersumber dari organasi non pemerintah. Proyek ini dikucurkan atas nama kemiskinan orang di Wilayah Kamalisi. Seperti proyek reboisasi dari pemerintah, Ipres Desa Tertinggal (IDT), Hutan Kemasyarkatan (HKM), Sulawesi Agriculture Area Development Project (SAADP. Selain itu, projek sosial, Pemukiman Masyarakat Terasing (PKMT)..

Khusus mengenai Proyek PKMT, Pemerintah memindahkan masyarakat Kamilis ke dataran rendah melalui pemaksaan dengan menggunakan tentara dari kesatuan 711.[3] Tercatat, sejak tahun 1972 hingga tahun 1983, pemerintah melalui proyek ini memindahkan masyarakat dari Vaugaga, Soi, Lumbulama, Ungulero ke Pemati Dalika (1972). Menyusul masyarakat dari Bolonggima, Lekatu, Kalora, Kanuna, Denggune, Doda di bagian Utara Kamalisi dipidahkan ke Maranatha, di Lembah Palu (Wilayah Kecamatan: Dolo, Sidondo dan Biromaru). Berikutnya, masayrakat Vayu, Dombu, Ongulero, Tainpagabe, Wiyapore, Panasibaja, Bolobia, Matantimali ke Lembah Palolo, bagian Timur Taman Nasional Lore Lindu tahun 1975. Terakhir, dari Kanuna, Viapore, Bolobia, Doda ke Lembah Palolo, Doda, Kanuna ke Lembah Palolo sejak tahun 1983.

Komunitas—yang dipidahkan ke pemukiman baru itu—belakngan ini, hampir semua menuai masalah, mulai dari soal kkrisis tanah, konflik antara warga tetangga, karena beda agama, tidak tersedinya saran umum. Itulah sebabnya, banyak diantara mereka kembali ketempat semula. Misalnya orang Bolonggima ditransmigrasikan di Maranatha—kembali ke Bolonggima dan sebagian menetap di Salena sekarang dua tahun setelah tinggal di pemukiman baru. Kemudian diikuti oeang Lekatu di Maranatha, kembali ke Lekatu, hampir bersamaan dengan orang Bolonggima. Sementara sebagian memilih menetap di Maranatha dan berkonflik dengan orang Dolo, mulai soal agraria, issu perbedaan agama dan lainnya. Kemudian di Lembah Palolo, sebagian diantaranya masuk ke Dongidongi, wilayah Taman Nasional Lore Lindu sejak tahun 2001. Sebagian lagi kembali ke kampung halaman semula.

Ketiga, proyek infrastutur pemerintah, Proyek pembukaan jalan poros Palu-Dombu, di Kamalisi baru dimulai sejak awal tahun 1990. ).  Jalan Poros, Donggala- Kecamatan Rio Pakava serta poros jalan Rio Pakava-Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan baru terbuka sejak tahun 1995. Proyek pembangunan jalan—yang menghubungkan Kota Palu-Salena baru di mulai sejak tahun 2000. Proyek jalan Palu-Dombu, baru dimulai sejak tahun 1993.  Terkecuali, Poros  Palu-Donggala (1930-an

Selain itu, fasilitas umum, seperti sarana dan prasarana kesehatan (Puskemas, Pukestu, Polides), sarana pendidikan, seperti sekolah, meski sudah sebagian dibangun oleh pemerintah sejak tahun 1980-an, tetapi tidak merata ke wilayah kampung yang lain di Kamalisi. Pemerataan fasilitas umum ini dianggap penting, mengingat geografi wilayah itu—sulit dijangkau, karena letak kemiringannya dan lainnya. Pembanguna sarana umum itu, tidak dikuti oleh pra-sarana lainnya, seperti tenaga medis (Puskemas), guru (sekolah)

Meski disisi lain proyek itu,  belakangan ini terbukanya poros disebutkan diatas, dimana mereka sudah dapat memasarkan hasil bumi mereka—yang umumnya dilakukan di Pasar Inpres Manonda, Kecamatan Palu Barat. Hasil pemasaran ini sudah memberi kontribusi bagi pendapatan ekonomi Kota Palu, melalui restribusi pasar, keamanan, pajak dan lainnya dari hasil penjulan hasil bumi dari Wilayah Kamalisi.

Semua projek yang disebutkan diatas, hinggar kini project dana APBN maupun bersumber dari utang luar negeri itu, tidak jelas kontribusinya bagi peningkatan taraf hidup masayrakat atau meningkatnya nilai pendapatan komunitas local, yang tinggal di di Salena dan Kamalisi pada umunya atau masyarakat—yang tinggal di wilayah pe-gunungan.

Tetap, pertama, kontribusi itu tidak diikuti keseimbangan pembangunan di wilayah Kamalisi pada saat yang sama. Pembangunan sarana dan prasarana umum di wilayah itu, juga tidak menampakkan hasil yang menopang kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan yang di Motori Pemerintah Kota Palu, Pemerintah Donggala, masih mempersoalkan batas wilayah administrasi, dimana bila wilayah itu menjadi wilayah adminitrasi Kota Palu, maka pemerintah Donggala tak mau membangunnya, meski berdekatan, Demikian pula sebaliknya, bila wilayah administrasi itu menjadi bagian dari Pemerintah Donggala, makapemerintah Kota Palu, tak mau membangunnya. Sebagai Contoh, di Salena Padandjese, jalan yang dibangun oleh pemerintah Kota Palu—kwalitasnya begitu baik, dengan aspal dan dapat dijangkau oleh kederaan roda empat dan dua, sedangkan kampung tetangga, yang hanya berjarak tidak lebih dari satu kilometer dari Salena Padandjese tidak memiliki jalan yang dapat dijangkau oleh kenderaan roda empat dan dua. Padahal geografi, kampung yang terletak di Kaki Gunung Kamalisi ini—lebih dekat ke Palu dibdingkan ke Ibu Kota Kabupaten Donggala. Tentu lebih sulit di jangkau dari Kabupaten Donggala—ketimbang Kota Palu.

Kedua, malah—proyek-proyek social itu, memacu tingkat ekalasi modal skala besar dan memacu penghilangan hak adat (ulayat)  orang Da’a, Inde, Tado dan Unde atas sumber daya alam. Masuknya migrant Etnis Bugis, Mandar,  pengusaha etnis Tionhoa dan Saudagar dari Kota dengan motif membeli tanah di wilayah Kamalisi untuk), kebun Kakao,Vanili.  Bila migrant Bugis beli tanah untuk Kakao, Vanili, maka etnis Tionghoa pelaku  illegal logging, dan mencari tanah untuk tempat per-istrahatan. Lokasi untuk tempat peristrahatan (Vila) nampaknya juga diikuiti oleh pejabat negara dari Palu, turut memiliki tanah untuk Vila di wilayah itu.  Masalah ini– merupakan masalah dan tantangan baru bagi orang yang  bermukim di wilayah Kamalisi

Selain itu—kepentingan itu—bukan hanya mengambil keutungan dari hasil bumi, tetapi lebih dari itu-juga dapat menggusur identitas masyarakat adat Kamalisi—yang mempunyai kearifan terhadap hutan, tanah, dan hubungan social lainnya. Ini bisa dilihat, selaian pengubahan nama ngata menjadi desa, juga tumbuhnya konflik antara Negara dengan komunitas Kamalisi, antara komunitas dalam wilayah Kamalisi sendiri dan antara Komunitas Kamalisi dengan pelaku bisnis. Inilah penyebab pudarnya kepatuhan Adat mulai memudar.

Seperti masalah di Kamalisi umunya, maka protes—pun berkembang. Misalnya pembangunan Bak Penampuang air bersih Kabuapten Donggala yang diprakarsai Perusahaan Air Minum Daerah Kabupaten Donggala sejak tahun 1996, menyebabkan masyarakat resah,sudah dianggap menganggu wilayah adat. Selain itu, tidak memberikan kontribusi bagi pembangunan wilayah Orang Salena dan Salena Bolonggima.

Sebagaiwujud protes pada tanggal 12 Februari 2001, warga Salena dan Bolonggima mendatangi Kantor DPRD Kota Palu, karena sejak tahun 2001, wilayah Salena dan Bolonggima resmi menjadi wilayah administrasi Kota Palu, Kecamatan Palu Barat, Kelurahan Buluri.Warga menuntut: 1) Keuntungan yang didapatkan oleh PDAM disisihkan sebanyak  10% dari keuntungan. Tetapi apabila tuntutan   ini tidak diperhatikan masyarakat merencanakan akan  melakukan penutupan terhadap saluran air PAM yang ada; 2) Masyarakat menginginkan kembali pemerintahan adat ditegakkan kembali dengan cara akan mendeklarasikan   Salena-Bolonggima menjadi Ngata Nggolo; 3) Meminta penghentian pengambilan material berupa batu dan krikil dari kaki gunung Salena dan Bolonggima, karean merusak tebing/lereng gunung—yang kemiringannya—hampir semua diatas 40 derajat kemiringan. Karena sudah terbukti, merusak hutan yang ada bagian di atas gunung. Karena, itu penggalian batu pasir dan krikil segera(YPR, 2003).

Pada bulan Oktober  2004,  warga Dusun Salena I (Salena) dan Dusun Salena II (Bolonggima) Kelurahan Buluri Kecamatan Palu Barat, lagi  mendatangi Kantor DPRD Kota Palu. Mereka protes atas pembangunan bak air PDAM dan menagih janji pengadaan fasilitas dan perbaikan sejumlah sarana maupun prasarana di dusun itu kepada sejumlah anggota legislatif (DPRD Kota Palu) yang terpilih kembali(Radar Sulteng, 8 Oktober 2004).

4. DESKRIPSI KEKERASAN SALENA.

Kekerasan antara Madi dari perguruan Silat Dente-10 dan Kepolisian, yang tediri dari Kapolsek Palu Barat, Kanit Intelkam, Polres Kota Palu terjadi  di Salena dan Salena Bolonggima, terjadi 25 Oktober 2005.

Dalam kasus ini, sebagian besar pihak, pejabat publik di daerah ini menempatkan Madi, Ketua Perguruan Dente-10, dianggap sebagai pelaku utama dibalik kekerasan berdarah itu—yang menyebabkan tiga orang polisi Polres Kota Palu dan satu orang warga sipil

Madi, sebutan nama khas orang Kaili Inde, Ia dilahirkan di Salena 32 tahun silam. Lahir dari keluarga miskin—asli sub-etnis Kaili Ide. Bapaknya, meninggal dunia karena gantung diri, kemudian saudar lelakinya (kakak) meninggal karena gila. Dan ibunya meninggal karena sakit.

Ditengah keluarga—yang menganut adat begitu kuat, Madi tumbuh menjadi dewasa ditengah kesulitas ekonomi orang tuanya. Meski demikian ia masih sempat mengenyam pendidikan Madrasah Tsyawiyah Al-chairat (setingkat Sekolah Menegah Pertam-SMP) meskipun pada akhirnya, sekolahnya hanya sampai kelas dua di Madrasyah itu (Mercusuar Oktober, 2005). Dengan modal sekolah dasar, ia sempat menjadi tenaga honorer kebersihan Kota Palu, dengan gaji bulanan—beberapa tahun kemudian berhenti menjadi tenaga honorer.

Setelah tidak lagi bekerja sebagai tenaga honorer di kebersihan Kota Palu, ia kembali berkebun berladang di Salena dengan komoditi Jagung dan Umbi—sembari berprofesi sebagai pencar anggrek untuk menambah penghasilan keluarga. Ia menikah pada usia 27 tahun dan dikarunia satu  orang anak laki dari perkawinanya dengan Marni (Radar Sulteng Oktober, 28, 2005). Sebelum ia menikah, Madi sudah menjalankan profesi sebagai dukun—ia sangat dihormati dan di hargai dikalangan Kaili sub-etnis Ide, karena kemampuannya menyebuhkan orang. Beberapa orang di Salena dan kampung tetang sudah disebuhkannya, sebagai bukti kesaktian Madi.

Pada tahun 2000, sebelum bertemu dengan Madi,  Intje Rase Hi Muda, yang kemudian medklarasikan diri sebagai, Datu Bulu Perindu alias Nurdin. Orang di kota dan pesisir Parigi mengenalnya dan memanggilnya sebagi “Intje”. Datu Bulu perindu, salah satu diantara tokoh pendiri dan pemimpin Lembaga Seni Budaya Adat Kaili”.  Pimpinan lembaga ini  dikenal dengan simbol  Adata Kaili, yang di pimpin seorang  Pompalino(Ketua). Berbagai sumber menyebutkan, Intje, lahir di Pelawa, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, dari ibu suku Kaili Sub-etnis Rai, sedangkan ayahnya adalah bugis. Intje sendiri belum begitu kental berbahasa Kaili dari semua sub-etnis Kaili yang ada di Tanah Kaili.

Sejak pertemuanya itu, Madi diangkat sebagai pengawal Datu Bulu Perindu dan menjadi anggota Lembaga Seni  Budaya Adat Kaili. Selanjutnya oleh Datu Bulu Perindu,  Madi di tugaskan untuk mengurusi komunitas adat yang bermukim di Salena dan Bolonggima. Pada tahun 2001, Intje melantik Madi sebagai Ketua Perguruan Dente-10—sembari menjalankan aktifitas profesionalisme Madi—sebagai dukun. Dari berbagai sumber menyebutkan, Madi dikenal sebagai orang yang mengajarkan seni bela diri silat. Kawan-kawanya—yang diantara mereka menyebutnya perguruan Silat Dente-10. Mereka memberikan identitas yang nampak memakai pakai baju putih, celana panjang warna Hitam, selempangan kuning dan ikat kepala warna hitam. Dente-10 sendiri, merupakan bagian dari Lembaga Seni Budaya Adat Kaili.

Meski demikian, tetapi kelahiran “Lembaga Seni Budaya Adat Kaili” ini, juga tidak lepas dari restu Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah. Hubunngan datu Bulu Perindu Alias Intje Rase Hi Muda, cukup dekat dengan bebera pejabat kepolisian di Sulawesi Tengah, Mantan Kapolda Sulawesi Tengah, Arianto Sutadi(mantan Kapolda Sulteng), Norman (anggota Polres Donggala) dan Lainnya. Selain kedekatan itu—dukuangan pemerintah Provinsi Sulawesi tengah terhadap Lembaga Seni Budaya Adat Kaili, juga cukup kuat. Terbukti beberapa kali pertemuan lembaga ini mendapat kucuran dana dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam beberapa kali pertemuan di ruang Polibu dan Pogombo Kantor Gubernur Sulawesi Tengah tampak kehadiran Intje Rase H Mudah. Makanya, karena dukungan pemerintah, maka organisasi ini—berkembang begitu pesat dan cepat di Sulawesi Tengah.

Endi, Ketua RT Salena I menyebtukan, bahwa lembaga adat ini seni budaya adat Kaili, memungut biaya Kartu anggota Rp.10.000/anggota. Lalu kemudian baju seragam rompi pasukan warna hitam lengkap dipungut biaya RP.390.000, layaknya Pakian yang digunakan Banser-NU, SatgasPDIP dan dan lainnya. Photo Jenggo atau Mangge Janggo, alias Intje, diperjual belikan Rp.10.000/lembar. Penggunaan kartu,adat pernah disampaikan Jenggo,bagi mereka yang memegangnya, tidak akan ditangkap polisi,demikian pula mereka yang memakai baju seragam adat.

a. Desas-desus tentang saling serang antar warga Salena dengan lekatu dan desa lainnya sebelum peristiwa 25 Oktober.

Sebelum terjadi kekerasan di Salena  dan Salena Bolonggima, desas desus mengenai penyerangan Madi dan kelompoknya ke Lekatu sudah berkembang begitu kuat menjadi opini di kedua komunitas itu, antara masayrakat Dusun Lekatu, Kelurahan Tipo dan Salena I  dan Salena I (Salena Bolonggma).  Menurut Endi(32), issu penyerangan Lekatu, betul adanya. Karena dia sendiri, sempat dihadang oleh Manta dan Se’i, masyarakat Lekatu pada Juma’at (10/10/2005).  Di Pasar Manonda, juga berkembang issu—serupa, dimana kelompok Madi dari Salena dan Salena Bolonggima akan menyerang Pasar Inpres Manonda, Kelurahan Balaroa(Antara News, Oktober, 25, 2005,). Karena seriusnya, bahkan issu ini dibahas dalam pertemuan antara wakil dari Salena dan Lekatu di Salena(22 Oktober, 2005). Pada hal kondisi masayrakat di Salena dan Bologgima kata Endi, aman saja.

Kemudian,diminggu yang sama (10, Oktober, 2005), Issu yang sama, juga tersebar, ditempat yang berbeda, diama penyerangan orang Kanuna ke ke Kabonena, Kelurahan Silae,  yang terletak di Kaki Gunung Gawalise. Issu penyerangan semakin rumit, orang Salena di khabarkanakan menyerang Ibu Kota, Kelurahan Buluri.

Kedua, issu, yang berhubungan dengan penangkapan Madi dan Mangge Jenggo, menyusul keduanya divonis ajaran sesat. Issu ini sebelum kejadian sudah beredar issu, bahwa Madi mengajarkan masyarakat ajaran sesat. Pertemuan di Balai Kelurahan Tipo, orang Lekatu meminta Madi dan Mangge Jenggo di Tangkap, karena menyebarkan ajaran sesat. Karena Madi dianggap melarang orang Shalat, puasa, dan  baca-baca(mantra) [4]. Issu ini sempat dibantah oleh, Madi, ketika pertemuan di Bantaya 22 Oktober 2005. Madi negatakan dalam penjelasanya di depan Polisi, ia tidak pernah melarang orang Shlat dan Puasa, terkecuali dalam keadaan tidak suci.Bila ingin shalat dan puasa tambahnya, sebaiknya suci dulu.

Ke-tiga, pengungsian besar-besaran satu hari sebelum kejadia Kamis (24/10/2005) terjadi di Kabonena atas atau bagian bawah Kabonena, di Rumah Kediaman Habib Shaleh. Habib Saleh adalah ketua Perkumpulan Zhikir, Al-chairaat, Palu. Sebelumnya tinggal di Palu, Habib Shaleh adalah Imam mesjid di Kayamanya, dan orang dikenal Sakti—yang membunuh Lateka, salah satu Panglima Perang di kenal dari Kelompok Kristen pada tahun 2000. Dirumahnya,tidak kurang 500 orang—mengunsi yang berasal dari Kanuna, Denggune dan lainnya.

b. Negosiasi Aparat Keamanan  Dengan Madi

Intervensi aprat kepolisan kedalam kasus Madi berawal pertemuan sauadara Amiruddin, bertemua di Pesta dengan anggota Kepolisian Sektor Palu Barat. Ia melaporkan, bila Madi telah  telah melarang orang shalat  shalat, puasa, dan membaca-baca (mantra). Kemudian menyusul laporan tiga warga masayrakat lain, dengan alasan yang sama kepada Kapolsek Palu Barat.Kejadian ini berlasung tanggal 2 Oktober 2005 atau dua sebelum puasa di mulai.

Polsek Palu barat, pengaduan masyaraka itu dijadikan alasan untuk meminta keterangan kepada Madi. Namun sayang sekali—pemanggilan terhadap Madi tidak dilakukan melalui surat pemanggilan—yang sah berdasarkan KUHAP. Terbukti, surat pemanggilan Madi—sama sekali tidak diterima Madi samapai terjadinya kekerasan di Salena dan Bolonggima

Dua minggu sebelum kejadian,  desas-desus mengenai penyerangan Madi dan kelompoknya ke sejumlah desa tetanggal, maka aparat pemerintah kelurahan dan prakarsa masyarakat dan polisi melakukan berbagai pertemuan untuk menogosiasikan penangkapan Madi. Tercatat,negosiasi dilakukan atas prakarsa berbagai pihak, mulai tanggal 22 hingga 25 Oktober 2005, antara lain:

Sabtu, 22 Oktober 2005

Sekitar siang, Polisi dari Polsek Palu Barat datang bersama dengan Pue Janggo dan memanggil Madi yang kemudian diikuti teman-tamannya (muridnya dari perguruan kantau). Pertemuan Madi,  Polisi, Pue Jenggo, aparat kelurahan, Arifin, Ketua RT I Dusun Salena dan  juga dihadiri oleh sebagian besar masyarakat Dusun Salena, waratawan dan anggota Dente-10. Pertemuan dilakukan di Bantaya (sebutan rumah untuk umum bagi orang Kaili) ini bertujuan untuk memperoleh penjelasan mengenai kegiatan Madi. Karena itu yang di hadir puluhan orang dan berlangsung dalam suasana tenang dan bersahabat.

Hasil diskusi itu, Madi menjelaskan bahwa dia tidak melakukan kegaiatan yang telah diisukan di luar, seperti yang disanyilir orang-orang di kampung tetangga dan Kota Palu, misalnya melarang orang sholat, melarang orang ke gereja dan lainnya. Oleh karena itu, ia menggap perguruannya bukan ajaran sesat dan mengklarifkasi issu yang behubungan dengan penyerangan, dianggap tidak pernah bersumber darinya.

Diluar itu, pada tanggal yang sama,  berkembang issu penangkapan Madi dan issu, mengganggap bahwa Madi mengembangkan ajaran sesat. Ini beredar di Lekaktu, Rukun Tetangga dari Kelurahan Tipo. Issu yang serupa, juga menyebar di Kelurahan Tipo, Kelurahan Buluri dan Kelurahan Watu Sampu, terutama kampung yang berdekatan dengan Salena, dimana Madi tinggal.

Bersamaan dengan isu itu, Intel Polisi dari Kapolsek Palu Barat, Bernama Rusli, mengumpulkan sejumlah pakaian seragam kelopok Madi, antara lain Jaket Rompi warna hitam,  pakaian adat baju warnah putih, celana panjang warna hitam terbuatd ari kain katun dan selendang warna kuning, yang menjadi ciri khas pakaian orang di tempat latihan Dente-10.

Minggu, 23 Oktober 2005

Sore sekitar pukul 17.00 datang lagi Polisi, bertemu dengan Masuna Ketua RT II untuk diajak mengikuti pertemuan di Balai Kelurahan Tipo. Meski issu penyerangan oleh Madi—sudah dijelaskan dalam pertemuan di Bantaya (22 Oktober 2005), tetapi issu penyerangan di berbagai kampung Madi, seperti di Pasar Inpres Manonda, Tipo, Buluri dan Lekatu—masih terus berlangsung. Dalam pertemuan itu, terutama membicarakan isu rencana penyerangan masyarakat Salena ke Desa Lekatu[5]. Meskipun dalam forum pertemuan, orang Lekatu meminta, Mangge Jenggo dan Madi ditangkap, karena Madi dan Jenngo dianggap sebagai pelaku ancaman kekerasan kampung tetangga. Madi sendiri sudah didatangi polisi beberapa kali.[6] Tidak jelas tindak lanjut dari permintaan ini. Namun Hasilnya, pertemuan itu—menipis semua issu—yang berkaitan dengan penyerangan Orang Salena. Pertemuan ini Berlangusng di Balai Kelurahan Tipo pada Minggu sore hari .

Senin, 24 Oktober 2005

Siang sekitar jam 12.00 Intje (Om Janggo) dengan dua orang Polisi datang kembali ke Salena dengan membacakan hasil pertemuan di Balai kelurahan Tipo bahwa antara masyarakat Salena (Kelurahan Buluri) dan masyarakat Lakatu (Kelurahan Tipo) tidak ada masalah lagi tapi Polisi tetap mau bertemu dengan Madi. Endi (Ketua RT I Dusun Salena) mengatakan bersedia naik ke gunung Pompa Nova (Tempat perguruan Kantau/Silat Madi) hari selasa untuk mengundang Madi bertemu dengan Polisi[7].

  1. KONTAK FISIK POLISI DAN MADI  25 OKTOBER 2005

Selasa, 25 Oktober 2005

Pukul 07.00 Patroli Polsek Palu Barat sudah berada di Salena I dan Salena II,  berkumpul di Bantaya Salena I.

Pukul 09.00 kira-kira 40 orang Brimob berada di dua mobil truk Polisi mengangkut ke Gunung Salena I dan Salena II, dimana  Madi berada dan mengajarkan perguruannya. Sementara patroli tetap berjaga di Bantaya (dusun Salena I)[8].

Pukul, 10.00, di Kelurahan Tipo, Polisi mengorganizir masayrakat sipil, dengan tujuan membantu penangkapan Madi. Tidak kurang dari 40 orang berkupul di Tipo—yang sudah siap.

Pukul 12.00 – 14.00, kedua mobil itu siaga dibantaya, sementara sebagian rombongan menuju Salena Bolonggima. Awal kedatangnya, Briptu Sugeng (Nasar Pariwa) datang menemui Madi untuk negosiasi agar Madi mau diajaka ke Polsek Palu Barat, dimintai keterangan. Namun,Madi berikeras, ia tak mau pergi ke Polsek Palu Barat mengikuti ajakan polisi itu. Malah, Madi menjawab seperti yang dicertakan saksi mata langsung, “saya minta jangan jangan masuk wilayah saya, bila wilayah tempat, berarti mati.” Mendengar jawaban itu, AKP Fuadi Chalis memberikan aba-aba penangkapan paksa terhadap Madi. Perintah penangkapan itu, diikuti oleh beberapa anggota polisi lain, kemudian dibalas Madi dengan menyerang  balik Polisi, kemudian diikuti serempak oleh pengikutnya, yang kebetulan berada di lokasi kejadian. Kejar mengejar pun terjadi.

Pukul 15.00. Dalam serang menyerang pertama kalinya (Chaos), salah seorang anggota Polisi melarikan diri ke jurang, kemudian diiringi bunyi letusan senjata—terus berentetan, bagaikan sedang terjadi perang di gunung Novavumva di Dusun Salena II (Salena Bolonggima), dimana Madi dan kelompoknya lagi melakukan upacara ritual melindungi kampung (Novala-ngata) mendengar bunyi letusan senapan organik itu dari atau tempat perguruan Madi bermarkas. Letusan ini, berlasung sepuluh menit lalu kemudian redah—dan meledak lagi—sesekali.

Medengar letusan senjata yang berentetan ini, maka  masyarakat ketakutan dan lari menyebar menyelamatkan diri[9]. Ada mereka yang lari ke gunung dan lari menyelamatkan diri tunggal langgang.

Pukul 16.40, Dari kejadian ini diberitakan tiga orang Polisi tewas dan satu orang warga meninggal dunia. Polis meninggal dunia, antara lain: Ajun Komisaris Polisi (AKP) Fuadi Chalis (Kasat Samapta Polresta Palu),  dan AKP Imam Dwi Herianto (Kasat Intelkam Polresta Palu), Briptu Arwansyah, Hatu (40) Warga Salena dan korban tiga aparat Kepolisan Pores Kota Palu dan Bayu Wijanarko,  Polsek Palu Barat, Aiptu Naco Parajaman, Bripka Sugeng, dan Briptu Rizal.

5. Operasi pengejaran madi

  1. a. Pengerahan pasukan

Rabu, 26 Oktober 2005

Sekitar jam 18.00 aparat kepolisian gabungan antara Polres Kota Palu dan Polda ditarik. Namun sekitar dua truk masyarakat dari kelurahan Buluri dan masyarakat dusun Lekatu Kelurahan Tipo—yang sudah di organiser di Tipo sebelumnya, berangkan menuju lokasi bersama aparat keamanan, selain itu mereka juga menakut-nakuti masyarakat Salena yang tersisa di Lokasi kejadian. Mereka berteriak dihadapan Orang Salena dengan mengatakan masyarakat yang tersisa harus minyingkir karena pasukan TNI dari kesatuan 711 akan datang dan menyisir masyarakat yang tersisa[10]. Karena ketakutan masyarakat Salena yang tersisa kemudian menyingkir dan menyelamatkan diri tapi belum 100 meter mereka menyingkir rumah mereka dijarah dan dirusak oleh kelompok masyarakat ini. Aparat hanya membiarkan aksi masyarakat Kelurahan Buluri dan Masyarakat kelurahan Tipo yang melakukan penjarahan.

Sekitar Jam 11.00 aparat keamanan terdiri dari Polda Sulawesi Tengah, Poloairud Sulteng, Brimoda Sulteng berjumlah 300 personel. Ditambah bantuan TNI dari Kodim 1306 Donggala, Batalion 711 dan Danrem 132 Tadulako. Jumlah aparat TN tidak kurang dari dua satuan setingkat kompi(SSK-300 personil) didatangkan sejumlah dua truk(Radar Sulteng Oktober, 27, 2005). Kemudian mereka mulai menyisir punggung gunung Gawalise dari berbagai arah. Pasukan bergerak dari Timur ke barat, (Lokasi kejadian). Sebaliknya satu tim lagi bergerak dari barat, tepatnya dari Desa Pewelua,Kecamtan Banawa ke Timur. Kemudian dari bagian Selatan di Dombu ke Utara di Gunung Gawalise (Radar Sulteng Oktober, 27 2005), Nuasa Poso Oktober, 27 2005)

  1. b. Pembakaran rumah dan penjarahan

Di Salena Bolonggima dan Ngolo tidak kurang dari 30 unit rumah dibakar dan 9 unit rumah dibakar di Salena. Disalena, termusik rumah proyek pemerintah kota yang dibangun untuk orang Salena—juga turut di Bakar. Pembakaran ini—mengikuti jalur operasi aparat keamanan gabungan—yang pimpon Polda Sulawesi Tengah, yang dipimpin oleh Guntur Widodod, Kapolres Kota Palu(Radar Sulteng, 27 Oktober 2005). Saksi mata menyebutkan, mereka melihat ada orang memakai seragam polisi membakar rumah—yang dibatu oleh masyarakat yang sudah di organiser sebelumnya oleh Polisi di Tipo dan Lekatu.

Untuk lebih jelas, pada tabel 1 memperlihatkan rumah dibakar dan pemiliknya, adalah sebagai berikut:

Bersamaan dengan gelombang pembumi hangusan rumah, penjarahan harta benda berupa uang kopensai BBM raib Rp. Sepuluh juta rupia (Rp.10.000.000), dua unit motor, perabot rumah, seperti piring, seng, harta benda yang berharga lainnya turut di jarah. Anehnya, penjarahan yang dilakukan masyarakat sipil ini—hanya dibiarkan oleh apara kepolisian—yang pada saat yang sama berada di lkasi kejadian. Bahkan aparat keamanan menyaksikan secara langsung penjarahan dari jarak dua sampai 10 meter.

  1. Gelombang pengungsian

Gelombang pengungsian besar-besaran 342 jiwa orang Salena Bolonggima (Dusun II) dan Salena (Dusun 1) (26/10/2005). bergerak kearah selatan di Powelua, Babarimi, Uwemanje, Maranatha, dan Pakava, sebagian lagi melarikan diri ke kampung tetanggga. Mereka terpaksa mengnusi untuk menhidari amukan massa, yang berasal dari dusun tetangga (Lekatu, Tipo, dan Buluri) -yang bergerak ke lokasi kejadian berdarah (Salena dan Bolonggima) dengan membawa senjata tajam. Orang ini, adalah orang yang diorganisir aparat keamanan sebelum menuju Salena, di pagi hari tanggal 26 oktober 2005. Selain itu, gelombang pengusi ini, dipicu oleh pembakaran rumah tinggal mereka di dusun Salena Bolonggima dan Salena.

Di Powelua,27 Oktober 2005 sekitar 149 orang pengunsi Salena  dijemput paksa oleh aparat keamanan, setelah mereka turun dari penggunungan menuju kampung untuk mencari makan—karena banyak diantara mereka kelaparan. Hasilnya, para pengungsi diperlakukan sebagai orang– terlibat dalam kerusuhan Madi. Itulah sebabnya, ia diperlakuak sebagai tahanan dibawah ke Polda Sulawesi Tengah. Disana mereka dinterogasi oleh Polisi(Nuansa Pos Oktobe, 29 2005, Radar Sulteng,  Oktobe, 29 2005 ).  Kemudian tanggal, 29 Oktober sebanyak  26 orang, dijemput paksa oleh aprat keamanan dari Powelua, Bambarimi diantar ke Polda Sulawesi Tengah(Nuansa Poso, 30 oktober, 2005).  Kemudian tanggal 30 Oktober – 1 November 2005evakuasi—dilakukan oleh pemerintah Kota Palu—yang di Wakili Dinasi Sosial, Drs.Amiruddin Syam Syahib, Msi dan Arifin Sunusi, SH, Wakil Ketua, DPRD Kota Palu. Sejak tanggal 29 November 2005, mereka ditempatkan di Aula Kimpraswil, namun bagi mereka yang terlibat dalam pembunuhan- masih tetap ditahan di Polda Sulawsi Tengah. Hingga 7  November, 2005 Jumlah pengunsi Salena di penampungan Aula Kimpraswil Kota Palu sebanyak 270 jiwa dari 312 jiwaa pengunsi. Sisanya berada di Polda Sulteng, sudah 18 orang sebagai tersangka.

Sekurangnya akibat amuk massa ini, ada sebelas orang dinyatakan hilang. Untuk lebih jelasnya, lihat tabel dua, adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Daftar orang hilang korban kekerasan aparat Polisi tanggal 25 Oktober 2005[11]

No Nama Umur Pekerjaan Jenis kelamin Alamat
1. Musta 45 tahun Petani Laki-laki Dusun Salena Kelurahan Buluri
2. Pino 35 tahun Petani Perempuan Dusun Salena Kelurahan Buluri
3. Midu 7 tahun Laki-laki Dusun Salena Kelurahan Buluri
4. Nurmainah 5 tahun perempuan Dusun Salena Kelurahan Buluri
5. Api 3 tahun Laki-laki Dusun Salena Kelurahan Buluri
6. Ince Ni 1 tahun perempuan Dusun Salena Kelurahan Buluri
7. Tera 60 tahun Petani perempuan Dusun Salena Kelurahan Buluri
8. Daisar 30 tahun Petani Laki-laki Dusun Salena Kelurahan Buluri
9. Sulina 25 tahun Petani perempuan Dusun Salena Kelurahan Buluri
10. Lare 3 tahun Laki-laki Dusun Salena Kelurahan Buluri
11. Boke 16 tahun Petani Laki-laki Dusun Salena Kelurahan Buluri
12. Pitu 5 tahun perempuan Dusun Salena Kelurahan Buluri
13. Yulu 50 tahun Petani Laiki-laki Dusun Salena Kelurahan Buluri
14.. Dena 45 tahun petani perempuan Dusun Salena Kelurahan Buluri
11. Senti 20 tahun Petani Laki-laki Dusun Salena Kelurahan Buluri

c. Penahanan dan penyiksaan

Sejak ditangkap tanggal 27 oktober 2005, sampai dengan tanggal 28 oktober ada 312 jiwa saat ini masih ditahan di Polda Sulawesi Tengah. Diantaranya Laki-laki–Dewasa  84 Jiwa, Perempuan/ibu-ibu/dewasa = 107 Jiwa, Anak-anak (laki-laki)  58 Jiwa, Anak-anak (Perempuan)  63 Jiwa. Jadi laporan kesluruhan adalah  312 Jiwa

Hingga tanggal 5 Oktober 2005, sudah ada 15 orang dijadikan sebagai tersangkan dalam kasus Madi di Salena. .Mereka disangka melakukan tindak pidana antara lain:, pembunuhan berencana penganiayaan—yang mengakibatkan kematian;; Pengrusakan secara bersama dan membawa senjata tajam.[12]

Sama sekali para tersangka itu, tidak dijerat dengan hukum—yang berhubungan penyebar ajaran sesat—seperti yang dituduhkan Polisi selama ini—yang merupakan dasar  melakukan pemanggilan terhadap Madi. Nama dan identitas warga—yang sudah tersangka dalam kasus Salena berdasarkan Laporan Sharul, SH, Husiman Brant, SH dari Serikat Pengacara Indonesia (SPI), adalah sebagai berikut: 1) Kasmi, 25 Tahun, Islam, Dusun 1 Salena Kelurahan Buluri – Palu; 2)  Hayadi,    25 Tahun, Islam,     Dusun I Salena Kelurahan Buluri – Palu, 3)  Irwan,  19 Tahun,  Islam,  Dusun I Salena Kelurahan Buluri – Palu; 4) Mile ,  20 Tahun,  Islam,  Dusun I Salena Kelurahan Buluri – Palu, : Jenti ,  24 Tahun,  Islam,  Dusun I Salena Kelurahan Buluri – Palu. Daftar nama tersangka dan pasal sangkaan dapat dilihat dalam (lampiran -1)

5. Stigmatisasi dan Kriminalisasi terhadap Madi dan Warga Salena.

  1. Penyesatan  pejabat publik (pejabat negara)

Pernyataan para pejabat negara, baik setingkat meteri maupun ulama dan pejabat polisi cendrung mengadili Madi dengan berbagai tanggapan dan dinamika yang berbeda- beda. Sekurangnya  komentar berbagai sumber itu—mewakili  kepentingan, antara lain: pemerintah baik lokal maupun nasiona, tokoh agama,tokoh masayrakat,

Sekurangnya, pernyataan itu, dapat dikategorikan.  Pertama, komentar yang menganggap, bahwa Madi adalah Penyebar Ajaran Sesat atau sangat sesat, di Dusun Salena, yang menyimpang dari nilai agama yang sesungguhnya. Karena melarang orang pergi ke Masjid bagi yang muslim, melarang orang Kristen pergi ke gereja (detik.com, Radar Sulteng 26, Oktober 2005). Pendukung komentar ini adalah Menteri Agama (Menag) M Maftuh Basyuni menegaskan bahwa ajaran yang disebarkan oleh Madi sangat sesat, karena ajaran itu menganggap Islam tidak perlu puasa dan shalat sehingga menyimpang dari ajaran Islam yang sesungguhnya. Kemdian Wakil Kepala Divisi Humas Polri Brigjen Sunarko Danu Ardanto membenarkan komentar Menteri Agama, Maftuh Basyuni itu. Ia menyatakan Madi pimpinan dan pengikutnya adalah aliran sesat (Media Indonesia Online, 26, 27  Oktober 2005, Kopas Cyber Media, Oktober 26, 2005, Tempointeraktif Oktober, 26, 2005, http://www.depag.go.id/Ber_menag_ajaran_mahdi Oktober 26, 2005).

Suardin Suebo, Wakil Wali Kota Palu membenarkan Menteri Agama. Suardin menyatakan  tentang “ajaran sesat”  dalam dialog di Metro TV tanggal 26 oktober. Hal serupa juga ia ungkap pada  Waspada online, yang diberitakant  Oktober, 26, 2005.

Kemudian, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Din Syamsudin menyatakan Madi Sesat kepada wartawan di Jakarta. Bahkan ia menyebutnya sebagai animisme, dan menjauhkan orang dari kebenaran(Mercusuar 28 Oktober 2005). Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, KH Hi Ma’ruf Amin senada apa yang diebutkan ketiga para komentator diatas. Makruf menjelaskan ini ketika ditemui Wartawan di Surabaya 26 Oktober 2005. Bahkan KH Zainuddin Djajuli, ajaran Madi di Palu sudah boleh disebtukan sesat tanpa harus menunggu vonis pengadilan agama atau lembaga peradilan lain (Suarapembaruan, Oktober 2005). Pernyataan serupa juga dibenarkan Ketua Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Tengah, Drs. Zainal Abidi M.Ag, di Palu tanggal 28 Oktober 2005. Pernyataan ini ia ungkap kepada wartawan (Mercusuar, 25 Oktober 2005).

Komentar para pejabat publik menyatakan ajaran sesat diatas, mereka cendnrung melihat sesat, karena—menganggap bahwa Madi dan pengikutya melarang orang shalat dan puasa (Media Indonesia Online, Oktober, 26, 2005, News detic.com 22 Oktober 2005).

Kedua, ajaran dan aliran Madi, komentar- menggap Madi mengembangkan ajaran—agama yang dinilai menyipang dari ajaran agama islam yang seungguhnya. Karena dianggap bukan aliran agama atau sekte  dalam sebuah agama resmi di Tanah Air

Pendukung komentar ini adalah Oegroseno, Kapolda Sulawesi Tengah kepada wartawan di Palu 25 Oktober 2005. Ia menilai pola pikir pengikut aliran ini sudah di luar batas kewajaran . (Republika online, 26 Oktober 2005, Media Onlne 26 Oktober 2005)

Ke-tiga, pikiran sesat, komentar ini, diucapkan oleh RUsdi Mastura, Wali Kota Palu tanggal 2 November 2005, saat Team Salenan Center—melakukan audice dengannya. Ia menggap apa—yang dilakukan Madi dengan melakukan kekerasan terhadap anggota Kepolisian Resort Palu, sudah masuk dalam wilayah pikiran sesat. Bahkan kekerasan ini, menyebabkan jatuh-nya korban jiwa, baik anggota Polisi maupun anggota Madi. Komentar mengenai aliran sesat ini, bukan pertama kali diucapkan oleh Wali Kota Palu—sebelumnya, juga sudah disampaikan di tempat penampungan para pengungsi—dari Salena di Kota Palu.

Ke-empat, agama dan adat—komentar ini, diwakili Kepala Kanwil Departemen Agama Sulteng Drs. H.Mohammad Godal M.Si. Ia mengatakan, bahwa Madi mengembangkan imajinasi-yang dikembangkan sekelompok orang masyarakat adat dan seraya berlidung dibalik kewajiban adat di Dusun Salena I dan Salena II (Pikiran Rakyat, Oktober, 26, 2005, Antara-News, Oktober, 26,2005). Oleh Karen itu, apa yang dikembangkan Madi itu bukan agama, kalaupun  agama, bukan  resmi di tanah air.  Menurut Godal, seseorang yang menjadi pengikut ajaran ini terlebih dahulu menjalani Baiat (pengucapan sumpah setia, tak mengenal apakah dia islam atau kristen (Pikiran Rakyat Oktober, 26, 2005, Oktober, 26, 2005, Republika Online Oktober, 26, 2005). Bila demikian, agama yang dikembangkan Madi—tidak diakkui negara ini. Pendapat Kankawil Depag Sulteng itu, disetujui Kabareskrim   Mabes Polri Komjen Polisi Makbul Padmanegara. Ia menyebut Madi  penyebar ajaran agam-adat (Waspadan Online, 1 Nov 2005)

Pernyataan ini menujukkan, adanya agama yang resmi, ada agama tidak resmi. Di sinilah letak kesalahan penting yang dilakukan oleh negara, memformalkan sebuah agama dan meniadakan yang lainnya. Sebuah bentuk intervesi negara kedalam kebebsana dasar atau kedalam wilayah hak sipil politik tiap individu. Boleh disebutkan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Kemudian perlakuan pejabat Negara dalam prespektfi Hak Asasi Manusia, khususnya International Convetion on civil and political rigts[13] (konvensi tentang hak sipil politik) yang sudah di ratifikasi oleh Pemerintah Indonesai tahun 2005 sudah termasuk intervensi negara  kedalam kehidupan hak politik Orang Salena dalam memilih kebebasan beragama dan menjalankan adat istiadat mereka. Pasal ini diantu dalam pasal 18[14]. Secara garis besar dalam pasal ini, menyatakan, bahwa setiap orang mempunyai kebebasan berpikir, berkeyakinan, beragama dan kepercayaan. Kebebasan untuk menjalankan agama hanya dapat dibatasi oleh ketentuan hukum—yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, moral masyarakat atau hak dasar dan kebebsana orang lain.

Didalan UU No.31 Tahun 1999 tetang Hak Asasi Manusia, pasal 22 ayat 1, disebutkan, setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaanya itu. Kemudian dalam pasal 22 ayat 2 disebutkan, bahwa Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamnya masing-masing dan untuk beribadah menurut kepercayaanya itu. Pengertian Negara disini,  adalah pemerintah ini bisa dilihat dalam pasal 8 UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM.[15]

Bila melihat, aparat Negara dalam kasus, Madi,melalui berbagai komentar dan stigmatisasi, maka posisi Negara yang diwakili pemerintah dalam kasus Madi di Salena merupakan satu bentuk pealnggaran hak asasi manusia. Pertimbangan lain, adalah kronologi kejadian, dimana Madi dan pengikutnya, dalam kasus ini penangkapan dan penahan oleh Polada Sulawesi saat ini (15 orang tersangka), bukan disangka dengan penyebaran ajaran sesat—yang selama ini menjadi latar belakang pecahnya konflik antara Madi dan Polisi. Karena Madi dan kelompoknya, sedang melaksanakan kebutuhan beribadah menurut keyakinan adat mereka. Apalagi dalam kenyataan Madi—sendiri dalam melaksanakan keyakinannya—belum ada penetapan pengadilan, apakah ia benar menyebarkan ajaran yang menyimpang sesuai dengan ajaran agama—yang diakui di Indonesia. Di negeri ini sendiri—dinyatakan,tiada orang yang bisa dianggap bersalah kecuali ada putusan/vonis pengadilan yang sah.

Nah, komentar pajabat Negara itu—dapat  disebutkan  Stigmatisasi Ajaran, aliran, lainnya, yang mengarah pada image yang negative. Pada dasarnya, menunjukan penghukuman sistemik yang dilakukan oleh media dan pejabat public. Terhadap orang Salena dan Madi.Karena menunjukkan proses penyesatan opini dan pembentukan keresahan di masyarakat sekitar Salena sebelum kejadian bentrok). Penjelsan lebih jauh mengenai hal ini(dapat dilihat pada bagain akses dari kekerasan Salena.

  1. Propaganda media

Bila seandainya tak ada media, komentar para pejabat itu—hanya berefek pada skala local. Tapi karena diliput oleh berbagai media, maka dampak komentar itu—jauh lebih kuat menghacurkan orang Kaili Inde Etnik Minoritas—yang tinggal di dusun Salena itu. Boleh disebutkan, bahwa media telah membawa efek negative dan posotif dari kasus Madi.

Pembentukan opini dan efek pemberitaan pada publik.Pada bagian ini hanya dilihat dari dampak negatif bagi orang yang tinggal di Salena. Sedangkan dampak posotifnya—tidak menjadi bagian dari focus ini—tujuan utama media dianggap—selalu mendahulukan hal yang posotif bagi kepentingan publik.

Dalam berbagi pemberitaan itu, ada tiga pola Pemberitaan media harian—yang dominan di sampaikan kepada audiece di Kota Palu.

Pertama, media harian lokal, media ini—dalam liputan pemberitaan mengenai Madi dan kelompoknya diberitakan mengajarkan  aliran sesat, ajaran sesat, ajaran Madi, pengikut Madi dan lainnya. Stimatisasi macam ini—terus ditujukkan media melalui pemberitaanya. Kata, itu masih menggambarkan Madi sebagai orang yang bersalah kepada publik.

Frekwensi pemberitaan Media lokal—sejak tanggal 22 Oktober hingga 4 November belum mengalami pergeseran, masih menganggap perguruan Madi, menyebarkan aliran sesat.

Media ini, SKH Nuansa Pos, Radar Sulteng, Mercusuar—ayng dianggap mewakili media publik di Sulawesi Tengah. Misalnya, SKH Radar Sulteng, Pemberitaan-nya mengenai Madi, sejak tanggal 22 Oktober hingga tanggal 4 November masih terus menuliskan ajaran sesat, aliran sesat dan pengikut Madi. Kemudian SKH Nuansa Pos sejak tanggal terhitung 25 Oktober- sampai dengan 10 November 2005, pemberitaannya, masih menganggap Madi dan pengikutnya sebagai penyebar aliran sesat.

Media local—juga masih belum mengubah penulisannya, mengenai Madi. Acapkali dituliskan, “Madi”. Seolah-olah yang dimaksud adalah Imam Mahdi. Bagi ummat Islam Madi, dipercaya sebagai pemimpim ummat terakhir di dunia.

Sedangkan ke-dua, media Nasional. SKH –yang berbasis di Jakarta, seperti SKH Tempo, SKM Tempo, The Jakarta Pos, Kompas, Suara Pembaruan, Mediaonline lebih cendrung memberitakan Madi sebagai dalam tiga gambaran. Madi dan pengikutnya dianggap sebagai pengikut ajaran sesat dan aliran sesat.

Pemberitaan SKM Kompas misalnya, Rabu, 26 Oktober 2005, Menyebut Madi sebagai kelopok aliran sesat. ALiran sesat ditonjolakn akan menyerang Pasar Inpres Manonda. Kemudian pemberitaan, 29, Kompas melihat Madi sebagai penganut ajaran sesat.

TEMPO Interaktif Selasa, 25 Oktober 2005 misalnya, memberitakan Madi Pengikut Aliran Sesat di Palu Sandera Belasan Polisi, masih menempatkan madi

Suara Merdeka Cyber Media, dalam beritanya tanggal Oktober, 27, 2005.  Media onilne ini, Madi dianggap sebagai penyebar aliaran kepercayaan, seperti lazimnya sejumlah kepercayaan di Indonesia. Apa lagi—di Indonesia aliran kepercayaan bukan hal baru—dimana sudah berkembang sejak lama, bahkan jauh sebelum kerajaan Majapahit

Salah satu media online, yak tak mengubah image mengenai Madi adalah Detic.com, Pemberitaan mengenai Madi bila dilihat dari rentang waktu 22 Oktober hingga 4 November 2005.,  masih menempatkan Madi sebagai pembawa ajaran sesat, meskipun dengan fariasi kutipan pemberitaan yang berbeda. Mislanya

Misalnya Detik. Com tanggal 22 Oktober 2005 menuliskan  Pengikut Ajaran Aneh di Palu Bentrok dengan Polisi.  Menyusul pemebritaan  Detic.com, tanggal  25 Oktober 2005, menulsikan aliran sesat pimpinan Mahdi

Ke-tiga, media—yang berbasis eletronik, seperti TV dan media Online, pemberitaannya bervariasi. Boleh disebutkan sebagai perpaduan antara keduanya. Pengecualian Pikiran Rakyat Online , memberitakan Madi dan pengikutnya—bukan agama—melainkan Adat dan campuran agama.

Media elektorink (TV) dan online, warna pemberitaanya, bervariasi-seperti yang disebutkan pada bagian terdahulu dalam tulisan ini(Lihat: Madi dan Reaksi Publik)

Terlepas dari soal warna penghukuman Media terhadap Madi, media  Maisntream—yang berbasis agama—tidak seradikal media umum (Harian Umum), mereka masih melihat bahwa pemberitaan—sebagai sosok pelaku pembunuhan.

Kelemahan Media liputan dapat dalam berbagai pemberitaan dapat dilihat. Pertama,, Cover bothside (perimbangan),  Liputan media dari sumber utama, hanya terforkus pada komentar dari salah satu pihak. Dengan kata lain, pemberitaan media acapkali tidak diikuti oleh perimbangan (cover boothside) atau pemberitaan press relase.Tentu saja, efek macam ini memberikan hukum bagi kelompok yang menjadi objek pemberintaan. Apa lagi komentar di publik, baik mewakili pemerintah, tokoh masyarakat bersifat  meng-exekusi, bahwa Madi dan kelompoknya telah menyebarkan ajaran sesat di Salena, sehingga sajian media mengenai Madi—lebih dominan menonjol adalah hukum terhadap Madi.

Kedua, kesalahan—yang tak perlu, misalnya hampir semua media menyebutkan “Mahd”i. Apalagi media cetak—merata menuliskan objek pemberitaan sebagai Mahdi, sehingga seolah menujukkan pada Aliran Al-Mahdi, suatu imam(pmimpin), yang dipercaya oleh ummast muslim akan mucul dikemudian hari setelah Imam Syafii, Hambali, Hanafi dan Maliki. Padahal nama—yang seungguhnya adalah “Madi”

5. PENUTUP

Kesimpulan

Sebagai kesimpulan dalam laporan ini—dapat disebutkan. PerTama, bahwa-sekurangnya  pejabat publik, yang mewakili berbagai kepentingan terhadap Madi,  ada tujuh kategori, antara lain, ajaran sesat, aliran sesat, pikiran sesat, bukan agama, mengembakan aliran adat, komunis. Komentar itu—memiliki krakter dan alasan dan cara pandang yang berbeda dan latar belakang yang berbeda. Namum, umunya, kecendrungan mereka mengnggap Madi penyebaran aliran sesat lebih dominant tumbuh dari komentator itu.

Kedua, bila dilihat dalam pendekatan Hak Asasi Manusia, maka komentar berbagai pejabat Negara itu, sudah masuh dalam pelanggaran Hak Sipil Politik, khusunyapasal 18 ayat 1 dan 2. Lebih rinci lagi UU No.39 Tentang Hak Asasi Manusia, khusunya pasal 22 ayat 1 dan pasal 8. Vonis terhadap Madi—sudah dijatuhkan lebih awal, sebelum ada putusan hukum—yang berkekuatan tetap. Sementara, ancaman Madi terhadap orang lain,hanya merupakan issu—yang dikembangkan oleh sebagian orang di dususn tetangga Salena.

Ketiga,  ulasan media tetantang Madi, dilakukan  beragam, umumnya media yang mewakili media lokal, Nuasa Pos, Radar Sulteng, Mercusuar, masih menganggap penganut ajaran sesat dalam kacamata agama Islam. Dan pemebritaan sama sekali tidak berubah hingga kini. Sedangkan media nasional meberitakan tentang Madi, cenderung berubah-ubah dari ajaran sesat kealiran sesat (SKH Tempo, Kompas dan lainnya.

Secara umum, media juga tidak mengembangkan pemberitaan, yang di bolehkan oleh UU Pokok Pers No.41 tahun 1999. Dimana pers dalam pemberitaanya, mempertimbangkan aspek perimbangan. Media lebih dominant memilih sumber pemerintahan ketimbang masyarakat korban.

Ke-empat,  sesungguhnya, orang yang tinggal di Kamalisi merupakan sub-etnis dari Suku Kaili, Da’a, Inde, Unde, Tado. Sub-etnis Da’a mayoritas beragama Kristen Protestan dan Advent, sedangkan Inde, Unde dan Tado, mayoritas beragama islam, dibawa organisasi Al-chairaat.

Meski dikenal sebagai masyarakat adat. Mereka mempraktek kan ritual agama dan adat sejalan dan selama ini tumbuh bersamaan didalam kehidupan mereka. Hal ini bukanlah hal yang baru.

Kelima, akibat pengejaran terhadap Madi dan pengikutnya, menyebabkan orang Salena yang tak berdosa ikut diadili oleh massa—dengan cara mebakar dan menjarah harta benda mereka. Anehnya, polisi sebagai aparat penegak hukum membiarkan kejadian criminal terjadi didepan matanya. Selain itu, karena ketakutan tidak kurang dari 250 jiwa orang Salena mengungsi—karena ketakuatan dan sebagian kehilangan rumah tinggal di kampung halamnya.

Ke-enam, akibat kerusuhan ini—sudah libelas orang ditetapkan sebagai tersangkah. Tetapi mereka—disangkan melakukan tindak pidana dengan pembunuhan berencana. Tidak disangkan dengan tuduhan awal, terjadinya masalah, dimana latar belakang pemanggilan Madi dan pengikutnya, bersumber dari ajaran sesat—menuruh padangan Islam.

Ke-tujuh, pembangunan Lembaga Adat Kaili—sesungguhnya diketahui oleh aparat Polda Sulawesi Tengah dan didukung oleh Pemerintah Sulawesi Tengah. Intje Rase Haji Muda sendiri memilik kedekatan dengan para pejabat Negara itu.

Ke-delapan, komentar—yang menganggap Madi, bukan ajaran sesat, melainkan ritual—yang sudah dikembangkan oleh masyarakat Kaili sejak dulu. Bila itu Madi dan pengikutnya dianggap ajaran sesat—perlu penjelasan—yang lebih rincih dari segi hukum maupun akademis. Sejauh ini—praktek masyarakat masih dalam kerangka ritual orang Kaili. Bila dikaitkan dengan  peristiwa kekerasan itu. Tidak satupun bisa disalahkan, terkecuali, pembunuhan adalah urusan hukum.

Rekomendasi

Rekomendasi dalam tulisan ini, adalah sebagai berikut:

Pertama, perlu menyelidiki lebih jauh tindak kekerasan yang berkaitan dengan pembumi hangusan dan kekerasan Madi dan pengikutnya di Dusun Salenea dalam kontek Hak sipil Politik. Laporan ini disampaikan kepada Komnas HAM—sebagai laporan. Atau mengudang KOMNAS HAM untuk melakukan penyelidikan ada dan tidak pelanggaran HAM dalam kejadian di Salena.

KeDua, perlu disampaikan kepada pejabat public dan media, efek pemeberitaan mereka—sudah memasuki wilayah, apa yang disebut pengadilan terhadap orang Salena. Padahal tidak semua orang Salena bersalah. Hanya orang yang bersalah bisa diadili.

KeTiga, Walikota Palu, yang menjadi wilayah Adminitrasinya, mendorong pembangunan pra-sarana dan sarana bagi semua orang yang tinggal di pinggir Gunung Gawalise, dimana orang Kamalisi berada. Ini bisa disebut sebagai sasaran jangka panjang. Sasara jangka pendek, merahabilitasi pemukiman di Salena yang hancur, dan sesegera meungkin mengembalikan para pengungsi—yang saat masih tinggal di tempat-tempat penampungan di Palu ke Salena.

Sembari melakukan rehabilitasi dan pemulangan, perlu juga membangun rekosiliasi orang-orang yang tinggal di desa tetangga Salena, seperti Tippo, Lekatu, Watu Sampu, Buluri dan lainnya. Tujuannya untuk mencegah dan mebangun perdamaian di Kota Palu.

Tugas pemerintah Kota Palu selanjutnya, dalam jangak pendek ini—menyampaikan ke para ulama dan tokoh agama—mengenai kejadian di Salena yang sesungguhnya, sehingga komentar mereka tidak cendrung mengadili orang Salena sebelum ada putusan pengadilan berkekuatan tetap.

Referensi:

Saleh Ridha, 2003, Dari Insidentil ke Perlawanan Teroganizir, Rain Forest Foundation, YPR dan Walhi, Jakarta.

Sangadji Arianto, 2005, Melihat Madi Secara Objective, Opini, Jakarta, Kompas, 29 Oktober, 2003

YPR, 2003, Profile Ngata Salena Bolonggima, Palu, tidak terpublikasikan

Dokumen:

International Covenant on civil and Political Rigths

UU No.39.Tahun 1999 Tetntang Hak Asasi Manusia

UU No.41 tahun 1999 Tentang Pokok Pers


[1] Bahasa Kaili, terdiri dari sub-etnis Ledo (Kota Palu, BiroMaru), Rai (Tavaeli, Parigi, Lero, Masaengi umunya wilayah pesisir—pantai barat), Inde, Unde (di bagian barat lembah Palu, kaki penggungan Kamalisi, Powelua dan lainnya—umunya di bagian barat Kota Palu dan bagia selatan Kota Donggala),  Tara (Lasoani, Poboya,  Kota Palu Bagi Timur, Kaki gunug Poboya)   dan mayoritas beragam islam . Sedangkan bahasa Kaili Da’a, Tado beragam Kristen dan umunya tinggal di penggunungan wilayah Kamalisi, bagian barat Kota Palu dan Selatan, dan Perbatasan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat.

[2] Wilayah kamalisi terletak di Kabupaten Donggala dan Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah

[3] Wawancara dengan Kuasa Ratalemba, korban pemindahan PKMT, ketua Forum Petani Merdeka, di Palu, Oktober, 5, 2002.

[4] Wawancara Kimung,Tim Investigasi Salena Center dan Amiruddin, yang juga Saksi Pelapor  di Tipo, Oktober 26 Oktober 2005.

[5] Lihat, Wawancara Dedi Irawan, Team Invetigasi Salena Center dan Jori, Masyarakat Salena, yang juga pengurus Alinasi Masyarakat Kamalisi, Oktober, 26, 2005. Lihat juga Wawancara——anggota Team Investigas Salena Center dengan saksi pelapor, Drs. Arkhan Nurdin, Amiruddin, Oktober, 27, 2005.

[6] Wawancara, antara Kimung, Team Investigasi Salena Center dan Endi di Palu, Balai Penampungan Orang Salena dan Bologgima, Kimpraswil Sulteng, 29 Oktober 2005.

[7] Bagian ini dikutif seluruhnya dari Hasil Invetigasi Dedi Irawan, anggota Team Salena Center, Oktober, 26, 2005.

[8] Bagian ini dikutif seluruhnya dari Hasil Invetigasi Dedi Irawan, anggota Team Salena Center, Oktober, 26, 2005.

[9] Bagian ini dikutif  dari Hasil Invetigasi Dedi Irawan, anggota Team Salena Center, Oktober, 26, 2005 dan pengakuan korban di Kantor Polda Sulawesi Tengah, Oktober, 29, 2005.

[10] Wawancara Saksis Mata Antara Dedy Irawan, Anggota Team Salena Center  dan Jori Masyarakat Salena, 26 Oktober 2005.

[11] Erwin Laudjeng, Team Invetigasi Salena Center, Laporan Investigasi,  4 Novmber, 2005

[12] Lihat pasar 340,351 ayat 3, 170 KUH Pidana; Lihat juga UU Darurat No.12 1951

[13] Konvesi ini telah di ratfikasi oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2005.

[14] Pasal 18: ayat 1, setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan bergama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri dan kebebasan, baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama atau kepercayaan dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengalaman dan pengajaran. Ayat 2, Tidak seorangpun dapat dipaksa sehingga mengurangi kebebasan untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihanya.Ayat 3, kebebsan untuk menjalankan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan hokum, yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat atau hak mendasar dan kebebasan orang lain.

[15] Perlidungan dan pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s