Kejahatan Lingkungan dan Kasusnya di Tanah Air[1]


Makalah ini[1]

Oleh: Harli Abdul Muin, SH, MSc[2].

Subjek dari teori kejahatan bersumber dari doktrin kriminal dan prosedure keamanan. Hukum kejahatan hendak menggambarkan kronologi kejadian,  tidak hanya menyangkut panjang lembar mengenai kejahatan dan prosedure hukum dan tanggungjawab negara nanum lebih dari itu, juga mencakup doktrin dan prinsip kejahatan. Keduanya merujuk pada maksud, politik, etik dan sosial dan hukum kriminal yang mesti harus diletakkan secara bersamaan.

Apa kejadian atau bentuk kejahatan yang dilakukan dalam hubungan dengan dengan tindak kriminal. Tindak kriminal ini menyebabkan bahaya, kerugian, menyebabkan dampak dan kosekwensi yang negatif(Wiiliam Wilson,2002).  Namun cerita mengenai bentuk kriminal tidak hanya dapat didekati dari prespektif diatas, tetapi juga harus meruju ke sejarah individu, korban, terdakwa, pejabat negara dan dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan kriminal terhadap hukum dan prosedure. Pendekatan lain adalah cerita mengenai bentuk, isi dari kriminal dan issu yang sedang berlangsung, kekuatan, otoritas dan legitimacy.

Dalam hubungannya dengan defenisi kejahatan lingkungan, Marry Cliford (1996) membagi kedalam dua aspek utama: Aspek Philosofi dan aspek hukum. Aspke Filosofi merujuka pada proses politik, ekonomi, ekologi, sosial, hukum dan teknologi dan aspek hukum merujuk pada suatu undang-undang atau uturan hukum disatu negara mengenai lingkungan.

Apa yang disebutkan diatas dari pendekatan krimanal dan kejahatan lingkungan bila merujuk pada  pada  analisis efek yang ditimbulkan terhadap kekayaan alam dan kemiskinan dan presepsi dan ketaukan mungkin saja tidak merujuk kepada realitas  atau kenyataan yang ada dari satu oeprasi perusahaan atau badan usaha,  dapat operasi perusahaan yang menimbulakan efek sosial dapat dikategorikan sebagai bentuk dari kejahatan lingkungan(P J Brantingham ; P L Brantingham,   1981).

Namun dalam tiap negara yuridiksi satu negara memiliki perlidungan terhadap lingkungan. Perlidungan dilakukan dalam bentuk pendekatan hukum, yang secara terstruktur termasuk diantaranya pada tingkat nasional, negara bagian atau provinsi dan pemerintahan lokal (kabupaten). Dua kerangka kerja pendekatan hukum  lingkungan dan pemisahan dari media lingkungan dan tiga tipe beberapa tipe sanksi dari kejahatan lingkungan yang sanksi administrasi, sanksi pidana dan sanksi perdata (A A del Frate ; J Norberry, 1993). Ketiga jenis sanksi ini kerap kali dikenakkan pada pada perusahaan yang melakukan kejahatan lingkungan.

Dalam beberapa diskusi di Jakarta, beberapa tahun lalu  disampaikan i kejahatan Lingkungan,didefinisikan Kejahatan lingkungan sebagai berikut: “Perbuatan melawan hukum berupa pencemaran dan atau perusakan atas lingkungan hidup baik lingkungan alam/fisik, lingkungan buatan, maupun lingkungan sosial-budaya, yang dilakukan oleh anggota masyarakat atau badan hukum.

Dalam kerangka itu, bila ditinjau dalam kerangka kriminal, kejahatan lingkungan cukup unik dibanding dengan jenis kejahatan lain, baik kejahatan konvensional maupun kejahatan kontemporer. Beberapa unsur kajian dalam kriminologi, seperti unsur pelaku, korban, dan reaksi sosial yang selalu menjadi bahasan utama, memperjelas keunikan dari kejahatan lingkungan.  Berikut disajikannya perbandingan kejahatan antar-kejahatan konvensional dan kejahatan kontemporer dengan kejahatan lingkungan, antara lain: [3]

Perbedaan Kejahatan Lingkungan dan Kejahatan Kontenporer
Unsur Kejahatan Konvensional/Kontemporer Kejahatan Lingkungan
Pelaku Individu Kolektif Kolektif
Korban Korban
Reaksi Sosial Langsung Segera Tidak Langsung dan Lamban
Pembuktian Langsung Cepat dan Mudah Sulit dan Jangka Panjang

Dari tabel diats dapat disebutkan, kejahatan yang terjadi pada kasus sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah suatu kejahatan yang tidak berhenti ketika pelaku berhasil di jebloskan ke dalam penjara atau memberikan ganti kerugian. Kasus-kasus ini lingkungan hidup memiliki efek akumulatif berupa konsewensi resiko yang luas dan baru dirasakan  jangka panjang dalam skala yang lamban dan pasti.

Misalnya enghancuran hutan dibagian hulu akan  melahirkan implikasi yang beratai hingga bagian hilir serta manusia didalamnya atau yang disebut dengan efek akumulatif. Selain merusak hutan, memberikan efek terhadap hydologi air, kemudian diikuti becana banjir, longsor, kekeringan, gagal panen, gagal tanam dan kebakaran hutan. Nahh, korban yang paling pertama menderita adalah mereka yang tinggal disekitar wilayah yang berdekatan dengan terjadi kerusakan hutan tersebut.

Kejahatan Lingkungan di Indonesia

Dalam UU Perlidungan dan pengelolaan lingkungan Hidup dan  yang baru saja disahkan pada 9 September 2009  dalam pasal satu menyebutkan, adalah sebagai berikut:   ” Lingkungan hidup adalah satu kesatuan ruang dengan semua benda, daya,  keadaan dan mahluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri , kelangusngan peri-kehidupan, dan kesejahtraan  manusia serta mahluk hidup didalamnya.”

Unsur-unsur yang dimaksud dalam penjelasan diatas menyangkut benda, daya dukung, keadaan mahluk hidup, manusia yang mempengaruhi kelangsungan hidup manusia serta mahluk didalamnya. Perbuatan atau kegiatan yang dijalankan, yang menpengaruhi lingkungan hidup dapat dibagi dalam beberapa kategori, tindak pidana pelanggaran dan kejahatan.

Dalam konteks Kejahatan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 23 tahun 1997. Bab yang mengatur tentang ketentuan pidana dicantumkan dalam Bab IX dalam undang-undang tersebut, meliputi pasal 41 sampai dengan pasal 48. Pasal 48 menyatakan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab IX adalah kejahatan.. Dalam UUPLH tidak mendefenisikan secara jelas yang dimaksud dengan kejahatan lingkungan hidup, namun  hanya merujuk pada kerusakan lingkungan hidup yang disebutkan di dalam Pasal 1 ayat 14, yaitu Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan; dengan demikian pasal 48 UU PLH adalah kejahatan tanpa ada definisi.

Didalam UU Perlidungan dan pengelolaan Lingkungan yang baru menyebutkan secara jelas tindak pidana kejahatan Lingkungan hidup  mulai dari pasal 90 sampai dengan pasal 120.  Secara garis besar Yang dimaksud dengan tindak pidana kejahatan lingkungan secara jelas disebutkan unsurnya, adalah sebagai berikut: Setia orang atau badan hukum,  melakukan perbuatan; yang merusak lingkungan.

Diluar undang-udangan lingkungan hidup, yakni  No.5 tahun 1990; UU Tata Ruang  No.26  tahun 2007; UU Pertambangan  Mineral dan Batu Bara No.4  2009 dan UU 41/1999 tentang Kehutanan dan lainnya.

Khusus mengenai UU Kehutanan telah mendefinisikan paling sedikit 13 kategori aktivitas kejahatan yang terkait dengan kehutanan yang dapat dihukum minimal selama 5 tahun dan denda antara Rp 5-10 milyar. Beberapa dari aktivitas tersebut di antaranya adalah:[4] 1) Merusak infrastruktur yang digunakan untuk perlindungan hutan; 2)  Terlibat di dalam kegiatan yang mendukung degradasi hutan; 3)  Menggunakan atau menempati sebagian dari Kawasan Hutan tanpa persetujuan Menteri; 4)  Menebang pohon dalam batas 500 meter dari tepi waduk atau danau; 5) Membakar hutan; 6)  Memanen hasil hutan tanpa memiliki izin atau hak; 7)  Menambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri; 8) Mengangkut hasil hutan tanpa dokumen yang sah; 9) Membawa peralatan berat ke kawasan hutan tanpa memiliki.

Kasus-kasus kejahatan Lingkungan di Tanah Air

Dua kasus  Perusahaan-perusahaan melakukan pengrusakan lingkungan di Indonesia yang memperlihatkan bentuk-bentuk kejahatan Lingkungan adalah:

1) PT Lapindo Brantas dalam kasus semburan Lumpur Panas, adalah sebuah perusahaan pengeboran minyak, yang sahamnya sekitar 60% dikusai Bakrie Groups. Semburan panan bermula tahun 2006 hingga saat ini semburan masih kerap keluar ditempat yang berbeda. Impilkasi langsung terhadap semburan ini adalah: a) Rusaknya Daerah Aliran Sungai Kali Brantas; lumpur merubah bentang alam, jalan tol tidak berfungsi selama beberapa waktu; tergenanginnya desa-desa di Kecamatan/Kelurahan Porong, Jabon, Tanggulangin dan sekitarnya; b) Implikasinyanya, lebih dari 8.200 jiwa warga harus dievakuasi yang saat ini menjadi pengungsi; Rusaknya lahan perkebunan dan pertanian milik masyarakat, antara lain: lahan Perkebunan Tebu seluas 25,61 ha di Renokenongo, Jatirejo dan Kedungcangkring; lahan Pertanian Padi seluas 172,39 ha di Siring, Renokenongo, Jatirejo, Kedungbendo, Sentul, Besuki Jabon dan Pejarakan Jabon;  Terhentinya aktivitas pabrik-pabrik, tidak dapat berfungsi lagi, dikarenakan tergenang lumpur dan terpaksa menghentikan aktivitas produksi dan merumahkan ribuan tenaga kerja, serta hilangnya pekerjaan bagi ribuan orang tenaga kerja; c) Resiko: ekonomi, sosial dan ancaman terhadap semburan gas disekitarnya terhadap warga diwilayah semburan.

2) PT. KEM adalah holding copnay dari  Rio Tinto, suatu perusahaan tambang besar yang berkantor pusat di London. Dampak yang ditimbulkan adalah: perubahan betangan alam, ratusan danau buatan. Implikasinya, puluhan kampung-kampung diwilayah pertambangan kehilangan akses atas tanah adat mereka; merasakan dampak langsung berupa banjir. Bukan hanya masyarakat disekitar tapi komunitas dibagian hulu. Sedangkan resiko, berhubungan dengan limbah rancun, yang setiap saat menjadi ancaman bagi flora dan fauna disekitarnya termasuk manusia disekitarnya dan ancaman banjir.

3) Sama seperti diatas Aurora Gold di Kalimantan, Newmont di Sulawesi Utara, Freeport  di Papua tambang. Perusahaan-perusahaan tersebut telah membuat limbah (emas-tailing dan overburden kedalam lingkungan didarat maupun kelaut dan telah menimbulkan resiko, dan implikasi bagi komunitas yang tinggal dikawasan itu, termasuk Flora dan Fauna.

Sumber Rujukkan

Marry Clifod, 1996, Environmental Crime: Enforcement policy and Social Responsibility, Aspne

Publication, New York, USA

P J Brantingham ; P L Brantingham,   1981, Environmental Criminology,  Sage Publications,

Inc, Teller Road, Thousand Oaks, CA 91320, United States

A A del Frate ; J Norberry, 1993,  Environmental Crime, Sanctioning Strategies And

Sustainable Development, United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI) and  Australian Institute of Criminology, United Nations, New York, NY, United States

Wiiliam Wilson,2002Central Issue In criminal Theory, Reader in Criminal Law, Queen Mary

University of London, Hart Publishing, International Specialized Book Services, Portland, Oregon,


[1] Makalah ini pernah disamapaikan dalam wacana diskusi di Green Aceh Institute pada September 2009; Talkshow Program Perbincangan Radio Rumoh PMI, Oktober 2009

[2] Aktif Lingkungan dan Mantan Aktifis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.

[3] M Ridha Shaleh, 2007, Penjahat dan Kejahatan Lingkungan, Makalah yang sampaikan pada salah satu Seminar Lingkungan Hidup di Jakarta, April 2007.

[4] Lihat Pasal 50, pasal 78 UU No.41 tahun 1999 Tentang Kehutanan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s