Keamanan dan Kebijakan Sebuah Pendekatan


Oleh: Harli Abdul Muin

Secara tadisional, keamanan dipahami sebagai perlidungan terhadap keutuhan teritorial, stabiltas kemanan, objek vital. Perlidungan keamanan diberikan negara dengan menggunakan instrument kekuatan politik, hukum dan kekuatan pemaksa.[1] Namun pengertian ini hanya mencakup keamanan nasional atau pada tingkat negara dan belum mencakup keamanan individu, komunitas dan lainnya dalam satu negara.

Dalam skala yang lebih luas, keamanan kerapkali disebut antara ayam dan telur, mana yang lebih dulu lahir, ”telur atau ayam”. Pertanyaan macam ini relevan diadopsi untuk melihat defenisi kongrit mengenai keamanan. Misalnya bila tidak aman maka sedang terjadi kekacauan, bila aman maka sedang terjadi ketentraman. Bila keamanan diperketat seperti belakunya darutat militer atau sipil, tujuannya untuk menyediakan rasa aman bagi warga negara. Namun disisi lain bagi warga sipil, merasa tidak nyaman dan sedang terancam, sedang tidak bebas.

Arnold Wolfers (1999) mendefenisikan keamanan sebagai secara obejctif  merupakan ukuran-ukuran tidak adanya ancaman terhadap nilai-nilai dan secara subjektif tidak adanya ketakutan bahwa nilai-nilai tersebut akan diserang.[2]

Pada tahun 1990, defenisi keamanan diperluas meliputi ancaman non-militer, sejalan dengan munculnya beragam konflik kekerasan di dalam negara dan atau ancaman pada tingkat internasional dan telah memberikan inmplikasi pada keamanan individu, komunitas, bahkan negara. Ancaman perang sipil dan konflik sumber daya alam misalnya telah menyebabkan lahirnya kejahatan dan pemaksaan orang mengungsi untuk menyelamatkan diri.

Keamanan pada dasarnya mencari formulasi untuk menghidari, mencegah dan mengurangi dan atau menyelesaikan konflik baik yang bersumber dari negara lain, aktor bukan negara atau kekerasan yang disebabkan oleh keadaan struktur sosio- ekonomi.

Pendekatan  Kemanan dalam Kebijakan Publik

Keamanan sebagai konsep yang memiliki akar pengetahuan sangat panjang, keamanan telah menjadi dimensi terminologi dan praksis dari legitimasi kehadiran negara. Keamanan merupakan nadi dasar dari public goods. Konsep Public Goods ini merujuk pada filsafat politik Hobbes tentang perdamaian ( Peace ), seperti dikatakan Hobbes, ia hanya mampu diwujudkan dalam bentuk Kontrak sosial. Ketersediaan dan pengelolaan publik ini menjadi pilar pokok dalam perkembangan tentang rasionalitas kehadiran negara.

Sebagai sebuah konsep dasar, public goods identik dalam pewujudan atau pengejaran tercapainya Common Good atau kebijakan umum oleh negara. Dalam akar sejarah pemikiran, istilah ini erat dengan Res-Publica yang dipakai Cicero, Pujangga Romawi (50SM) yang bermakna kesejahteraan umum. Ia menjadi nadi rakyat yang bukan sekedar sebagai kerumunan manusia, melainkan kumpulan orang-orang yang direkatkan oleh penghormatan pada keadilan dan kerjasama mengejar kebaikan bersama. Nadi dasar dalam pencapaian perdamaian adalah hadirnya keamanan dalam hakikat sebenarnya. Apakah keamanan itu? secara epistemologi keamanan berasal dari bahasa latin, “ securus”, (se+cura), yang bermakna bebas dari rasa takut, bebas dari bahaya. Dengan kata lain keamanan merujuk pada kondisi damai tanpa ada resiko dan ancaman.

Akan tetapi, tidak jarang makna keamanan menjadi salah tafsir dan salah kontekstualisasi manakala ia hadir dan di kooptasi dalam sistem regime yang memonopoli pengetahuan dan menghadirkan stabilitas dengan pembangunan rasa takut, regime of terror. Persepsi umum sering menunjuk makna keamanan lebih menitikberatkan pada aspek-aspek yang berhubungan dengan dinamika aktor – aktor penyelenggara keamanan, semisal Tentara dan Kepolisian. Persepsi ini membawa bahwa keamanan semata-mata menjadi tanggungjawab aparatur negara. Bahkan banyak kasus dalam catatan pelanggaran hak asasi manusia, tidak jarang aparatus penyedia keamanan justu menjadi penanda dari in-security. Persepsi ini dapat dikatakan sebagai persepsi sempit dalam mendefinisikan keamanan.[3]

Kesempitan makna ini dapat dilacak dari kooptasi makna negara oleh regime yang Otoritarian dan Korporatis. Regime ini melahirkan karakteristik tipologi negara yang tercermin dari struktur pemerintahan yang bersifat Predatory – State, Konsep ini merujuk pada Martinessnen hanya terjadi secara khas muncul didalam sistem non demokratik. Negara di banyak regime otoritarian berkarakter in-efisien dan in coherent dari administrasi penyelenggaraan negar dan gagal dalam mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial dalam masyarakat. Penjelasan teoritik dipaparkan bahwa, “ the Predatory is, more over, controlled by a small political power elite, possibly an autoctatic ruler who uses the state and ist resources to promote his own narrow interes.t[4].

Celakanya, konsep Predatory state ini dalam sketsa teoritis muncul dalam spesifikasi bangunan politik dan ekonomi di Indonesia. Pola ini berakibat bagi masifikasi negara dalam mengkonversi setiap Collective Goods atau Public Goods dalam masyarakat di support untuk menajamkan unsur kepemilikan individu, pelayanan publik yang langsung memfasilitasi perkembangan kapitalisme dan penciptaan regulasi untuk pembukaan investasi asing. Lebih lanjut, di Indonesia predatorian lahir akibat dari bekerjanya struktur politik ekonomi Indonesia yang bersifat Oligarkis. Regime ini membangun Invisible hand dari berjalannya mekanisme pasar. Ini adalah “ anak tiri “ bagi perkawinan liberalisme modal dan struktur politik otoritarian.[5]

Menuju Keamanan Insani

Dewasa ini, kata “ keamanan “ telah mengalami perluasan makna. Persepsi komprehensif tentang keamanan telah meletakkan faktor-faktor mendasar dalam keamanan dan mengembalikan nilai dasar dari keamanan kedalam ruang dan waktunya. Perubahan bentuk ancaman dan dinamika konsepsi keamanan (narrow concept and wider concept) membutuhkan kerangka tata kelola keamanan yang lebih komprehensif. Lebih dalam bahwa, upaya kerangka keamanan kemudian menjadi pilar pokok yang bersandingan dengan payung perumahan untuk membangun demokratisasi di semula level.

Dengan merefleksikan problematika diatas, kebutuhan pengembalian hakikat dasar keamanan menjadi agenda perubahan yang mendasar. Pertanyaan kemudian, bagaimana perubahan dilakukan? Perubahan dimungkinkan hadir didalam ketercapaian agenda Security Sector Reform atau Security Sector Governance, reformasi sektor keamanan. Dengan kerangka yang demikian diyakini bahwa tanggungjawab, muatan dan kerangka kerja dalam sektor keamanan tidak bertentangan bahkan mendukung tata laksanan pemerintahan yang baik (good governance). Pentingnya agenda ini adalah membangun organisasi dan mekanisme yang demokratis dalam penyediaan keamanan pada skala negara dan warganegara.[6] Lebih lanjut, agenda reformasi keamanan perlu memperhatikan tiga tahap yang berkerja secara komprehensif.[7] Pertama adalah pendekatan keamanan dengan melibatkan analisa mendalam tentang aktor utama dan fungsinya. Kedua adalah, operasionalisasi dari bekerjanya aktor-aktor keamanan dan ketiga adalah kontrol demokratik terhadap bekerjanya mekanisme penyediaan keamanan.

Orientasi dari perubahan sektor keamanan, memperluas dimensinya dan meletakkan esensinya dalam ranah publik difungsikan untuk menjawab kebutuhan akan keamanan, keamanan untuk siapa? Dan keamanan atas faktor apa? Bagan dibawah ini menjadi sketsa yang mendasar bagi pengembalian hakekat keamanan.

Konsentrasi untuk melihat keamanan dalam dimensi yang luas, menempatkan kebutuhan keamanan untuk menjawab bahwa kebutuhan keamanan hadir sampai pada level societal dan individu. Keamanan juga, hadir untuk meniadakan resiko dan ancaman yang mengganggu tingkat survivalitas individu dan societal. Secara konsepsi, perjalanan sketsa teoritis keamanan menuju pada hadirnya keamanan insani, human security. Tujuan dari keamanan insani ini hilangnya ancaman bagi nilai dasar eksistensi manusia, termasuk keamanan fisik tiap individu, dan proteksi dasar kebebasan, kebutuhan dan kepentingan ekonomi. Lebih lanjut, keamanan insani mempertajam dan memperkuat kebutuhan dasar manusia adalah pencapaian hidup dengan nilai-nilai dasar diatas yang harus selamat. Nilai dasar ini akan mempengaruhi kritisasi pelembagaan social yang tidak layak hadir didalam penjagaan kehidupan manusia.[8]

Focus dalam kajian keamanan insani telah menjadi agenda dunia dalam memerangi beragam factor yang mengancam kehidupan manusia semisal;  kemiskinan, pencemaran lingkungan, lemahnya pelembagaan social yang mekanisme proteksi bagi warganegara, pengawasan institusi keamanan, dll. Disamping itu, focus ini juga telah mendorong banyak pihak untuk menyiapkan instrument bagi pencegahan konflik, operasi perdamaian, penguatan proteksi individu, pembelaan hak-hak asasi dan hak ekonomi social dan budya (esococ), dll. Oleh karenanya, kerangka dalam penyediaan keamanan insani menjadi tanggungjawab multi actor didalam kemampuannya untuk memberi ruang bagi pencapaian kapabilitas setiap individu untuk bebas dari rasa takut dan rasa lapar. dan kepastian hak asasi manusia didalam segala bidang.

Dimensi aplikasi dalam keamanan insani memiliki potensi untuk mampu menjadi payung kebijakan. Ragam kajian merujuk pada indikator kehidupan manusia, HDI, semisal yang dikembangkan oleh UNDP, menghubungkan antara angka perkembangan kualitas hidup manusia dengan hak asasi manusia. Dua nilai ini merupakan wajah aplikasi adopsi mainstream keamanan manusia dalam dimensi praksisnya. Hak asasi manusia dan perkembangan manusia masing-masing memiliki nilai visi yang sama dan tujuan yang sama, sehingga dua komponen dasar ini secara konklusi akan saling memperkuat untuk mendukung keamanan insani. Paradigma pembangunan manusia berujung pada terselenggaranya tujuan dari keamanan insani. Paradigma ini terepresentasi dalam empat faktor esensial pembangunan manusia; (1) Productivity,  People must be enabled to increase their productivity and participate fully in the process of income generation and remunerative employment.  Economic growth is, therefore, a subset of human development models. (2) Equity.  People must have access to equal opportunities. All barriers to economic and political opportunities must be eliminated so that people can participate in, and benefit from, these opportunities. (3) Sustainability.  Access to opportunities must be ensured not only for the present generations but for future generation as well.  All forms of capital – physical, human, environmental – should be replenished. And (4) Empowerment.  Development must be by the people, not only for them.  People must participate fully in the decisions and processes that shape their lives. (HDR, 1995, : 12).

Sebagai akhir dari tulisan ini,  kita sudah mulai beranjak bahwa konsep keamanan insani memiliki dimensi yang strategis dalam pencapaian derajat kehidupan manusia yang lebih baik. Sebagai sebuah kacamata teoritis, pengujian pada aspek praktis perlu mendapatkan konfirmasi untuk meletakkan fokus kajian keamanan manusia. Beragam dinamika faktor yang mempengaruhi dalam sebuah kawasan, tipologi pemerintah, corak kehidupan manusia dan interaksi dengan lingkungan alamiah turut memperkaya dimensi aplikasi keamanan insani pengujiaanya menuju kesahihan konseptualnya.


[1] IPA, 2004, The Security-Development Nexus: Conflict, Peace and Development in the 21st Century, makalah Seminar Keamanan, 3–7 May 2004New York Seminar 2004, West Point, New York

[2] Arnold Wolfers dalam Baylis & Steve Smith, 1999, “ The Globalization of World Politics”, Oxford University Press. Hlm 195

[3] Barry Buzan, 1991, “People, State and Fear, Lynne Rienner Publisher. hlm 22

[4] Martinessnen, John, 1997,  The Power Elite, Oxford University Press, hlm. 2 dan 238.

[5] Robison dan Hadiz, 2004; 19-42.

[6] Ball, Nocolle, 2002

[7] David M. Law, 2006).

[8] Alkire, Sabina, 2003 : 16-24.

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s