Pembangunan Aceh Hijau dan Parlemen


Pernah diterbitkan pada Majalah Naggroe Edisi: 23, 21 Oktober 2009

Harli Abdul Muin

 

Pembangunan dicirkan sebagai satu proses dan strategi kedalam komunitas dan negara yang ingin berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyat dan keadilan, dan standar hidup yang layak. . Aktivitas pembangunan seringkali diletakkan sebagai pertumbuhan sosial-ekonomi, menyediakan infra dan supra-sturuktur kesehatan, pendidikan yang layak, kecukupan energi dan keamanan insani (human security). Tugas-tugas tersebut dilaksanakan bersama antara  eksekutif dan legislatif di daerah.

Terutama legislatif, anggota parlemen dan pemerintah di daerah sebagai sebuah institusi yang diberi mandat melakukan distribusi terhadap kelayakan standar tersebut di daerah melalui sebuah regulasi, pengawasan dan anggaran pelaksanaan pembangunan di Pemerintahan Aceh Untuk melaksanakan tugas-tugas DPRA memiliki tugas dan kewenangan paling kurang membentuk legislasi, persetujuan anggaran, kerjasama daerah pengawasan pembangunan daerah dan lainnya.

 

 

Namun terpilihnya parlemen baru,  mereka bukan berarti suara rakyat hanya dibutuhkan pada saat hari  pemungutan suara saja. Lalu sesudah itu, mereka kembali dibutuhkan untuk pemilihan kepala daerah di tempat serupa,  tetapi harapan rakyat terhadap mereka yang terpilih tentu banyak dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Khusus mengenai lingkungan di Aceh adalah meneruskan Visi Aceh Hijau yang telah dideklarasikan pemerintah Aceh pada tahun 2007.

 

Persoalan ini perlu mendapat respon yang serius dari mereka yang menduduki kursi di Parlemen 2009 ini. Aceh sebagai daerah  membutuhkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat sembari memperhatikan kelestarian lingkungan, karena daerah sebagian besar wilayah Aceh adalah daerah memiliki tingkat kerawanan yang tinggi, baik bencana maupun kerawanan sosial.

 

Tulisan ini hendak melihat pembangunan  Visi Aceh Hijau di Aceh saat ini dan harapan terhadap Anggota Parlemen yang baru di Aceh dan melihatnya dalam kerangka peran dan fungsi parlemen.

.

Agenda Aceh Hijau

Penetapan Aceh hijau sebagai sebuah strategi meletakkan pembangunan di aceh dalam jangka panjang. agenda ini telah dibuat dalam blue print yang disebut ”aceh hijau”. bila dilihat kedalam proposal, pemerintah aceh telah menetapkan beberapa agenda: Pertama, manajemen perlindungan dan pengelolaan hutan. perlindungan terhadap hutan alam dan pengelolaannya;  meng-hutankan kembali serta penanaman hutan kembali;  dan  pengembang kawasan hutan kemasyarakatan dan agro-forestri.

agenda tersebut diatas tentu membutuhkan regulasi dari parlemen berasama-sama dengan pemerintah aceh, baik dari agenda legislasi, dukungan anggaran dan lainnya. paling kurang dibutuhkan regulasi pengelolaan hutan yang pro-terhadap rakyat atau regulasi yang populis. Pendekatan pengelolaan hutan saat ini yang dilakoni negara terbukti gagal dalam mengurangi laju kerusakan hutan di aceh.

 

Terbukti   paska tsunami  di aceh laju kerusakan hutan yang tinggi akibat dari berbagai aktifitas ilegal paska moratorium logging. aktifitas perkebunan skala besar, pertambangan  turut menyumbang  terhadap pengurangan luas hutan di aceh.

 

Situasi diatas turut diperburuk oleh belum tuntasnya tata ruang provinsi aceh sampai saat ini. klaim mengenai hutan negara, hutan hak milik dan kawasan dilindungi masih menjadi pertentangan yang kunjung selesai hingga kini. oleh karena itu, parlemen baru bersama dengan pemerintah membutuhkan regulasi baru dalam pengelolaan hutan di aceh. Penataan dimulai dari regulasi lokal, struktrur organisasi kelembagaan dibidang sumber daya alam dan budaya korupsi aparat penegak hukum dibidang hutan.

 

Kedua . rencana pemerintah membuka satu  juta hektar perkebunan kelapa sawit di aceh perlu diletakkan pada penyelesaian masalah yang berhubungan dengan meningkatnya pengangguran paska perjanjian damai di Helsinky ditandatangani dan tsunami, terutama paska helsinki, pembangunan kebun kelapa sawit diarahkan kepada mereka mantan kombatan sebagai bagian dari re-integrasi ekonomi demobilisation disarmament dan re-integration (DDR) dilaksanakan. re-integrasi ini paling kurang meliputi bidang ekonomi, sosial dan politik.

 

Oleh karenanya, pembangunan perekonomian yang berkelanjutan yang terdiri  beberapa komponen, misalnya,  pengembangan perkebunan kelapa sawit untuk masyarakat di sinergikan dengan penguatan infrastruktur  industri kelapa sawit misalnya.

 

Selain itu,  perencanaan tata ruang, pengelolaan, pengembangan perikanan dan pertanian. program ini merupakan bagian upaya mengurangi pengangguran dan mendorong peningkatan pendapatan negara melalui pajak dan retribusi diberbagai sektor sumber daya alam.

 

Diluar itu, aceh merupakan salat daerah yang memiliki kekurangan energi listrik. dalam berbagai laporan media menyebutkan, bahwa energi listrik terutama daya terpasang dan terpakai di aceh jumlah yang sama atau seimbang, apa lagi sebagian besar pembangkit tenaga listriknya bersumber dari tenaga disel. Energi listrik yang diproduksi dengan tenaga disel memiliki biaya operasional yang tinggi; serta rata-rata usia pakai mesin tenaga disel 10 tahun dan pengoperasian tenaga disel juga bermasalah dengan pencemaran lingkungan karena menggunakan energi fosil.

 

Oleh karena itu, pengembangan infrastruktur publik.terutama berkaitan  mengembangkan energi terbarukan terdiri dari  seperti misalnya panas bumi,  micro hydro, dan  bio – fuel energy adalah keharusan yang harus direncanakan untuk masa-masa mendatang untuk mengurangi krisis listrik di aceh, sembari memperbaiki kebijakan listrik nasional terutama dari kebijakan monopoli pln dalam pengelolaan industri hilir listrik.

Antara Harapan dan Pesimisme

Komposisi kursi  DPRA 2009 diisi partai berturut-turut: Partai Aceh meraup 33 kursi(47,8%) ;  Partai Demokrat yang meraih sepuluh kursi (14,5%)  delapan kursi  dari Partai Golkar, lima dari PAN, empat dari PKS, empat dari PPP, dan lima orang lagi, masing-masing dari PKPI, Partriot, PDA, PBR, dan PBB. Dilaporkan dari 69 orang anggota dewan baru itu, hanya empat orang perempuannya, yaitu tiga dari Partai Golkar dan satu dari PAN( Serambi News, 30 September 2009)

 

Dengan mendominasi kursi di Parlemen, Partai Aceh dan Partai Demokrat diharapkan dapat melahirkan lahirnya Qanun Aceh yang  pro-rakyat-yang didasarkan pada visi Aceh Hijau.Perlu meletakkan anggaran pembangunan yang diselaraskan dengan Visi Aceh Hijau paling kurang 60% untuk sektor ini kedalam pembangunan ekonomi daerah ini.

 

Dibidang legislasi misalnya,  dalam UUPA No.11/2006 disebutkan beberapa regulasi pelaksanaan yang wajib dilaksanakan, antara lain: tujuh PP terdiri dari: Pasal 4 ayat (5), Pasal 43 ayat (5 dan 6), Pasal 95, Pasal 107, Pasal 124 ayat (2), dan, Pasal 160 ayat (5). Kemudian tiga Perpres terdiri dari, Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (4), dan Pasal 253 ayat (2). Selanjutnya, dua Keputusan Presiden (Keppres) terdiri dari, Pasal 102 ayat (4), dan, Pasal 103 ayat (3). Sedangkan, peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Aceh dan DPRA terdiri dari 64 qanun. Satu Peraturan Gubernur (Pergub), dua Keputusan Gubernur (Kepgub), dan 11 qanun kabupaten/kota, dan dua Peraturan Bupati/Walikota

 

Fungsi dan kewenangan legislatif yang lain adalah pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, terbukti DPRD periode lalu masih menyisakan banyak pekerjaan berkaitan dengan kebocoran dana pembangunan di daerah ini. Misalnya,  BRR Aceh Nias setelah dinyatakan tugasnya selesai di Jakarta, mengklaim sekitar 4.000 unit rumah yang belum terselesaikan oleh BRR dan akan dibangun dalam tahun 2009. Untuk itu, pemerintah pada tahun 2009 telah menyediakan dana 3,3 triliun rupiah sebagai bagian usaha untuk melanjutkan pembangunan rekonstruksi di Aceh setelah masa kerja BRR Aceh-Nias berakhir( Republika, 17 April 2009; Harian Aceh  16 April 2009)

 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) senilai Rp 311,8 miliar yang berasal dari bantuan luar negeri untuk program rekonstruksi bidang perumahan dan pemukiman yang diselenggarakan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias ter-indikasi korupsi dan penggelapan dokumen hibah

 

Contoh di atas hanya sekian banyak dari pekerjaan pengawasan DPRA sebelumnya yang menjadi tanggungjawab parlemen baru. Kenapa ini dianggap penting? Karena keterkaitan antara lingkungan hidup dan kemiskinan sangat erat, ibarat dua sisi mata uang yang tak boleh dipisahkan.

 

Selain itu,  anggota dewan yang bersih dan akuntabel terhadap kebijakan, operasional, keuangan merupakan harapan lain yang tidak bisa di kesampingkan begitu saja. Tentu banyak harapan lain yang harus dijawab oleh anggota legislatif, khususnya yang berasal dari konstituen masing-masing maupun masyarakat umum.  Di tengah ekspektasi yang membumbung itu, tak jarang pula muncul sikap pesimis terhadap kinerja dan prilaku anggota dewan baru ini. Pesimisme tersebut disandarkan pada sebuah kenyataan bahwa anggota DPR periode lalu banyak yang terlilit kasus hukum, prilaku amoral, dana komunikasi yang belum tuntas. Selain itu, komposisi anggota DPR baru yang hampir 60 persen pendatang baru masih dianggap buta terhadap urusan parlemen.

 

Pada akhirnya kita berharap parlemen baru, dapat menjadi inert cycle dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah ini dengan Visi Aceh Hijau dan semua konstituen di negeri berharap seperti itu, agar kesejahteraan, pembangunan sebagai jalan tengah untuk menyelesaikan Aceh dengan segudang masalahnya. Tanpa merespon parlemen, yang jelas mengenai pembangunan Aceh Hijau,  kemajuan di Aceh tidak berarti  bagi rakyatnya dan lingkungan hidup dan kemungkinan daerah ini akan terbenam kedalam konflik yang lebih jauh pada akhirnya****

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s