REDD: Peluang dan Tantangan dalam Alternatif Perubahan Iklim


Pernah disampaikan pada Seminar Sehari di Meulaboh, Aceh Barat 27 Oktober 2009 dan di Calang, 3 November 2009

Oleh: Harli Abdul Muin, SH, MSc

Perdagangan karbon (carbon offset) adalah sebuah instrumen keuangan yang bertujuan untuk mereduksi atau mengurangi gejala pemanasan rumah kaca. Cara penilaian karbon  dilakukan dengan mengukur tingkat karbon yang dihasilkan oleh hutan dalam metrik ton karbon Dioksida(CO2.). Karbon Offset mewakili pengurangan terhadap satu metrik ton dari karbon dioksida (CO2e) atau setara dengan gas rumah kaca dan mewakili enam kategori utama gas penyebab pemanasan rumah kaca.

Lebih umum  model utama perdagangan karbon ada dua kategori, yakni: , skala yang lebih besar melibatkan pemerintah, perusahaan dan entitas pembeli karbon untuk mematuhi ketentuan total yang disepakati dari karbon di oksida yang diperbolehkan untuk dikurangi.  Skala yang lebih kecil, bentuk perdagangan karbon melibatkan individu, perusahaan, atau pemerintahan dalam imbal balik untuk menyediakan rencana mitigasi pengurangan, pencegahan dari sumber emisi gas rumah kaca(green house effect) dari transportasi, penggunaan energy listrik, dan sumber lainnya.

Imbal balik karbon  umumnya dicirikan sebagai usaha dalam bentuk proyek untuk mendukung pengurangan gas rumah kaca dalam jangka pendek dan jangka panjang. Proyek yang kerap kali menjadi sasarannya adalah penggunaan energy yang dapat diperbaharui, seperti bio-massa, tenaga angin, listrik tenaga air. Termasuk diantaranya proyek penghematan penggunaan energy, pengurangan industri energy sebagai sumber pencemar dan produk pertanian yang menimbulkan pencemaran gas rumah kaca, limbah metana yang dihasilkan dari pengrusakan penggunaan tanah tanah untuk perkebunan, proyek kehutanan dan lainnya.

Imbal balik karbon merupakan bagian dari proyek Mitigasi Pemanasan Global(global warming) dan merupakan salah satu agenda dunia untuk mengurangi laju pemanasan global dan merupakan kelanjutan dari kesepakatan Kyoto Protokol pada tahun 1996. Dalam perjanjian ini mewajibkan negara-negara penandatangan untuk memenuhi pengurangan emisi gas rumah kaca.

Di Indonesia carbon offset dialamatkan pada sektor kehutanan dan merupakan tindak lanjut dari   kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan Convention of Parties(COP-13) yang disponsori oleh  PBB mengenai Perubahan Iklim di Bali pada Desember 2007 dan merupakan bagian penting dari aksi mitigasi perubahan iklim dalam ‘Bali Action Plan. Proyek kehutanan yang menjadi cakupan REDD (reducing emissions from deforestation and forest degradation) adalah menyangkut upaya pengurangan emisi akibat kerusakan hutan(Antara 25 Agustus 2009) . Dengan demikian, dana REDD bukan dana pelestarian atau menjaga hutan. Termasuk diantaranya, bukan termasuk berapa luas hutan, tetapi seberapa jauh kemampuan atau usaha untuk mengurangi pemanasan global.

Hal ini yang kemudian menjadi kriteria penetapan proyek per-contohan REDD di Indonesia. Daerah sasaran proyek percontohan REDD di Indonesia di-alamatkan pada  Papua, Aceh, Kalimantan, atau bahkan Maluku. Daerah ini dinilai memenuhi kriteria untuk proyek pengurangan emisi karbon.  Untuk proyek proyek percontohan, persiapannya dimulai 2007-2012 dengan  dana sebesar US$100 juta. Dana ini berasal dari negara-negara pendukung program REDD dan dana tersebut akan didistribusikan ke daerah-daerah yang menjadi proyek percontohan program REDD.

Lalu apa hubungan proyek REDD dengan penataan pembangunan keberlanjutan Aceh dan apa tantangan dan resiko yang dihadapi dengan proyek REDD yang telah diterima Pemerintah Aceh sebagai satu bagian dalam rangka mitigasi global?

Pertama, proyek REDD dapat mendorong pemerintah daerah Meletakkan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dalam kerangka membangun dan menjaga fungsi-fungsi ekologi tetap berjalan dengan sempurna. Apa lagi Aceh merupakan salah satu daerah titik rawan bencana di Indonesia. Keuntungan yang diperoleh bias berupa: Mengurangi laju kerusakan keanekaragaman hayati; memberi kontribusi bagi pengurangan emisi karbon hingga 20%; Keuntungan sosial ekonomi dari kompensasi REDD.

Kedua, REDD menjadi tantangan karena mensyaratkan berbagai hal. Syarat itu, tampak dalam tujuan REDD sebagai salah proyek pengurangan emisi karbon di udara. Usaha yang berhubungan dengan pengurangan emisi karbon di daerah berupa menjaga hutan, mencegah kebakaran hutan, lahan gambut; mengurangi perubahan penggunaan lahan untuk kegiatan ekonomi yang memberi kontribusi bagi penambahan emisi karbon.

Peluang REDD di Aceh

Pemerintah Aceh telah memanfaatkan kesempatan perdagangan karbon dengan mekanisme REDD sebagai   bagian upaya melibatkan diri  aksi bersama untuk mitigasi  pemanasan global. Melalui pertemuan Convetion on Parties – COP -13 di Nusa Dua Bali 2007,  Irwandi Yusuf, Gubernur Aceh, menandatangani komitmen bersama dan usaha penanggulangan perubahan iklim dan pemanasan global. (Antara, 06/12/2007).

Proyek Karbon di Aceh berada pada dua wilayah, yakni Ulu Masen dan Kawasan Ekosistem Leuser.  Di Ulu Masen diarahkan pada hutan seluas  750.000 hektare, berada dibagian Utara Aceh yang berada di 5 wilayah administratif kabupaten; Aceh Jaya, Aceh Barat, Pidie, Pidie Jaya dan Aceh Besar. Pada bulan Juli, nota kesepahaman mengenai penjualan dan pemasaran karbon telah ditandatangani oleh pemerintah Aceh dan Carbon Conservation. Selain institusi, Perusahaan Australia asing, pemerintah juga melibatkan FFI, pemerintah Aceh, perusahaan Australia Carbon Conservation dan Bank AS, Merrill Lynch. Diharapkan dari proyek dapat mengurangi  deforestasi dasar sejumlah 9.500 hektare setiap tahunnya sebesar 85%, mencapai pengurangan emisi hingga 1 juta ton CO2 per tahun.

Sedangkan  Ekosistem Leuser di Selatan Aceh, yang rancangan kesepakatannya telah ditandatangani oleh pemerintah Aceh dan Sustainable Forest Management South East Asia Ltd, bagi pendirian perusahaan untuk menjalankan usaha lingkungan di Leuser, termasuk perdagangan karbon. Pemerintah Aceh bersama dengan Yayasan Ekosistem Leuser International menyiapkan proyek menuju pelaksanaan REDD.

Bila kedua proyek ini dijalankan, akan memiliki beberapa implikasi terhadap masyarakat yang tinggal secara langsung di kawasan itu. Di Ulu Masen terdapat beberapa komunitas masyarakat dari  sembilan komunitas, dan puluhan sub-etnik  dengan bahasa yang beragam. Kelompok etnik dan sub-etnik ini  dengan identitas ini memiliki akar  sejarah keturunan yang berbeda-beda, unit-unit wilayah, dialek atau bahasa ibu, sosial dan budaya, hukum-hukum tradisional. Kelompok komunitas ini merupakan kelompok otonom dan independen dalam mengatur komunitasnya dan mengelola sumber daya alam. Ada beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan dalam proyek REDD antara adalah sebagai berikut:

Pertama, Meletakkan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Prinsip pembangunan berkelanjutan merupakan arah utama dari proyek REDD. Meng-integrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan kedalam kebijakan daerah dan program pembangunan. Pemerintah Aceh telah memanfaatkan pasar karbon dan melaksanakan komitmen pengurangan emisi karbon dengan meng-integrasikan kebijakan pembangunan dan prinsip-prinsip pembangunan hijau “Aceh Green”. Hal diawali dari:  Pertama Moratorium Logging, dimulai sebelum tahun 2004, pemerintah memutuskan untuk melaksanakan Moratorium Logging di Aceh. Moratorium Logging mensyaratkan jeda penebangan hutan sementara hutan  di Aceh.

Moratorium Logging kembali ditiupkan pada tahun 2007 ketika Irwadi Yusuf terpilih menjadi Gubenur Aceh. Bedanya dengan Moratorium sebelumnya, kali ini menyediakan kerangka kerja yang cakupannya lebih rinci, antara lain: a) Review kembali terhadap status hutan Aceh (termasuk penutupan hutan, konsesi, dan kemampuan produksi hutan); b) Re-desain mengenai konsep pembangunan hutan berkelanjutan dan strategi pengelolaannya (wilayah hutan, kerangka kerja kebijakan, dan institusi); c) Menetapkan kebijakan yang lebih efektif untuk mencegah pelaku illegal logging (Aceh Green 2008). Paska bencana tsunami, post-conflict, Pemerintah Aceh telah menetapkan sumber investasi dan sumber pendanaan hijau di Aceh. Pendekatan pembangunan Aceh diletakkan pada pembangunan berkelanjutan dengan meletakkan pengelolaan energi bersih, pengembangan energi bio-fuel penghutanan kembali, pengurangan laju kerusakan hutan.

 

Program Aceh Green Vision  mensyaratkan kerjasama dengan pihak swasta, NGO, dan kerjasama swasta dan pemerintah. Program ini sebenarnya merupakan bagian dari usaha pemerintah untuk menempatkan Aceh sebagai wilayah perdagangan karbon. Untuk kasus ini, Pemerintah Aceh telah menyatakan deklarasi bersama komitmen untuk menyelamatkan hutan kepada masyarakat internasional dalam konfrensi UNFCCC (the United Nations Framework Conference on Climate Change) pada 7 Desember 2007 (Aceh Green 2008). Bila program ini sukses, maka Aceh merupakan daerah di Indonesia pertama yang menerima REDD dan mengintegrasikan pengelolaan lingkungan kedalam pembangunan berkelanjutan.

 

Program Aceh Hijau meliputi tiga komponen utama dan dikelompokkan menjadi delapan sub-komponen utama:

Kedua, diluar itu, adanya timbal balik dan keuntungan lebih bagi masyarakat lokal. Proyek REDD di Ulu Masen mencakup 21 Kecamatan dan 52 Mukim dengan populasi sebesar 982. 010 orang. Sosio-ekonomi, umumnya mereka menggantungkan sumber kehidupan ekonomi mereka dari Ulu Masen. Mereka hidup dari bercocok tanam dengan pertanian kering dan basah tidak kurang dari 90% dan masih hidup di bawah standar kelayakan hidup (standar equitable life); akses sarana pendidikan yang kurang; sarana kesehatan, energi listrik dan medis yang tidak memadai.

Secara keseluruhan di Aceh, menurut laporan Bank Dunia tahun 2008, melaporkan kemiskinan di Aceh Meningkat paska bencana Tsunami dari 28,4 persen tahun 2004 menjadi 32,4 persen pada tahun 2005. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2006 menjadi 26,5%. Laporan itu juga menyebutkan bahwa angka kemiskinan terbesar berada di daerah pedalaman dan daerah kabupaten yang terpencil.

Apa lagi daerah ini menjadi bekas wilayah pertempuran antara GAM dan TNI pada masa konflik selama 30 tahun serta di bagian pesisir rusak akibat gelombang tsunami Desember 2004 . Beberapa gampong hangus dibakar dan mencatatkan paling banyak rakyatnya menderita korban kekerasan, hilang dan meninggal dunia. Banyak sekali infrastruktur atau sarana dan prasarana produksi pertanian di wilayah ini tidak bisa difungsikan.

Paling tidak kehadiran kompensasi Proyek REDD  bila diletakkan dalam penyelesaian masalah masyarakat disekitar kawasan hutan dapat mengurangi tingkat kemiskinan bagi masyarakat yang di sekitar wilayah Ulu Masen. Meletakkan masalah penyelesaian masalah berarti melakukan kompensasi secara langsung kepada masyarakat

Ketiga, Mereduksi Emisi dan Kerusakan Kehati. Proyek Ulu Masen mencakup 750.000 hektar hutan alam yang terletak diantara  4”20’3 N dan 5”30’0 N; dan antara  95”20’0 E dan  96”30’0 E di empat kabupaten di Aceh. Sumber utama karbon dari ekosistem hutan tropis didistribusikan dari berbagai sumber yang ada didalam hutan dan dibawah hutan. Laporan studi pendahuluan FFI, Pemda Aceh dan CCI(2007)  menyebutkan: terdapat kurang dari 10% pengurangan emisi yang dapat dihasilkan dari Ekosistem Ulu Masen.  Namun hal itu sangat dipengaruhi oleh deforestasi, type tanah, penggunaan lahan dan lainnya. Bila proyek ini berjalan dengan baik, maka terjadi per-lambatan kerusakan di wilayah itu serta memberi kontribusi tidak  kurang dari  10% emisi karbon global.

 

Diluar itu, Proyek REDD di Ulu Masen dapat memperlambat  kehilangan habitat terkaya dari keanekaragaman hayati. Menurut estimasi Pemda, FFI dan CCI (2007) dilaporkan:  lebih  700 species vertebra telah ditemukan , termasuk  320 jenis burung;  176 hewan dan 194  reptil dan hewan  amphibi yang terdapat di Ekosistem Ulu Masen.  Diluar itu, terdapat hewan primate, termasuk  orang-utan; Thomas’s langur (Presbytis thomasi). Jenis primata adalah dua  macaque species, white-handed gibbon, siamang, silvered langur and slow loris). Ekosistem Ulu Masen menjadi rumah dari empat species burung yang diketahui dan mereka tergolong hewan langkah dan dilindungi  seperti Gajdah, Hari Mau dan lainnya.Selain hewan langkah diatas, Ekosistem Ulu Masen juga menyimpan jenis kayu seperti  semaram, merbau, kruing, and meranti, yang memiliki nilai ekonomi tinggi di pasar international

 

 

Keempat, Praktek Good Governace. Ekosistem  Ulu Masen menjadi  menopang kehidupan di masyarakat di Aceh, mulai dari penyediaan air, pengurangan emisi karbon..  Untuk penduduk di sana, itu  berarti mata pencaharian melalui makanan, bahan bakar, bahan bangunan, air bersih, regulasi iklim, pengendalian banjir, gizi dan pengelolaan limbah, pengelolaan keanekaragaman hayati dan layanan budaya. Pemenuhan kebutuhan tersebut tidak cukup hanya didekati parsial. Oleh karena itu harus ter-intergasikan kedalam pembangunan daerah.

Untuk itu, proyek REDD men-syaratkan praktek Good Governace yang baik. Terutama pada kerangka regulasi dan implementasi. Legislatif diharapkan dapat menyediakan kerangka acuan penting bagi pelaksanaan proyek REDD. Paling kurang REDD men-syaratkan  “Tata pemerintahan yang efektif,  efesien  dan adil akan menjadi kunci untuk skema pembayaran yang berhasil. Sayangnya, Pemerintahan Nasional dan Aceh  cenderung paling lemah regulasi terutama penyebab deforestasi terbesar.

Masyarakat perlu hak atas tanah yang jelas jika mereka ingin mendapatkan dari pembayaran yang mengalir ke negara-negara mereka sebagai imbalan atas perlindungan hutan. Untuk itu, penting untuk memiliki hukum dan kerangka kebijakan yang memberikan kepemilikan yang kuat atas sumber daya alam.  Bagi masyarakat adat di Aceh yang dibutuhkan adalah: Batas wilayah yang jelas, Hukum yang mengikat dan hubungan sosial yang kuat.  Hal ini  membutuhkan regulasi untuk dilaksanakan. Pelaksanaanya paling tidak memuat beberapa unsur pokok, antara lain: Kebijakan yang akuntabel; operasional yang akuntabel, akuntabel dari segi keuangan dan keterlibatan stakeholder kunci.  Usaha mengurangi emisi karbon mengikuti mekansime pembayaran berbasis kinerja  dan dapat menjadi bagian dari REDD hanya jika prasyarat penting terpenuhi.

Tantangan REDD DI Aceh

Proyek REDD di Aceh mengalami beberapa tantangan  dan ancaman utama, terutama dalam upaya mengurangi emisi karbon. Tantangan utama bisa dilihat dari beberapa aspek nyata yang terjadi di Aceh hari ini, misalnya laju kerusakan hutan; tata ruang yang tidak jelas; institusi pemerintah dan NGO yang diberi kewenangan mengurusi hutan tumpang tindih antara satu dengan lainnya; tingkat pemahaman pemerintah dan masyarakat disekitar wilayah Ulu Masen.

 

Tantangan itu, antara lain:

 

Pertama, kerusakan Hutan di Aceh. Pemerintah Aceh melaporkan pada tahun 2007 kerusakan hutan di Aceh terus berlanjut hingga 21.000 hektar pertahun. Kerusakan selain disebabkan oleh pembukaan hutan untuk perkebunan, pertambangan dan pembangunan infrastruktur jalan, kebakaran lahan gambut; dan aktifitas illegal logging.  Kegiatan-kegiatan diatas jelas merupakan hambatan bagi upaya pengurangan emisi karbon di Aceh dan hambatan dalam proyek REDD.

Kedua, kesadaran, pemahaman dan kapasitas kelembagaan. Seperti juga tantangan di Indonesia, tantangan yang paling umum ditemukan di Aceh dalam proyek REDD ada beberapa hal.  Kesadaran  komunitas dan pemerintah yang masih harus terus ditingkatkan, karena  REDD dan keterkaitan dengan kepentingan pembangunan nasional.  Sebagian besar pemerintah menganggap bahwa REDD adalah sesuatu yang dapat mendatangkan uang besar hanya dengan menunjukkan  yang memiliki stok karbon tertentu.

Padahal proyek REDD memiliki berbagai persyaratan yang harus dipenuhi  memiliki beban biaya. Misalnya biaya untuk membangun kapasitas pemerintah, masyarakat,  akses dan penerapan teknologi yang diperlukan baik untuk penetapan baseline maupun monitoring serta untuk membangun sistemnya (baik di pusat maupun di daerah). Diluar itu, biaya untuk meletakkan penyebab deforestasi dan degradasi.

Masih berkaitan dengan kesadaran, penelitian yang dilakukan JKMA Aceh tahun 2008 terhadap kampung-kampung di sekitar Ulu Masen yang menjadi sasaran REDD di Aceh menemukan bahwa informasi mengenai REDD sama sekali tidak diketahui oleh masyarakat  masyarakat adat. Mulai dari apa itu REDD, bagaimana mekanismenya, jenis kegiatannya apa, resikonya seperti apa, apa yang harus disiapkan masyarakat untuk mencegah dampak yang ditimbulkan(JKMA Aceh, 2008). Informasi mengenai itu sama sekali tidak pernah dijelaskan secara terbuka ke masyarakat adat disekitar wilayah Ulu Masen.

Sedangkan kapasitas kelembagaan lokal. Unit pemerintahan terkecil di Aceh di Sebut Gampong(setingkat desa, atau village) masih sangat minim mengenai kemampuan manajemen mengelola organisasi Gampong.  Hal ini akan ber-implikasi terhadap pelaksanaan proyek kompensasi REDD, mulai tingkat akuntabilitas, administrasi, cara menyelesaikan masalah. Pada akhirnya akan melahirkan  konflik sosial akibat pengaturan kekuasaan dan kekayaan yang tidak merata dan tidak tepat sasaran. Diluar itu, peningkatan harga makanan dan komoditas lainnya, Pengurangan akses ke ladang sama dengan mengurangi produksi komoditi pertanian. Konsekwensinya, mata rantai suplai  produk komoditi di pasar lokal akan terganggu dan juga akan memicu naiknya harga dan harga bahan lainnya.

 

Ketiga, Kebijakan Lokal dan Nasional. Dalam skala yang lebih luas kebijakan REDD berimplikasi terhadap kebijakan lokal dan hak-hak warga negara- pelaku bisnis dan perekonomian lokal. Dalam konteks kebijakan, pelaksanaan dan institusi misalnya, resiko itu bisa terjadi dalam beberapa hal: Pertama berhubungan  gap tata ruang, terutama berkaitan dengan Kebijakan Tata dan sampai saat ini perubahan tata ruang di Aceh belum tuntas sejak daerah ini di landa Tsunami Desember 2004 silam. Konflik tata Ruang dalam penggunaan lahan masih terus terjadi, antara kepentingan konservasi disatu sisi, pelaku bisnis dan masyarakat local(Harli 2009)

 

Konflik itu, misalnya dalam pemanfaatan lahan di kawasan Ekosistem  Ulu Masen  dan pengunaanya. Disatu sisi kawasan ini diletakkan sebagai kawasan Ekosistem yang memiliki fungsi penyedia jasa air, namun disisi lain masih terdapat sekitar tujuh Izin Hak Pengusaha Hutan wilayah ini yang menguasai ratusan ribu hektar wilayah hutan.

 

Walhi Aceh menuliskan  sejumlah HPH yang masih memiliki konsesi atau belum habis masa izinnya di wilayah Ulu Masen. Konsesi HPH itu menguasai tidak kurang dari 200 ribu hektar dan perusahaan tersebut adalah sebagai berikut:

 

Jumlah Perusahaan HPH di Wilayah Ulu Masen
No Nama Perusahaan HPH Luas (Ha) Lokasi
1 PT. Alas Aceh Perkasa Timber

 

Aceh Jaya, Aceh Besar
2 PT. Aceh Inti Timber 80804 Aceh Jaya
3 PT. Lamuri Timber 44400 Pidie, Aceh Jaya, Aceh Barat
4 PT. Bayben Woyla Company

 

Aceh Jaya, Aceh Barat dan Nagan Raya
5 PT. Cipta Rimba Jaya

 

Aceh Barat, Aceh Tengah, Nagan Raya
6 PT. Dina Maju

 

Aceh Barat, Nagan Raya
7 PT. Radja Garuda Mas Lestari 96500 Aceh Barat, Nagan Raya

 

Diluar itu masih terdapat sejumlah Hak Guna Usaha perkebunan yang belum berakhir hak guna usahanya tidak  kurang dari 40 perusahaan dengan mengusai 114.184,377 hektar.  Hak-hak guna usaha itu beroperasi disekitar wilayah Aceh Jaya dan Aceh Barat dapat dilihat dalam lampiran satu.

Kondisi ini memberi peluang dan kesempatan pada  pengusaha kehutanan turut mendapat insentif dari mekanisme yang ditawarkan dari mekanisme. Kekuatan legal formal yang dimiliki atas suatu konsesi kawasan hutan tertentu ( HPH, HTI, HGU Perkebunan) melalui itikad pengurangan atau penghentian pemanfaatan kawasan konsesi hutan yang dimiliki oleh setiap pengusaha. Bila ini terjadi, maka bukan masyarakat disekitar hutan yang mendapat keuntungan dari skema REDD, malah sebaliknya adalah para pengusaha yang mendapatkan keistimewaan dari REDD dalam hal finansial, dan sekaligus terbebas dari tanggung-jawab mutlak terhadap kerusakan hutan dan lahan yang telah dilakukan sebelumnya. Tentu ini akan kondisi ini juga, akan memberi peluang konflik antara negara negara disatu sisi dan  pemilik HPH dan HGU disisi yang lain.

Ke-empat, pengelolaan Sumberdaya Alam, serta kelembagaan, yang merupakan masalah yang tidak mudah untuk diselesaikan. Kelembagaan Kehutanan di Aceh, selain lembaga resmi pemerintah, seperti Dinas Kehutanan juga hadir beberapa lembaga tambahan pelaksana pengelolaan kehutanan, seperti Badan Kawasan Ekosistem Leuser, Aceh Green dan Tipereska. Diluar itu, juga masih ada Yayasan Leuser Internasional-yang memiliki legitimasi setingkat Keputusan Presiden berperan dalam pengembangan Kawasan Ekosistem Leuser.

Lembaga-lembaga diatas, otonom dalam melaksanakan kegiatannya masing-masing. Tumpang tindih bisa terjadi, karena tidak terdapat garis koordinasi yang jelas, hubungan hierarki yang jelas, garis komunikasi yang jelas. Bisa saja tumbuh konflik akibat ego-sektoral masing-masing lembaga itu, karena memiliki kewenangan yang sama dan lokasi kerja yang sama, terutama dalam memperebutkan pengaruh dan kegiatan.

Kelima, Pemahaman yang masih kabur, meskipun ditingkat nasional, departemen kehutanan telah memiliki regulasi mengenai REDD, namun  di tingkat pemerintahan lokal regulasi ini masih cenderung tidak dipahami secara benar. Sehingga berpeluang terjadinya salah implementasi dan memicu konflik dengan  warga yang akan menjadi calon yang memper-oleh keuntungan dari proyek ini.

 

Diluar itu,  skema REDD tentang apa dan bagaimana sebenarnya REDD juga masih belum meluas dipahami oleh sebagai pejabat kehutanan di daerah ini.  Misalnya dalam pengelolaan hutan, Pemerintah Aceh  masih cenderung meniru aturan Jakarta, ketimbang melihat rujukan ke UU PA No.11/2006. Ini bisa dilihat dari para pejabat daerah ini di beberapa event lokakarya dan seminar.

 

Kesimpulan

Kesimpulan dalam makalah ini adalah sebagai berikut:

1) REDD adalah peluang, tetapi Indonesia hanya bisa menangkap peluang tersebut bila siap dengan perangkat regulasi yang baik, pelaksanaan REDD yang menjamin akuntabilitas.  Penyiapan perangkat ini perlu dibangun bersama apabila Ingin memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari REDD

2) Implementasi REDD bagi pemerintah Aceh memberi kesempatan pemerintah daerah menata pembangun kedalam integrasi pembangunan berkelanjutan. Memperoleh manfaat mereduksi kerusakan hutan, keanekaragaman hayati, mengurangi kemiskinan, memberi kontribusi bagi pengurangan emisi karbon dunia. REDD dapat menjadi jembatan pembangunan antara negara selatan dan negara utara.

3) Kompensasi REDD harus diarahkan pada penyelesaian masalah yang dihadapi oleh komunitas disekitar kawasan Ulu Masen. Sehingga mengurangi resiko tekanan dan ancaman terhadap usaha pengurangan emisi global.

4) REDD dilihat sebagai upaya bersama. Oleh karena itu ia harus diletakkan  kedalam keadilan global antara negara miskin di selatan dan negara kaya dalam kedudukan yang setara tidak saling merugikan dan tidak saling meng-exploitasi. Jika ada kelompok atau suara dari para pihak  diabaikan, maka deforestasi hutan akan terus berlanjut oleh pihak yang memiliki hak-hak legal dan kita akan gagal untuk menghindari emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan.

5) Tantangan REDD di Aceh adalah laju kerusakan hutan yang tinggi, tata ruang yang belum tuntas, regulasi REDD yang belum jelas terutama berkaitan dengan skema kompensasi. Keadaan sosial ekonomi masyarakat yang tinggal disekitar hutan masih rendah dalam hal pendapatan. Batas-batas hutan masyarakat  dan hutan ulayat yang belum jelas.

6) Pemerintah Aceh perlu menata kembali tata ruang Aceh, instansi pemerintah yang membengkak.

7) Bila kompensasi diarahkan pembangunan masyarakat, penting untuk mengusulkan pencabutan 40 Izin HGU dan delapan Konsesi HPH yang ada di Ulu Masen.

 

 

 

Referensi:

Harli A Muin, 2009,  REDD: Keuntungan atau Resiko Kehancuran, Majalah Bulanan.

Nanggroe, Edisi 21, 4 September 2009.

Mils Evant.Et.Al, 2007, The Science Behind Global Warming Liabilities, Paper Presented At

Seminar , June 6, 2007, Staff Scientist University Of California U.S. Department Of Energylawrence Berkeley National Laboratory

 

Pew, 2007, Climate Change: Understanding And Responding To Global Climate Change, Briefing

Paper Series Published By The Pew Center On Global Climate Change And The Pew Center On The States.

JKMA Aceh,2008, Dampak Program Carbon Trade, Peluang dan tantangan pemberdayaan masyarakat adat di Aceh

 

Reducing Carbon Emissions From Deforestation In The Ulu Masen Ecosystem, Aceh,

Indonesia:  A Triple-Benefit Project Design Note For Ccba Audit, Proposal Persiapan Implementasi Redd, Banda Aceh.

 

Pang Yuriun, 2009, Penyelamatan Global Adalah Tanggung Jawab Kita,  Makalah Yang

Disampaikan Pra-Petemuan Thailand, Oktober 2009 Di Jakarta, Koordinator Dewan Adat Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (Jkma) Aceh

 

Bank Dunia, Brr, Pemda Aceh, 2008, Kajian Kemiskinan Di Aceh Tahun 2008: Dampak Konflik,  Tsunami, Dan Rekonstruksi Terhadap Kemiskinan Di Aceh, Bank Dunia, Jakarta .

 

Walhi Aceh. 2009, REDD dan Status Keselamatan Warga Ulu Masen, Walhi Aceh, Banda Aceh

 

Cecilia Luttrell, Kate Schreckenberg and Leo Peskett, 2007, The implications of

carbon financing for pro-poor community forestry, Forestry Briefing 14 December 2007, ODI, 111 Westminster Bridge Road, London

 

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s