Oleh

Harli Abdul Muin, Efendy Kindangen, Ferdinand Lumeno, Jonas Mataisi

I.Pendahuluan

Studi ini merupakan kelanjutan dari studi yang sudah di lakukan Yayasan Tanah Merdeka, yang bertemakan “ Masyarakat Adat Di Sekitar Taman Nasional Lore Lindu tahun 2003.  Dalam penelitian itu mengungkap berbagai problem masyarakat di sekitar Taman Nasional Lore Lindu (TNLL). Problem , berupa akses masayrakat terhadap penguasaan dan kepemilikan tanah untuk usaha pertanian.  Sebab hampir seluruh sumber sumber ekonomi orang yang tinggal di dataran tinggi berasal dari hasil bumi. Boleh dikata sebagain besar mereka adalah petani, yang sepenuhnya tergatung pada sumber daya tanah pertanian.

Konflik sendiri dapat didefenisikan sebagai dua kelompok atau lebih yang memiliki tujuan yang berbeda, nilai yang berbeda, pandangan yang berbeda tentang sesuatu dan lainnya. Kemudian hal-hal itu dipertetangakan satu sama lainnya sehinggal melahirkan konflik. Konflik bisa posotif dan negative. Konflik terbuka bisa melahirkan berbagai bentuk kekerasan. Secara garis besar konflik bisa dikategorikan kedalam beberapa bagian, yakni konflik bersenjata, konflik identitas, konflik. Namun secara garis besar konflik dapat ditelaah kedalam beberapa hal, yakni akar masalah konflik, pemicu konflik dan pemercepat konflik. Akar masalah konflik yang meliputi Ketidak adilan; Ekonomi; sumber daya; Tekanan geografi dan lainnya; Pemercepat konflik adal kejadia-kejadian atau tanda-tanda awal sebelum munculnya konflik dengan meningkatnya berbagai pertetangan-pertetangan di dalam komunitas, merupakan satu gejala.

Salah yang paling menonjol dalam kaitannya dengan perebutan sumber daya adalah konflik sumber daya alam, berupa penggunaan sumber daya atanah acapkali bersentuhan dengan berbagai kelompok. Menurut Munir (1998) yang dalam Aditjondro, konflik antara negara dan rakayat, konflik antara rakyat dan rakyat dan konflik anatr pelaku binis dan rakyat. Dalam kontek pengelolaan sumber daya alam konflik antara rakyat dengan negara berlasung dari aras kebijakan negar dalam pengelolaan sumber daya alam yang tak demokratisi.

Meski usia tetang land reform di Indonesia sudah berlasung lebih dari empat puluh tahun. Problem berbagai masalah dari berbagai sektor masayrakat terus saja mengalami perkembangan yang berhubungan dengan keadilan terhadap kelompok miskin yang tidak memiliki tanah. Seperti negara bekas jajahan lainnya, di Asia Tenggara, Indonesia salah satu negara yang memiliki doktrin, dimana hak menguasai neagra lebih dominan di praktekkan, pad akhirnya kebijakan ini melucuti hak-hak masayrakat terhadap sumber daya tanah.

Konflik disekitar TNLL, acapkali tumpang tindih dengan soal issu hak masyarakat adat, konflik tanah, suku, dan migrasi.  Pengalaman menujukkan, keberadaan Taman Nasional Lore Lindu, telah turut memicu klaim tanah oleh pemerintah disatu sisi, sementara sisi yang ada banyak orang yang tinggal di sekitar TNLL kehilangan akses atas tanah. Dengan kata lain, pemerintah berkepentingan melindungi  kawasan konservasi atas nama perlindungan hutan. Disisi lain, otoritas yang dimiliki TNLL sama sekali tidak membolehkan masyarakat masuk merusak TNLL. Apa lagi tinggal di dalamnya untuk mengambil kayu, mengolah lahan untuk usaha pertanian. Padahal masyarakat di sekitarnya TNLL 99% hidup mereka adalah petani dan kekurangan lahan.

Artinya kehadiran Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) dengan luas wilayah sebesar 218.000 hektar terletak di antara Kabupaten Poso dan Kabupaten Donggala. Dari jumlah  67 desa yang berhubungan langsung dengan TNLL dengan jumlah penduduk sekitar 104.631 jiwa berada di dalam otonomi TNLL. Sebagian besar mereka adalah etnik yang sudah sejak lama turun-temurun berdiam di daerah tersebut, seperti: To Lindu, To Kulawi, To Gimpu, To Pili, To Moa, To Bada, To Behoa, To Pekurehua, To Tawaelia, dan lain-lain, selain itu penduduk

pendatang baru yang bermigrasi oleh karena konflik sosial politik, seperti: Orang Rampi (1958), Orang Seko (1958), Orang Pamona dan Poso (1998) atau karena migrasi lokal. Disamping itu penduduk dan desa transmigrasi yang sengaja didatangkan oleh pemerintah melalui proyek transmigrasi (Sangadji, et.el., 2003 ).   Sekiranya keberadaan TNLL dan masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah TNLL, mengisyaratkan adanya ketimpangan struktur agraria di wilayah lembah Napu, Doda dan Palolo.

Sementara pada saat yang sama, ditengah terjadinya krisis lahan itu, pemerintah mengizinkan sejumlah usaha yang menguras penggunaan lahan begitu luas disatu pemilik. Contoh yang paling nyata, pemerintah mengizinkan 8.600 hektar konsesi Hak Guna Usaha (HGU) kepada PT Haspam, di Lembah Napu. Belum lagi pemberian izin ini mengundang kotraversi terutama masyarakat yang tinggal lembah itu, mereka datang dari Maholo, Watumaeta, Wanga dan lainnya, sebab mengusai dan mengusir  paksa penduduk sebagai pemilik tanah yang dikusai secara adat oleh orang Napu.  Contoh lain, ditengah otoritas TNLL melarang masyarakat masuk kedalam TNLL, pada saat yang sama pemerintah telah menyetujui konsesi pertambangan  seluas 500.000 hektar diberikan kepada PT Uli Mandar Mineral[1] di dalam  TNLL.

Proyek-proyek pembangunan pemerintah dan Ornop yang buruk[2], sekurangnya telah memicu konflik-konflik lahan bagi masyarakat yang tinggal di daratan tinggi Sulawesi Tengah itu. Karena kehadiran proyek itu, selain memicu ekspansi penanam komoditi berorientasi pasar secara besar-besaran juga, pada saat yang sama melakukan marginalisasi masyarakat dengan cara pemindahan dan mega proyek yang merugikan.  Kasus penduduk Desa Katu di Kecamatan Lore Tengah Kabupaten Poso, misalnya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, pernah memaksa orang Katu pindah dari TNLL melalui proyek  Central Sulawesi Integrated Area Conservation and Development Project (CSIACDP). Proyek ini di danai dari loan  Asian Development Bank (ADB) pada tahun 1997. Pemerintah menganggap orang Katu mengancam kawasan konservasi itu. Sebaliknya, orang Katu menolak dan menganggap bahwa wilayah yang saat ini mereka tempati merupakan bagian dari milik tradisional yang diperoleh dari para leluhur (Sangaji, 2002a).

Rumitnya permasalahan diatas, bersumber dari pemahaman tetang skla TNLL, antara pemerintah, otoritas TNLL dan masyarakat adat yang tinggal di sekitar TNLL, baik tentang lahan maupun tentang sumber daya yang terdapat di dalam TNLL (Adam, 2002)

Studi bertujuan untuk menggambarkan komposisi kepemilikan dan penguasaan tanah antara masyarakat lokal dan masyarakat pendatang di ketiga lembah di dataran tinggi Napu, Doda dan Dongidongi. Komposisi kepemilikan tanah diuraikan berdasarkan periodesasi waktu,juga  berdasarkan sejarah pada masa sebelum kolonial Belanda masuk ke Sulawesi Tengah, masa kolonial Belanda Masuk ke Sulawesi Tengah dan postcolonialistme di Sulawesi Tengah. Selain karakter komposisi kepemilikan dan penguasaan, juga mengungkap pola pemanfaatan atau pengefektifan tanah, jaringan pemasaran, dan juga pola pemanfaatan hasil hutan non kayu.

II. Teori, Pertanyaan

a)       Agama dan Suku

Pengertian dalam paper ini mengenai suku adalah merujuk pada Suku bangsa atau etnisitas.  Suku bangsa atau etnisitas adalah suatu golongan manusia yang anggota-anggotanya mengidentifikasikan dirinya dengan berbagai krakter, sehingga membedakan  antar satu komunitas dengan komunitas yang lainnya. Indentfikasi itu biasanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama((Smith 1987)) seperti  budaya, agama, bashasa, krakter biologi dan prilaku dan termasuk cara mereka mengelola sumber daya alam.

Dalam studi Anthropology. The study of ethnicity, minority groups, and identity,” Encyclopaedia Britannica, 200 dan Menurut pertemuan internasional mengenai etnik group, tantangan-tantangan dalam Mengukur Dunia Etnis (1992), “Etnisitas adalah sebuah faktor fundamental dalam kehidupan manusia. Ini adalah sebuah gejala yang terkandung dalma pengalaman manusia” meskipun definisi ini seringkali mudah diubah-ubah (Statistics Canada Definition of Ethnicity, 1976). Seperti antropolog Fredrik Barth dan Eric Wolf, menganggap etnisitas sebagai hasil interkasi, dan bukan sifat-sifat hakiki sebuah kelompok[3]. Proses-proses yang melahirkan identifikasi seperti itu disebut etnogenesis[4]. Secara keseluruhan, para anggota dari sebuah kelompok suku bangsa mengklaim kesinambungan budaya melintasi waktu, meskipun para sejarahwan dan antropolog telah mendokumentasikan bahwa banyak dari nilai-nilai, praktik-praktik, dan norma-norma yang dianggap menunjukkan kesinambungan dengan masa lalu itu pada dasarnya adalah temuan yang relatif baru.[5].

Anggota suatu suku bangsa pada umumnya ditentukan menurut garis keturunan ayah seperti suku bangsa Batak, menurut garis keturunan ibu seperti suku Minang atau menurut keduanya seperti suku Jawa. Adapula yang menentukan berdasarkan percampuran ras seperti sebutan orang Peranakan untuk campuran bangsa Melayu dengan Tionghoa, orang Indo sebutan campuran bule dengan bangsa Melayu, orang Mestis untuk campuran Hispanik dengan bumiputera, orang Mulato campuran ras Negro dengan ras Kaukasoid, Eurosia dan sebagainya. Adapula ditentukan menurut agamanya sebutan Melayu di Malaysia untuk orang bumiputera yang muslim, orang Serani bagi yang beragama Nasrani (peranakan Portugis seperti orang Tugu), suku Muslim di Bosnia, orang Moro atau Bangsamoro di Filipina Selatan, dan sebagainya.

Suku bangsa atau etnisitas biasanya disebut masyarakat adat.  Dalam masyaraka dikenal  pengelolaan sumber daya alam dengan berdasarkan hukum setempat atau hukum lain. Ciri lain, dalam konteks ada, ada kelompok dan memiliki pemimpin dan memiliki hukum tertentu dalam memperlakukan sumber daya alam. Lalu, para pengikut ini patuh menjalankan atau mentai terhadap sanksi-sanksi yang diberikan oleh organisasinya berdasarkan hukum yang tidak tertulis. Kepatuhan ini pula menjadi tolok ukur bahwa kelompok masyarakt itu diidentifikasi dan diakui oleh kelompok masyarkat lain.

Agama dalam paper ini merujuk pada  Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem atau prinsip kepercayaan kepada Tuhan, atau juga disebut dengan nama Dewa atau nama lainnya dengan ajaran kebhaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan tersebut.

Kata “agama” berasal dari bahasa Sansekerta āgama yang berarti “tradisi”.[1]. Sedangkan kata lain untuk menyatakan konsep ini adalah religi yang berasal dari bahasa Latin religio dan berakar pada kata kerja re-ligare yang berarti “mengikat kembali”. Maksudnya dengan berreligi, seseorang mengikat dirinya kepada Tuhan. 1) Dalam bahasa Sansekerta adalah : Kata “agama” berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti “tradisi”; 2) Dalam bahasa Sansekerta artinya tidak bergerak (Arthut Mac Donnell); 3) Agama itu kata bahasa Sansekerta (yaitu bahasa agama Brahma pertama yang berkitab Veda) ialah peraturan menurut konsep Veda (Dr. Muhammad Ghalib). Sementara dalam bahasa Latin mengadung arti: 1) Agama itu hubungan antara manusia dengan manusia super (Servius); 2) Agama itu pengakuan dan pemuliaan kepada Tuhan (J. Kramers Jz)

Dalam bahasa Eropa  mengadung makna adalah: 1) Agama itu sesuatu yang tidak dapat dicapai hanya dengan tenaga akal dan pendidikan saja (Mc. Muller dan Herbert Spencer); 2) Agama itu kepercayaan kepada adanya kekuasan mengatur yang bersifat luar biasa, yang pencipta dan pengendali dunia, serta yang telah memberikan kodrat ruhani kepada manusia yang berkelanjutan sampai sesudah manusia mati (A.S. Hornby, E.V Gatenby dan Wakefield)

Dalam bahasa Indonesia  mengadung pengertian: 1) Agama itu hubungan manusia Yang Maha Suci yang dinyatakan dalam bentuk suci pula dan sikap hidup berdasarkan doktrin tertentu (Drs. Sidi Gazalba); 2) Agama adalah sistem atau prinsip kepercayaan kepada Tuhan, atau juga disebut dengan nama Dewa atau nama lainnya dengan ajaran kebhaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan tersebut (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997); 3) Dalam bahasa Arab;

Sedangkan Agama dalam bahasa arab ialah din”, yang artinya : taat; takut dan setia; paksaan; tekanan; penghambaan; perendahan diri; pemerintahan; kekuasaan; siasat; balasan; adat; pengalaman hidup; perhitungan amal; hujan yang tidak tetap turunnya; Sinonim kata din dalam bahasa arab ialah milah. Bedanya, dan din,  milah lebih memberikan titik berat pada ketetapan, aturan, hukum, tata tertib, atau doktrin dari din itu.

Dua pengertian di atas merupalan tumpuan utama atau fondasi utama dalam bahasan  tulisan ini pada bagian berikutnya.  Lalu konflik-konflik sumber daya alam merupakan satu fenomena yang ditelaah dalam keranka terori diatas. Oleh karena itu,  terjadinya berbagai konflik belakangan ini—–bersumber dari dalam negeri sekurangnya konflik yang bersifat sektoral dan horisontal, yakni tarik-menarik antara berbagai kepentingan, baik yang bersumber pada perebutan sumber daya alam, suku, agama, juga acapkali bersumber pada indentias—dengan memainkan issu yang tidak tunggal melainkan bercampur baur dengan berbagai isue.  Tumpang tindih issu itu akan dijadikan bahan dalam menelaah konflik sumber daya alam yang berbasis suku dan agama di datarang tinggi Sulawesi Tengah.

b) Pentingnya Strutur Kepemilikan dan Penguasaan Tanah Bagi Komunitas.

Dalam berbagai literatur, penguasaan dan pemilikan tanah tidak berlasung secara natural, melainkan stukrutur sosial salah satunya–ditentukan oleh dinamika agraria dalam dalam komunitas (Sitorus, 2003: ). Sturuktur sosial dalam masyarakat agraris, berhubungan dengan distrubusi cara mendapatkan sumber daya tanah—untuk usaha pertanian. Secara garis besar formasi sosial—yang dapat disebutkan tumbuh dalam masyarakat agraris, yaitu, feudalism, naturalism, sosialism dan populisme. Ciri formasi itu, menentukan krakter dan cara penggunaan sumber daya tanah untuk usaha pertanian dan menentukan, pemilikan, penguasaan terhadap sumber daya tanah dan penggunaan fungsi tanah( Sitorus,2002; Sikor 2003; Rachel Sabates-Wheeler, 2005). Meski demikian, ditrubusi mengenai—kemungkinan besar berhubungan dengan persamaan dan ketidak samaan, misalnya ketidak samaan mengenai luas, proses akses terhadap tanah, dan cara mendapatkannya, cara pandang( Sunderlin, 1996, Sitorus, 2003)

Pemimpin partai Komunis China Mao Zedong pernah menyebutkan tentang problem desa di negaranya,”permasalahan china adalah pedesaan, masalah pedesaan adalah masalah tanah[6].

Gambaran Mao itu, dan pandangan diatas relevan bila dilihat mengenai problem tanah di di pedesaan di tanah Indonesia, karena hampir 75% penduduk di negara ini sebagai petani dan tinggal di pedesaan.

Ketidak samaan juga dalam struktur penguasaan penguasaan dan pemilikan tanah. Misalnya, penelitian Lamber Tom (2003) di Afrika Selatan, menyebutkan  ternyata terdapat ketidak samaan atau ketimpangan pemilikan dan  kepemilikan terhadap komposisi luas, kesuburan dan komposisi kepemilikan tanah di Afrika Selatan pada saat masih negara itu masih landa praktek politik Apatheid(Lamber, Tom, 2003). Sturuktur agraria juga berpengaruh terhadap dinamika konflik dan kekerasan di aras masayrakat lokal dan aras nasional.

Secara garis besar dapat disebutkan,  pola penguasaan dan kepemilikan  tanah di Lembah Napu, Lembah Doda dan Lembah Palolo rumit   di pengaruhi oleh distrbusi dan pola akses terhadap sumber daya agraria Pola kerumitan itu, bisa dilihat dari aspek penguasaan misalnya, antara lain sewa menyewa, bagi hasil, hak milik, buruh tani, dan lainnya. Pola penguasaan lahan juga diikuti oleh penguasaan berdasarkan etnis, sub-etnis dan agama. Terjadinya berbagai konflik tanah di ketiga lembah pada dataran tinggi itu selama lima tahun terakhir merupakan dampak distrubusi kepemilikan hak atas tanah—yang  tumpang tindih antara suku, agama dan bentuk hak milik dan hak menguasai. Apalagi masuknya sejumlah investasi ke dataran itu, selama kurun waktu tiga puluh tahun terakhir.

Kerumitan itu, bisa dilihat selama ini pengelolaan sumber daya tanah di ketiga lembah itu, selalu dipandang dari sudut nilai ekonomi penguasaan tanah. Tanpa melihat asal usul dan dinamika tanah di tingkat masyarakat. Sejarah asal usul kepemilikan tanah di ketiga lembah  sudah berlangsung lama dengan tujuan dan motif yang berbeda dan tekanan penduduk komposisi yang berbeda ke wilayah itu. Sekurangnya itu telah menyebabkan perubahan bentuk kepemilikan dan penguasaan tanah dan memiliki aspek yang sangat kompleks, seperti tanah dari aspek hukum, aspek sosial, budaya, demografi dan politik.

Hal di atas sekurangya telah menjadi masalah lama bagi sengketa tanah yang ada di TNLL, meski di satu sisi, pemerintah tengah mempercepat proses sertifikasi tanah terhadap warga negara yang yang tinggal di lembah itu melalui berbagai program pemerintah dan program Organisasi non-pemerintah, dengan harapan konflik antara pemerintah rakyat, konflik antara warga, konflik antara pelaku bisnis berkurang. Akan tetapi disisi lain, kecenderungan pemilikan pribadi dan klaim hak milik atas tanah, bisa berdampak jatunhya kepemilikan dan penguasaan tanah ke tangan investaor, karena dengan begitu, transaksi penjualan tanah dimungkinkan secara besar-besaran terjadi, yang dilakukan oleh masyarakat lokal.

c) Istilah Penguasaan dan Kepemilikan Tanah

Beberapa pandangan mengenai istilah kepemilikan dan penguasaan dilihat dari berbagai aspek pendekatan. Istilah penguasaan dan kepemilikan tanah memiliki makna yang berbeda. Istilah penguasaan tanah dalam literatur asing disebut land tenure. Land berasal dari bahasa Inggiris  jelas artinya adalah tanah, dan tenere berasal dari bahasa Yunani, yang artinya mencakup memelihara, memegang, memiliki.[7] Karena itu, istilah land tenure biasanya dipakai dalam membicarakan mengenai status hukum tanah, seperti sewa menyewa, buruh tani, hak milik, gadai, bagi hasil dan lainnya (Wiradi, 1984; Fausi, 2003). Implikasi terhadap land tenure adalah tumbuhnya pembedaan antara penguasaan, maka institusi atau lembaga yang menguasai dinamakan land tenacy (Wiradi, 1984).

Seperti juga pendekatan di atas, tapi dalam penggunaannya, land tenure kerap kali dianggap sebagai salah satu sumber  kepemilikan, dimana   mengurus dan memerintah praktek distribusi merata dan penanaman melalui prosedur (Sikor, 2002). Jika demikian, maka Ridell (1987) menyebutkan sistem tenurial sebagai sekumpulan atau serangkaian hak-hak, “tenure system is a bundle of rights”.[8] Karena itu, tenural sistem ini dilihat sebagai sekumpulan atau serangkaian hak-hak (tenure system is a bundle of rights) yang mana didalamnya juga terkandung makna kewajiban (obligation)

Pendekatan Ridell itu, jika ditelaah dalam pendekatan hukum,  maka  sistem tenurial, sekurangnya mengandung tiga  komponen, yaitu subyek hak, obyek hak, dan jenis haknya.  Selain itu, dalam sistem tenurial juga penting untuk mengetahui siapa yang memiliki hak (de jure) atas sumberdaya  dan siapa yang dalam kenyataannya (de facto) menggunakan sumberdaya. Berdasarkan kedua hal itu, maka istilah penguasaan dapat didefenisikan tanah atau hak atas tanah (Fauzi, 2003).

Sedangkan istilah kepemilikan merujuk pada penguasaan formal, seperti hak milik atas tanah, dengan merujuk pada hukum agraria.  Sedangkan penguasaan merujuk pada efektifitas penggunaan tanah (Wiradi, 1984).[9] Misalnya jika seseorang memiliki hak atas tanah dua hektar, sementara pada saat yang sama orang itu juga menyewa dua hektar tanah. Artinya orang itu memiliki dua hektar tanah dan menguasai empat hektar tanah pada saat yang sama.

Namun dari pendekatan umum mengenai penguasaan dan kepemilikan, baik tanah, laut udara dan sumber daya alam lainnya. Secara garis besar, pada dasarnya, ada empat kategorisasi mengenai kepemilikan, yakni  property rights atas sumberdaya yang sangat berbeda satu dengan yang lain, yaitu : milik pribadi (private property), milik umum atau bersama (common property), milik negara (state property),  tidak bertuan (open access).

Karena itu, istilah penguasaan dan kepemilikan yang yang disebutkan diatas, di Indonesia bersumber dari  konstitusi Undang Udang Dasar 1945, bahwa bumi, air, udara dan kekayaan alam di dalamnya dikuasai negara.[10] Dalam pengertian tanah, menurut Peraturan Pemerintah No.8/1953, maka tanah yang dikuasai negara meliputi semua tanah yang sama sekali  bebas dari hak-hak seseorang, baik yang berdasarkan hukum adat maupun hukum barat. [11]

Pengelolaan tanah negara diletakkan pada satu instansi pemerintah yang diserahi tugas mengurusi soal tanah. Instansi yang dimaksud adalah kementerian dalam negeri (Sekarang Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional). Implikasinya, tanah-tanah yang tidak digunakan atau diperlukan, maka masing-masing instansi yang diberi kewenangan sesuai tugas menyerahkan  tanah itu kepada Menteri Agraria Kepala BPN.

Berbeda dengan yang diatas, domein yang merujuk pada Undang undag Pokok Agraria No.5/1960 istilah penguasaan dan kepemilikan, atau, “menguasai”, dan bukan memiliki, diletakkan dalam hubungan antara negara dengan tanah. Negara sebagai persofikasi dari seluruh rakyat Indonesia mempunyai kewenangan tertinggi  untuk mengatur penggunaan dan penyelenggaran tanah.

Dalam Undang undang ini dikenal berbagai bentuk penguasaan dan kepemilikan tanah, antara lain: Hak guna usaha, hak milik, hak guna bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Hutan, Hak Memungut Hasil Hutan.[12]

III. Pertanyaan

Kata kunci utama dari pertanyaan dalam penelitian ini  yang di elaborasi dari dasar teori di atas, adalah:

  1. Sistem apa yang tersedia dalam komunitas untuk mendapatlkan lahan usaha pertanian? Apa yang sedang terjadi sekarang berkaitan dengan penguasaan dan pemilikan sumber daya tanah untuk usaha tani sehingga menyebabkan berbagai konflik di wilayah itu? Bagaimana akses masyarat dataran tinggi terhadap tanah usaha pertanian dan cara memperolehnya? Bagaimana pula dengan masuknya sejumlah migran? Kelompok mana yang paling dominan menguasai lahan usaha pertanian?
  1. Apakah ada pengaruh penggunaan lahan dengang sejumlah komoditiy yang berhubungan langusung dengan harga komoditi ditingkat pasar internasional? Lalu siapa yang paling dominan menguasaai pengelolaan komoditi yang berbasis pasar internasional? Lalu apa kendalah komunitas lainnya terhadap akses itu?

IV. Metodelogi

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, yang digambarkan secara exploratif. Pada bagian ini menyediakan infromasi mengenai: 1) Gambaran sampel dan lokasi penelitian; 2) Persiapan sensus; 3) Survey Respondent dan pemilihan kuisioner yang tepat; 4) Kualitative Survey ; 5) Survey terhadap kepala keluarga yang menguasai usaha pertanian

3.1 Gambaran Sampel dan Lokasi Penelitian

Kegiatan ini merupakan bagian dari kuantitative survey. Yaitu pemilihan sampel random dianggap mewakili kepala keluarga dalam penguasaan dan pemilikan tanah usaha pertanian . Mereka tinggal di dataran tinggi dan berasal dari  berbagai status sosial  yang berbeda, baik berdasarkan komposisi agama, suku dan penguasaan usaha pertanian dan diputuskan orang yang tepat  untuk  menjawab pertanyaan-pertanyaan penting dan  hipotesis dalam penelitian ini.

Lima wilayah desa yang telah di pilih, masing-masing Dongidongi mewakili Lembah Palolo; Wanga, Dodolo mewakili Lembah Napu;  dan Lempe, Doda meakili Lembah Behoa, yang berada di dataran tinggi Sulawesi Tengah.  Ke-lima wilayah itu dipilih berdasarkan aspek kepemilikan dan penguasaan tanah di lembah Napu memiliki dinamika yang berbeda dari tiap kampung yang di teliti. Dari empat lokasi yang di survey, seperti dua desa di Lembah Napu, yakni Dodolo, Lembah Napu, dan Dongidongi Lembah Palolo memiliki latar belakang yang hampir sama dalam meperoleh tanah. Keduanya berasal  dari masayrakat yang tidak memiliki tanah. Jika orang Dongidingi mempeolh tanah atas perjuangan sendiri, maka orang Dodoloa memperoleh karena pemberian negara.  Sedangkah tiga desa Lembah Doda dan Napu, yakni Desa Doda, Desa Lempe dan Wanga memperoleh tanah karena warisan dan tanah adat.  Aspek ini penting melihat cara berjuang mempeoleh tanah.

Kedua, wilayah yang telah ditetapkan sebagai sampel itu, memiliki keragaman etnis yang rata-rata memiliki usaha pertanian, antara lain: Behoa; Napu; Rampi; Bugis; Toraja; Kulawi; Mori; Bada; Pamona; Tator; Flores; Manado;  Bali; Saluan (banggai); Jawa; Poso; Sangir.  Kergaman suku itu, hendak dilihat dalam hubungannya dengan penguasaan dan pemilikan tanah berdasarkan suku.

Ketiga, memiliki keragaman agama yang  mayoritas Kristen sebagai penduduk asli, sementara hanya sebagaian kecil yang beragama Islam sebagai suku asli. Sementara sebagian besar beragama Islam, bersumber dari pendatang, yang masuk kira-kira 60-an ke lembah Napu dan lembah Doda. Dinamikan keragaman agama bisa juga dilihat dalam migrasi, karena sebagian besar  orang yang beragama islam bermigrasi ke wilayah itu, untuk mencari lahan usaha pertanian.

Penelitian lapangan, sampel diambil dari kepala keluarga yang masing tinggal di lima desa itu, berjumlah 1474 kepala keluarga. Gambaran mengenai sampel dapat dilihat dalam tabel satu

Tabel 1. Kerangka Sampel Kepala Keluarga (KK), Desa dan Lembah
Desa KK Lembah
Doda 193 Doda
Lempe 64
Wanga 77 Napu
Dodolo 76
Dongidongi 1064 Palolo
Total 1474

3.2 Persiapan sensus

Persiapan sensus terdiri dari 1.474 Kepla Keluarga yang dialkukan pada bulan November- Desember 2004. Lima desa yang terbaik dipilih mewakili sampel terbaik di masing-masing lembah yang terletak di dataran tinggi Sulawesi Tengah.  Maksud pemilihan sensus ini, pertama untuk memilih krakter sosial ekonomi usaha pertanian di wilayah itu. Kriteria pemilihan sensus dapat dilihat dalam lampiran (1)

Kedua, kampung yang dipilih menyediakan informasi umum sebagai kunci utama penelitian, seperti pemilikan berdasarkan suku, agama, komposisi penguasaan tanah, antara migran dan penduduk asli dan tingkat kesuburan tanah pertanian yang tinggi. Jumlah nama kepala keluarga yang di Survey lihat lampiran (2)

3) Survey Respondent dan pemilihan kuisioner yang tepat;

Jumlah  keluarga yang akan di survey telah didaftarkan menjadi kepala keluarga dan atau orang yang menentukan keputusan dalam rumah tangga. Survey dimulai November Desember 2004.

Maksud dari survey kepala keluarga ini untuk memperoleh data lebih mendalam informasi dari berbagai topik pertanyaan yang dipilih untuk 1474 kepla keluarga. Topik yang di investigasi, adalah: 1) Status sosial mengenai masayrakat desa; 2) cara memperoleh tanah usaha pertanian; 3) Sistem pengelolaan dan penguasaan tanah; 4) Usaha pertanian dalam berbagai komoditi; 5) biaya produksi pertanian; 6)  pendapatan yang diperoleh per-hektar dari tiap komoditi; 7) tempat penjulan hasil komoditi; 8) Aspek buruh dalam usaha pertanian; 9 tingkat keamanan tanah dalam prespektik hukum nasional.

4) Kualitative Survey

Kuantitative survey mengikuti interview semi terstruktur. Interview telah dilakukan pada bulan Januri 2005.  Sesudah implemetasi kuantitatif survey kepala keluarga. Dipilih sepuluh orang informan kunci masing-masing mewakili empas desa.  Maksud dari kualitaf survey ini, untuk mempeoleh informasi yang lebih mendalam dan memahami infromasi yang diperoleh dari kuantitatif survey  kepala keluarga dan untuk melengkapi jawab dari hipotesis yang telah diajukan.

5) Survey terhadap kepala keluarga yang menguasai usaha pertanian

Penjelasan mengenai hipotetsis dalam penguasaan dan pemilikan usaha pertanian dalam berbagai bentuk, seperti suku, agama dan tingkat komposisi kesuburan. Digambarkan sebagai satu asumsi  bahwa tingka kepemilkan usaha pertanian berdasakan suku, agama dan tingkat kesuburan dapat memicu konflik tanah di wilayah itu. Konflik tanah dipicu oleh berbagai motif yang berhubungan dengan antara issu yang satu dengan isu yang lainnya. Bisa disebutkan konflik pada level bawah, tidaklah memainkan issu tunggal melainkan bercampur baur dengan berbagai macam issu.

3.3. Metode Analis Data

Mengkuti kegiatan analisis Kuantitative dilakukan dengan Pendekatan  univariat dan korelasi, yakni suatu pendekatan biasanya digunakan menganalisi terhadap beberapa  variabel  untuk mengetahui: Pertama,  Distribusi frekuensi atau  frekuensi dari nilai atau kisaran nilai suatu variable; Kecenderungan tengah (central tendency); Penyebaran (dispersion).  Dalam analisis ini:

1)      variable disini meliputi komunitas petani sebagai variable bebas dan variable terikat adalah usha pertanian, penguasaan tanah; cara memperoleh tanah; kompetisi memperoleh tanah dengan migrant.

2)      Kecedrungan tengah merupakan estimasi dari sentral tengah yang meliputi rata-rata yang atau merupakan estimasi “pusat” distribusi nilai-nilai suatu variable, meliputi: Mean; Median dan Modus dari sampel.

3)      Ditrubusi akan diukur berasarkan rentang sebaran nilai-nilai di seputar nilai “pusat” ukuran yang biasa digunakan yakni :Range (kisaran): nilai tertinggi dikurangi nilai terendah dan Standard deviation (SD/simpangan baku): lebih akurat dan detail, kisaran dipengaruhi oleh outlier(s)/nilai yang ekstrem

4)      Koefisien korelasi, yakni  angka yang menunjukkan kekuatan hubungan antara  variable satu atau lebih dengan yang lainnya.

VII. TEMUAN-TEMUAN

Sistem Penguasaan Dan Pemilikan Sumber Daya Usaha Tani

Jauh sebelumnya sistem pemilikan tanah tidak dikenal di dataran tinggi Sulawesi Tengah tak dikenal sebelumnya. Sebab orang-orang dataran tinggi menganggap tanah hanya dimiliki oleh Tuhan(pue) dan tanah tak dimiliki oleh manusia, sehingga bebas menggunakannnya(Aragon, 2003). Sebagai masyarakat tradisional—penggunaan sumber daya tanah—hanya digunakan menopang kebutuhan ekonomi sehari-hari. Bila melirik pada pendapat Arago, maka tanah diwilayah itu—hanya dikusai oleh anggota masyarakat—melalui lembaga adat. Karena tanah belum dilihat sebagai asset untuk pengembangan investasi pertanian dalam skala besar. Tampak tanah mulai dilihat sebagai kebutuhan untuk dasar, mislanya pemukiman, pertanian  untuk menopang perekonomian pedesaan di Doda, Lempe, Wanga.

Kampung tua di dataran tinggi Sulawesi Tengah penguasaan tanah  komunual (komunal property) masih ditemukan—-dengan corak dan sistem penguasaan yang hampir sama di semua komunitas itu– meskipun terletak pada  lembah yang berbeda.  Kewenangan  masyarakat hukum adat untuk melakukan  tindakan-tindakan tertentu yang berhubungan dengan tanah, sumber daya alam lain serta perbuatan-perbuatan hukum dan adanya  masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu sebagai  subyek hak ulayat—masih ditemui sebagai satu krakter masayrakat adat di Doda, Lempe dan Wanga.

Krakter itu, pertama, dalam Otonomi komunitas adat pengelolaan sumber daya tanah, hutan dan produksi non kayu—ada yang dikelola secara bebas. Dengan kata lain—siapun dapat mengaksesnya—terutama yang berhubungan hasil hutan non—kayu. Berbeda dengan perlakukan atas tanah, dimana tanah dikelola berdasarkan kepemilikan. Komunitas adat di Doda, Wanga dan Lempe anggota komunitas  menggunakan  lahan bebas untuk pertanian dan dapat digunakan untuk pengembangan pemukiman dan untuk tempat perkumpulan. Penggunaan lahan itu, dapat diperoleh melalui mebuka hutan, warisan dan pembagian dari lembaga adat. Di Doda dan Wanga peruntukan lahan diatata berdasarkan kepentingannya, umum dan kepentingan anggota kelompoknya. Kedua pengaturan itu, selain di kendali masyaraakat adat, kepala desa juga bertidank sebagai perantara dan pelaksana. Mislanya di Doda ditemukan tempat umum untuk ternak kerbau, dan bagi mereka warga Doda yang tak memiliki tanah.

Bagi orang dataran tinggi, memperlakukan system, dimana tiap mereka yang membuka hutan untuk pertama kalinya, mereka yang menjadi pemilik sah tanah untuk pertanian itu untuk selamanya. Jika dikemudian hari, mereka yang membuka hutan itu tidak lagi mengaktifkan lahannya, maka tetap menjaid milik orang yang pertama kali membuka hutan itu. Persolan ini menjadi pelik ketika berhadapan dengan hukum ditingkat lokal.

Kedua, sementara Orang luar dapat menggunakan tanah hanya saja atas izin komunitas adat dan atau kepala desa. Bagi orang — bersangkutan  tunduk pada aturan adat setempat. Sebagi contoh di Doda, orang yang tak memiliki tanah diberikan tanah untuk pemukiman untuk mendirikan bangunan. Dengan catatan, bila mereka tetap bermukim diwilayah itu, maka akan menjadi hak milik mereka dan tak boleh diperjula belikan, namun dapat diwariskan. Akan tetapi bila meninggal lokasi itu, maka hak atas tanah pemukiman itu dapat dimabil oleh adat dan atau pemerintah desa. Demikian pula dengan di Wanga, sebagain besar korban kerusuahan Poso sejak Desember 1998, mengungsi ke Wanga, oleh ketua adat dan pemerintah desa memberikan mereka tanah untuk perumahan dan boleh menjadi hak milik mereka apa bila menetap di Wanga dan tak boleh diperjual belikan, kecuali ada perjanjian lain. Apa bila para pengungsi itu, tetap memilih meninggalkan Wanga, maka tanah pemerian itu, dapat di ambil oleh pemerintah Desa.

Ketiga, Penggunaan tanah oleh masayrakat adat dan orang luar tidak dikenakkan upeti. Pola ini sudah diterapkan sejak 50 tahun lalu hingga di Doda, Lempe dan Wanga. Berbeda dengan komunitas ada di daerah lain, acapkali memungut upeti dari hasil bumi mereka. Hanya saja mereka harus tunduk pada sopan santun yang berlaku di tempat—dimana dia menggunakan lahan pertanian. Bahkan dalam beberapa kejadian. Bentuk itu, sebagai bagian dari penhormatan terhadap komunitas adat—yang oleh pemangku kepentingan dianggap otonom—-melidungi wilayah adatnya  dari campur tanga  luar. Hal ini bisa dilihat dari adanya  tanah/wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai lebensraum (ruang hidup) yang merupakan obyek hak ulayat. Dengan kata lain, tanggungjawab lembaga adat merupakan ertanggung bagian dari pelaksanaan upacara dan sanksi bagi merek ayang melangga—- yang berhubungan dengan adat  berlangsung  di dalam areanya.

Meski demikian penguasaan berdasarkan adat, diakui mulai mengalami pergeseran hampir semua kampung diyangdieliti, tetapi dibeberapa tempat system ini masih terus berjalan.  Hal ini bisa dilihat dari peran lembaga negara, seperti desa lebih dominan mengurusi  hal yang berhubungan penguasaan, pemilikan tanah, transaksi jual-beli tanah. Sementara lembaga adat dan perangkatnya diletakkan sebagai solusi untuk menyelesaiakan konflik melalui musayawarah. Selain itu, dasar peletakkan ini juga dianggap penting sebagai bentuk perlidungan dan penghormatan  terhadap suku asli yang mendiami kampung tersebut agar tidak kehilangan hak atas tanah, kehilangan identitas sebagai masyarakat adat, pertimbangan status social kelompok masyarakat adat.

Walaupun begitu, kuatnya hukum negara melalui penataan adminitrasi kampung menjadi desa pada zaman orde baru ke wilayah kampung menyebabkan memudarnya system penguasaan tanah adat di masyarakat tradisonal didataran tinggi, sehingga defenisi mengenai penguasaan adat mengalami pergeseran yang begitu kuat. Dari pemahaman satu-satunya alat yang menyediakan masayrakat untuk mendapatkan atau menggunakan sumber daya tanah, saat ini menjadi begitu luas defenisinya di komunitas adat.

Secara garis besar sejak Indonesia merdeka 60 tahun silam,  berbagai tatacara sistem  penguasaan tanah di pedesaan dataran tinggi Sulawesi Tengah dapat dilihat dalam berbagai krakter distrubusi. Pertama, distrubusi memperoleh tanah karena kepentingan hidup yang dilakukan dengan cara sendiri tanpa ada campur tangah negara. Kedua, memperoleh karena pembagian negara, mellalui land reform sistem—di lakukan oleh pemerintah. Ketiga, adalah distrubusi—yang dilakukan—karena adat istiadat—dan kebiasaan yang sudah berlangsung turun temurun, dimana  lembaga adat  berperan dalam melakukan pengelolaan ini

Pertama, sebigian besar masyarakat asli—yang tinggal di wilayah itu—memperoleh tanah dengan membuka hutan. Pembukaan hutan ini secara besar-besaran untuk pemukiman dan perkebunan dapat di jumpai  di Doda, Wanga dan Makmur (lembah Palolo)—yang  marak dilakukan pada tahun 1960-an hingga akhir tahun 1970-an karena pada masa yang sama —hutan di wilayah itu—masih luas untuk usaha pertanian dan pemukimanPembukaan hutan ini dilakukan masyarakat adat maupun migran melakukan hal yang sama dengan izin adat dan kepala desa di wilayah Palolo, Napu dan Behoa. Bagi orang di dataran tinggi di wilayah itu, menghormati kepemelikan dan penguasaa, dimana tiap orang membuka hutan untuk kali pertamanya– di lokasi itu, maka akan menjadi miliknya—dan dapat diwariskan

Sejak tahun 1960 hingga tahun 1980-an pembukaan hutan sudah dilakukan komunitas migran dan masayrakat yang tinggal di Doda, Lempe dan Wanga secara besar-besaran sebagai upaya untuk menabah luas pemukiman dan memperoleh hak atas sumber daya alam, meski dengan cara tradisional. Lembaga adat maupu lembaga desa, membolehkan anggota komunitas melakukan pembukaan hutan sejauh mereka mampu, mereka hanya membutuhkan persetujuan dari lembaga adat dan kepala desa untuk pembukaan lahan yang akan dibuat perkebunan. Bahkan para penduduk yang melakukan migrasi di beri izin untuk membuka hutan dijadikan perkebunan. Sistem penguasaan tanah di Wilayah Behoa, Napu dan Palolo, pada umumnya menganut asas, siapa membukan hutan (Pangale-bahasa Kaili) merekalah yang menjadi pemilik otomatis lahan yang dibuka tadi meski bekas kebun yang telah dibuka tadi sudah ditinggalkan puluhan tahun lamanya.

Migrasi pertama kali berkelompok (tidak kurang 30 KK) bermigrasi ke Lembah Napu melalui lembah Behoa terjadi pada tahun 1964, dimana orang yang berasal dari Rampi, Sulawesi Selatan  yang dikerjar Darul Islam Indonesia/Tentara Islam Indonesia, yang berpusat di Sulawesi Selatan pada waktu itu (Arianto, 2003). Mereka melalui hutan dengan berjalan kaki—menyeberangi lembah Bada—kemudian masuk Lembah Behoa, lalu mereka masuk lembah Napu—dan diterima oleh Ketua Adat Katu, Torai, dan diberikan izin membuka hutan untuk pemukiman dan lahan pertanian daerah itu.

Meski demikian, migrasi sebelumnya sudah terjadi sejak tahun 1950-an, dilakukan secara sendiri-sendiri—orang bugis—yang tinggal di Doda, dan sudah kawin dengan penduduk lokal dan diperbolehkan membuka hutan oleh Kepala Desa  Distrik pada waktu itu, Mapiu Bago atu sering disebut Uma Rema  dan kepala Kampung Sadu Langimpu (Umana Rosi)[13]. Orang yang bermigrasi pada waktu  itu kemudian diberi izin, berdasarkan musyawarah adat Doda tinggal di Doda dan diberi kesempatan untuk membuka hutan untuk lahan pertanian di daerah itu.

Kemudian migrasi tahap kedua, motivasinya, bukan lagi bersumber pada—perlidungan keamanan, tetapi lebih  pada tanah untuk sumber daya petanian——-yang subur di ketiga lembah itu—terutama mencari lahan usaha pertanian yang subur untuk komoditii perdagangan. Misalnya di Dodoloa, Amir—yang baru seminggu—masuk ke kampung itu, mengakui, bahwa motivasinya datang ke lembah Napu bersama keluarganya karena mencari lahan Subur. Kemudian Amir, mengakui sudah menguasai tanah dengan cara membeli dari—orang Dodolo[14]. Motivasi itu—lebih dominan mengases tanah, selain beli, juga sewa menyewa, hibah dan warisan. Itulah sebabnya–proses jual beli tanah belakangan sedang berlasung masif di Doda, Wanga, Doddolo—untuk komoditi pertanian Kakao. Pola akses penguasaan dan pemilikan macam ini—masih terus berlangsung hingga kii—terutama lebih banyak dilakukan oleh para migrant.

Distrubusi tanah—luas tanah dapat juga diperoleh  melalui  akases pembelian. Cara ini lebih banyak dilakukan dilakukan oleh migran—sejak diperkenalkannya jual beli dengan berbagai alat tukar. Cara ini—jumlah luas terhadap tanah diperoleh tidak dibtasi—tergatung kemampuan besar kecilnya alat tukar. Tanah—yang strategis untuk pertanian—biasanya lebih mahal—ketimbang tanah yang tidak strategis. Pada dasarnya—pembelian tanah lebih banyak dilakukan oleh para migran terhadap, ketimbang masayrakat asli, dimana posisi masyarakat asli lebih banyak melakukan penjualan tanah. Alasan utama pembelian tanah, dikarenakan untuk memngembangkan usaha pertanian—umunya tanaman yang bernilai ekonomi—yang  harga jual komoditinya lebih mahal, seperi Kakao, Vanili dan lainnya. Dalam banyak kenytaan,  kasus dimana transaksi jual beli tidak diikuti oleh bukti hukum yang kuat—sehingga acapkali melahirkan berbagai konflik—didalam keluarga.

Sementara peminjaman tanah. Tanah –yang dipijamkan acap kali tidak dibebani upeti, lebih ditujukkan untuk kepentingan kepedulian sosial diantara kelaurga mereka yang tidak memiliki tanah—dan atau  bagi mereka yang migran dan tidak memiliki tanah. Biasanya inisiatif ini dilakukan didalanm lingkungan keluarga—dan acapklai juga dilakukan oleh lembaga pemerintah mapun lembaga adat yanga da di desa. Sedangkan Sewa, sewa menyewa, dilakukan melalui berbagai bentuk, seperti bagi hasil, bagi nilai penjualan dan lainnya. Para penyewa tanah—lebih banyak dilakukan oleh para transmigran untuk kebutuhan pertanian palawija, jagung, padi sawah—dan

Krisis tanah transmigrasi di Lembah Palolo—menyebabkan tidak kurang dari 1030 KK warga transmigrasi llokal melakukan reclaiming. Akses tanah memlalui reklaiming—terjadi di lembah Palolo, dimana sekitar 1050 KK tranmigrasi lokal—yang berasal dari Kamalisi, Gimpu, Kulawi, ditempatkan secara bertahap dibagian Timur Taman Nasional Lore Lindu. Proyek penempatan ini di Mulai sejak tahun 1976—melalui proyek pemukiman masyarakat terasing—yang didanai oleh Bank Dunia bekerjasama dengan Depatemen Sosial, Tramigrasi[15]. Proyek ini, tidak di tempatkan di lembah Palolo, tetapi juga ditempatkan di Lembah Palu—meliputi wilayah Maranatha, Tulo, Kecamatan Dolo, Sidondo, Kecamatan Sigi Biromaru.

Tidak satupun diantara proyek trasmigrasi—yang diberi nama—Pemukiman Masyarakat Terasing itu—bertumpang tindih dengan tanah—yang sudah dikusai oleh masyarakat lokal—dan bertumpang tindih dengan Taman Nasional Lore Lindu. Kemudian penuh dengan konflik—terutama berhadapan dengan masyarakat setempat.

Kedua, sistem distrubusi tanaha  masyarakat  lokal kepada anggota keluarga mereka dapat dapat juga jumpai melalui sistem pewarisan. Pewarisan—diperoleh dalam keluarga—–yang sudah lama menetap di wilayah itu. Pembagian warisan diikuti secara merata—tidak mengenal laki-laki atau perempuan. Kedunya mempunyai hak yang sama atas luas tanah. Akses warisan ini—umunya tidak terlau luas dibadingkan—dengan cara lain, karena tiap keluarga memperoleh bagian kecil dari bidang tanah yang –dibagikan. Bukti-pembagiannya—pun biasanya hanya ditandai dengan batas—pepohonan, atau batas kebun orang lain. Pembagian warisan—juga acap kali tidak melalui lembaga desa—atau adat, hanya diatur dilingkungan keluarga melalui musyawarah kelaurga. Anak yang tertua laki-laki—yang menjadi pimpinan dalam pertemua—bila sang orang tua masih hidup—orang tua merekalah yang menjadi penetu—dan pemutus terkahir, bila terjadi sengketa. Pola pembagian warisan—juga mengalami ancaman pengurangan luas tanah—karena pada saat yang sama—jumlah kelurga bertambah—sedangkan jumlah luas lahan tidak pernah bertambah. Belum lagi dibebani kesuburan tanah, dimana tanah—yang terdistrubusi kepada keluarga tadi—pada tingkat kesuburan sudah beralih ke tangan para migran, karena harga jualnya—lebih mahal dibadingkan dengan tanah—yang lain—sehingga lebih mudah dijual.

Hiba-akses tanah melalui hibah—tidak begitu banyak di lembah di Dataran tinggi Sulawesi Tengah itu. Hibah biasanya diberikan pada kepala kelaurga—yang baru menghuni desa itu—dan dianggap tidak mempeunyai kemapuan untuk membeli—tetpai hibah—lebih dilakukan pada suku yang sama dan atau suku tetangga. Di Wanga, sejak terjaidnya kerusuhan Komunal di Poso, banyak diantara mereka mengungsi ke Wanga. Kemudian kepala Desa Wanga,(…………) bersama tokoh masyarakat memberikan sebidang tanah pekarangan dan perumahan bagi 10 KK kelaurga pengungsi itu. Di Doda—juga terjadi hal sama, tetpai kali ini bukan pengungsi tetapi migran dan orang yang baru saja berkeluarga—diberikan sebidang tanah  pekarangan dan perumahan, dibekas lapangan terbang MAAF.

Ketiga, distrubusi oleh negara pembagian tanah melalui negara lebih dominan dilakukan untuk pra tramigrasi lokal dan transmigrasi spontan. Sejak diterapkanya trasmigrasi di Lembah Napu, Doda, dan Palolo. Tidak kurang dari 6 ribu hektar tanah diberikan masing-masing diberikan kepada 1645 KK keluarga yang berasal dari Pulau Jawa (Jawa Barat, Jogjakarta, Bali dan Lombok. Kemudian trasmigrasi lokal—yang berasal dari Kamalisi di Lembah Palolo, Kulawi, Gimpu—dan pengungsi yang berasal dari Poso.[16] Tabel berikut memperlihatkan cara komunitas memperoleh penguasaan dan pemilikan tanah di Doda, Dongidongi, Dodolo, Wanga dan Lempe, adalah sebagai berikut:

Tabel 7.   Cara Memperoleh Tanah  berdasarkan KK, 2004 (Survey N=1474)
Peroleh Dodolo(N1=76) Lempe (N2=64) Dongidongi (N3=164) Doda (N4=193) Wanga (N5=76)
Pembagian Dari Negara. 113 35% 1 1% 0 0% 22 4% 66 23%
Membuka Hutan. 98 30% 23 28% 0 0% 75 15% 30 10%
Pinjam. 47 15% 6 7% 3 0% 10 2% 14 5%
Beli. 53 16% 11 13% 2 0% 140 29% 48 17%
Warisan. 12 4% 39 48% 1 0% 227 46% 95 33%
Hibah. 0 0% 1 1% 0 0% 14 3% 37 13%
Sewa. 0 0% 1 1% 3 0% 2 0% 0 0%
Reclaiming (buka hutan) 0 0% 0 0% 717 99% 0 0% 0 0%
Total (N=1474) 323 100% 82 100% 726 100% 490 100% 290 100%

Masih dengan sistem penguasaan tanah, pola akses  dan penguasaan  sumber daya pertanian seperti diberlakukan pada migran tahap pertama—yang berasal dari rampi dan migran bugis di Doda, masih berlasung hingga tahun 1970-an di  Lembah Napu, Behoa dan Palolo. Kemudian dianggap tidak lagi efektif sejak dieklurakanya regulasi pemerintah mengenai desa, yakni  UU No.5/1979 tentang pelaksanaan pemerintah desa.

Dengan regulasi ini, akses terhadap kepemilikan tanah melalui tersentralisasi pada kepala desa, yang terjadi pada kampung di lembah di dataran tinggi Sulawesi Tengah itu. Namun, hal yang sama juga terjadi di seluruh Desa di Indonesia, tak terkecuali(Atlov, 2002) . Sedangkan  lembaga adat sebagai salah satu sarana menyediakan akses orang tehradap tanah perannya mulai berkurang, diganti secara perlahan oleh peran kepala desa di tingkat kampung. Distrubusi lahan—bila sebelumnya dilakukan oleh lembaga adat dan kepala desa—maka setelah regulasi tentang pemerintah desa itu diterapkan, maka peran-peran adat mulai memudar. Ini bisa dilihat—tiap izin penggunaan lahan untuk pajak hasil bumi mulai dikotrol oleh negara melalui kepala desa; dan kewengan melakukan distrubusi tanah ada tangan kepala desa hingga saat ini.

Sehingga dengan modus seperti itu, dinamika perpindahan penguasaan dan pemilikan tanah lebih mudah terjadi. Karena dengan kewengan macam itu—anggota komunitas—sangat mudah sekali dihilangkan hak atas tanahnya oleh negara dengan mengkaliam tanah terlatar—sehingga menjadi milik negara—selama lima tahun tak dikelola efektif[17]. Makanya akses penguasaan terhadap  sumber daya tani di lembah Napu, Behoa dan Palolo menimbulkan berbagai dialema usaha pertanian ditingkat komunitas loka saat ini. Sebab, disisi lain, meningkatnya jumlah penggunaan tanah oleh migran, menipisnya luas persedian tanah bagi masyarakat di Napu, Palolo dan Behoa.

Sebagain diantara mereka meklaim bahwa tanah yang mereka kusaia adalah penguasaan  sumber daya berdasarkan  sistem adat dan penguasaan berdasarkan sistem hukum negara. Penguasaan berdasarkan sistem adat berlasung dalam skala yang tidak begitu luas. Praktek penguasaan adat hanya terdapat di beberapa tempat di Lembah Napu dan Palolo, seperti Wanga, Doda, dan Lempe.

Itulah sebabnya, siistem penguasaan tanah berdasarkan  adat (common property) terdapat di dataran tinggi Napu, Doda dan  Palolo  dapat dijumpai pada kampung-kampung —yang sudah ada tidak kurang dari lima puluh tahun sejak berdirinya. Meski demikian system penguasaan tanah di dataran tinggi Napu, Behoa dan Palolo sama sekali tidak ditemukan pada komunitas yang terbentuk melalui kampung-kampung di dataran tinggi kurang dari 20 tahun belakangan ini. Di Dongidongi, Lembah Palolo, penguasaan dan pemilikan tanah dipeloleh dengan cara reclaiming—didalam TNLL atas perjuangan 1030 KK sejak tahun 2001.

Regulasi menegnai sejak tahun 1979, tidak hanya memberi dampak bagi perubahan cara mendapatakan tanah di tingkat komunitas, sekurangnya juga telah mengubah komposisi penguasaan tanah secara tidak langsung ketangan berbagai investor  dan penduduk melalui bentuk adminitrasi tanah—yang diiringi praktek politik hak menguasai negara tehadap tanah. Sehingga tanah-tanah yang dikusai adat dilembah itu—kemudian oleh negara diklaim tanah milik negara. Setelah penyeragaman adminitrasi tanah (land adminitration system), kemudian pemerintah Orde Baru meperkenalkan penyeragaman bentuk desa—yang dimulai sejak tahun 1980-an[18]. Regulasi ini, unit pemerintahan terkecil dilakukan secara seragam, yakni perubahan bentuk pemerintahan itu menjadi nama “Desa. Sekurangnya hal itu telah memperlemah posisi hukum adat dana lembaga adat adat yang ada di tingkat kampung. Dengan kata lain pemerintah semakin memperketat kontrol gerakan terhadap komunitas lokal (Mahanani, 2001).

Sebaliknya memperkuat peran negara melalui lembaga kepala desa dan perangkatnya. Akibatnya, peran pemerintah desa yang begitu dominan menyebabkan hukum adat kehilngan fungsi dalam menyelesaikan sengketa baik, pertanahan, maupun masalah kemasyarakatan yang lainnya. Di Desa Wanga, bila pada lima puluh tahun lalu penguasaan dan pemilikan tanah diberikan lansung oleh lembag adat kepada anggaota, maka sejak sejak dua puluh tahun terakhir peran semacam itu sudah digantikan oleh peran lembaga desa melalui pemerintah desa di Wanga.

Dinamika   Penguasaan Tanah

Dinamika penguasaan tanah di dataran tinggi Suulawesi Tengah sebenarnya sudah berlangsung sejak tanah dianggap sebagai komoditas—yang mendatangkan nilai ekonomi. Komposisi penguasaan diatas, berdasarkan suku dan agama, jika dilihat dari pergeseran kepemilikan, sudah berlangsung sejak pemerintahan kolonial mulai mengintrodusir berbagai komoditi ke wilayah dataran tinggi Napu dan Doda (Aragon, 2003).   Akan tetapi jika dilihat dari segi keragaman penguasaan tanah pertanian berdasarkan luas, antara kurang dari setengah hektar hingga lebih luas dari dua hektar.

Hal ini cukup beralasan, menyusul secara horisontal, penduduk yang bermukim di Sulawesi Tengah sangat beragam. Baik atas dasar suku bangsa maupun agama. Ada suku-suku bangsa asli dan juga ada suku-suku bangsa pendatang. Ada penganut Islam, Kristen, Hindu, Budha, dan penganut agama suku (Sangadji, 2004). Demikian pula dalam penguasaan sumber daya alam, ada kelompok suku yang menguasaai sumber daya tanah begitu luas—Kelompok ini—utama terdiri dari pada migran bugis, etnis China—dalam perdagangan, lainnya.

Gambaran  perolehan tanah bervariasi—perlakukan yang berbeda—tanah yang dikusai kepala keluarga di dataran tinggi Sulawesi Tengah juga dan betumpang tindih antara suku, agama dan identitas lainnya. Pertama, beralihnya penguasaan lahan berdasarkan komposisi luas –yang kemudian bercampur baur dengan komposisi agama dan suku. Agama kristen menguasai tanah lebih dominan dalam komposisi antara kurang dari 0,5 ha hingga lebih besar dari 2 ha—ini disebabkan oleh agama kristen mayoritas—menghuni dataran tinggi Sulawesi Tengah bila dibading dengan agama lainnya. Migran—yang terjadi diwilayah itu—terjadi—dilakukan lebih dominan agama islam dan kristen. Suku asli, seperti Behoa, Napu—lebih domina menguasai tanah diwilayah kampung mereka dengan komposisi yang hampir merata.

Suku asli ini—tidak begitu dominan menguasaai luas tanah—melainkan terdistrubusi merata ke tiap kepala keluarga—luas rata-ratanya—antara besar dari setengah hektar hingga kecil dari dua hektar. Bila dibadingkan dengan suku—yang belakangan ini masuk  belakangan ini cukup mengalami perkembangan luasr biasa. Kaetgori—perpindahan penduduk ini dapat disebut migrasii llokal, yakni perpindahan yang dilakukan oleh suku di sekitar wilayah lembah Mori di Bagian Tenggara dan  Lembah Palu di bagian barat Sulawesi Tengah. Suku itu, adalah  Tialo, Lindu, Mori, Kulawi, Kaili, Da’a. Poso. Perpindahan penduduk local—kedatran tinggi sudah dimulai sejak tahun 1940-an—berlasung karena proses asimilasi alimi—karena kawin,perlidungan keamanan dari ancaman pembunuhan oleh pergolokan di di Sulawesi Tengah pada waktu pemberontakan DIITI, pemerintahan kolonial belanda,  diajak oleh tetangga, karena tugas sebagai pegawai negeri—atau sebagai pegawai rumaha ibadah, transmigrasi lokal—seperti gereja—dengan tidak termotivasi.

Kedua, perpindahan itu—bisa disebut  migrasi non local —-dilakukan oleh orang diluar Provinsi Sulawesi Tengah. Mereka adalah suku  Bugis , Flores, Toraja, Manado, Jawa, Mandar. Motivasi migrasi luar ini—lebih dominan disebabkan oleh mencari sumber daya tanah untuk pengembangan komoditi pertanian. Selain itu, jawa, flores—lebih banyak bermigrasi karena program transmigrasi nasional-yang dibangun pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sejak tahun 1960-an. Tabel 2 memperlihatkan dinamikan penguasaan tanah berdasarkan suku dan agama di dataran tinggi Sulawesi Tengah, adalah sebagai beirkut:

Tabel 2. Penguasaan Tanah Berdasarkan Komposisi Suku Dan Agama (KK), 2004 (Survey, 2004)[19]
Luas/Agama < 0,5 ha 0,5 – 1 ha 1 – 1.5  ha 1,5 – 2  ha > 2 ha Total
Islam Kristen Islam Kristen Islam Kristen Islam Kristen Islam Kristen Islam Kristen
Napu (n=53) 0 25 0 7 0 7 0 10 0 4 0 53 53
Kulawi (n=74) 0 12 0 14 0 10 1 35 1 1 2 72 74
Bugis (n=46) 1 0 3 0 9 0 12 1 20 0 45 1 46
Flores (n=5) 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 1 4 5
Toraja (n=17) 0 0 0 1 1 3 1 4 0 7 2 15 17
Behoa (n=218) 0 75 1 38 0 48 0 23 1 32 2 216 218
Manado (n=8) 0 0 0 1 1 3 0 3 0 0 1 7 8
Jawa (n=1) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
Poso (n=3) 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3 3
Kaili (n=132) 10 4 18 14 22 12 23 15 8 6 81 51 132
Da’a (n=387) 0 0 0 0 5 22 13 108 3 236 21 366 387
Mandar (n=3) 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 3
Tialo (n=1) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
Lindu (n=1) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Mori (n=7) 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 7 7
Seko/Rampi (n=47) 0 6 0 2 0 5 0 32 0 2 0 47 47
Lainnya (n=111) 2 17 1 12 0 25 18 12 16 8 37 74 111
Total (n=1114) 13 139 23 92 42 141 69 248 50 297 197 917 1114

Tebl 2 diatas, sekurangnya  dilihat dalam dinamika pola pergeseran penguasaan tanah. Pertama, Etnis Behoa—yang mayoritas beragama Kristen—lebih dominan menguasai tanah di lembah  Kedua etnis, sebagai penduduk asli itu–rata-rata memiliki tanah untuk usaha pertanian, karena secara demografi kedua suku itu paling banyak menghuni kampung-kampung seperti di Doda dan Wanga. Rata-rata diantara mereka memiliki tanah di pemukiman.  Berbeda dengan di Dongidongi, suku Kaili Sub etnis Da’a rata-rata memiliki dan menguasai lahan dua hektar per-kepala—yang mereka peroleh melalui reklaiming tanah negara sejak tahun 2000. Perjuangan ini—yang mereka sebagai perjuangan merebut hak atas tanah. Bebeda Doda, Lempe, Wanga penguasaan lahan  lebih dominan dikusai berdasarkan etnis—dimana Behoa dan Napu memiliki lahan hampir merata,–diwilayah merek amasing-masing –namun memiliki luas lahan yang terbatas antara setengah hektar— hingga dua hektar ke bawah. Hanya sepuluh hingga dua puluh diantaranya memiliki lahan di atas puluhan hektar. Sementara berbagai warga yang masuk ke wilayah itu, meski jumlah komposisi mereka sedikit tetapi menguasai lahan rata-rata diatas dua hekatr per-kepala keluarga.

Kedua, perpindahan penduduk, baik dilakukan secara alami (migrasi) maupun dilakukan dengan proyek pembangunan transmigrasi. Dalam pembangunan ini, negara memberikan tanah secara cuma-cuma kepada para trasmigrasi. Perolehan hak atas tanah itu, diberikan negara atas nama tanah negara..  Proyek transmigrasi pemerintah tahun 1979. Proyek Ini memindahkan tidak kurang dari 1000 KK masyarakat yang berasal dari Kulawi, Palu, Rondingo, Kamalisi dan lainnya. Mereka dipindahkan ke Desa  Rahmat, Kadidia, Togoga, Kamarora di Lembah Palolo, bagian Timur Laut TNLL Proyek Trasmigrasi Toe Jaya (Dododolo) 1996, pemindahan tidak kurang dari 70 KK. Mereka ditempatkan di Lembah Napu.  Pemindahan  secara besar-besaran ini merupakan penyebab utama terjadinya kepadatan penduduk di Lembah Palolo (Sitorus, 2003) dan lembah Napu.

Proyek transmigrasi yang disebutkan itu, sekurangnya telah  menguras luas lahan penghilangan hak atas tanah adat; pembangunan perkebunan skala besar; pembangunan jalan, yang menggabungkan poros lembah Palu-lembah Napu-lembah Besoa.  Dengan kata lain proyek pembangunan diatas turut berkontribusi bagi dinamika  penguasaan dan kepemilikan tanah bagi masyarakat lokal. Misalnya proyek pembangunan transmigrasi lokal di desa Dodolo, yang juga memberi dampak bagi kompoisisi politik penguasaan tanah   (Sikor, 2002)

Dalam dua puluh  tahun terakhir, jumlah perpindahan dari berbagai suku masuk kewilayah itu, antara lain  Rampi; Bugis; Toraja; Kulawi; Mori; Bada; Pamona; Tator; Flores; Manado;  Bali; Saluan (banggai); Jawa; Poso; Sangir. Suku yang disebutkan di atas, termasuk suku yang melakukan perpindahan dengan berbagai kepentingan dalam usaha di bidang pertanian, yang membutuhkan lahan. Aspek Perpindahan (migrasi) pertambahan pengungsi, juga berpengaruh pada aspek ketimpangan kepemilikan dan penguasaan disatu sisi, pada masyarakat lokal yang sudah tinggal di Lembah Napu, Doda, dan Lembah Palolo. Penduduk pendatang yang begitu banyak berdatangan bermukim di ke-tiga lembah itu, yang sudah berlangsung lama. Bahkan perpindahan besar-besaran sudah terjadi sejak tahun 1964, ketika orang dari Rampi, Seko, Sulawesi Selatan masuk ke lembah Napu dan Doda. Kemudian diikuti oleh membludaknya pengungsi Poso, yang merupakan imbas dari kerusuhan Poso sejak Mei 1998 hingga kini.

Perpindahan penduduk itu, karena motivasi lahan pertananian subur. Actioli (2003) menyebutkan, bahwa migrasi Bugis kecenderungan bergerak kearah daerah yang lebih subur(Actioli, 2003). Namun Sesungguhnya problem migrasi bukan hanya menjadi problem di Lembah di daratan tinggi Napu, Behoa, dan Palolo, tetapi menjadi masalah umum pelik di Indonesia, dimana migrasi kecedrungan terjadi ke daerah yang lebih kaya atau daerah yang lebih potesial dari segi sumber daya alam.

Aspek ini tidak hanya berpengaruhi pada luasnya komposisi penggunaan tanah, tetapi lebih dari itu, juga pola kewajiban dan kewajiban para pemakai tanah dan komposisi efektifitas ekonomi penggunaan tanah dalam kerangka formal dan non formal. Hal ini juga menyebabkan menipisnya pola penguasaan tanah dari sudut pada pelapisan sosial (strata sosial)

Ketiga, Pembangunan pemerintah dalam berbagai proyek infraksturuktur dan proyek perkebunan swasta. Pemicu pergeseran penguasaan lahan lain, pembangunan jalan poros yang menghubungkan  Palu–Palolo–Napu, pertengahan tahun 80-an. Poros jalan ini sekurangnya telah mempengaruhi pola penguasaan agraria di lembah Napu, karena kehadiran jalan raya ini, sekurangnya telah memicu tumbuh investasi skala besar di lembah Napu,  yang menguras sumber daya tanah begitu luas.

Kemudian diteruskan pembangunan jalan poros yang menghubungkan Napu –Lembah Doda, pada akhir tahun 90-an, juga telah menyebabkan pola penggunaan lahan dari usaha pertanian sub-sistence ke usaha pertanian, berorientasi  komoditi-nya produksi kapitalis. Artinya pola penggunaan lahan mengikuti perkembangan harga pasar komoditi. Proyek pembangunan jalan poros yang menghubungkan lembah Palu-Palolo-Napu dan Doda; Serta proyek jalan yang menghubungkan lembah Poso dan Lembah Napu, Doda. Meski sesungguhnya kontribusi proyek ini cukup besar bagi perekonomian, Kabupaten Poso, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Akan tetapi rendahnya pajak bagi investasi skala besar di sektor pertanian, subsidi  penanaman modal dalam negeri. Keadaan ini menyebabkan meluas investasi pertanian dalam skala besar di Lembah Doda, Napu,  misalnya dengan PT Haspam, yang mengelola teh, kopi dan coklat.

Sementara kehadiran sejumlah perusahaan swasta, hal ini bisa dilihat selama beberapa 10 tahun terakhir, perusahaan perusahaan berbasis sumber daya tanah masuk ke lembah Napu, selain berkontribusi bagi menipisnya tanah, tetapi yang paling penting berkontribusi mengubah tanah menjadi modal dan menghubungkannya dengan pasar global, dimana hampir semua orientasi komoditi perusahaan itu, bersentuhan dengan pasar global.  Misalnya PT Hafrm Napu dengan 7.700 Hektar berdasarkan Hak Guna Usaha Nomor, 65/HGU/PHN/1995 tanggal 11 Oktober 1995, lokasi Desa Maholo, Wanga, Winowanga dan lainnya,  komoditi  Kakao, Teh, Kopi Arabika; PT Wuasa Sardana Lestari, Lembah Napu, luas 10.000 hektar berdasarkan  izin lokasi Gubenur Sulawesi Tengah  No.460/GKDH-ST/IX/ 95  tanggal 5 September 1995, Lembah Napu,  Kopi Arabika (belum aktif) ; PT Tulus sintuwu Karya, Kakao, luas 99 hektar, Lembah Palolo, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), No. 246/I/PMDN/1995 tanggal 29 Mei 1995 ; PT Kebun Abdi Dharma, Kulawi, luas 99 hektar, Kakao, berdasarkan Hak Guna Usaha Nomor, 570/10/HGU/B.II-BKPMD/1991;  PT Gimpu Jaya Coklat,Kakao, luas 99 hektar berdasarkan Hak Guna Usaha  No.04/HGU/1991 tanggal 20 Mei 1991; PT Gimpu Jaya Coklat, PMDN No.525/4263/1995 tanggal 27 September 1995, luas 5000 hektar;  PT Tangkolowi Makmur, Lembah Kulawi, berdasarkan No.496/GKDH-ST/XI/95 1 November 95, luas 275 hektar, Kopi Arabika;  Koperasi Pegawai Negeri  Adhyaksa Kejati, Kulawi No.496/GKDH-ST/XI/95, 1 November 95) luas 125 hektar, Kopi Arabika;  Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah 375 hektar, Cengkeh, Lembah Kulawi;   PT. Nagali Jaya, Kecamtan Dolo,  SK.Pencetakan  Tanah  HK.350/E.4.641/07-91, luas 1.450,  Kakao;  PT  Sinar Tabiora, Kecamatan Dolo berdasarkan SK Pencetakan  Tanah No. HK.350/E.4.900/10-91,  4.000 hektar,  Kakao; . PT. Lestari Tani Teladan, Kecamatan Dolo,  berdasarkan HGU, No.47/HGU/BPN/1994, luas 10.000 hektar,  Kelapa Sawit;  PT Lanang, Kecamtan Dolo berdasarkan surat keputusan gubenur Sulawesi Tengah No.550/GKDH-ST, luas 7.500 hektar, Pisang Abaca; PT Graha Lestari Pakar Mandiri, Kecamtan Dolo berdasarkan surat izin gubernur  No.385/GKDH-ST/V/96,  luas 5.000 hektar,  pisang Abaca; PT A Rasmamulia, Dolo, berdasarkan izi PMD No.02-19/I/PMDN/1998, luas 420  hektar, Kakao.  Kemudian pada tahun 1998, pemerintah juga memberikan KK kepada PT Mandar Uli Mineral seluas 590.000 hektar, di mana sebagian arealnya berada di dalam Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) (Seputar Rakyat, April 2003

Kehadiran perusahaan yang demikian luas, mempersempit lahan subur yang sebelumnya dikuasai oleh masyarakat lokal. Karena jauh sebelumnya, pemerintah telah mendorong berbagai program land reform melalui program transmigrasi di wilayah itu, karena proletarisasi tanah,  tetapi pada saat yang sama pemerintah memberikan sejumlah izin kepada perusahaan dengan memanfaatkan areal yang cukup luas.

Nampaknya, bahwa kehadiran perusahaan itu, pada saat yang tidak berselang lama, pergeseran pekerjaan petani menjadi buruh tani terjadi di wilayah lembah Palolo, Napu, dan Doda. Dari jumlah perusahaan itu, tidak kurang mempekerjakan sekitar 10.000 tenaga kerja, baik mereka yang berasal dari lembah Palolo, Napu, Kulawi. Sementara mereka yang didatangkan dari Pulau Jawa melalui program transmigrasi, yang bekerja sebagai Pir-trans di PT Hasfam, Napu.

Masalahnya kehadiran perusahaan perkebunan di ketiga lembah itu, sekurangnya telah memicu ketimpangan pemilikan lahan. Dimana sebagian besar lahan dikonversi menjadi perkebunan Kopi, Kakao, Pisang Abacca di tanah yang diklaim diatas tanah negara. Makanya acapkali ada pembukaan selalu diikuti dengan proses ganti rugi.  Itulah sebabnya proses perizinan dengan mudah terjadi. Padahal tanah yang diklaim sebagai tanah negara itu, adalah tanah warisan dan tanah adat. Karena tidak memiliki bukti sah, menurut prepektif hukum negara, makanya dianggap tanah negara. Tidak heran kemudian jika terjadi berbagai macam konflik kekerasan untuk mempertahankan tanah, dengan alasan bentuk ketidak adilan terhadap masyarakat kampung.

Keempat, politik hegomoni pemerintahan orde baru selama berkuasa, sekurangnya telah mengubah komposisi penguasaan tanah secara tidak langsung dengan memperkenalkan penyeragaman bentuk desa melalui regulasi dalam UU No.5/1979 tentang pelaksanaan pemerintah desa[20]. Regulasi ini, unit pemerintahan terkecil dilakukan secara seragam, yakni perubahan bentuk pemerintahan itu menjadi nama “Desa. Sekurangnya hal itu telah memperlemah posisi hukum adat dana lembaga adat adat yang ada di tingkat kampung. Dengan kata lain pemerintah semakin memperketat kontrol gerakan terhadap komunitas lokal (Mahanani, 2001). Sebaliknya memperkuat peran negara melalui lembaga kepala desa dan perangkatnya. Akibatnya, peran pemerintah desa yang begitu dominan menyebabkan hukum adat kehilngan fungsi dalam menyelesaikan sengketa baik, pertanahan, maupun masalah kemasyarakatan yang lainnya.

Penggunaan Lahan:  Produksi Komoditi Pertanian

Dinamika penggunaan lahan pertanian di lembah Napu, Doda dan Palolo mengalami perubahan yang cukup—masif dari waktu ke waktu—tergantung pada nilai harga pasar komoditi—teknologi, budaya-pertanian, modal dan lainnya. Dinamika ini—juga ditandai dengan meningkatnya jumlah buruh tidak tetap pada lading-ladang—yang menanam  komuditi jagung dan palawija. Menurut Lambert Tom (2003) dinamika itu, dalam , pedekatan Kekuasaan politik dalam  sumber daya alam—bila  berubah ke cara produksi sekarang dan dapat dilihat dalam dua tahap, yakni tahap pertama,  sedang terjadi perubahan kekayaan alam menjadi modal dalam ekonomi produksi pertanian dalam bentuk kapitalisasi komoditi pertanian. Kedua, Menurut Tom (2003) pada saat yang sama, banyaknya petani yang tumbuh menjadi buruh upahan dalam berbagai bentuk sistem pengupahan, antara lain bagi hasil, sewa menyewa lahan, buruh harian, perpanen dan lainnya. Boleh dikata petani diubah menjadi buruh upahan. Di Afrika Selatan ketika masih Apartheid berkuasa, sebagian besar penduduk negeri itu bekerja sebagai buruh tani di ladang-ladang orang kulit putih, setelah tanah mereka dikuasai dengan cara kolonilisasi dan berbagai kebijakan diskriminatfi di negeri itu[21].

Corak produksi pertanian—disebutkan Tom diatas setidak sangat ditentukan produksi pertanian, jenis  komoditi pertanian.— Faktor produksi itu, berhubungan physical capital, seperti tractors, modal, buruh (sewa dan keluarga, sistem adat), kesuburan tanah. Sarana dan prasaran, air, cadangan makanan, kimia tanah, dana komposisi lain (Sabates-Wheeler, 2005). Sedangkan produksi, dapat dipahami sebagai jumlah biaya hasil yang diperoleh dikurangi biaya produksi. Dengan kata lain pendapatan bersih. Dalam pertanian, produksi meski belum ada istilah yang tepat, sekurangnya penghasilan, berhubungan dengan tiga factor, yakni 1) factor khusus; 2) Faktor relatif dan 3) Total produksi (Sabates-Wheeler, 2005).

.

Pemanfaatan komoditi mengalami perubahan ketika pola pertanian yang dibawah para pendatang dan  ini menguat ketika terbukanya jalan di kedua lembah itu. Pada tahun 1970-an,  di lembah Napu, dan tahun 1960-an di Lembah Palolo  dan lembah Doda pada akhir tahun 2000-an. Perubahan itu, tidak hanyaterjadi pada pola pertanian—sejalan dengan masuknya teknologi pertanian—antara migran dan masyarakat local.

Bila dilihat lebih jauh kebelakang, penggunaan komoditi dan pola pertanian di Lembah Palolo—secara garis mengikuti periode pembukaan jalan Poros Palu-Pallol antara tahun 1972-1973. Kemudian poros –yang menghubungkan Palu-Palolo dan Napu natara tahun 1993, Kemduian Poros Palu-Palolo-Napu dan Behoa, antara tahun 2001.Pembangunan poros jalan—yang bertahap itu—telah turut megubah, jenis, komoditi dan penggunaan lahan pertanian di lembah itu.

Tabel 3.Penggunaan lahan untuk Komoditi Pertanian, 2004 (Survey n=1474)[22]
Komoditi Wanga (n=77) Doda(n=193) Lempe (n=64) Dodolo (76) Dongidongi n=1064)
Sawah 66 23% 204 38% 71 27% 53 27% 0 0%
Kolam Ikan 12 4% 33 6% 24 9% 0 0% 0 0%
Kebun Coklat 67 23% 139 26% 52 20% 47 24% 421 40%
Kebun Kopi 21 7% 58 11% 20 8% 12 6% 39 4%
Kebun Vanili 13 4% 33 6% 10 4% 24 12% 210 20%
Ladang jagung 100 34% 50 9% 60 23% 52 27% 316 30%
Ladang sayur-sayuran 7 2% 7 1% 14 5% 3 2% 32 3%
Ladang kacang-kacangan 4 1% 16 3% 14 5% 4 2% 36 3%
Totals 290 100% 540 100% 265 100% 195 100% 1054 100%

Bila dilihat pada tabel diatas, trend penggunaan komoditi Jagung dilahan usaha pertanian hampir merata di semua komonitas di datara tinggi. Mengapa, karena komoditi ini—lebih cepat dipanen ketibang komoditi lain—dan penjulannya lebih mudah—dimana pembeli datang ke kampung.

Pertanian orang pendatang lebih dominan berorientasi pasar ketimbang orang lokal. Sementara orang lokal hanya terbiasa menjalankan pertanian mereka yang sudah dikembangkan sejak dulu. Meski ada perubahan tidak seradikal  pertanian yang dikembangkan oleh masyarakat pendatang. Misalnya jika di Doda, lebih dominan ditemukan  pertanian lahan basa dengan usaha pertanian sawah tada hujan, maka di Dongidongi tidak ditemukan usaha pertanian sawah. Penyebabnya, karena orang Kaili sub-etnis Da’a mempunyai pengalaman panjang dengan pertanian lahan kering, menyusul mereka berasal dari punggung gunung Gawalise, yang tak tersedia pertanian lahan basa.  Pola pemanfaatan lahan secara garis besar juga dipengaruhi oleh kebiasaan etnis di lembah itu mengelola pertanian dan sebagian besar diantara suku asli mereka memiliki memanfaatkan lahan berdasarkan kebiasaan mereka mengelola pertanian, berdasarkan tradisi yang sudah berlangsung lama (subsituen).

Meski demikian belakangan ini, penggunaan lahan untuk komomiditi pertanian lebih besar dipengaruhi oleh aspek Pasar mengenai harga komoditi ditingkat global, kenaikan harga coklat[23]. di pasar internasional sejak sejak tahun 1990-an memicu konversi hutan menjadi perkebunan coklat. Hal yang sama juga terjadi di perkebunan, dimana sebagain besar masyarakat mengubah komoditi pertanian mereka untuk dijadikan perkebunan Kakao dalam skala besar. Tidak heran hanya dalam jangak waktu lima, tahun provinsi Sulawesi Tengah termasuk daerah penghasil biji Kakao di Sulawesi Tengah. Namun pola perubahan usaha komdoditi Kakao diatas karena harga di pasar global naik, tetapi juga sudah terjadi pada satu dasawarsa sebelumnya, dimana harga Cengkeh naik secara besar-besaran pada tahun 1980-an. Praktis hampir sebagain besar petani di Sulawesi Tengah memiliki usaha perkebunan Cengkeh. Tidak lama kemudian setelah harga Cengkeh anjlok di pasar internasional, maka kemudian banyak petani di Sulawesi Tengah tidak mengolah usaha kebun Cengkehnya lagi.

Bahkan banyak diantara para petani mengubah komoditi Cengkeh itu ke perkebunan Kakao. Tidak heran kemudian selama periode 2001-2003 hasil biji Kakao yang keluar dari Sulawesi Tengah menempati urutan kedua setelah Kopra, misalnya pada tahun 2001, biji Kakao hasil bumi Sulawesi Tengah sebesar 56.825 ton kemudian meningkat menjadi sebesar 59.294 ton pada tahun 2002, pada tahun berikutnya, 2003 tidak mengalami perubahan berarti, yakni 59.358 ton. Selama tahun 2004 dan awal 2005, Sulawesi Tengah berhasil mengekspor sekitar 14.708 ton (januari – februari 2005)  biji Kakao ke sejumlah negara di kawasan Asia dan Mancanegara. Ekspor komoditi itu, sekurangnya telah menyumbang devisa bagi negara tidak kurang dari 15 juta  Dollar Amerika Serikat (US$) . Perolehan ini menurun dibandingkan dengan volume ekspor maupun perolehan devisa yang diperoleh periode yang sama tahun 2004, sebesar 20% (berkurang sekitar US$ 3 juta)[24]. Penurunan tersebut, disebabkan karena persediaan kakao di tangan para petani masih kurang sebab musim panen raya belum tiba dan kedua disebabkan menurunnya nilai harga coklat dipsaran, sehingga ada Sebagian petani menelantarkan kebun kakaonya. Tujuan eksport itu, antara lain ke negara  Asia, Amerika Serikta, Jerman, Belanda dan lainnya.  Menyangkut Boming Coklat, ditingkat nasional, negara berhasil meraup 297 juta US$ dalam tahun 1999; 236 juta US$ dalam tahun 2000;  277 juta US$ dalam tahun 2001 dan 521 juta US$ dalam 2002; 853 juta US$ dalam tahun 2003. Tabel 1 memperlihatkan hasil berbagai komoditi pertanian Sulawesi Tengah selama periode 2001-2003, adalah sebagai berikut:

Tabel 1 .Hasil Berbagai Komoditi Pertanian Sulawesi Tengah Selama Periode 2001-2003[25]
No. Komoditi Volume (Ton)
2001 2002 2003
1. Kelapa 185.474,0 185.323,0 194.504,0
2. Kakao 56.825,0 59.294,0 59.358,0
3. Kelapa sawit 28.926,0 34.791,0 40.054,0
4. Cengkeh 8.345,0 9.322,0 9.350,0
5. Kopi 5.705,0 7.257,0 7.368,0
6. Jambu mete 2.164,0 4.063,0 4.144,0
7. Karet 2.371,0 2.415,0 2.215,0
8. the 673,0 655,0 1.101,0
9. Kemiri 199,0 383,0 394,0
10. Kemiri 199,0 383,0 394,0
11. Kapok 189,0 292,0 174,0
12. Lada 217,0 159,0 165,0
13. Pala (nutmeg) 61,0 68,0 81,0
14. Panili 54,0 57,0 58,0
15. Aren 8,0 22,0 57,0
16. Jahe 0,0 0,0 0,0

Berkaitan dengan kecenderungan pemanfaatan sumber daya tanah  bergeser tinggi rendah harga komoditi di berbagai pasaran lokal maupun internasional.  Misalnya, kecenderungan, naiknya harga komoditi Coklat dan Vanili di pasar internasional, pada saat yang hampir sama, harga kedua komoditi itu juga mengalami lompatan harga di tingkat lokal. Itulah sebabnya banyak para petani mengubah pemanfaat lahan mereka, dari umumnya menanam komoditi Jagung menggantinya menjadi komoditi Kakao dan Vanili. Karena kedua komoditi Kakao dan Vanili mengalami peningkatan sejak dua tahun terakhir.[26] Laju perkembangan kebun Coklat dan Vanili mengalahkah komoditi lainnya, jika dibanding dengan tanaman pertanian lahan basa (sawah). Selain aspek pasar, pengetahuan teknologi dan modal dalam mengelolah kebun Coklat dan Vanili turut mempengaruhi perkembangan tanaman coklat di ketiga lembah itu. Pengalaman perkembangan pengelolaan Kakao di Sulawesi Tengah sudah berkembang sejak tahun 70-an, ketika para Tenaga Kerja Indonesia asal indonesia bekerja di perkebunan Kakao di Malasyia pulang  dan berbekal pengalaman itu, kemudian mereka mengembangkan perkebunan Kakao di Sulawesi Tengah.

Terlepas dari soal pengaruh harga pasar mengenai komodoti itu, migrasi, peguasaan tanah berdasarkan suku, agama dan lainnya,  tetapi secara garis besar, perubahan semacam itu, sekurangnya telah memicu menipisnya penguasaan tanah bagi komunitas miskin. Sebagian besar perkebunan coklat itu hanya bisa tumbuh subur di daerah geografi tertentu. Misalnya di lembah napu, dan daerah yang beriklim sedang di Sulawesi Tengah.  Kebun Kakao—  dapat mengurangi jatah penggunaan lahan masyarakat lokal di daratan tinggi dan iklim sedang. Jika ini terus berlangsung, maka wajar pertanian dataran tinggi yang di dominasi masyarakat adat akan semakin terancam kehilangan tanah-tanah mereka. Apalagi sebagai besar mereka memiliki tingkat keamanan tanah sangat rendah dari sekian banyak bukti kepemilikan hak atas tanah.

Evolusi pola pergesearan kepemilikan dan penguasaan tanah di Lembah Napu, Doda dan Palolo bika dilihat dalam sebelum kolonial, kemerdekaan cenderung bergeser kearah kepemilikan struruktur penguasan dan pemilikan berdasarkan suku, agama. Kemudian, karena berbagai program kemudian disusul dengan program pembangunan pemerintah yang merusak, baik infrastruktur jalan, program penguatan ekonomi rakyat di wilayah itu, maka pergeseran kepemilikan beradasarkan agama, suku sudah mulai bergeser kearah penguasaan dan kepemilikan menurut kekuatan modal dan alat dan sarana pertanian. Dengan kata lain, bahwa evolusi Perubahan sangat dipengaruhi oleh faktor kekuasaan dan politik menjadi penentunya (Sikor, 2003).

Kesimpulan dan Rekomendasi

Sebagai kesimpulan dalam penelitian ini.

Pertama, pola pergeseran penguasaan tanah dari komposisi penguasaan berdasarkan suku asli ke komposisi penguasaan berdasarkan suku migran—yang belakangan ini masuk ke lembah Doda

Kedua, proses ini yang ditandai dengan keberutalan dan perampasan harta benda secara kekerasan, melalui berbagai penggusuran paksa. Dalam konteks sistematik, terjadi transformasi dari ekonomi produksi untuk subsistensi menjadi ekonomi produksi komoditi. Dominasi absolut dari ekonomi produksi komoditi merupakan salah satu ciri pokok kapitalisme disektor pertanian yang berkembang di Indonesia.

Ketiga, transformasi ini terjadi secara massif berlangsung dari kekayaan non-modal menjadi modal dalam sirkuit produksi kapitalis di satu pihak; dan di pihak lain, transformasi dari kelas petani miskin—- yang pada gilirannya menuju terbentuknya kelas buruh. Pendapat diatas, bisa diterapkan untuk melihat lebih jauh bagiamana kekayaan alam diubah menjadi menjadi modal dan tumbuhnya corak produksi baru dalam pertanian di Lembah Napu, Palolo, dan Behoa di beberapa desa. Kemudian dampak dari proses itu, melahirkan berbagai macam konflik ditingkat desa di lembah itu. Mengingat wilayah itu, merupakan daerah termasuk menyediakan sumber daya lahan subur bagi usaha pertanian.

Rekomendasi

Untuk mengurangi pergeseran penguasaan tanah, maka penting dilakukan: Pertama, meninjau kembali izin usaha perkebunan di sekitar Lembah Napu, Lembah Doda, Lemba Palolo, yang saat ini masa berlakunya belum berakhir.  Karena dengan begitu dapat memberi kesempatan kepada pemerintah untuk membuka kembali program land reform kepada masyarakat yang tidak memiliki tanah subur untuk usaha pertanian. Tanah yang sudah berakhir izin usahanya diberikan kepada dengan catatan pemerintah tidak memperpanjang lagi sejumlah izin di Lembah Napu, Palolo dan Doda.

Kedua, gambaran tentang desa Wanga, Lempe, dan Doda memperlihatkan pergeseran penguasaan tanah berdasarkan tingkat keseburan ke para pendatang. Proses ini mesti dilihat sebagai masalah terhadap masyarakat asli di wilayah itu, yang berpeluang terjadinya konflik horizontal antara masyarakat pendatang dan penduduk asli.

Ketiga, kasus masuknya orang   dari Palolo dan  Orang Dodolo ke Dalam Taman Nasional Lore Lindu karena  program transmigrasi yang menyebabkan proletarisasi tanah bagi peserta transmigrasi, maka program yang berkaitan dengan pemindahan penduduk di dataran tinggih itu, sudah perlu di tinjau kembali,  juga pada saat yang sama program transmigrasi menyebabkan proletarisasi tanah terhadap masyarakat lokal

Reference

Adams, W.M, 2002 ,National Parks As Common Pool Resources: Scale, Equity And Community, Working Paper, Department Of Geography, University Of Cambridge, Downing Place, Cambridge, Cb2 3en, UK

Atlov, Hans, 2002, Negara Dalam Desa, Patronase Kepemimpinan Lokal, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta.

Aragon, Lorraine, V,, 2003, “Japanese time” and the mica mine: occupation experiences in the Central Sulawesi Highlands, artikel dalam Journal of Southeast Asian Studies 03/96.

Fauzi, Noer, 2003,  Bersaksi UntukPembaruan Agraria: Dari Tuntutan Lokal Hingga Kecendrungan Global, KPA, Karsa, Insist Press, Jogjakarta.

Mahanani, Subekti, Kedudukan UUPA 1960 dan Sumber Daya Agraria di Tengah Kapitalisasi Negara:  Politik Kebijakan Agraria Melanggenggengkan ketidak adilan, Jurnal Analisa sosial, Vol.6,No.2 Juli 2001, Akatiga, Bandung.

Leber, Tom, 2003, Land Reform Orientasi Pasar: Politik Orang Tanpa Tanah dan Kemiskinan di Pedesaan Afrika Selatan, dalam buku Membongkar Kepalsuan Land Reform Bank Dunia,  Federasi Serikat Petani Indonesia, Jakarta.

Lounela, Anu, 2002, Menogosiasikan Hak-Hak Atas Sumber Daya Alam Di Indonesia: Desentralisasi Di Wonosobo Dalam Buku Berebut Tanah Beberapa Kajian Berprespektif Kampus Dan Kampung yang di edit Anu Lounela dan R Yando Zakaria  , Penerbit Insist Pres Dan Karsa, Yogjakarta.

Ridell James C.  1987.  Land Tenure and Agroforestry : A Regional Overvew, dalam Land, Trees and Tenure : Proceedings of an International Workshop on Tenure Issue in Agro-Forestry, John B. Raintree (Editor).  ICRAF and Land Tenure Centre.

Sikor Thomas, Conflict And Concepts: The Politics Of Forest Devolution In Postccolonialist Vietnam, Paper Presented in Biennal Confrence of the International Association for study of common Property, Victorial Fals, 17-21 June 2002.

Sangadji, Arianto.et.el, 2003, Masyarakat Di Sekitar Kawasan Konservasi : Orang Rampi Dan Kulawi Di Tnll, Paper Posisi, Yayasan Tanah Merdeka Palu

Sitorus Felix, 2003, Revolusi Coklat: Social Formation, Agrarian Structure, and Forest Margins in Upland, central sulawesi, indonesia, Storma  discusion paper series, No.9 (november, 2003), Palu

Wiradi Gunawan , 1984, Pola Penguasaan Tanah dan Reforma Agraria bagian tulisan dalam buku, Dua Abad Penguasaan Tanah, Pola Penguasaan Tanah di Jawa dari Masa ke Masa, Gramedia , Jakarta.

Situmorang, Abdul Wahib, 2005, The Toba Batak,  Figthing For Environemental Justice (1988 – 2003), Walhi, Jakarta.

Soimin, Soehardayo, SH, 2004, Status Hak Dan Pembebasan Tanah, Edisi Kedua, Sinar Grafikas Jakarta.

Undang Undang Dasar 1945

Undang Undang No.5 tahun 1960 tentang pokok-poko agraria

Widjaja, Gunawan dan Mulyadi, Kartini, 2004, Hak Ata Tanah, Seri Hukum Kekayaan, Kencana, Jakarta.

Suderlin D William, 1996, Perladangan Berpindah Dan Deforestasi di Indonesia Langkah untuk Menjawab Kerancuan Berbagai Debat, Paper Posisi, Cifor Bogor

Rachel Sabates-Wheeler, 2005, Asset Inequality and Agricultural Growth:

How are patterns of asset inequality established and reproduced?, World Bank (2005), http://www.eldis.org/cf/rdr/rdr.cfm?doc=DOC19318. access, August 19, 2005


[1] Perusahaan ini adalah Holding Company dan PT Rio Tinto Groups. Izin yang sama juga telah diberikan kepada PT Palu Citra Mineral, di Taman HUtan Raya Palu. Kedua perusahaan itu, dibawah payung Rion Tinto.

[2] Proyek dan dana di TNLL: 1 Central Sulawesi Integrated Area Development and Conservation Project (1998-2005) oleh ADB- Pemerintah Indonesia sebesar Rp 382.400.000.000; 2 Managemen of a GIS unit for environmental monitoring of Lore Lindu National Park (2002-2004)  oleh The Nature Conservancy-TNC (Rp.517.200.000; 3. Protection of tropical forests through ecological conservation of marginal land phase II (2001-2005) oleh CARE sebesar Rp. 27.123.528.000. Lihat Seputar Rakyat, Edisi………….

[3] Anthropology. The study of ethnicity, minority groups, and identity,” Encyclopaedia Britannica, 2007

[4] Fredrik Barth ed. 1969 Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Cultural Difference; Eric Wolf 1982 Europe and the People Without History hlm. 381

[5] Friedlander 1975 Being Indian in Hueyapan, Hobsbawm and Ranger 1983 The Invention of Tradition, Sider 1993 Lumbee Indian Histories

[6] Li, ping,J.d, 2003, Rural and land tenure reform in china: Issues, Regulation and Propects for additional reform, Paper Work, Rural Development Institute (RDI), Seattle, Washington, USA (Pp.1)

[7] Gunawan Wiradi, 1984, Pola Penguasaan Tanah dan Reforma Agraria bagian tulisan dalam buku, Dua Abad Penguasaan Tanah, Pola Penguasaan Tanah di Jawa dari Masa ke Masa, Gramedia , Jakarta, hal 290.

[8] Ridell, James C.  1987.  Land Tenure and Agroforestry : A Regional Overvew, dalam Land, Trees and Tenure : Proceedings of an International Workshop on Tenure Issue in Agroforestry, John B. Raintree (Editor).  ICRAF and Land Tenure Centre.

[9] Ibid. hal 291.

[10] Lihat pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, ayat  berbunyi,” Bumi, Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

[11] Lihat pasal 519 dan pasal 520 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

[12] Lihat Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Pokok Agrarian No.5 tahun 1960.

[13] Lihat Interview Tokoh Adat …….Juli 2005. Lihat Juga, E.M Winono, Kepala Desa Doda, 2005, Sambutan Dan Laporan Kepala Desa Doda Dalam Rangka Penilaian Lomba Desa Tingkat Kabupaten , 7 Mei 2005

[14] Dikutif dari Wawacara Amir, 28 November 2004, di Dodolo—Ia baru saja seminggu tinggal di Dodoloa—terhitung tanggal tersebut.

[15] Lihat, Forum Petani Merdeka, 2003, Perjuangan FPM merebut Tanah, FPM Palu.

[16] Statistik Sulawesi Tengah, 2003, Sulawesi Tengah Dalam Angka, Palu Sulawesi Tengah

[17] Lihat..Pasal—UU No.5/1960 Tentang Pokok-pokok Agraria

[18] Sesungguhnya regulasi ini sangat bertentangan dengan UU Dasar 1945, sebagai konstitusi. Karena bertentangan dengan semangat pluralisme di Indonesia, ketika meletakkan semangat kepemilikan maupun hak pengelolaan pada pemerintah pusat. lihat Sembering  Sulaiman, 2002, Studi Hukum Pengelolaan Hutan Oleh Masyarakat Adat, Laporan Hasil Studi, Kerjasama ISHA dan WWF Indonesia, Jakarta.

[19] Catatan: Dongidongi (1064 KK); Doda (193 KK); Dodolo (76 KK); Wanga (77 KK); Lempe (66 KK).  360 KK Lainnya, mengaku tidak memiliki sumber daya tanah pertanian. . Sumber: Prediksi Survey YTM  (2004). Tabel….Berdasarkan hasil Survey dan Profile Desa Wanga, Doda, Lempe, Dodolo, Dongidongi—Sekretaris Desa, Kepala Desa dan Informasi kunci lainnya. Banyaknya kepemilikan berdasarkan agama di masing-masing kampung dapat dilihat pada total.

[20] Sesungguhnya regulasi ini sangat bertentangan dengan UU Dasar 1945, sebagai konstitusi. Karena bertentangan dengan semangat pluralisme di Indonesia, ketika meletakkan semangat kepemilikan maupun hak pengelolaan pada pemerintah pusat. lihat Sembering  Sulaiman, 2002, Studi Hukum Pengelolaan Hutan Oleh Masyarakat Adat, Laporan Hasil Studi, Kerjasama ISHA dan WWF Indonesia, Jakarta.

[21] Labert, Tom, 2003, Land Reform Berorietasi Pasar: Politik Orang Tanpa Tanah Dan Kemiskinan  Pedesaan Di Afrikan Selatan, dalam Indar Lubis, Membongkar Kepalsuan Land reform Bank Dunia,  FSPI, Jakarta, hal 4

[22] Sumber: Survey YTM, 2004, Palu

[23] Harga coklat di pasar lokal Sulawesi Tengah pada tahun 1990, sebesar Rp.10.000/Kg.

[24]Lihat, Agro Indonesia.com, 25 Februri,2005, Sulteng berhasil ekspor kakao sebanyak 14.708 ton

[25] Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Sulawesi Tengah, 2004, Palu

[26] Pada bulan Juni 2000, harga coklat Rp. 15.000/kg di Pasar local; sementara pada saat yang sama dipasar internasional harga coklat  sebesar  US $.1000/100 kg. Sedangkan Vanili kwalitas atas sebsar Rp.300.000/kg. Sementara dipasar internasional harga vanili per-kg kwlitas atas sebesar US $.100/kg. Lihat Deperindag RI, 2001, Laporan pemantauan harga komoditi, Deperindag.

3 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s