Harapan Lembaga Adat Terhadap Parlemen Baru


Oleh: Harli Abdul Muin
Published by Tuhoe Edisi X/Oktober 2009
Berbeda dengan komposisi parlemen sebelumnya, Pemilihan Legislatif 2009 telah memberikan dampak bagi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) didominasi oleh Partai Aceh (PA). Partai yang didirikan dengan idealisme Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu telah meraup 33 kursi (47,8%) dari 69 kursi yang tersedia di DPRA.

Berikutnya, urutan kedua ditempati Partai Demokrat (PD) dengan 10 kursi (14,5%), Partai Golkar delapan kursi , Partai Amanat Nasional (PAN) lima kursi, PKS dan PPP masing-masing empat kursi, dan lima kursi sisanya masing-masing diisi dari PKPI, Patriot, PDA, PBR, serta PBB. Dilaporkan bahwa dari 69 anggota dewan baru itu, hanya empat orang perempuan, yakni tiga dari Golkar dan satu dari PAN (Serambi, 30 September 2009).

Lalu, apa hubungan antara masyarakat adat dan parlemen baru tersebut? Hadirnya lembaga perwakilan rakyat atau dewan dalam suatu pemerintahan dimulai sejak awal abad ke-18 di beberapa kawasan Eropa-Skandinavia, Belanda, Swiss dan Inggris. Kelahirannya sebagai penanganan konflik pertentangan klas dalam masyarakat pada saat itu. Masyarakat berpendapat guna menyalurkan aspirasi, perlu dibentuk majelis lokal atau lembaga perwakilan. Gagasan tersebut diawali dari kasus pajak yang secara berangsur-angsur berkembang menjadi tuntutan terhadap hukum. Mereka menyatakan bahwa karena luasnya wilayah, persetujuan itu memerlukan perwakilan dalam badan atau parlemen yang berfungsi menentukan tarif pajak dan membuat perundang-undangan.

Itulah sebanya parlemen dibentuk untuk merealisasikan gagasan normatif bahwa pemerintahan harus dijalankan dengan kehendak rakyat atau will of people. Otoritas suatu pemerintahan akan tergantung pada kemampuannya untuk mentransformasikan kehendak rakyat sebagai nilai tertinggi di atas kehendak negara atau kemauan warna negara.

Patut dicerna, keanekaragaman identitas warga negara, seperti suku, agama, ras, etnis, dan budaya sangat berpotensi terjadinya konflik maupun perbedaan pendapat. Kehadiran sistem keterwakilan di DPRD melalui partai politik sangat penting artinya untuk mengakomodasi berbagai kepentingan. Sebagaimana disebutkan dalam UU No. 27 tahun 2009 tentang Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD, pasal 61, fungsi dan peranan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah meliputi tiga fungsi pokok, yakni melaksanakan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Masyarakat Adat dan Agendanya

Merujuk pada produk perundang-undangan, mislanya dalam UU No. 41/1999 pasal 67, disebutkan bahwa masyarakat adat antara lain adalah masyarakat yang masih dalam bentuk paguyuban (rechsgemeenschap); ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya; ada wilayah hukum adat yang jelas; ada pranata hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati; dan masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Bersumber dari undang-undang itu, di Aceh masih ditemukan wilayah kekuasaan adat. Antara lain: bentuk organisasi sosial yang tertata semisal kelembagaan, hukum adat dalam memperlakukan sumber daya alam, adanya komunitas yang mematuhi hukum tersebut; tata cara mengatur ketertiban umum; peradilan adat; keberlakuan hukum yang jelas. Selain itu, sebagian besar warga gampông masih memiliki ikatan geneologis dengan sesamanya.

Komunitas masyarakat adat Aceh yang tergabung dalam JKMA Aceh misalnya, sampai pada kongres mereka yang kedua pada tahun 2007, masih menyatakan bahwa kedaulatan komunitas masyarakat adat di Aceh sejauh ini masih diabaikan oleh negara, bahkan tidak diakui. Dalam laporannya, JKMA Aceh menyebutkan perlakuan tersebut merupakan bentuk marginalisasi terhadap masyarakat adat. Ini juga merupakan bentuk penindasan dari sistem politik, sosial, budaya, dan ekonomi yang tidak adil. Untuk menggapai hal itu, mereka memprasyaratkan hal: sumber daya alam dengan batas yang tegas dan pasti; hukum yang mengikat; dan hubungan sosial dan kultural yang kuat. Prasyarat itu dapat dilakukan dalam berbagai cara bila didukung oleh anggota parlemen yang kuat.

Pertama, program legislasi tata ruang yang jelas dan dukungan terhadap program pembangunan melalui anggaran publik mesti difokuskan pada penguatan sosial komunitas di kemukiman. Program legislasi di Aceh terhadap masyarakat adat, sejauh ini sudah ada mandat, yakni pasal 1 angka 19 UUPA No. 11/2006 mengenai mukim. Sebelumnya, fungsi mukim juga diatur dalam UU No 18 tahun 2001 tantang otonomi khusus untuk Provinsi Aceh.

Program legislasi yang berkaitan dengan regulasi fungsi mukim sebagai fungsi adat diatur dalam regulasi setingkat qanun, antara lain: 1) Qanun Aceh No. 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Lembaga Adat Aceh; 2) Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat; 3) Qanun Aceh No. 3/2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Imum Mukim.

Dari sekian banyak regulasi mengenai fungsi mukim sebagai pemerintahan adat, sama sekali tidak ada yang tegas. Fungsi mukim diletakkan sebagai lembaga pelengkap penderita di bawah sub-ordinasi dari camat sehingga kerap kali camat menonjol dari mukim dalam urusan adat, terutama mengenai tanah. Bila dianalisis lebih jauh, qanun pemerintahan itu tidak sesuai dengan harapan JKMA Aceh seperti yang diamanatkan dalam kongres mereka tahun 2007 lalu. JKMA Aceh menegaskan pengakuan terhadap mereka secara politik, ekonomi, budaya, dan sumber daya alam, sekurang-kurangnya meletakkan beberapa unsur penting.

Pertama, kejelasan hukum yang mengikat, tidak satu pun dari pasal per pasal pada Qanun Aceh di atas memiliki kekuatan yang mengikat. Bila hukum dipahami sebagai produk politik, tidak ada kemauan politik para politisi untuk memperkuat posisi mukim sebagai lembaga adat. Ketentuan yang mengikat dalam hukum bisa dilihat dari hukum yang lebih tinggi dan dibuat menurut mekanisme dalam perintah hukum yang lebih tinggi dan berlaku. Ketidakjelasan ini bersumber dari tidak jelasnnya wewenang mukim sebagai kepala pemerintahan dan wewenang mukim sebagai fungsi adat.

Wewenang di bidang pemerintahan menyangkut penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kemukiman, administrasi, kejelasan fungsi, dan tugas lembaga-lembaga mukim dalam satu kemukiman. Ketidakjelasan di bidang kewenangan peradilan, terlihat pada fungsi mukim sebagai lembaga penyelesaian sengketa di tingkat kemukiman, terutama menyangkut pidana ringan dan perdata. Karena ketidakjelasan ini, pada pelaksanaan putusan hukum adat, telah mengikat para pihak yang bersengketa. Misalnya, putusan peradilan adat kerap kali diabaikan oleh pengadilan negara dan syariat dalam banyak kasus.

Kedua, kejelasan batas sumber daya alam sesuai qanun No. 4/2003 tentang Pemerintahan Mukim. Hutan Ulayat menurut Pasal 1 poin 7 qanun ini adalah hutan sejauh sehari perjalanan pulang pergi. Implikasi penjelasan ini menyebabkan makna wilayah dalam hukum adat mengenai sumber daya alam di kemukiman sama sekali kabur dan tidak jelas serta sulit untuk dijelaskan. Dalam memahami relasi sosial ini terkandung pula di dalamnya berbagai perpektif seperti relasi gender, kelas (baik dari perspektif sosial maupun ekonomi), hubungan antaretnik, budaya dan kelompok umur (International Conference on Land and Resource Tenure in Changing Indonesia, 2004; Sangaji Arainto, 2003).

Keharusan pada Parlemen

Ada beberapa hal yang perlu diagendakan parlemen baru terhadap masyarakat adat berdasarkan fakta-fakta di atas. Pertama, fungsi parlemen bersama pemerintah sebagai institusi yang diberi kewenangan dalam program legislasi di daerah mesti melanjutkan dan merevisi isi qanun-qanun di Aceh mengenai mukim yang tidak memiliki kejelasan mengikat. Menyangkut kewenangan mukim, mulai dari soal fungsi mukim sebagai kepala pemerintahan dan fungsi mukim sebagai lembaga adat, juga mesti diperhatikan. Mukim sebagai kepala pemerintahan perlu penjelasan dalam penyelenggara administrasi, penyelenggara pembangunan di daerah, dan kewenangan memungut upeti.

Kedua, batas SDA harus jelas. Anggota parlemen yang baru dituntut untuk melakukan perbaikan dari beberapa sektor yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam di Aceh, terutama dalam penentuan batas wilayah pengelolaan SDA yang dilakukan oleh mukim. Hal ini demi mencegah terjadi tumpang tindih kewenangan dalam melaksanaakan tugas mukim dalam mengawasi sumber daya alam lainnya.

Ketiga, hubungan sosial yang kuat. Hal ini hanya bisa dilakukan bila mukim memiliki kewenangan yang jelas. Bila ini jelas, program pembangunan perlu diarahkan ke kemukiman. Dengan begitu, pekerjaan dan tugas-tugas mukim dapat dipertanggungjawabkan ke publik.

Parlemen baru mesti mendorong pembangunan di kemukiman dan anggaran mukim yang tetap melalui APBA, APBK. Anggaran ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan mukim sebagai penyelenggaraan pembangunan dan penyelenggara fungsi adat di tingkat kemukiman.

Di luar itu, untuk mengurangi risiko rendahnya kemampuan mukim dalam mengelola dana publik, program pembangunan mukim juga harus diarahkan untuk meningkatkan kapasitas mukim dalam membangun akuntabilitas kebijakan, operasional, keuangan dan pelibatan tokoh masyarakat ke dalam kebijakan mukim.

Akhirnya, tugas yang dibebankan kepada parlemen baru diharapkan dapat mengaktifkan kembali mukim sebagai self-goverment di wilayah pemerintahan kemukiman. Tidak ada kebijakan yang langsung cetak biru ketika dilaksanakan, ia memiliki banyak kelemahan. Karenannya, perlu dilakukan evaluasi dan perubahan terus menerus untuk membangun standar penyelenggaraan mukim yang memenuhi kebutuhan rakyat di kemukiman.*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s