Ada yang salah dengan polisi


 


By: Harli Muin

Minggun ini di Papua Petrus Ayamiseba meningal dunia di tembak polisi gara-gara protes  terhadap Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. Dua kawan Petrus yang lain menderita luka tembak yang berat. Kasus ini bermula dari protes para pekerja lokal terhadap PT Freeport yang lebih baik mengambil orang laur jadi buruh ketibang orang lokal.  Tapi mungkin ini sebagin kecil dari kisah organisasi buruh dan petani meperjuangkan hak mereka lalu ditembak polisi. Polisi selalu berargumen melakukan pembelaan diri.  Kasus serupa, polisi menembak mati warga di Tiaka, Morowali,  Sulawesi Tengah  tanggal 28 Agustus 2011. Polisi menbunuh warga yang menuntut haknya,  bukan kali ini saja.  paling kurang menghabisi lebih dari 10 orang di daerah dalam dua tahun terakhir ini,  kejadi pertama, di kabupaten Buol dan menyusul kejadian yang kedua di kabupaten penghasil minyak Morowali, lalu terakhir di Papua. Anehnya,   kejadian di Papua hanya berselang enam bulan dan berselan  lebih setahun dari peristiwa di kabupaten Buol.   Pertanyaannya, kenapa kekerasan serupa sering berulang, apa yang salah dengan polisi Republik Indonesia? Apakah ada sistem yang salah dengan polisi?

Kesalahan fatal adalah memberikan kewenangan diskresi bagi polisi yang berlebihan. Pembelaan diri itu sendiri diatur dalam perudang-udangan di Indonesia. Pertama, pebelaan diri karena memiliki kewenangan diskresi. Kewenangan diskresi merupakan bagian dari tugas dan fungsi polisi untuk menyediakan rasa aman kepada warga dan penegakkan hukum sebagaimana disebutkan dalam pasal 18 UU No.2 tahun 2002. Kedua,  sebagai warga negara biasa, bisa dilakukan oleh siapa saja. Namun dalam konteks ini, polisi sebagai warga negara dapat melaukan pembelaan diri  yang diatur dalam pasal 49 KUH Pidana.

Pembenaran pembelaan diri dalam kasus pembunuhan di oleh Polisi ditiakan disebutkan polisi dalam kasus penembakan di Tiakan mereka dalam keadaan terancam. Karena terancam, polisi melakukan pembelaan diri dengan menbak warga. Polisi menembak warga dalam kasus di Morowali sesuai dengan prosedur(KBR68H, August 24, 2011).  Maksud sesuai dengan prosedur dalam konteks ini,  prosedur yang dilakukan polisi  dalam menembak mati warga di Morowali sudah memenuhi syarat untuk dimasukkan kedalam kewenagan diskresi—yang saat ini melekat pada polisi, dan atau kewenangan polisi membela diri, karena terancam.

Terlepas salah atau benar, polisi cendrung membelah diri dan meyakinkan publik bahwa kejadian itu, polisi membela diri, dan yang kemudian bersalah itu adalah kelompok yang melakukan unjuk rasa. Namun, argumentasi macam sudah merupakan standar  aparat kepolisian bila terjadi kematian karena ditembak polisi. Mislanya dalam kasus kejadian di Buol tahun lalu, argumentasi serupa juga disampaikan oleh pejabat polisi di Sulawesi Tengah. Baik kejadian di Tiaka maupun kejadi di Buol, membatah bahwa polisilah  melakukan penyerangan. Fakta di lapangan, polisi lah yang memulai kekerasan. Pada dasarnya masyarakat melakukan aksi damai.

Masih berkaitan dengan kejadi penembakkan oleh Polisi, kejadian semacam ini bukan hanya di Tiaka, di Buol bahkan di Sumatra Utara sekitar dua tahun lalu juga terjadi kasus penembakan oleh polisi, dimana polisi menggunakan kewenangan diskresinya. Bila ini terus berlajut, maka kematian warga ditembak polisi akan terus bertambah dengan alasa kewenanagn diskresi. Terlepas benar atau tidaknya, perlu peninjauan kembali kewenangan diskresi yang dimiliki oleh polisi. Peninjauan tidak hanya diarahkan pada pasal yang ada di UU kepolisian, tetapi juga pada prilaku polisi yang menembak warga, serta saknsi yang diberikan bagi pelaku penembak warga mungkin masih terlalu ringan, sehingga dengan mudah polisi menembak warga neagranya senidir. Di luar itu, pengawasan polisi, bukan hanya intenal polisi, sudah perlu dialakukan pengawasan external terhadap polisi—yang permanent. Memang selama ini ada pengawasan dilakukan oleh organisasi masayrakat sipil.Tapa bermasud mengabaikan organisasi masayrakat sipil yang megawasi selama ini, namun belum dilakukan dengan serius. Sehingga suara mengenai polisi keliru nyaris tak terdengar.

Polisi masih belum berubah.

Keinginan polisi menjadi lembaga independen terpisah dari tentara nasional indonesia merupakan hasil dari reformasi 1998. Polisi termasuk lembaga yang menerima reformasi sebagai salah satu keharusan. Itulah sebabnya sejak awal reformasi, Tap MPR mengenai pemisahan polisi dan UU kepolisian merupakan semangat reformasi. Sebagai semangat reformasi,  lembaga kepolisian harus diposisikan sebagai lembaga yang dapat dikotrol masyarakat sipil. Kontrol dari segi kebijakan, operasional, keuangan dan keterlibatan masayrakat sipil dalam memantau kinerja polisi. Dengan begitu kinerja polisi dapat dinilai sebagai lemebaga penegak hukum dan penyedia jasa keamanan bagi warga negara. . Namun melihat sepak terjang polisi belakangan ini, tampaknya cita-cita itu masih jauh dari semangat perubahan polisi dari budaya militer ke budaya sipil; dari bekerja untuk perusahaan menuju bekerja untuk rakyat; dari institusi yang autoritarian ke demokratis.

 

Warisan budaya lama

Untuk menegakkan hukum dan menjaga keamanan warga,  polisi juga diberi tiga kewenangan untuk melakukan tindakan pencegahan(preventif), persuasif dan represif. Boleh jadi dalam kejadi Morowali dan Papua, serta kekerasan belakangan in dilakukan oleh Polisi, tambah satu lagi mengamankan perusahaan berduit, karena dibayar. Pada masa lalu, polisi selalu diidentikan dengan pak “ogah”. Pada masa sekarang  belum tahu. Dengan maraknua kejadian polisi menembak warga, boleh jadi budaya lama kambuh lagi dengan bentuk yang berbeda.

Memang benar bahwa kewenangan polisi adalah menjaga keetertiban umum dan penegakkan hukum(UU Polri No.2/2002 pasal 13 ayat. Kemudian pasal 14, point (i)  melindung, harta benda, masyarakat, dan lingkungan, menjaga ketertiban memberikan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dalam kasus pengamanan PT Medco, PT Freeport Mc Moran. Publik sampai sejauh ini belum tahu apakah kedua perusahaan besar di atas termasuk objek vital. Artinya objek yang ditetapakan sebagai objek yang dilindungi negara, sehingga pengamanannya menjadi tanggungjawab negara, termasuk biaya operasinya(Lihat UU Porli No.2 2002 pasal 3). Kepres no.63/2004 tentang pengamanan objek vital nasional. Dalam pasal satu (pasal 1) kepres ini memuat indikator objek vital, antara lain: Berkaitan dengan kebutuhan pokok sehari-hari;  memberi dampakn bencana kemanusian, pembangunan, transportasi, komunikasi dan gangguan penyelenggaran pemerintah. Tampaknya dengan indikator ini, Freeport dan PT Medco kurang memenuhi sayarat.

Bila benar mungkin, tidak perlu dipertanyakan. Bila tidak kita mepertanyakan banyak hal. Pertama, kenapa polisi terlibat dalam konflik hak semacam itu, padahal mestinya polisi neutral saja. Kalau alasannya menjaga ketertiban, sampai sejauh ini para pengujuk rasa melakukan aksi damai. Kalau alasannya lagi penegakkan hukum, wah, bukan malah diadili dalam bentuk temmbakan. Orang bersalah atau tidak, mestinya diadili oleh pengadilan negara, bukan penadilan dibunuh oleh polisi. Kedua, ada apa? Kita teringat lagi pada budaya polisi masalah lalu yang mirip pak “Ogah”, mungkin saja. Kalau ini benar, maka, kenaikan gaji polisi selama ini tidak ada gunanya. Ketiga, kenapa polisi dibayar dari uang rakyat, beli senjata dari uang rakyat, lalu senjatanya dipakai bunuh rakyat. Pertanya berikutnya, apakah benar polisi lembaga peyedia keamanan atau malah sebaliknya, lemabag penyedia ketakutan. Seperti dalam kasus polisi menembak warga dan meninggal dunia. Kemudian, apakah benar polisi lembaga penegak hukum bagi warga negaranya, atau malah sebaliknya, lembaga penerima jasa keamanan karena dibayar dalam melindungi perusahaan. Mudah-mudahan kedua anggapan itu salah. Kejadian-kejadian macam itu, yang membuat masyarakat sama sekali belum percaya pada polisi. Polisi belum memperlihatkan perubahan budaya polisi—yang sebanrnya—malah polisi selalu identik dengan kekerasan dan korupsi. Perubahan apapun dilakukan polisi secara internal, sepanjang budaya menembak mati warga tidak berubah, masyarakat tidak akan percaya.

Sebagai akhir dari pendapat ini, saya melihat polis benar-benar memanfaatkan superioritas kewenangan diskresinya membunuh warga. Meskipun polisi sudah melakukan berbagai perubahan secara internal paska reformasi, namun masyarakat belum percaya dengan polisi sebagai lembaga yang bisa menyediakan rasa aman bagi warga. Warga belum bisa bekerjasa sengan polisi. Program perpolisian masayrakat menjadi tidak ada artinya, bila masih terjadi pembunuhan disana sini oleh polisi.

Pada akhinya harapan saya polisi menjadi alat penyedian rasa aman bagi warga. Bukan mala menjadi alat kekuasaan dari perusahaan. Apalagi melindungi kepentingan perusahaan.  Diluar dua kejadian di atas, kejadian di Buol internalisasi nilai HAM masih perlu dilakukan untuk anggota polisi. Bukan hanya HAM, seleksi tingkat pendidikan polisi sudah perlu dinaikkan setahap dari yang ada sekarang.  Sehingga kwalitas penangan polisi kedepan bisa lebih profesional. Profesional dalam hal penanganan kasus dengan mempertimbangka hak korban, tersangka. Termasuk mempertimbangkan aspek budaya dalam penempatan polisi di daerah.

Dengan begitu saya beraharap akuntabilitas polisi, bukan hanya pada soal menjalan tugas karena perintah UU, tetapi juga akuntanilitas polisi harus bisa diuji dari berbagai aspek, termasuk akuntabilitas operasional keuangan polisi sebagai lembaga dan individu,  dan akuntabilitas polisi terhadap masayrakat setempat.  Tanpa mempertimbangkan aspek ini, saya yakin kebrutalan yang negatf ini pasti terulang. Orang bilang, “don’t do harm,” tapi polisi masih saja, “do harm.”…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s