MAHKAMAH KONSTITUSI, PEMENUHAN HAM WARGA NEGARA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM


Oleh: Harli Muin[1]

Abstrak

Makalah ini bertujuan menggambarkan peran kritis Mahkamah Konstitusi dalam pemenuhan hak-hak dasar warga negara terkait dengan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Dalam menyusun makalah ini, penulis menggunakan data dan informasi yang bersumber dari literature review, desk study, observasi lapangan, dan refleksi yang disarikan dari pengalaman pribadi penulis yang telah cukup lama berkecimpung dalam kegiatan advokasi sebagai aktivis LSM lingkungan dalam membela dan memperjuangkan hak-hak komunitas lokal vis a vis kebijakan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang sering kali menihilkan hak-hak dasar sebagian warga negara. Gagasan utama makalah ini adalah untuk memberikan rekomendasi atau koreksi terhadap kebijakan pemerintah melalui kekuasaan Mahkamah Konstitusi dalam mengelola sumber daya alam yang selama ini belum memenuhi – kalau tidak dikatakan jauh – rasa keadilan warga negaranya. Kebijakan yang ada sering kali melahirkan konflik yang tidak jarang membawa korban jiwa. Konflik pengelolaan sumber daya alam ini menunjukkan trend peningkatan dari tahun ke tahun.. Sebenarnya, konflik-konflik tersebut tidak perlu terjadi karena perangkat hukum yang ada sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, konvensi dan UU HAM telah menyediakan kerangka kerja bagi pemerintah, rakyat dan pelaku bisnis dalam pengelolaan sumber daya alam. Karena konstitusi (UUD 1945) merupakan hukum tertinggi yang mendasari semua kebijakan publik di Indonesia, dan Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang memiliki kekuasaan dan wewenang dalam menjaga dan mengawal konstitusi, maka peran MK ini menjadi strategis sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan HAM bagi seluruh warga negara dalam pengelolaan sumber daya alam.

                                                        

Key words: Pengelolaan Sumber Daya Alam, HAM, UUD 1945 dan Mahkamah Konstitusi.


 

A. Latar Belakang

 

Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya alam sangat berlimpah yang bila dimanfaatkan dan dikelola secara tepat akan dapat meningkatkan dan menjamin kesejahteraan seluruh warganya. Dari ujung timur hingga ujung barat negara kepulauan ini, terdapat beraneka ragam kekayaan alam baik hayati maupun non-hayati. Kekayaan hayati seperti hutan tropis yang menyimpan aneka ragam biota dan ekosistem yang vital bagi kehidupan masyarakat. Sedangkan kekayaan non-hayati berupa sumur minyak, ladang gas, logam dan mineral yang sangat berlimpah[2]. Tidak heran bila banyak perusahaan multi-nasional yang beroperasi di negara yang kaya ini. Namun, sayang sekali bahwa kekayaan alam ini sering kali menciptakan ironi bagi sebagian besar warganya. Alih-alih sebagai anugerah, pengelolaan sumber daya alam tersebut malah menimbulkan bencana dan kegetiran berupa pelanggaran hak-hak warga. Pelanggaran hak ini termanifestasi dalam bentuk ketika masyarakat lokal harus kehilangan tanah yang dirampas oleh korporasi yang didukung oleh pemerintah dan aparatusnya. Pelanggaran HAM ini nampak dari maraknya kasus sengketa lahan yang kerap berujung pada kehilangan nyawa di pihak warga lokal ketika mempertahankan hak atas tanah mereka[3] (Rahmatullah, 2009).. Fakta-fakta yang menampilkan kekerasan dan pelanggaran HAM ini secara gamblang menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya alam dan sistem agraria di Indonesia telah menyimpang dari spirit konstitusi dan cita-cita revolusi kemerdekaan 1945 pasal 33 (1 Sumber daya dan kekayaan alam semestinya menjadi dimanfaatkan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi . Negara sering kali abai dalam memenuhi kewajibannya dalam memberikan jaminan dan perlindungan atas hak asasi warganya, malah dalam banyak kasus negara –yang direpresentasikan oleh pemerintah – justru menciptakan regulasi yang berujung konflik dan pembumihangusan hak-hak masyarakat lokal.

 

Untuk mengatasi ekses yang ditimbulkan oleh salah arah pengelolaan sumber daya alam ini, UUD 1945 sebagai dasar bagi semua kebijakan publik sebenarnya sudah memberikan jaminan penuh atas hak-hak seluruh warga negara yang tercermin dalam beberapa pasal yang mengatur pengelolaan sumber daya alam dengan menempatkan dan Hak Asasi Manusia (HAM) warga negara dalam prioritas. Di tingkat internasional, Indonesia merupakan salah satu negara yang turut meratifikasi sembilan instrumen inti hukum international mengenai HAM. Karena itu, pemerintah Indonesia terikat oleh kewajiban, sebagimana diperintahkan oleh konstitusi dan konvensi internasional, untuk melindungi, mempromosikan, menegakkan dan memenuhi HAM bagi seluruh warganya. Pada tingkat tertentu, negara telah menerapkan perintah konstitusi tersebut yang tercermin dalam pembentukan institusi-institusi dengan tugas membela hak-hak warga seperti misalnya mendirikan Komnas HAM dan Mahkamah Konstitusi (MK), dua contoh lembaga yang dimaksudkan untuk menjadi sarana bagi warga negara untuk mendapatkan keadilan hukum dan memulihkan hak-hak konstitusionalnya.

 

Meskipun lembaga-lembaga terkait telah ada, pemenuhan HAM bagi warga negara masih menyisakan sejumlah persoalan, utamanya masalah keadilan bagi masyarakat lokal yang tinggal di sekitar hutan yang rentan dengan kekerasan dan pelanggaran HAM. Kekerasan dan konflik ini terutama terkait dengan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam hutan atau rencana pemerintah yang hendak mengubah fungsi hutan yang mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak komunitas masyarakat lokal dalam memanfaatkan hutan tersebut. Sudah banyak kasus yang terjadi, dan kecenderungannya bukan malah menurun, malah sebaliknya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tidak sedikit kasus pelanggaran HAM ini merupakan produk kebijakan pembangunan masa lalu yang keliru, kini mencuat ke permukaan. Kini, banyak petani kehilangan tanah, masyarakat adat kehilangan wilayah hutan mereka, komunitas lokal kehilangan sarana sosial akibat expansi perusahaan padat modal. Produk kebijakan yang memberi ruang bagi korporasi untuk berkekspansi hingga merambah hutan melahirkan persoalan sosial baru berupa masyarakat adat dan masyarakat lokal di sekitar hutan yang termiskinkan.

Pengelolaan sumber daya alam yang salah arah yang berujung pada pelanggaran HAM tersebut masih terus terjadi sampai saat ini. Karena masalah ini terkait dengan produk kebijakan dan regulasi yang kental dengan berbagai kepentingan di dalamnya, maka di sinilah keberadaan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan uji materi UU terhadap produk-produk UUD 1945, kebijakan dan regulasi terkait dengan pemenuhan hak asasi warga negara terhadap pengelolaan sumber daya alam menjadi strategis. Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan dan keputusan hukumnya yang mengikat dalam mengawal konstitusi memberikan optimisme bagi pemenuhan HAM warga negara. Tidak heran bila warga negara menyimpan harapan besar terhadap MK dalam menyelesaikan sengketa yang terkait dengan produk UU atau kebijakan atau legislasi selama 10 tahun kiprah lembaga ini.

Meski menjanjikan harapan besar atas kinerja lembaga ini beserta kewenangan luar biasa yang dimilikinya, Masih ada persoalan lain yang dapat menggerus kepercayaan terhadap lembaga ini. Persoalan ini terkait dengan integritas para hakim yang memutus perkara yang diadukan ke MK. Karena bukan tidak mungkin hakim konstitusi tidak bebas kepentingan dan menyalahgunakan kewenanangan dengan memberi putusan hukum yang justru menjauhkan rasa keadilan dari masyarakat, yang berakibat pada rendahnya legitimasi dan makna keadilan dalam pemenuhan HAM warga negara. Oleh karena itu, selain meningkatkan kapasitas hakim konstitusi, perlu juga pengawasan internal dan eksternal. Apa lagi sektor sumber daya alam merupakan sektor yang memiliki nilai ekonomi tinggi sehingga berpeluang menumpulkan nurani para hakim MK yang justru akan menghancurkan kredibilitas MK di mata publik. Orang tidak menduga bagiaimana Akil Muhtar, mantan ketua MK tersandung kasus suap di MK.

B. Pemasalahan dan Batan Masalah

 

Pembahasan mengenai pengelolaan sumber daya alam, HAM, konstitusi dan kewenangan Mahkamah Konstitusi merupakan area bahasan yang luas. Baik yang berhubungan langsung dengan tema tersebut, maupun yang tidak langsung. Oleh karena itu, pembahasan masalah dalam makalah ini hanya difokuskan pada tiga masalah pokok. Pertama, bagaimana arah pengelolaan sumber daya alam dan pelaksanaannya? Kedua, bagaimana hubungan HAM, pengelolaan sumber daya dan UUD 1945? Ketiga, apa hambatan dan tantangan MK dalam memenuhi HAM warga negara?

 

C. Metode Penulisan

 

Metode penelusuran data dan informasi yang digunakan dalam penulisan makalah meliputi studi literatur berupa buku, jurnal dan berita atau informasi yang dikumpulkan dari media massa. Selain itu, penulis juga menggunakan desk study, observasi lapangan, dan pengalaman sebagai seorang profesional di bidang advokasi terhadap pengelolaan sumber daya alam.

 

Tinjauan pustaka (literature review) penulis gunakan dalam menyoroti HAM, PSDA, UUD 1945 serta Mahkamah Konstitusi. Fokus literature review ditujukan terutama pada konteks praktek pengelolaan sumber daya alam yang referensinya bersumber dari Konsorsium Pembaruan Agraria, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, KPSHK dan Walhi. Penulis juga memanfaatkan sumber literatur lainnya berupa makalah yang disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie, dan Mahfud MD yang mengupas masalah yang terkait dengan dengan konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Kedua narasumber tersebut adalah mantan ketua MK. Sementara data dan informasi yang terkait dengan HAM, makalah ini mengambil sumber beberapa jurnal dan sumber pustaka lainnya.

 

Desk study adalah metode pengumpulan data dan informasi dengan melakukan review terhadap sejumlah dokumen dan laporan yang berhubungan dengan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan implementasi kebijakan-kebijakan tersebut. Selain itu, pengalaman sebagai professional yang terlibat dalam berbagai aktivisme advokasi masyarakat lokal dan masyarakat adat yang bermukim di sekitar hutan juga merupakan sumber utama penyusunan makalah ini.

 

 

 

 

D. Arah Pengelolaan Sumber Daya Alam

 

Dalam Pasal 33 1 UU Dasar 1945, pengelolaan sumber daya alam di Indonesia didasarkan atas prisip kebersamaan dan kekeluargaan. Dari sini dapat dipahami bahwa prinsip dasar pengelolaan sumber daya alam secara tegas harus mencerminkan prinsip-prinsip sosial dan kesejahteraan bersama. Selanjutnya pada Ayat 2 pada pasal 33 dinyatakan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan secara maksimum untuk kemakmuran rakyat” (Setneg-RI, 2002). Sebagai pengejawantahan dari semangat dalam pasal-pasal tersebut, prinsip pengelolaan sumber daya alam harus dibangun di atas landasan demokrasi ekonomi, prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi nasional (Setneg-RI, 2002). Namun prinsip-prinsip ideal tersebut tidak sejalan dengan praktek di di lapangan dimana penyelenggaraan pengelolaan sumber daya alam tidak seperti apa yang diamanatkan oleh konstitusi. Pengelolaan sumber daya alam dipenuhi konflik, ketidakadilan, mengabaikan prinsip keberelanjutan, dan usaha-usaha strategis sebagian besar dikuasai oleh pihak asing. Akibat salah kelola ini, sumber daya alam sebagai sumber ketahanan pangan masyarakat di daerah terancam. Celakanya lagi, yang paling merasakan kepahitan dampak ini adalah komunitas masyarakat lokal dan komunitas masyarakat adat yang berdiam di sekitar hutan.

 

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) melalui release persnya di akhir tahun 2012 melaporkan bahwa konflik agraria di tanah air selama tiga tahun terakhir ini terus menunjukkan grafik peningkatan. Dalam release persnya tersebut, KPA menyebutkan bahwa pada tahun 2010 terdapat sedikitnya 106 konflik agraria di Indonesia, meningkat menjadi 163 kasus di 2011. Terdapat peningkatan sebanyak 57 kasus konflik dari sebelumnya. Sementara itu di tahun 2012 terdapat 198 kasus konflik yang berarti berarti terdapat kenaikan signifikan dari tahun sebelumnya. Konflik-konflik ini selalu disertai dengan tingkat kekerasan yang juga meningkat (KPA, 2012). Data yang dikumpulkan oleh KPA menyebutkan 156 orang petani ditahan, 55 orang mengalami luka-luka dan penganiayaan, 25 petani tertembak, dan tercatat 3 orang tewas pada tahun 2012 (KPA, 2012). KPA juga mencatat bahwa sepanjang tahun 2012, luasan are konflik mencapai lebih dari 963.411,2 hektar dengan melibatkan 141.915 kepala keluarga (KK) dalam konflik agrarian di seantero tanah air. Dari deretan kasus tersebut, terdapat 90 kasus di sektor perkebunan, 60 kasus di sektor pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan; 21 kasus di sektor pertambangan, 20 kasus di sektor kehutanan, 5 kasus di sektor pertanian tambak dan pesisir, dan 2 kasus di sektor kelautan dan wilayah pesisir pantai (KPA, 2012).

 

Fakta-fakta yang diungkapkan oleh KPA di atas sebenarnya merupakan warisan persoalan yang bermula yang ditinggalkan oleh kebijakan pembangunan pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, konflik-konflik agraria ini tidak begitu nampak di permukaan sebagai akibat kebijakan represif pemerintah. Konflik agraria ini seperti gunung salju di tengah samudera yang nampak sebagian kecil saja di permukaan, namun di bawah menyimpan api konflik yang luar biasa besar dan akan meledak sewaktu-waktu. Semua konflik ini bermuara pada satu hal; ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Sebenarnya pada tahun 2001 Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah menghasilkan ketetapan No. IX/MPR/2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Lahirnya ketetapan MPR ini, dilatarbelakangi oleh konflik-konflik agraria dan pemanfaatan sumber daya alam yang mendahuluinya. Ada beberapa isu kritis yang mendorong keluarnya ketetapan ini, yakni, pertama, pengelolaan sumber daya alam dan agraria selama ini telah menurunkan kualitas lingkungan, melahirkan ketimpangan struktur penguasaan dan kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria yang memicu konflik dan kekerasan. Kedua, TAP MPR ini juga sebagai respon terhadap peraturan perundangundangan terkait kebijakan agraria dan pengelolaan sumber daya alam yang saling tumpang tindih dan bertentangan (MPRRI, 2001). Sebagaimana hasil investigasi LSM dan media, pada praktiknya telah terjadi tumpang tindih kewenangan antara instansi pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam yang tidak efisien dan memicu konflik antara komunitas masyarakat adat/lokal di satu pihak dan korporasi yang didukung oleh pemerintah di pihak lain (Kompas, 2010).

 

Dalam TAP MPR tersebut disebutkan bahwa tujuan dari pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya alam/agraria. Pengimplementasian TAP MPR 2001 ini diharapkan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia (MPRRI, 2001). Namun sampai saat ini implemetasi dari ketetapan tersebut masih jauh panggang dari api. Tidak jalannya ketetapan MPR tersebut dalam tataran implementasi dapat dilihat dari beberapa regulasi di sektor sumber daya alam yang masih mengabaikan hak kelola rakyat, seperti misalnya regulasi atas migas, air, perkebunan dan mineral baru.

 

Bersamaan dengan lahirnya TAP MPR RI di bidang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam, pada zaman pemerintahan Megawati Soekarnoputri dikeluarkan UU Migas No.22/2001 tentang pengelolaan Migas yang sama sekali tidak mencerminkan keadilan. Lihat saja migas menjadi ajang para koruptor untuk memperkaya diri dan sebagai pundi-pundi partai berkuasa untuk memperoleh suplai dana. Dimulai dari penghapusan kontrol perusahaan negara terhadap pengelolaan migas baik di sektor hulu maupun di sektor hilir, dan penentuan harga minyak yang diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar membawa implikasi serius dimana rakyat semakin sulit untuk mendapatkan minyak sebagai sumber energi. Bila ditinjau dari konstitusi Pasal 3 UUD 1945, seperti Migas misalnya, industri hulu dan hilir dari sumber daya alam strategis ini seharusnya dikelola oleh negara, bukannya justru diserahkan pada mekanisme pasar (Setneg RI, 2003).

 

Contoh ketidakadilan lainnya terkait dengan pengelolaan sumber daya alam adalah produk regulasi UU No.7/ 2004 tentang pemanfaatan sumber daya air. Dalam produk UU ini air diletakkan sebagai sumber daya alam yang dapat dikelola oleh sektor swasta (private company). Kebijakan ini serta merta ditentang oleh para aktivis LSM, organisasi masyarakat sipil dan komunitas masyarakat pengguna air (Setiawan, 2004). Bagi para aktivis lingkungan, air adalah sumber daya yang tidak dapat diprivatisasi karena kebutuhan air merupakan hak yang paling dasariah bagi setiap orang. Para aktivis ini meneriakkan ungkapan yang menarik namun menggelitik bahwa “orang bisa hidup tanpa cinta, namun tidak bisa hidup tanpa air.” Ungkapan yang disuarakan oleh para aktivis ini cukup sangat beralasan karena sebelum adanya regulasi ini, konflik-konflik penggunaan sumber daya air baik yang ditimbulkan oleh kebutuhan air bersih maupun untuk irigasi sudah marak terjadi di tanah air. Para aktivis ini tidak sendiri menyuarakan keprihatinannya, organisasi keagamaan utama seperti Muhammadiyah dan NU juga menentang dan menggugat regulasi privatisasi air ini(Atriana, 2009; Burhani, 2010). Sebagaimana konflik pertambangan atau hutan, konflik perebutan air ini pun selalu menimbulkan korban. Pihak yang paling dirugikan dari persoalan privatisasi air ini adalah petani kecil dan petani penggarap (buruh-tani) yang secara politik memiliki posisi yang lemah (Lall, Heikkila, Brown, & Siegfried, 2008).

 

Penerbitan regulasi lainnya yang memantik ptotes keras dan konflik adalah regulasi yang terkait dengan perkebunan dan mineral baru. UU perkebunan Nomor 18/2004 misalnya bagi banyak kalangan tidak memberikan perlindungan bagi petani, merugikan kaum petani serta melanggengkan konflik agraria. Sebaliknya, produk undang-undang ini lebih banyak menguntungkan korporasi-korporasi perkebunan skala besar seperti kebun sawit dan hutan tanam industri. Menurut para aktivis agraria, UU Perkebunan ini bertentangan dengan semangat TAP MPR tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam.

 

Demikian pula dengan produk regulasi tentang mineral baru. UU No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara menuai kecaman dan protes karena lebih menempatkan mineral baru sebagai komoditi yang dimaksudkan untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Produk regulasi ini mendorong perusahaan pertambangan semakin agresif dan ekspansif dalam mengeksploitasi kekayaan alam yang berujung rusaknya lingkungan dan ekosistem. Pengeluaran regulasi ini jelas memperlihatkan bahwa pemerintah tutup mata dengan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh usaha penambangan di sektor ini. Ada kesan kuat bahwa pemerintah menjadikan tambang sebagai sektor ekonomi primadona, sehingga membolehkan penambangan di kawasan hutan lindung yang sebelumnya tidak dibolehkan. Kegiatan penambangan yang membolehkan merambah kawasan hutan lindung ini tercermin melalui penerbitan Perpu No.1/2004 yang mengabaikan UU Kehutanan No.41/1999 terutama Pasal 12. Banyak kalangan termasuk organisasi non-pemerintah menentang penerbitan regulasi ini karena dianggap lebih pro-perusakan lingkungan ketimbang perlindungan terhadap lingkungan terutama semangat untuk melindungi fungsi hutan sebagai daerah tangkapan hujan.

 

Sebelum dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, telah ada produk undang-unang yang mengatur kehutanan yakni Pasal 1(6), Pasal 4 (3 )dan Pasal 5 (2) di dalam UU No. 41 Tahun 1999. Dalam produk undang-undang, makna menguasai oleh negara terkait dengan control terhadap sumber daya hutan dianggap terlalu dominan (MK-RI, 2012). Bagi masyarakat yang hidup di sekitar hutan, terutama masyarakat adat, kontrol negara yang terlalu dominan tersebut dalam beberapa hal telah mengabaikan hukum adat dan melahirkan sejumlah konflik antara masyarakat adat di satu sisi dengan pemerintah c.q departemen kehutanan di sisi lain terkait pengelolaan sumber daya hutan (AMAN, 2010). Kerap kali konflik ini berujung pada kekerasan. Ada hal lain yang paling menyesakkan dalam pusaran konflik ini yakni pengelolaan sektor kehutanan selalu dipenuhi oleh praktik-praktik pemerintahan dan birokrasi yang korup(Barr & Sayer, 2012).

 

Konflik-konflik sumber daya alam yang antara lain ditimbulkan oleh semakin angkanya bahan baku yang disediakan alam akibat salah kelola semakin meningkat dari tahun ke tahun. Koflik-konflik ini tidak hanya semata-mata dipicu oleh persoalan yang paling dasariah seperti persoalan mata pencaharian untuk menopang hidup bagi masyarakat lokal/komunitas adat di sekitar hutan tersebut, ada persoalan lain lagi yang berdiri di belakang konflik-konflik tersebut yakni terkait dengan kebutuhan untuk mengekspresikan nilai-nilai spiritualitas dan identitas kebudayaan secara bebas dan aman. Bagi komunitas lokal/masyarakat adat yang hidup dan tinggal di sekitar hutan, ekspresi identitas budaya dan spiritualitas jelas terkait erat dengan lingkungan dimana mereka hidup dan berdiam. Oleh karena itu, perusakan hutan dan pengalihan fungsi hutan jelas merupakan ancaman tidak hanya terhadap sumber kehidupan mereka, tetapi juga mengancam identitas adat dan budaya mereka. Hak-hak untuk mengekspresikan identitas ini secara tepat diakui oleh Human Development Report yang merilis tujuh tipe pemenuhan kebutuhan manusia yang antara lain memasukkan kebutuhan akan keamanan lingkungan hidup dan keamanan identitas budaya sebagai kebutuhan universal setiap manusia(Gasper, 2006). Pengertian kecukupan bagi manusia secara universal maksudnya adalah kecukupan tidak hanya ditinjau dari terpenuhinya kebutuhan pokok manusia yang berupa pangan dan sandang, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan kebebasan dan kemerdekaan (Fukuda-Parr, 2003). Terkait dengan potensi sumber daya alam dalam menyediakan semua jenis kebutuhan dalam pengertian ‘cukup’ lima jenis kecukupan, perkembangan yang terjadi di Indonesia sudah mulai mengarah pada situasi yang mengkhawatirkan dimana konflik, kekeringan, kelaparan, banjir yang kerap melanda tiap tahun mengindikasikan semakin berkurangnya daya dukung lingkungan dalam menopang kebutuhan masyarakatnya. Kejadian-kejadian tersebut merupakan sinyalemen bagi ancaman kecukupan sumber penghidupan komunitas.

 

 

F. Hak Asasi Manusia, dan Sumber Daya Alam

 

Tidak dapat dipungkiri bahwa sumber daya alam merupakan kekayaan yang bernilai ekonomi tinggi dan dapat menjadi sumber pemasukan yang mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Paradigma inilah yang mendorong kegiatan ekonomi agresif yang mengancam kelestarian hutan dan sumber daya alam lainnya. Bagi masyarakat adat, pemanfaatan sumber daya alam tidak hanya dimaknai sebagai untuk memenuhi kebutuhan pangan dan sandang, namun lebih dari itu hutan dan lingkungan di sekitar mereka memiliki nilai budaya dan spiritualitas mereka. Bagi masyarakat adat, hutan dan lingkungan mereka adalah bagian integral dari identitas keberadaan mereka. Dalam persfektif agama suku, seperti To-Wana yang bermukim di sekitar Taman Nasional Morowali, hutan dianggap sebagai entitas kehidupan yang harus dilestarikan karena hutan bagi mereka tidak hanya memenuhi kebutuhan materi tetapi juga memenuhi kebutuhan yang bersifat non-materi. Oleh karena itu, exploitasi sumber daya alam yang menyebabkan kerusakan hutan dilihat tidak hanya menghancurkan mata pencaharian mereka tetapi juga menghancurkan identitas kultural mereka. Dalam tingkat tertentu, negara turut andil dalam perusakan ini dengan menerbitkan undang-undang atau regulasi yang sebenarnya melanggar HAM komunitas-komunitas adat ini.

 

Selain apek-aspek ekonomi dan kultural tersebut di atas, hubungan HAM dan pengelolaan sumber daya alam dapat juga dilihat dari beberapa aspek penting lainnya. Paling penting adalah memastikan sumber daya alam dikelola berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana yang tercantum di dalam deklarasi universal hak asasi manusia[4]. Sampai sejauh ini, ada empat generasi rumusan hak asasi manusia yang sudah diakui sebagai hak-hak yang harus dipenuhi, yakni rumusan HAM generasi pertama yang menyangkut hak sipil dan politik, generasi rumusan HAM kedua menyangkut hak ekonomi sosnial budaya, generasi ketiga berkenaan dengan pembagunan dan generasi kempat menyoroti kewajiban dan tanggung jawab negara dalam hak-hak dasar warganya.

 

Terkait dengan prinsip pengelolaan sumber daya alam, terutama kovensi hak sipil, politik, ekonomi sosial dan budaya yang dijamin dalam UUD 1945 merupakan komponen hak-hak yang dapat dikurangi dan tak dapat dikurangi. Pernyataan ini menyiratkan bahwa ada hak-hak yang tidak membolehkan intervensi (hak absolut) dan ada hak-hak yang membutuhkan intervensi. Sebagian besar hak-hak yang tidak dapat dikurangi adalah hak-hak sipil dan politik. Riyadi menyebut hak-hak tersebut tidak boleh diintervensi oleh negara, karena bila terjadi intervensi maka akan rentan terjadi pelanggaran HAM (Riyadi, 2012). Human Rights Centre sebagaimana dikutip oleh Riyadi membagi hak-hak manusia menjadi dua yakni non-derogable rights atau hak-hak yang sifatnya absolut, atau hak-hak yang tak dapat dikurangi degorable rights, yakni hak-hak yang dibatasi pemenuhannya oleh Negara (Centre, 2011)[5]..

 

HAM dalam UUD 1945 sebagai prinsip dasar yang melandasi pembuatan produk undang-undang maupun produk hukum turunan lainnya tidak boleh bertentangan dengan prinsip HAM yang ada dalam konstitusi 1945 tersebut. Secara garis besar, jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 mencakup hak sipil dan politik, hak ekonomi, hak sosial dan budaya, hak-hak kolektif, hak atas pembangunan dan lain-lain. Jaminan hak asasi manusia dalam UUD 1945 RI tersebar dalam sejumlah pasal. Pasal tentang hak sipil dan politik terdapat dalam pasal-pasal sebagai berikut: Pasal 18B (2), 26, 27-28, 28A-28J (Bab XA), 29 mengenai kebebasan beragama, Pasal 23 (1) tentang APBN untuk kemakmuran rakyat mengatur hak social dan budaya, Pasal 31-32 mengenai pendidikan dan kebudayaan, Pasal 33-34 mengenai ekonomi dan kesejahteraan sosial; Pasal 30 tentang pertahanan dan keamanan yang menjamin hak berpartisipasi dalam pembangunan dan bela negara.

 

Dari empat kelompok generasi rumusan hak asasi manusia tersebut di atas, semuanya dapat ditemukan dalam UUD 1945. Jimly Asshiddiqie memastikan keempat kelompok generasi rumusan HAM tersebut tercermin dalam konstitusi kita, dan lebih lanjut merincinya sebagai berikut, pertama, hak sipil dan politik yang terbagi ke dalam empat belas jenis hak[6]. Hak-hak tersebut mencakup hak untuk hidup, bebas dari perbudakan dan lainnya . Kedua, hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang meliputi 13 sub-kelompok hak-hak individu sebagai warga negara[7]. Ketiga, hak-hak khusus dan hak atas pembangunan yang meliputi tujuh sub-kelompok HAM[8]. Keempat, hak-hak yang mengatur tanggung jawab negara dan kewajiban asasi manusia yang meliputi empat sub-jenis hak (Asshiddiqie, 2005).[9]

 

 

G. Mahkamah Konstitusi, Pemenuhan HAM dan Pengelolaan SDA

 

Menurut Pasal 28 I Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, negara berkewajiban untuk melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhi hak asasi manusia. Ada beberapa lembaga yang didirikan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara seperti Komnas HAM dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sejauh ini masih dipandang mampu memberikan harapan bagi penegakkan hak asasi manusia di tanah air.Dalam rentang waktu kurang lebih sepuluh (2003-2012) masa kiprahnya, lembaga ini telah menangani 532 perkara pengujian materi undang-undang. Dari jumlah tersebut sebanyak 460 kasus dapat diselesaikan (Panitia-Konas, 2013). Meskipun demikian, lembaga ini masih memiliki perlu banyak berbenah dalam melakukan uji materi UU yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam.

 

MK adalah sebuah institusi yang diberi kewenangan dalam UU1945 sebagai penjaga dan pengawal konstitusi yang diatur oleh UU Nomor 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi memiliki empat wewenang yang diatur dalam Pasal 24C (1) UUD 1945 dan Pasal 10 (1), (2). Keempat kewenangan itu adalah melakukan uji materi terhadap suatu produk undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan mengkonfrontasikannya dengan konstitusi tetinggi yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 [10](MK, 2004; Setneg-RI, 2003). Selain itu, Mahkamah Konstitusi memiliki satu kewajiban yang diatur dalam Pasal 24C (2) UUD 1945 dan pasal 10 (3) yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR atau Presiden yang diduga melanggar hukum dan atau melakukan pebuatan tercela[11] (Setneg-RI, 2003). Dalam Pasal 10 UU Nomor 24/2003 dinyatakan bahwa MK berwenang memanggil para pihak yang dibutuhkan keterangannya (MK, 2004). Melihat tingginya kewenangan yang dimilikinya, dapat dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan tertinggi yang menjamin prinsip-prinsip egalitarianisme (Mahfud, 2005).[12]

 

Meskipun sangat besar kewenangannya, Mahkamah Konstitusi memiliki beberapa kelemahan dalam menafsikarkan pengujian materi UU yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alamantara lain karena isu ini berbeda dengan isu lainnya. Tiap kelompok masyarakat menilai sumber daya alam dari sudut pandang yang berlainan. Kelompok masyarakat adat, misalnya, berpandangan bahwa hutan bukan hanya sumber yang meyediakan kebutuhan material semata-mata, tetapi juga dipandang sebagai bagian integral dalam kebudayaan dan spiritualitas mereka. Lain lagi bagi kelompok bisnis yang melihat sumber daya alam sebagai komiditi yang bernilai ekonomidan keuntungan materi. Bagi pemerintah sendiri, sumber daya alam dilihat sebagai sumber devisa bagi Negara dalam bentuk penerimaan pajak. Perbedaan paradigm dalam melihat fungsi kekayaan alam ini memungkinkan terjadinya bias dalam penafsiran dan pemahaman dalam memperlakukan sumber daya alam. Perbedaan cara pandang ini telah melahirkan konsekuensi-konsekuensi ekonomi, sosial, dan keamanan yang serius berupa konflik sebagaimana direlease oleh KPA,.

 

Kedua, soal klaim dalam pengelolaan sumber daya alam sebagaimana yang terlihat pada kasus uji materi UU Nomor 41/1999 tentang kehutanan dimana dalam Pasal 1 (6) dari undang-undang tersebut menegaskan klaim negara atas semua wilayah hutan termasuk hutan adat yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Klaim ini juga Pernyataan disebutkan dalam Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (2) (MoFRI, 1999). Organisasi Masyarakat Adat yang diwakili oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Aman) menganggap ketentuan dalam UU kehutanan tersebut tidak sejalan dengan eksistensi dan hak-hak masyarakat adat atas kawasan hutan yang terletak dalam wilayah hukum adat mereka (MK-RI, 2012). Bagi masyarakat adat, ketentuan dalam undang-undang ini dirasa janggal, karena telah mengabaikan hak-hak mereka atas wilayah hutan yang dikuasai turun-temurun—yang dimanfaatkan untuk menopang hidup komunitas mereka. Dengan diterbitkannya undang-undang tersebut, komunitas-komunitas adat ini diharuskan harus minta izin terlebih dahulu dari pemerintah c.q departemen kehutanan. Untungnya, MK mengabulkan gugatan masyarakat adat ini.

 

Ketiga, peranan MK dalam menjadikan dirinya sebagai lembaga yang mampu memenuhi rasa keadilan bagi warga Negara. Besarnya harapan dan kepercayaan ini tidak lepas dari kemampuan dan pendekatan yang diterapkanMK dengan menjadikan hak asasi manusia sebagai dasar dalam menyelesaikan sengketa di bidang sumber daya alam. Pendekatan HAM ini terkait dengan dengan uji materi suatu produk undang-undang atau regulasi yang terkait dengan pengelolaan hutan dan sumber daya alam lainnya. Keputusan yang dihasilkan MK mengacu pada dua hal pokok yakni interpretasi HAM dan melepaskan pertimbangan hukum dari unsur-unsur kepentingan politik. Dalam uji materi undang-undang MK berpegang pada asas keadilan dan HAM yang telah dijamin oleh konstitusi tertinggi.. Sejalan dengan itu, Michael Perry mengajukan dua pendekatan aspek utama yang harus dibedakan secara mendasar dalam pengambilan keputusan, yakni interpretasi dan non-interpretasi.  Perry tidak menemukan kesulitan dalam melakukan claim legitimacy terhadap pengujian interpretasi (J. Perry, 1982). Perry menggap bahwa pengujian non-interpretative merupakan hal penting dari peradilan konstitusi yang berhubungan dengan hak asasi manusia dan bagaimana legitimasi hokum tersebut dibangun (J. Perry, 1982).

 

Diluar itu, konvesi HAM menyediakan dokumen normatifdengan memberikan penekanan pada dampak pengelolaan sumber daya alam terhadap hak-hak komunitas yang terkena dampak tersebut (UN, 2012) serta menyediakan kerangka pemulihan bagi komunitas atau warga negara yang dilanggar hak-haknyasehingga dampak yang luar biasa dan mengancam kehidupan komunitas yang berlangsung beberapa generasi bisa dihindari. Berbeda dengan produk undang-undang untuk sektor lainnya, UU pengelolaan sumber daya alam memiliki dampak yang luas, bukan hanya bagi lingkungan hidup tetapi juga bagi kehidupan manusia selama beberapa generasi selanjutnya. Undang Udang N UU Nomor 5/1990 tentang keanekaragaman hayati dan sumber daya alam, misalnya, telah menyebabkan ratusan kepala keluarga kehilangan hak atas tanah dan menyebabkan puluhan orang kehilangan nyawa dan sebagian lainnya harus mendekam dalam penjara akibat yang ditimbulkan oleh pemberlakuan undang undang tersebut. Di sektor kehutanan, undang-undang tersebut memberikan dampak yang luas sebagai implikasi peralihan hak pengelolaan dan penguasaan hutan kepada korporasi atau negara yang menihilkan hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal di sekitar hutan. Sebagai contoh, PT. Newmont Minahasa Rayatelah melakukan pencemaran di teluk Buyat, Sulawesi Utara dan dampaknya baru tampak ketika puluhan tahun kemudian sejak pertama kali beroperasi. Kasus PT. Newmont ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusan dalam kasus-kasus serupa.

H. Kesimpulan dan Rekomendasi

 

Kesimpulan

Kesimpulan dalam makalah ini adalah sebagai berikut:

  1. Pengelolaan sumber daya alam sekarang ini telah menyimpang dari cita-cita kemerdekaan dan perintah konstitusi. Buktinya, pengelolaan sumber daya alam yang seharusnya menjadi sarana untuk menyediakan kesejahteraan bagi warga negara, malah menimbulkan konflik, kekerasan, dan penghilangan hak atas tanah warga negara dan mengancam mata pencaharian masyarakat yang bermukim di sekitar hutan. Terlepas masih adanya perdebatan, pelanggara HAM terjadi karena exploitasi sumber daya alam yang merusak hutan, sumber daya air dan fungsi alami hutan telah mengalienasikan komunitas adat dan masyarakat lokal atas hak ekonomi, social, dan kebudayaan mereka.
  2. Definisi HAM saat ini sudah memasuki generasi ke-empat, dimulai dari generasi hak sipil dan hak politik, hak sosial ekonomi dan budaya, hak atas pembangunan dan kewajiban pemerintah untuk memenuhi HAM warganya. Dari keempat generasi itu, semuanya sudah teraktualisasi dalam konstitusi negara, UUD 1945, beserta di dalamnya 40 klausul mengenai HAM. Dari segi ini, dasar implementasi HAM semakinmemungkinkan dilaksanakan. Namun hal itu juga, bergantung pada kemampuan aparat negara memahami, menjabarkan, dan mengaplikasikan HAM ke masyarakat.
  3. Dengan kewenangan besar yang dimiliki Mahkamah Konstitusi, menciptakan harapan bagi warga negara untuk memenuhi rasa keadilan dan pemenuhan hak asasi mereka. Putusan hukum Mahkamah Konstitusi yang final, mengikat serta memiliki status tertinggi yang mengatur penyelenggaraan negara berdasar prinsip demokrasi, maka harapan besar dapat disematkan kepada MK dalam melindungi hak asasi warga negara yang sebenarnya telah mendapatkan jaminan penuh dalam konstitusi. Dengan demikian, keberadaan MK telah menjadikan konstitusi sebagai norma yang harus dipatuhi dan menjamin hak-hak semua warga Negara. Meski demikian, , MK juga memiliki celah bagi pemungkinan terjadinya pelanggaran hak asasi yang terkait dengan integritas para hakimnya..
  4. Karena masalah hak asasi manusia memiliki aspek yang luas dan menyentuh berbagai dimensi, Mahkamah Konstitusi perlu membentuk dan mengembangkan kapasitas hakim yang menguasai persoalan sumber daya alam dan pengelolaan hutan..

Rekomendasi

Rekomendasi dari makalah ini adalah:

  • Memperkuat kapasitas sumber daya manusia hakim konstitusi untuk memahami konteks hak asasi manusia yang dapat dikurangi dan hak yang tidak dapat dikurangi dalam kerangka pemenuhan HAM yang terkait dengan kewajiban negara terhadap warganyamengingat HAM bukanlah isu yang bersumber dari dalam negeri, melainkan tumbuh dan berkembang dalam konteks Barat sehingga para hakim MK mesti menguasai isu-isu HAM dalam negeri serta konteks partikularitasnya.

 

  • Kewenangan Mahkamah Konstitusi perlu diperluas mulai dari putusan hingga pada eksekusi pelaksaan eksekusi. Namun kewenangan yang luas ini perlu pengawasan yang ketat pula, sehingga dapat meminimilisir terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh hakim konstitusi. Selain pengawasan internal, juga perlu melibatkan pengawas external yang melibatkan gabungan masyarakat sipil dan organisasi lainya yang dibentuk dalam satu dewan pengawasan terhadap lembaga peradilan yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat yang terkena dampak dari pemberlakuan produk undang-undang sumber daya alam. Selain itu, registrasi pendaftaran perkara di peradilan MK perlu dilakukan sentralisasi secara terpadu (online) yang cepat dan terbuka untuk menjamin kredibilitas putusan yang dihasilkan.

 

  • Mengingat pengelolaan sumber daya alam telah didesentralisasikan ke daerah kabupaten, makakewenangan Mahkamah Konstitusi perlu juga dipeluas ke daerah sehingga dapat mengadili Peraturan Daerah yang bertentangan dengan UUD 1945. Dengan daya jangkauan yang diperluas ini, peluang terjadinya kerawanan akan semakin besar. Oleh karena itu, MK perlu diperkuat dengan penambahan jumlah personel hakim konstitusi untuk menghindari penumpukkan kerja sehingga asas mudah, cepat dan murah bisa terjaga.

 

 

 

 

 

 

Daftar Pustaka

 

AMAN. (2010). Country Technical Notes on Indigenous Peoples’ Issues Indonesia. Jakarta: AMAN.

Atriana, R. (2009). Tolak Privatisasi Air, Muhammadiyah Pimpin Gugat UU ke MK, DetikNews. Retrieved from http://news.detik.com/read/2013/09/24/194131/2368350/10/tolak-privatisasi-air-muhammadiyah-pimpin-gugat-uu-ke-mk

Barr, C. M., & Sayer, J. A. (2012). The political economy of reforestation and forest restoration in Asia–Pacific: Critical issues for REDD+. Biological Conservation, 154, 9-19. doi: 10.1016/j.biocon.2012.03.020

Burhani, R. (2010). PBNU: Tinjau Ulang UU Privatisasi Air, Antara. Retrieved from http://news.detik.com/read/2013/09/24/194131/2368350/10/tolak-privatisasi-air-muhammadiyah-pimpin-gugat-uu-ke-mk

Fukuda-Parr, S. (2003). New Threats to Human Security in the Era of Globalization. Human Development, 4(3).

Gasper, D. (2006). Securing Humanity: Situating ‘Human Security’ as Concept and Discourse. Human Development, 6(2).

  1. Perry, M. (1982). The Constitution, The Courts, and Human Rights. . Conneticut: Yale University Press.

Kompas. (2010). Konflik Tata Ruang Butuh Perhatian. Jakarta: PT Gramedia Indonesia.

KPA. (2012). Laporan Akhir Tahun 2012 KPA: Terkuburnya Keadilan Agraria Bagi Rakyat Melalui Reforma Agraria.   Retrieved December 29, 2012, from http://www.kpa.or.id/?p=1094

Lall, U., Heikkila, T., Brown, C., & Siegfried, T. (2008). Water In The 21st Century: Defining The Elements Of Global Crises And Potential Solutions. Journal of International Affairs, 61(2), 1-17.

  1. (2004). UU Nomor 24 Tahun 2003Tentang Mahkamah Konstitusi. Jakarta Mahkamah Konstitusi.

MK-RI. (2012). Putusan Nomor 35/PUU-X/2012. Jakarta Mahkamah Konstitusi.

MoFRI. (1999). UU No.41/1999 Tentang Kehutanan. from http://www.dephut.go.id/files/UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 1999.pdf

MPRRI. (2001). TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Jakarta: DPRRI.

Panitia-Konas. (2013). TOR Konferensi Nasional Mahkamah Konstitusi Dan Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara. Paper presented at the Konferensi Nasional Mahkamah Konstitusi Dan Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara.

Rahmatullah, A. (2009). Investasi Kelapa Sawit Malaysia Terindikasi Melanggar HAM Aprizal Rahmatullah.   Retrieved November 8, 2013

Riyadi, E. (2012). Kecendrungan Paradigma HAM di Indonesia. Paper presented at the Advaced Training Hak Ekosob, Semarang.

Setiawan, U. (2004). Dinamika Politik Agraria Terkini, Memihak Siapa? Demokrasi, 2(5), 101.

Setneg-RI. (2002). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen keempat. Jakarta: Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia.

Setneg-RI. (2003). Perubahan Ke-empat Undan Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Jakarta: Sekretariat Negara.

  1. (2012). How Can Civil Society use the UN guiding principles on bussiness and human rights? Paper presented at the Global Rights Lene Wendland.

 

 

[1] Aktivis Lingkungan dan HAM. Email; harmuin@brandeis.edu.

[2] Perusahaan Multi Nasional di Indonesia: Exxon Mobile (Migas), Sumitomo Metal Company (Mineral dan Gas), Freeport MC Moran(Emas), PT Inco (mineral) dan masih banyak lagi.

[3] Walhi dan Sawit Wacth (2013) melaporkan terdapat lebih kurang 12 group besar yang terdiri dari 166 perusahaan asal Malaysia. Hampir seluruhnya memberikan dampak buruk bagi hak-hak masyarakat Indonesia. Dalam laporan itu disebutkan perusahaan itu melakukan perampasan lahan, kriminalisasi warga, hilangnya sumber daya air, hingga pencemaran lingkungan,” jelasnya.

[4] Indonesia merupakan salah satu negara yang turut meratifkasi sembila-core dari konvesi utama HAM. Kesembilan konvesi itu adalah Hak Sipil Politik (ICCPR), Hak Ekonomi Social Budaya dan Sosial (ICESCR), Penghapusan segala bentuk diskriminasi(CERD), Anti penghilangan orang secara paksa (ICPPED), Anti diskriminasi terhdap perempuan (CEDAW), Hak-hak anak (CRC), Perlindungan terhadap buruh migran (ICRMW), Konvesi anti penyiksaan dan segala bentuk tidak manusiawi (CAT), perlidungan terhdap hak-hak orang cacat (RPD).

[5] Bagian ini dapat dilihat dalam beberapa pasal ICCPR adalah: a. Hak bebas dari penghilangan secara paksa dan bentuk lai penghilangan (pasal 7); b. Hak bebas dari perbudakan (pasal 8(1) dan (2); c. Larangan terhdap genocide (pasal 6 (3)); d. Larangan  penahanan yang sewenang-wenang (pasal 9 (1); f.  Larangan penjara karena kegagalan untuk memeuni unsur dalam sebuak clausal; g. larangan terhdap permbelakuakn hukum pidana restro-active (pasal 15); h. Hak setiap orang untuk diakui dipersamakan sebagai individual sebum hukum (pasal 16).

[6] Hak sipil politik dalam UUD 1945 adalah:

1)     Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya;

2)     Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat kemanusiaan;

3)     Setiap orang berhak untuk bebas dari segala bentuk perbudakan;

4)     Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya;

5)     Setiap orang berhak untuk bebas memiliki keyakinan, pikiran, dan hati nurani;

7)     Setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum;

8)     Setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan;

9)     Setiap orang berhak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut;

10)   Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;

11)   Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan;

12)   Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal di wilayah negaranya, meninggalkan, dan kembali ke negaranya;

13)   Setiap orang berhak memperoleh suaka politik;

14)            Setiap orang berhak bebas dari segala bentuk perlakuan diskriminatif dan berhak mendapatkan perlindungan hukum dari perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut.

 

[7] Hak-hak yang termasuk kedalam ekonomi, social dan budaya

1) Setiap warga negara berhak untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapatnya secara damai dengan lisan dan tulisan;

2)     Setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam rangka lembaga perwakilan rakyat;

3)     Setiap warga negara dapat diangkat untuk menduduki jabatan-jabatan publik;

4)     Setiap orang berhak untuk memperoleh dan memilih pekerjaan yang sah dan layak bagi kemanusiaan;

5)     Setiap orang berhak untuk bekerja, mendapat imbalan, dan mendapat perlakuan yang layak dalam hubungan kerja yang berkeadilan;

6)     Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi;

7)     Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak dan memungkinkan pengembangan dirinya sebagai manusia yang bermartabat;

8)     Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi;

9)     Setiap orang berhak untuk memperoleh dan memilih pendidikan dan pengajaran;

10)   Setiap orang berhak mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia;

11)   Negara menjamin penghormatan atas identitas budaya dan hak-hak masyarakat lokal selaras dengan perkembangan zaman dan tingkat peradaban bangsa-bangsa;

12)   Negara mengakui setiap budaya sebagai bagian dari kebudayaan nasional;

13)   Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, dan untuk beribadat menurut kepercayaannya itu.

 

[8] Hak-hak kelopok ke-empat termasuk hak atas pembangunan, adalah:

1)     Setiap warga negara yang menyandang masalah sosial, termasuk kelompok masyarakat yang terasing dan yang hidup di lingkungan terpencil, berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan yang sama;

2)     Hak perempuan dijamin dan dilindungi untuk mendapai kesetaraan gender dalam kehidupan nasional;

3)     Hak khusus yang melekat pada diri perempuan uang dikarenakan oleh fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum;

4)     Setiap anak berhak atas kasih sayang, perhatian, dan perlindungan orangtua, keluarga, masyarakat dan negara bagi pertumbuhan fisik dan mental serta perkembangan pribadinya;

5)     Setiap warga negara berhak untuk berperan-serta dalam pengelolaan dan turut menikmati manfaat yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan alam;

6)     Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat;

7)     Kebijakan, perlakuan atau tindakan khusus yang bersifat sementara dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang sah yang dimaksudkan untuk menyetarakan tingkat perkembangan kelompok tertentu yang pernah mengalami perlakuan diskriminatif dengan kelompok-kelompok lain dalam masyarakat, dan perlakuan khusus tersebut tidak termasuk dalam pengertian diskriminasi.

 

[9] Hak yang mengatur mengenai tanggungjawab negara dan kewajiban asasi manusia:

1)     Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

2)     Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai dengan nilai-nilai agama, moralitas, dan kesusilaan, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis;

3)     Negara bertanggungjawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia;

4)     Untuk menjamin pelaksanaan hak asasi manusia, dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang bersifat independen dan tidak memihak yang pembentukan, susunan, dan kedudukannya diatur dengan undang-undang.

 

[10] Kewenangan Mahkamah Konstitusi menurut pasal 24c UUD 1945: 1) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewengannya diberikan oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945; 3) Memutus pembubaran partai politik,dan 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

[11] Mahkamah Konstitusi wajib memberi pertimbangan kepada lembaga negara dengan syarat: Pertama, telah melakukan pelanggaran hukum berupa: Pengkhianatan terhadap negara; Korupsi; Penyuapan; Tindak pidana berat lainnya. Kedua, perbuatan tercela; Ketiga, tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945

[12] Asas-asas itu adalah: 1) Persidangan terbuka untuk umum; 2) Independen dan impasial; 3) Peradilan Cepat, sederhana dan murah; 4) Putusan bersifat Erga Omnes (mengikat semua warga Negara); 5) Hak untuk di Dengar secara seimbang; 6) Hakim bersifat aktif dan pasif dalam persidangan; 7) Pengadilan tidak boleh menolak memeriksa,memtus dan mengadili perkara (Ius curia novit); dan 8) asas praduga keabsahan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s