Masalah Kelistrikan Nasional: Tantangan dan Jalan Keluar


Oleh: Harli Muin ð

Salah satu indikator pertumbuhan satu negeri adalah pertumbuhan energi listrik. Pertubuhan energi listrik berbanding lurus dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Menurut Chatib Bisri, mantan Menteri Keuangan RI, beberapa waktu lalu di Jakarta, bahwa konsumsi listrik merupakan cerminan aktivitas ekonomi yang mengalami pertumbuhan[1]. Lebih lanjut Chatib Bisri, setiap pertumbuhan ekonomi satu digit, pertumbuhan listrik menjadi dua digit. Bisri menjelaskan, ada hubungan ukuran elastisitas yang menghubungkan antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan konsumsi listrik. Berdasarkan perhitungan untuk elastisitas. Ia memberi contoh, sebelum krisis ekonomi tahun 1997, saat pertumbuhan ekonomi sebesar tujuh persen, pertumbuhan konsumsi listrik meningkat hingga 14 persen.[2] Pernyataan Bisri cukup masuk akal, karena berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, kita bisa lihat Negara maju seperti ,Tiongkok mencapai 1 juta MW, Amerika 890.000 MW, India 280.000 MW, dan Jepang 720.000 MW. Sementara itu, Indonesia menargetkan total daya yang terpasang 45 ribu MW pada 2018. Dengan demikian, di Indonesia kini jauh lebih kecil dibandingkan dengan sejumlah negara maju tersebut.

Untuk memacu pertumbuhan ekonom di tanah air tersebut, peran PLN cukup strategis sebagai salah bandan usaha milik negara penyedia jasa listrik sektor hilir untuk memacu pertumbuhan ekonomi baik dalam skala lokal, nasional. PLN selama setengah abad terakhir sudah berhasil mendistribusikan energi listrik bagi kebutuhan rumah tangga, industri dan kebutuhan lainnya. Laporan Badan Statistik Energi Nasional menyebutkan Sampai dengan akhir tahun 2012 kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik di Indonesia mencapai 45.253,47 MW yang terdiri dari pembangkit PLN sebesar 33.221,14 MW dan Non PLN sebesar 12.032,34 MW dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar 39.898,96MW, maka kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik naik sebesar 5.354,51 MW atau 13,4%.[3]

Pertumbuhan penggunaan tenaga listrik sampai dengan akhir Mei 2013 sebesar 16,07 Tera Watt hour (TWh) atau tumbuh 9,96 % bila dibanding dengan pemakaian listrik pada Mei 2012 yang sebesar 14,61 TWh. Sementara pertumbuhan pertumbuhan pemakaian listrik bulan Mei 2012 bila dibandingkan pemakaian Mei 2011 sebesar 9,68%.[4] Pertumbuhan ini adalah sesuatu yang menggembirakan bagi ekonomi, karena pertumbuhan konsumsi listrik adalah salah satu indikator pertumbuhan ekonomi.

Namun dibalik pertumbuhan itu, sampai sejauh PLN masih dikritik oleh banyak publik dalam pelayanan kelistrikan di tanah air yang masih dianggap kurang. Kritik itu tidak hanya datang dari kalangan pelaku usaha, dan masyarakat, juga dari pemerintah daerah. Masalah yang muncul adalah, pemadaman bergiliran, pertumbuhan energi jauh lebih rendah ketimbang konsumsi energi listrik, ketidak adilan distribusi listrik, masih sebagian bergantung pada bahan bakar fosil.

  1. Rasio Elektrifikasi: Pemadaman dan masalah PLN

Penyebab pemadam bergiliran bisa berbagai macam seperti gangguan jaringan yang disebabkan oleh pohon tumbang, hewan, gangguan sesaat, layang-layang, dilempar orang tak  dikenal dan atau dibakar oleh masyarakat, padam karena gangguan pembangkit, padam karena adanya perbaikan jaringan (padam terencana), pelayanan pasang baru dan tambah daya untuk sementara di tangguhkan sampai kondisi sistim normal kembali. Gangguan seperti itu memang berpengaruh, namun dalam waktu tidak berlangsung lama. Namun, kekurang sumber daya listrik karena seliih daya terpasang, ter-pakai dan beban pucak menjadi masalah disemua daerah berkaitan dengan pemadangan listrik secara bergiliran. Gangguan semacam ini bermasalah dalam jangka panjang, yang kemungkinan memicu tumbuhnya masalah lain.

Pertama, rasio elektrifikasi dan pemadaman. Secara nasional, pada tahun 1997, kebutuhan 10.000 MW untuk 18,7 juta pelanggan, kapasitas terpasang listrik nasional sudah mencapai 22.105 MW. 15.000 MW berasal dari PLN, sisanya 7.105 MW dari 20 perusahaan swasta. [5] Pada tahun 2012, daya terapsangan 39,898.97 MW. Diantaranya, 30,528,63 MW energi lsitrik berasal dari PLN dan 9,370.34 berasal dari non PLN, dengan jumlah gardu distrubusi sebanyak 318,107.00 unit. Sedangkan gardu induk sebanyak 1,280.00 unit. PLN berhasil menjual lsitrik selama tahun 2011 sebesar 157,992 GWh dan pada tahun 2010 sebesar 10,695 GWh atau naik sekitar 7,26 persen. [6] Meski pertumbuhan listrik hampir sama dengan pertumbuhan listrik, tetapi pemadaman masih terjadi dimana.

Pada hari ini, tahun 2014, tantangan yang dihadapi sub sektor ketenaga-listrikan menjaga kecukupan pasokan listrik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan terus meningkatkan angka rasio elektrifikasi[7] yang hingga saat ini sudah mencapai 81%. Dengan kata lain masih sekitar 19 % masyarakat Indonesia belum dialirkan listrik.

Dengan tantangan tiap tahun terdapat minimal 3 juta pelanggan baru yang harus disambung tiap tahunnya. Fakta ini menuntut kesiapan penyediaan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan konsumsi listrik sebesar 8% – 9% per tahun atau setara dengan penambahan daya listrik sebesar 5.000 MW per tahun. Saat ini kapasitas terpasang pembangkit secara nasional telah mencapai 49.701 MW, dimana 37.464 MW dimiliki oleh PLN dan sisanya dimiliki oleh swasta dan sewa.[8] Sementara peningkatan konsumen sekitar 3 juta pelanggan tiap tahun. Hal ini berarti, selisih suplai listrik lebih kecil ketimbang permintaan listrik yang jauh lebih besar.

Khususnya, PLN wilayah Sulsera saat ini, terutama area Bau-Bau, daya terpasang sebesar 23,244 KWH, daya mampu sebesar 14,850 dan beban puncak 18.350 KWH. [9] Idealnya, total sumber listrik daya mampu sebesar 25% dari total itu adalah cadangan. Sudah pasti ada pemadaman jika ketersediaan listrik seperti kondisi sekarang ini, karena listrik tidak cukup. Sementara dengan daya terpasang seperti itu, maka kita pasti menyaksikan tiang listrik begitu banyak di pinggir jalan tetapi tidak dialiri listrik, karena kekurangan sumber daya listrik.

Kedua, daya saing PLN juga rendah, karena masih sebagian besar menggunakan bahan bakar disel. Harga produksi listrik jauh lebih mahal ketimbang bahan bakar lainnya.[10] Selama ini sumber energi pembangkit listrik di Indonesia, meski sudah menggunakan PLTU, PLTA Geothermal, Tenaga gas, dan lainnya, masih sebagian besar menggunakan sumber energi pembangkit digerakkan oleh tenaga disel. Selain itu, sumber pembangkit itu masih di datangkan dari luar daerah bahkan bahan bakar gas dan minyak solar sebagian berasal dari impor. Persoalan ini akan menjadi masalah dalam jangka panjang dan penyedia tenaga listrik di Indonesia dan harga hanya naik sedikit.

Akibatnya, sampai hari pendapatan PLN yang selalu minus sehingga selalu di-subsidi pemerintah mendapat subsidi pemerintah. Pemerintah dan DPR menetapkan besaran subsidi listrik pada RAPBN 2015 sebesar Rp68,69 triliun, atau turun sekitar 8,59 persen. [11]

Akhirnya dengan kendala harga harga produksi listrik mahal, harga jual listrik murah dan daya saing PLN untuk membangun pembangkit listrik terbatas, maka jadilah akumulasi pemadaman dimana. Alih-alih memenuhi rasio elektrifikasi 100%, pemadaman saja belum bisa diatasi.

  1. Ketimpangan Distribusi

Secara nasional ketersedian tenaga listrik masih sebagian besar tersimpan di Pulaua Jawa, ketimbang luar jawa dan jawa masih jauh. Selain itu, distribusi berdasarkan pulau, kawasan timur masih lebih sedikit memiliki ketersedian listrik dibandiknag kan dengan kawasan barat. Hal ini bisa kita terbak, bahwa kawasan barat jauh lebih maju pertumbuhan ekonominya ketimbang kawasan timur, bila kita menggunakan teori apa yang sudah diungkap Chatib Bisri di atas.

Meski demikian, perbandingan pelayanan kualitas listrik antara desa dan perkotaan masih timpang. Pelanggan tahun 2012 mencapai 49.795.249 pelanggan. Jumlah desa seluruh Indonesia sampai dengan akhir tahun 2012 mencapai 79.075 desa, telah dialiri listrik sebanyak 75.988 desa atau 96,10 % dengan jumlah pelanggan desa 49.795.249 pelanggan. [12] Sementara, hampir semua kota di Indonesia ini sudah teraliri listrik dan menikmati listrik.

Namun demikian, diluar itu. kualitas ketersediaan sarana listrik di di desa dan pulau pulau kecil dibandingkan dengan pedesaan masih jauh tertinggal. Pemadaman bergiliran masih sering terjadi. Di pedalaman dan kepulauan, sebagian belum terlayani listrik. Jika dilihat dari konteks keadilan, maka distribusi sumber daya listrik belum adil memenuhi harapan rasa keadilan bagi masyarakat yang tinggal di pedalaman

  1. Good Governace kelistrikan Nasional dan Mafia Listrik

Penyelenggaraan kelistrikan idealnya jauh dari praktik yang merugikan negara, megingat kebanyakan perusahaan negara menggunakan uang rakyat yang bersumber dari APBN. Secara logika, kebocoran dan keburukan penyelenggaraan badan usaha milik negara mestinya berkurang. Namun apa yang terjadi, pengelolaan listrik negara terutama sektor hulu dan hilir ditengarai adanya mafia listrik.

Mafia disektor hulu dan hilir sudah menjadi rahasia umum, mualai dari isu suap pemasangan gardu, kontraktor korupsi, manipulasi status pelanggan dan lainnya. Issu korupsi dalam perusahaan distribusi dan penyedia jasa listrik ini masih terus berlanjut. Korupsi ini tidak hanya melibatkan pejabat PLN, rekanan, juga melibatkan politis.

Pertama, isu korupsi ketika rencana pergantian Direktur Utama PT PLN (Persero) yang dilontarkan Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan membuka persoalan keuangan yang melilit anak usaha PT PLN Batubara. Dua pejabat tinggi PLN mengatakan mayoritas direksi PLN kecewa dengan penggunaan anggaran Rp 800 miliar oleh PLN Batu bara selama 2011-2012.[13]

Korupsi pada proyek revitalisasi gedung-gedung PLN se-DIY pada 2012, se-ratusan paket pekerjaan. PLN area Yogyakarta meng-gandeng puluhan rekanan, Dugaan korupsi korupsi proyek Rp 22 miliar di Perusahaan Listrik Negara (PLN) sedang di Tangani oleh Kejaksaan Tinggi Jogyakarta.[14]

Keterlibatan politisi, misalnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menghukum politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Izedrik Emir Moeis, dengan 3 tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider 3 bulan kurungan. Emir terbukti menerima hadiah atau janji dari konsorsium Alstom Power Incorporate Amerika Serikat dan Marubeni Incorporate Jepang sebesar US$ 357 ribu saat menjabat Wakil Ketua Komisi Energi DPR. Emir mengupayakan konsorsium Alstom Power menjadi pemenang proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tarahan, Lampung, pada 2004. Hakim menilai, agar menang dalam lelang proyek PLTU Tarahan tahun 2004, konsorsium Alstom menunjuk Presiden Pasific Resources Inc, Pirooz Muhammad Sarafi untuk mengurus proyek tersebut. Pirooz dianggap memiliki hubungan dengan pejabat di Indonesia serta menjadi teman Emir semasa menjadi mahasiswa di Amerika Serikat. Pirooz kemudian berusaha meminta bantuan Emir.[15]

Ketiga, manipulasi status penggunaan listrik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dibandingkan dengan tahun 2012 dan 2013, maka tahun 2014 pada tahun menurun menjadi rata antara 3-4 persen. Menurut Chatib Bisri, seharusnya ukuran elastisitas pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan listrik harus masih berlaku sampai sekarang, sebab tidak ada perubahan teknologi yang signifikan . Meski  ekonomi melambat, bahkan menurun, tetapi peningkatan konsumsi listrik antara 8-10 persen. Lanjut Bisri, jika pertumbuhan konsumsi listrik 8-10 persen, maka pertumbuhan ekonomi sebesar 4-5 persen,[16]

Gambaran di atas memperlihatkan adanya penggunaan listrik ilegal. Manipulasi terhadap status penggunaan listrik, yang didaftarkan penggunaan rumah tanagga, tetapi faktanya digunakan industri. Motivasi ini banyak, menghindar harga listrik industri lebih mahal ketimbang rumah tangga, menghindar dikenai pajak, Ini juga bisa disebut mencuri subsidi—listrik.

Tiga masalah tersebut di atas, hanya merupakan potret kecil dari masalah-masalah praktik mafia listrik di Tanah Air, masih banyak masalah-masalah praktik mafia listrik lain di tanah air.

  1. Pengadaan Listrik

Sejak disahkan UU Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenaga-listrikan, menggantikan UU No.15 tahun 1985, kedudukan PLN, peluang sektor swasta dan listrik masyarakat semakin terbuka. Pelaku usaha dibidang listrik dalam UU No.30/2009 adalah BUMN, BUMD, Koperasi, swasta dan usaha masyarakat. UU No.30/2009 juga membedakan usaha bidang kelistrikan: pembangkit, transmisi, distribusi, penjualan, distribusi dan penjualan serta ter-intgrarasi.[17]

Izin usaha listrik dibagi kedalam dua kategori. Izin usaha pengadaan lstrik untuk kepentingan umum dan izin usaha lsitrik untuk kepentingan diri sendiri. Izin usaha untuk kepentingan umum diberikan kepada BUMN, BUMD, Koperasi, swasta dan usaha masyarakat dan individu. Sedangkan untuk penggunaan sendiri diberikan kepada BUMN, BUMD, Koperasi, swasta dan usaha masyarakat dan lembaga Negara lainnya.

Akan tetapi dalam perkembangannya tidak begitu baik. Pertama, penentuan harga listrik masih ditentukan negara baik di-tingkat nasional maupun lokal. Sehingga pengadaan listrik ini mematikan usaha untuk membangun pembangkit listrik, baik kalangan koperasi , masyarakat dan swasta.

Kedua, , prioritas pemerintah dalam pengadaan listrik. PLN masih menjadi satu-satunya prioritas. Dengan kata lain, bila PLN masih sanggup dalam pengadaan listrik di satu wlayah, maka perusahaan swasta lain belum bisa, bisa disebutkan, masih menjadi nomor dua. Ini jelas mematikan motivasi untuk pengadaan listrik.

  1. Keluar dari Masalah Kelistrikan

Pengelolaan listrik yang berbasis teknologi tinggi dan teknologi pengadaan listrik berbasis padat modal seperti PLTU, Panas Bumi, Tenaga Batu bara sudah dibangun dan terpasang di mana-mana. Namun, masih terdapat berbagai kendala dalam pengelolaan industri hulu dan hilir tenaga listrik di Indonesia. Bila negeri ini hendak maju, maka hambatan-hambatan selam ini harus diselesaikan terutama kebijakan mengenai harga listrik, insentif bagi mereka yang berjasa menjadi penyedia listrik dalam rangka untuk mewujudkan rasio pengadaan listrik 100 persen.

Untuk industri listrik sektor hulu, pengelolaan sumber listrik sudah diberikan kepada swasta, perusahaan-perusahaan swasta dan masyarakat. Hal bisa kita lihat dari perkembangan pengadaan pembangkit tenaga listrik saat ini sudah mulai bervariasi: disel, gas, PLTU, PLTA, bio-massa, bio energi. Hanya saja, pada sektor hilir masih terhadap kendala investor untuk menanamkan modalnya dibidang ini. Buruknya pengaturan sektor hilir berpengaruh terhadap pertumbuhan sektor hulu. Misalnya, investor sudah membangun beberapa PLTA, lantas dibeli PLN dengan harga murah. Dampaknya, kebanyakan investor energi masih malas melakukan investasi karena alasan harga, reward dan insentif, penentuan harga listrik masih di monopoli pemerintah.

Pertama, penentuan harga listrik selama ini menurut UU No.30/2009 oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Penentuan harga ini mematikan usaha pengadaan lsitrik oleh swasta. Misalnya, di Palu Sulawesi Tengah, kota Palu, pemerintah bersama perusahaan swasta sudah membangun PLTU untuk mengatasi pemadaman bergiliran. Inisiatif ini patut kita hargai, namun ketika mereka jual ke PLN. PLN membelinya dibawa harga pokok penjualan. Malah dibawa harga produksi. Apa kata dunia, pasti terancam tutup.

 

Kedua, manajemen pengelolaan listrik. Selama ini, meski sudah berkurang dari tahun-tahun sebelumnya, pengadaan tenaga listrik masih di subsidi oleh pemerintah. Pada tahun 2014, sekitar 30 triliun subsidi APBDN ke tenaga lsitrik . Meski selama ini pemerintah telah melakukan subsidi tenaga listrik berdasarkan besar-kecilnya daya terpasang di rumah. Namun seringkali masih ada manipulasi dan pencurian listrik. Dengan kata lain, pola subsidi saat ini hanya akan meningkatkan pelaku kriminal dibidang kelistrikan. Saya tidak menolak subsidi, hanya saja subsidi harus diterima oleh orang benar.

 

Subsidi tepat guna, perlu membagi jenis peruntukkan listrik. Listrik rakyat miskin, listrik industri rumah tangga dan lainnya. Tujuan untuk memudahkan subsidi dan insentif diterima oleh orang yang layak menerima. Pembagian berdasarkan belum efisien dan affektif, Jadi cara sekarangn perlu diubah dengan dengan manajemen pembagian peruntukan listrik. Kedua subsidi juga perlu diberikan kepada produk-produk yang memiliki inovasi dan penemuan tinggi dibidang hemat listrik. Supaya menumbuhkan industri ini lebih baik dan mampu bertahan di pasar dan malah tubuh menjadi lebih maju.

 

Ketiga, mendorong penggunaan energy mix. Di Indonesia penggunaan energi mix sudah mulai dilakukan mulai dari tenaga air, tenaga gas, photo volatage, tenaga angin, panas bumi dan lain. Hanya saja jumlah itu masih sedikit dibandingkan dengan tenaga dari fosil fueel. Oleh karena itu, pemerintah perlu mendorong mengurangi bahan bakar fosil dengan mencari solusi penggantian non-fosil terutama dari sumber energi yang tak merusak plante bumi.

 

Memang membangun pembakit lsitrik dengan sumber energy berkelajutan sangat mahal. Namun bila dihitung carbon foot-print, energy bekerlanjutan lebih memiliki daya rusak yang lebih rendah ketimbang fossile fuel. Fossil fuel, selain mengalami kelangkaan untuk masa mendatang, saat ini di Indonesia sudah mulai mengimpor bahan baku energy untuk lsitrik, seperti BBM dan lainnya. Untuk masa mendatang batu bara dan minyak juga akan mengalami kelangkaan.

Kendalah membangun energy terbarukan, mahal dan kurang laku di pasar. Oleh karena itu, pemerintah perluh mengalihkan subsidi dari energy fossil ke energy terbarukan sebagai alternative energy mix. Energi terbarukan bagi pelaku bisnis belum menarik, karena masih bermasalah untuk pembangunannya mahal, selain kurang laku, budaya kosumen menyesuaikan diri terhadap penggunaan energy terbarukan juga sedikit bermasalah. Mereka harus mengubah semua penggunaan lsitrik rumah tangga mereka, karena supply energi terbarukan jauh lebih kecil ketibang fossil fuel. Nama saja alternative, jadi kecil. Namun, alternative pengadaan listrik bagi rakyat juga merupakan income bagi masyarakat lokal. Misalnya kebun energy dari kayu Kaliandra Merah, yang sedang di gagas oleh Dahlan Iskan. Upaya macan ini perlu di dorong untuk mengunragi kemiskinan di pedesaan. Energy listrik dari Batok Kayu Kaliandra atau gamal, yang dapat meciptakan enegri independen.

 

Kempat, penemuan energy terbarukan dan inovasi dibidangnya perlu diberikan reward, sehingga memacu kopetisi penemuan canggih dibidang pengadaan energy lsitrik kedepan.

 

Pada akhirnya, hanya dengan mengubah kondisi sekarang seperti yang sudah disebutkan di atas, kita semua dapat keluar dari krisis energi lsitrik. Karena kemajuan satu daerah atau negara selalu diukur dengan pertumbuhan energi yang digunakan.****

 

 

 

Refereces:Anonymous, 1997, Listrik Swasta, Diupayakan Enam Sen Dollar AS/KWH published Kompas Janury 20. 1997 retrived on July 9, 2008 from:    http://www.kompas.com/9701/20/EKONOMI/list.htm

Direktorak Ketenaga Lsitrikan Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2012, Statistik       Ketenaga Listrikan, retrived on November 2, 2014, from:                   http://www.dijlpe.esdm.go.id/modules/_website/files/1049/File/Statistik%20Ketenagalistrik               an%202013%20Web.pdf

Direktorak Ketenaga Lsitrikan Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2012, Statistik       Ketenaga Listrikan, retrived on November 2, 2014, from:                   http://www.dijlpe.esdm.go.id/modules/_website/files/1049/File/Statistik%20Ketenagalistrik               an%202013%20Web.pdf.

Direktorak Ketenaga Lsitrikan Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2011, Statistik       Ketenaga Listrikan, retrived on November 2, 2013, from:                   http://www.dijlpe.esdm.go.id/modules/_website/files/1049/File/Statistik%20Ketenagalistrik               an%202013%20Web.pdf

Kemkeu, 2014, Subsidi Listrik 2015 Turun 8,59 Persen, retived on December 15, 2014 from  http://www.kemenkeu.go.id/en/node/42893

Kemenkeu, 2014, Menkeu: Pertumbuhan Konsumsi Listrik Refleksi Pertumbuhan Ekonomi, retrived on December 14, from: http://www.kemenkeu.go.id/Berita/menkeu- ertumbuhan-konsumsi-listrik-refleksi-pertumbuhan-ekonomi

Marbun, B., dan Dwiyanto, B., Pemakaian Listrik Tumbuh Signifikan, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Menggembirakan, siaran pers PT PLN Persero retrived on December 14,          2014, from: http://www.pln.co.id/blog/pemakaian-listrik-tumbuh-signifikan-pertumbuhan-               ekonomi-indonesia-menggembirakan/

PT PLN Persero Wilayah Sulseltra, Sultra, Sulbar, area Baubau, 2014, Data Pembangkitan Sistim Baubau pertanggal 12 Desember 2014, PT PLN Persero, Baubau

Reviyanto, D., 2014, Emir Moeis Divonis 3 Tahun Penjara, published Tempo Bussines,  14/4/2014, retrived on December 14, 2014, from:            http://www.tempo.co/read/news/2014/04/14/063570539/Emir-Moeis-Divonis-3-     Penjara.

SKH Kompas (03/05/2014), PLN Kewalahan akibat “Underground Economy, retrived on December 14, 2014 from: http://www.kompas.com/kompas-   cetak/0305/29/utama/337985.htm

SKH Kompas (03/05/2014), PLN Kewalahan akibat “Underground Economy, retrived on  December 14, 2014 from: http://www.kompas.com/kompas-                  cetak/0305/29/utama/337985.htm.

Syaifullah, M., 2014, Kejaksaan Terus Sidik Korupsi di PLN Yogyakarta, published Tempo Bisnis, 19/4/2014, retrived on December 14, 2014, from:            http://www.tempo.co/read/news/2014/04/19/063571639/Kejaksaan-Terus-Sidik-Korupsi-          di-PLN-Yogyakarta

Tempo Businis, 2014, Uang Rp 800 Miliar yang Bikin Pusing Dirut PLN (26/82014) retrived on December 14, 2014 from: http://www.tempo.co/read/news/2014/08/26/090602300/Uang-  Rp-800-Miliar-yang-Bikin-Pusing-Dirut-PLN

 

Peraturan Perudang Udangan:

  • Undangan Undang Nomor 30 tahun 2009 Tentang Ketenaga Lsitrikan
  • Undangan Undang Nomor15 tahun 1995 Tentang Ketenaga Lisltrikan
  • Peraturan Pemerintah Nomor
  • Kepres 37 tahun 1992 Tentang Usaha Penyediaan Tenaga Lsitrik oleh Swasta
  • Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 tahun 2012 Tentang Tata Cara Wilayah Usaha Penyedian Tenaga Lsitrik untuk kepentingan umum

 

ð Disampaikan pada Seminar Sehari dengan tema: Mencari Solusi Strategis Untuk Memenuhi Kebutuhan Energi Listrik pada tanggal 16 Desember 2014 di Bau Bau, Sulawesi Tenggara

ð Penulis adalah Senior researcher at Indonesia Mining and Energy Studies (IMES)

[1] Kemenkeu, 2014, Menkeu: Pertumbuhan Konsumsi Listrik Refleksi Pertumbuhan Ekonomi, retrived on December 14, from: http://www.kemenkeu.go.id/Berita/menkeu-pertumbuhan-konsumsi-listrik-refleksi-pertumbuhan-ekonomi

[2] SKH Kompas (03/05/2014), PLN Kewalahan akibat “Underground Economy, retrived on December 14, 2014 from: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0305/29/utama/337985.htm

[3] Direktorak Ketenaga Lsitrikan Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2012, Statistik Ketenaga Listrikan, retrieved on November 2, 2014, from: http://www.dijlpe.esdm.go.id/modules/_website/files/1049/File/Statistik%20Ketenagalistrikan%202013%20Web.pdf

[4] Marbun, B., dan Dwiyanto, B., Pemakaian Listrik Tumbuh Signifikan, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Menggembirakan, siaran pers PT PLN Persero retrived on December 14, 2014, from: http://www.pln.co.id/blog/pemakaian-listrik-tumbuh-signifikan-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-menggembirakan/

[5]An…. Listrik Swasta, Diupayakan Enam Sen Dollar AS/KWH published Kompas Janury 20. 1997 retrived on July 9, 2008 from: http://www.kompas.com/9701/20/EKONOMI/list.htm

[6] Direktorak Ketenaga Lsitrikan Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2011, Statistik Ketenaga Listrikan, retrieved on November 2, 2013, from: http://www.dijlpe.esdm.go.id/modules/_website/files/1049/File/Statistik%20Ketenagalistrikan%202013%20Web.pdf

[7] Rasio Elektrifikasi adalah presentasi pembadingan jumlah masyarakat yang mendapatkan aliran listrik di satu Negara atau wilayah dengan total jumlah penduduk di wilayah tersebut.

[8] HLN ke 69, 27 Oktober 2014 Bersama Memajukan Kelistrikan Indonesia

[9] PT PLN Persero Wilayah Sulseltra, Sultra, Sulbar, area Baubau, 2014, DATA PEMBANGKITAN SISTIM BAUBAU PERTANGGAL 12 DESEMBER 2014, PT PLN Persero, Baubau

[10] Pembangkit lsitrik tenaga disel, selain produksi listrik mahal juga cepat dimakan tua. Rata masa pakai tenaga disel lima tahun. Sementara PLTA sampai dengan 50 tahun bila tak terjadi pendangkalan tak signifikan, dan biaya kontruksi mahal. PLTU biaya kontruksi murah dan produksi listrik murah bila dibadingkan PLTA, namun pencemran lingkungan tinggi dan sumber bahan bakar fossil, yakni batubara. Geothermal biaya kontruksi mahal, biaya produksi lsitrik murah.

[11] Kemkeu, 2014, Subsidi Listrik 2015 Turun 8,59 Persen, retrived on December 15, 2014 from http://www.kemenkeu.go.id/en/node/42893

[12] Direktorak Ketenaga Lsitrikan Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2012, Statistik Ketenaga Listrikan, retrieved on November 2, 2014, from: http://www.dijlpe.esdm.go.id/modules/_website/files/1049/File/Statistik%20Ketenagalistrikan%202013%20Web.pdf

[13] Tempo Businis, 2014, Uang Rp 800 Miliar yang Bikin Pusing Dirut PLN (26/82014) retrived on December 14, 2014 from: http://www.tempo.co/read/news/2014/08/26/090602300/Uang-Rp-800-Miliar-yang-Bikin-Pusing-Dirut-PLN

[14] Syaifullah, M., 2014, Kejaksaan Terus Sidik Korupsi di PLN Yogyakarta, published Tempo Bisnis, 19/4/2014, retrived on December 14, 2014, from: http://www.tempo.co/read/news/2014/04/19/063571639/Kejaksaan-Terus-Sidik-Korupsi-di-PLN-Yogyakarta

[15] Reviyanto, D., 2014, Emir Moeis Divonis 3 Tahun Penjara, published Tempo Bussines, 14/4/2014, retrived on December 14, 2014, from: http://www.tempo.co/read/news/2014/04/14/063570539/Emir-Moeis-Divonis-3-Tahun-Penjara.

[16] SKH Kompas (03/05/2014), PLN Kewalahan akibat “Underground Economy, retrived on December 14, 2014 from: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0305/29/utama/337985.htm

[17] Lihat Pasal 10 ayat (2) UU No.30/2009

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s