Sudah Digaji Negara, Masih Minta Diluar Gaji: Moral, Korupsi dan Belum Puaskah?


Dua hari lalu, saya mendapat whats up dalam bentuk menggambar yang berisi surat permohonan kepada Sekretaris Jendral Kemenlu RI untuk melayani salah seorang kolega dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Tak lama berselang, lagi-lagi saya mendapatkan gambar yang sama di media yang sama. Pada saat saya membuka twitter, saya melihat gambar serupa berisi pesan yang sama.

Isi pesan itu, tertanggal 22 Maret 2016 itu, Pak Menteri Yuddy meminta untuk disediakan fasilitas berupa akomodasi dan transportasi untuk rombongan koleganya, Wahyu Dewanto Suripman yang akan berkunjung ke Sydney dan Gold Coast, Australia bersama keluarganya, Utari Ayunda Tauchid, Prapti Painem, dan tiga orang anak-anak. Mereka berada di negeri Kanguru pada tanggal 24 Maret sampai 2 April 2016.[1]

Nah, rupanya penggunaan fasilitas negara oleh pejabat negara dengan tujuan pribadi marak. Tak, lama berselang, saya menerima surat Rachel Maryam, anggota DPRRI dari Partai Gerindra, Daerah Pemilihan Jawa Bara, melakukan hal yang sama. Dalam surat yang ditulis di-kertas itu, Maryam berencana berkunjung ke Jerman dengan meminta fasilitas dari negara.[2]

Namun saya tidak terkejut, memang selama ini banyak fasilitas negara yang digunakan pejabat negara untuk tujuan pribadi. Kali ini, mungkin Yuddy dan Marya lagi ketiban sial, karena informasi mengenai kelakuan mereka tersebar di dunia maya. Bagaimana dengan yang tidak tersebar, bagi mereka sangat beruntung dan pandai. Pandai karena publik tidak menemukan informasi mengenai penggunaan fasilitas umum di media publik.

+++

Namun di era, dimana demokrasi semakin baik dan tingkat kesejahteraan pejabat publik makin bagus, pertanyaan  di-benakku, kenapa pejabat negara masih menggunakan bantuan fasilitas negara. Padahal mereka dari segi kehidupan sudah lumayan cukup.

Terhadap itu, saya kembali membuka sejumlah dokumen yang berhubungan hukum dan moral sebagai pejabat negara. Saya menemukan hal negatif

Pertama, penggunaan fasilitas negara oleh pejabat negara merupakan tindakan korupsi. Kedua, penggunaan fasilitas negara merupakan larangan moral dan hukum agama juga melarang.

Tindak Pidana Korupsi Dalam Berbagai Pasal.

Pasal 12 huruf e atau Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 421 KUHPidana.

UU Nomor 31, 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi

Pasal 12

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419,Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, atau Pasal 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

 

Pasal 23

Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 429 atau Pasal 430 Kitab Undang undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

KUHPidana

Pasal 419

Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, seorang pejabat negara: 1)  yang menerima hadiah atau janji, padahal dia tahu bahwa hadian atau janji itu diberikan untuk membujuknya supaya melakukan atau tindak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. 2) yang menerima hadiah, padahal dia tahu bahwa hadiah itu diberikan kepadanya karena dia telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, KUHP 35 dst, 92, 209, 418, 437, Uitlev, 2-15)

Hukum Islam

Hukum islam menjelaskan bahwa pejabat negara dianggap pekerja (ajri) dan Musta’jir negara yang diwakili kepala negara (khalifah), penguasa (hukkam), bertugas diberikan otoritas untuk melakukan dan tidak melakukan di dalam sebuah akad ijrah (perjanjian–kontrak). Ujrah (gaji/honor/upah/imbalan), harta yang menjadi milik pribadi dari ajir yang diperoleh dari musta’jir atas pekerjaan yang telah dilakukannya dalam periode dan syarat-syarat tertentu yang ditentukan/disepakati oleh kedua belah pihak.

Nah bagaimana dengan mereka yang sudah menerima upah dan mengambil lagi diluar upah, baik dalam bentuk tunai maupun non tunai. Surat HR Abu Daud menjelaskan:

“Siapa saja yang kami (negara) beri tugas untuk melakukan suatu pekerjaan dan kepadanya telah kami berikan rezeki (upah/gaji), maka apa yang diambil olehnya selain dari (upah/gaji) itu adalah ghulûl (kecurangan)”. (HR Abu Dawud).

 

Jadi Jelas, Hadis HR Abu Daud dengan tegas melarang siapa pun—termasuk pejabat negara, baik atas dirinya sendiri dan atau menggunakan jabatannya menikmati fasilitas negara di luar gajinya. Hukumnya bila mengambil (harta) lebih dari ujrah yang menjadi hak mereka (sebagai pegawai) maka perbuatannya itu dimasukkan ke dalam perbuatan curang. Hartanya termasuk harta hasil kecurangan yang diharamkan dan pada hari akhir mereka akan dibebani sebagai azab.

+++

Kita kembali ke kasu Yuddy dan Rachel. Bagi saya, bila benar-benar terjadi, pembuatan Yuddy dan Rachel   ini, apa lagi sebagai menteri dan anggota DPRRI tak dapa di-toleransi dan harus diberhentikan jadi pejabat negara, dengan beberapa alasan.

Pertama perbuatan itu masuk kategori korupsi seperti yang disebutkan dalam beberapa pasal 12 dan 23 UU No.31, 1999 tentang tidak pidana korupsi dan KUHPidana pasal 421.

 

Kedua, perbuatan semacam ini juga dilarang dalam agama islam. Mengambil hak umum yang bukan haknya. Jelas dilarang dan merupakan perbuatan curang.

Ketiga, Saya sendiri merasa kaget atas kejadian ini, karena Menteri yang selama ini mem-populerkan efisiensi dan moral terhadap lembaga aparatur negara mestinya jadi contoh. Akan tetapi, fakta nya, menteri ini melakukan hal sebaliknya. Sebagai tokoh terdepan dalam reformasi birokrasi, mestinya menteri Yuddy harus tau diri dan malu, Ia mestinya jadi contoh, bukan malah jadi pelaku. Dalam kebanyakan budaya santun di tanah air, secara social mereka tidak menerima orang yang dijadikan tokoh dan teladan, malah menjadi pelaku dan memberi contoh yang kotra produktif dengan pekerjaannya. Makanya, kebanyakan sosial mengadili langsung berteriak “Pecat” dan “caci maki”

Akhirnya kepada Jokowi sebagai presiden RI, penetapan Yuddy sebagai menteri merupakan kesalahan yang tidak mempertimbangkan prinsip ke hati-hatian dan keliru. Oleh karena itu, memohon kepada presiden untuk meninjau kembali keputusannya mengangkat Yuddy sebagai menteri dan atau memberi peringatan keras. Watak pejabat negara seperti ini, sudah tak mesti di kekuasaan.+++

 

 

 

 

[1] Tasadhara, N, 2016, Soal Surat Permintaan Fasilitasi Kolega Menteri Yuddy di Sydney, Ini Penjelasan Kemenpan-RBretrieved on April 3, 2016 from:http://nasional.kompas.com/read/2016/03/31/22470061/Soal.Surat.Permintaan.Fasilitasi.Kolega.Menteri.Yuddy.di.Sydney.Ini.Penjelasan.Kemenpan-RB

[2] Safar, S., 2016, Heboh, Surat Rachel Maryam Minta Fasilitas Negara Plesiran ke Perancis retrieved on April 3, 2016 from: http://kaltim.tribunnews.com/2016/04/01/heboh-surat-rachel-maryam-minta-fasilitas-negara-plesiran-ke-perancis?page=5

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s