CSR dan CD: Rahmat atau Kiamat 


Oleh: Harli Muin 

Salah satu konflik yang makin rumit saat ini adalah relasi korporasi tambang mineral dan Migas dengan masyarakat lokal. Karena tiga alasan penting, pertama karena pertambahan jumlah penduduk sejalan dengan bertambahnya kebutuhan masyarakat untuk bahan baku makanan, sedangkan sumber daya alam yang menjadi penyedia utama bahan baku kebutuhan pokok, bukan semakin bertambah, malah semakin berkurang. Kedua, perkembangan masyarakat lokal, di-mana mereka sudah memahami hak terlibat dalam pembangunan, termasuk hak untuk menentukan nasib dan pilihan-pilihan hidup sendiri. Ketiga, aktor-aktor masyarakat, di-mana perusahaan tambang mineral dan Migas beroperasi memiliki jaringan luas dengan LSM, lembaga internasional. Juga termasuk memiliki jaringan media massa yang luas. Apa lagi, pemanfaatan teknologi informasi sudah semakin berkembang dan terasa manfaatnya sebagai alat komunikasi untuk informasi, pendidikan, advokasi dan pengetahuannya lainnya. Teknologi informasi sudah masuk sampai ke kampung.
Bapak Dr. Dody Prayogo menyajikan buku mengenai Socially Responsible Corporation cukup menarik untuk mengungkap secara gamblang bagaimana relasi korporasi dan masyarakat saat ini dalam pengelolaan tambang mineral dan Migas sebagai contoh kasus . Dalam sajiannya, buku ini tidak saja menggambarkan tanggung-jawab sosial perusahaan masyarakat dan lingkungan hidup, lebih dari itu, buku ini membahas lebih dalam mengapa pentingnya tanggung-jawab perusahaan-perusahaan khususnya industri tambang mineral dan tambang Migas secara sosial.
Namun demikian, saya membaca buku yang dibagi ke dalam delapan bab ini, selain memiliki kelebihan, bukan ini juga memiliki beberapa kelemahan. Kelebihan dan keunggulan buku ini, akan di fokus kan pada beberapa bagian bab saja. Menurut hemat saya bagian-bagian itu perlu mendapat perhatian penting dalam meningkat keadilan dan kesetaraan dalam distribusi kekayaan alam di tanah air.
Pada bab dua disajikan mengenai anatomi dan implikasi konflik korporasi dan komunitas lokal. Pada bagian ini penulis menguraikan secara teoritik mengenai sebab, dinamika dan resolusi konflik sumber daya alam. Sangat menarik, apa lagi penulis menggunakan dasar teori konflik tersebut untuk menganalisis salah satu contoh konflik Goethermal di Jawa Barat. Dalam bagian sebab konflik, penulis menjelaskan sebab konflik-konflik sumber daya alam karena di-picu oleh dua hal. Pertama karena terjadinya perubahan struktur politik . Penulis membandingkan situasi pada masa orde baru dan masa reformasi sebagai dua hal yang berbeda. Kedua, penulis juga memperlihatkan variabel ketimpangan dan dominasi korporasi terhadap masyarakat lokal (Prayoga, D., 2014: 39).
Apa yang disebut oleh penulis itu juga benar. Namun, pendekatan mengenai sebab konflik, dinamika dan resolusi. Terlalu sederhana hanya melihat konflik hanya melihat pada sebab-sebab konflik sumber daya lam, tanpa melihat akar masalah konflik sumber daya alam. Akar masalah konflik sumber daya alam bersumber dari politik lokal, ekonomi, aspek hukum dan sosial budaya. Akar konflik itu bisa dicermati sebelum konstruksi, konstruksi dan paska konstruksi proyek.
Pada pra-konstruksi, mulai dari pembebasan lahan. Para komprador kapitalist—sebagian besar adalah kontraktor lokal cenderung mendukung kehadiran perusahaan padat modal. Dengan harapan mereka menjadi kontraktor bagian dari pembebasan, membuat studi Amdal, studi kelayakan dan lainnya. Pada sisi pemerintah lokal, Gubernur atau Bupati, Dinas ESDM memainkan isu perizinan yang berhubungan usaha tambang mineral dan Migas. Kerap kali perizinan tidak sesuai dengan prosedur proses perizinan. Dalam banyak kasus, kepala daerah sudah banyak dijerat korupsi dalam kasus ini. Kerap juga menjerat para kontraktor lokal.
Bagi para kontraktor, mereka kerap kali terlibat dalam membiayai dan memainkan kekerasan untuk menggerakkan free-man melawan kemauan masyarakat. Termasuk para kontraktor juga menyuap para pejabat negara untuk mendapat proyek pembebasan lahan. Warna konflik pada tahap ini adalah konflik terjadi antara rakyat dengan rakyat, antara negara dengan rakyat dalam hal lahan, dan konflik antara perusahaan dengan masyarakat korban.
Pada tahap konstruksi, konflik antara kontraktor lokal sering terjadi. Karena kompetisi mendapatkan pekerjaan dari kehadiran perusahaan Migas dan tambang mineral. Pada tahap ini, perusahaan kontraktor kerap melakukan suap untuk mendapatkan proyek.
Paska konstruksi proyek tambang Migas dan mineral adalah konflik mengenai tenaga kerja kerja, kerusakan lingkungan. Kebanyakan sektor tambang mineral dan Migas adalah usaha yang memiliki karakter tenaga kerja memiliki ketrampilan tinggih. Oleh karena itu, pekerja yang lolos seleksi adalah pekerja yang memiliki kemampuan khusus. Di lokasi tambang di pedalaman, kebanyakan tenaga kerja bekerja bukan pakai otak, tapi pakai otot. Hasil kunjungan lapangan saya pada tahun 2013 ke PT Vale Indonesia, sebuah perusahaan tambang nikel yang beroperasi di tiga provinsi: Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara memperlihatkan bahwa mereka benar mempekerjakan buruh lokal—dengan skill rendah, tetapi tidak memiliki kontrak. Orang-orang salah sedikit saja, dipecat. Hal ini memicu konflik buruh di sekitar itu.
Kedua, penyelesaian ditawarkan adalah resolusi konflik. Pendekatan ini bagus digunakan dalam konflik antara negara dengan negara, konflik antar suku. Karena kerap kali ketika kekerasan terjadi, intervensi pihak ketiga dilakukan, terutama polisi dan TNI untuk menghentikan kekerasan dengan segara, untuk mencegah kerugian yang meluas, menjaga ketertiban umum dan penegakan hukum. Namun resolusi konflik dalam konflik sumber daya alam tidak tepat digunakan usaha pertambangan mineral dan Mgas. Karakter konflik adalah konflik hak atas tanah, konflik ruang, konflik merelakan tanahnya digunakan untuk tambang atau tidak. Selain itu, dalam konflik hak TNI dan Polri sesungguhnya tidak diberi wewenang oleh negara untuk menyelesaikan masalah ini, kecuali sudah dianggap mengganggu ketertiban umum.
Pada bab tiga, penulis buku ini menuliskan Corporates social resposibility: Sosial Justice dan Distrubutive walfare dan Industri tambang dan Migas. Pada halam 87 dari buku ini, penulis mengutip Prayogo, 2007, operasional konsep pemerataan yang mungkin dapat diterapan pada perusahaan tambang mineral dan migas. Pemeretaan dengan pendekatan Philantropy, Share of Profit, share of cost production and share of ownership. Konsep pertama, philantropy,sudah banyak dipraktekkan, dimana banyak perusahaan multi nasional baik secara langsung maupun tidak memberikan sebagian keuntungan mereka untuk proyek lingkungan dan juga melalui proyek CSR dan Community Development. Share of profit juga sudah kita temui di Masyarakat Adat Amungme mendapat bagian dari keuntungan penjualan tambang emas PT. Freeport. Share of production, ini juga sudah ada diperusahaan tambang. Akan tetapi share of ownership sdauh berjalan dibeberapa perusahaan (Prayogo, 2014: 87).
Namun bagi saya, keadilan distrubutive dalam industri tambang Migas dan Mineral yang ber-modal asing belum bisa mencapai itu. Dari pengalaman saya, perusahaan tambang seringkali menyebutkan akan ada modal segar yang mengalir ke negara kita ketika mereka melakukan operasi. Walaupun, pada tahap eksplorasi mereka menggunakan modal sendiri kebanyakan, tetapi pada tahap eksploitasi, kebanyakan mereka meminjam uang di bank di negara di mana mereka melakukan eksploitasi.
Kedua, alih teknologi. Kehadiran perusahaan tambang mineral dan migas dianggap dapat mengalihkan teknologi mereka terutama teknik eksploitasi dan penyulingan. Fakta-nya, kebanyakan mereka menggunakan kontraktor lokal untuk mengerjakan beberapa bagian dari konstruksi eksploitasi mereka. Pengecualian beberapa teknologi yang tidak ada di dalam negeri, baru mereka menyewa kontraktor luar.
Ketiga, kehadiran perusahaan tambang Migas dan mineral dapat meningkatkan pendapatan negara melalui pajak, baik langsung maupun tidak langsung. Fakta-nya, mungkin kita bisa periksa berapa perusahaan Migas dan tambang mineral membayar pajak dengan patuh dan membayar land rent 1 USD hektare/tahun Dan berapa lagi, yang kerap melaporkan rugi. Dan berapa lagi yang mendapatkan tax-holiday.
Walaupun share profit bisa menjadi salah satu solusi untuk memungkinkan terjadinya keadilan distrubutive. Mungkin adil bagi para pemegang saham. Namun tidak adil bagi khalayak ramai dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.
Pada bab empat, penulis membahas community development pada industri tambang dan Migas: Konsep pendekatan dan implikasi. Kemudian penulis mengungkap konsep pendekatan CD dan CSR pada industri pertambangan mineral dan Migas dengan tiga kategori, yakni pembangunan yang yang berbasis lokal, perencanaan sosial dan aksi sosial (Prayogo, 2014: 97). Selanjutnya, penulis mengungkapkan model pendekatan lain, yakni responsif, integratif dan introvesif (Prayogo, 2014: 101). . Kemudian penulis menyimpulkan bahwa model pendekatan tersebut secara signifikan dapat menjadi alat sebagai transformasi pengetahuan, perilaku dan dan ketrampilan (Prayogo, 2014: 105). Pendekatan-pendekatan tersebut menarik sebagai bahan pendekatan pengelolaan CSR dan CD di area pertambangan.

Namun pengalaman saya, saya melihat pendekatan tersebut terlalu menunjukkan indikator materi sebagai tolak ukur keberhasilan. Memang diakui ukuran meterial sebagai salah satu cara untuk mengukur kesejahtraan masyarakat sekitar tambang. Namun, hendak pendekatan ukuran dampak juga harus difokuskan pada pendekatan non-material. Armtya Sen (1999: 89) menyebutkan dalam bukunya, Development as Freedom, bahwa kemiskinan terjadi karena kekurangan kapabilitas. Sen (1999: 89) kemudian mengklaim hubungan kapabilitats dan kemiskinan adalah sebagai berikut:

1. Capability can be sensibly identified in terms of capability deprivation: the approach concentrates on deprivations that are intrinsically important.
2. There are influences on capability deprivation—and thus on real poverty other than lowness income.
3. The instrumental relation between low income and low capability is variable between different community and even different families and different individual.

Apa yang disebutkan penulis bahwa ada transformasi tangible dan intangible dalam proyek CD dan CSR sudah benar. Namun tidak disebutkan seberapa banyak orang yang telah mendapat training menggunakan kapasitas yang diperoleh dari training untuk menikmati kebahagiaan dan kebebasan. Bebas dari rasa takut dan bebas dari rasa lapar. Jadi penilaian bukan hanya kuantitas, tapi penting adalah kualitas. Apa yang disampaikan Armatya Sen di atas barangkali berguna untuk mengukur keberhasilan proyek CSR dan CD.
Apa yang saya temukan di Tolitoli dalam penelitian lapangan saya, TBM Pertamina, perusahaan milik Pertamina yang mem-fokuskan diri pada distribusi Migas di Tolitoli, memang benar mereka memberikan bantuan komputer kepada SMP Lalos dan Bajugan di kabupaten itu. Namun mereka hanya memberikan, setelah diberikan beberapa unit komputer itu, bantuan CSR mereka sudah selesai sampai di situ. Padahal ketika saya tanya ke Sekolah yang bersangkutan, komputer tesebut sama sekali tidak digunakan, karena tidak ada yang bisa mengoperasikan komputer untuk prakter anak sekolah di daerah itu.

Kedua, penilaian terhadap signifikan juga tidak diarahkan pada penilaian sustainable livelilihood. Padahal konseptual kombinasi mengenai equity, sustainability and capability adalah konsep sustainable livelihood. Definisi Sustainable livelihood menurut the World Commission on Evironmental and Development (WCED) dalam Chambert, R. (1991: 5) adalah sebagai berikut:

“Livelihood is defined as adequate stocks and flows of food and cash to meet basic needs. Security refers to secure ownership of, or access to, resources and income earning activities, including reserve and assets to offset risk, ease shocks and meet contingencies. Sustainable refers to the maintenance or enhancement of resource productivity on a long term-term basis. A household may be enable to gain sustainable livelihood security in many ways—through ownership of land, live stock or trees; rights to grazing, fishing, hunting or gathering, thorough stable employment with adequate remunerate; or through varied repertoires of activities.”

Berdasarkan definisi tersebut di atas, jelas bahwa penilaian terhadap CSR dan CD belum didasarkan pada pendekatan di atas. Sebaliknya, malah kehadiran perusahaan menghalangi akses masyarakat terhadap sumber kehidupan mereka.
Dengan kata lain, pendekatan CRS dan CD perusahaan tambang dan Migas, saya belum percaya dapat menyelesaikan masalah kemiskinan yang dihadapi masyarakat sekitar tambang. Sebab kehadiran perusahaan tambang bukan menciptakan kebahagiaan dan kebebasan, malah menciptakan bentuk kemiskinan baru melalui pe-rampasan tanah dan sumber daya lainnya.
Pada bab terakhir, penulis memberikan opsi dengan tema socio-political change, adaptive corporation dan socially responsible corporation . Tesis penulis menyebutkan Socially Responsible Corporation diharapkan dapat memiliki komitmen kuta dalam mengembangkan kesejahteraan stakeholder ,tidak semata pada pengembangan CD dan CSR, tetapi juga termasuk para pekerja dan mitra lainnya—dengan cara memasukkan ke dalam sistem di perusahaan dan kalkulasi biaya ke dalam biaya produksi (Prayogo, 2014: 264).
Tampak ide ini bagus, namun ini akan memberikan beban bagi harga pokok penjualan produk dengan membebankan kepada konsumen atau pembeli. Bila ini dilakukan, tentu akan memiliki efek terhadap daya saing perusahaan ini, dengan perusahaan serupa atau sejenis yang tidak memiliki sistem dalam kompotisi mengenai harga penjualan.
Kedua, mungkin ide mengani kepemilikan bersama dengan cara memasukkan masyarakat sebagai pemilik saham di perusahaan tambang dan Migas mungkin lebih masuk akal—ketimbang ide lainnya, untuk menyelesaikan masalah-masalah kesejahteraan masyarakat di sekitar tambang. Mengingat dampak perusahaan terutama tambang mineral, memiliki ciri yang berbeda dengan ciri lainnya. Kerusakan lingkungan akibat tambang tidak serta merta muncul. Ia baru terasa ketika perusahaan tambang sudah meninggal lokasi tambang. Misalnya operasi PT. New Month Minahasa Raya di Teluk Buyat. Dampak pencemaran baru berdampak pada kelahiran bay, ketika perusahaan sudah pergi. Ingat pencemaran seperti arsenik, bahan yang digunakan sebagai katalisator pemisahan biji emas dari tanah, adalah bahan logam, yang memiliki efek akumulatif di bila tersimpan. Efek akumulatif adalah, pertambahan jumlah kadar tingkat tertentu suatu bahan kimia—yang baru kemudian menimbulkan efek terhadap lingkungan, ekosistem dan manusia. Selain itu, pertanggungjawaban perusahaan tambang ketika terjadi pencemaran. Bukan hanya tanggung jawab perusahaan tambang itu sendiri, melainkan tanggungjawab pemerintah. Termasuk isu penutupan tambang yang rumit—biasanya meninggalkan ratusan danau buatan.
Kepemilikan saham bersama, dapat dilakukan melalui kompensasi nilai tanah masyarakat menjadi penyertaan saham di perusahaan—yang diorganisasi-kan melalui koperasi. Dengan demikian, ketika perusahaan tambang pergi, masyarakat dapat mengambil alih lahan-lahan. Model pendekatan ini, tentu masyarakat akan menjadi keamanan operasi perusahaan tambang, sebab memiliki hubungan sebab akibat. Bila perusahaan tidak mendapatkan keuntungan, tentu mereka tak kebagian hasil.
Akhirnya, saya me-rekomendasikan buku ini wajib dibaca oleh mereka sebagai development practitioner, pengusaha tambang, masyarakat local di sekitar tambang. Karena beberapa alasan. Buku ini ditulis oleh orang yang memang mem-fokuskan diri secara akademik terhadap masalah-masalah –masalah sosial di sektor pertambangan cara mengatasi masalah-masalah tersebut. Kedua, buku ini menyajikan secara gamblang mengenai masalah-masalah rakyat di sekitar relasi perusahaan dengan masyarakat sekitar tambang—-yang kemudian menyajikan dalam bentuk solusi dengan berbagai pendekatan yang kaya dan variasi. ****

References:

Chambers, R., R. Conway, G., 1991, Sustainable Rural Livelihoods: Practical
Concepts for the 21st Century , a discussion paper, Institute of Development Study, London

Prayogo, Dody, 2014, Socially Responsible Corporation: Peta Masalah,
Tanggungjawab Sosial dan Pembangunan Komunitas pada Industri Tambang dan Migas, UI-Press, Jakarta.

Sen, Armatya, 1999, Development as Freedom, Anchor Books, A Devision of
Random House, New York.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s